Ikrar Nusa Bhakti

Keangkuhan kekuasaan di negeri ini tampaknya tak lagi dapat melawan nurani publik. Sebagian besar rakyat Indonesia tersentak, marah, dan kaget betapa parah skandal penegakan hukum di negeri ini.

Mahkamah Konstitusi harus diacungi jempol, berani utuh memperdengarkan rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo—adik Dirut PT Masaro Anggoro Widjojo, yang terlibat korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan—dan para lawan bicaranya untuk mengatur kriminalisasi Wakil Ketua (nonaktif) KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. diteruskan membaca

KASUS penahanan dua wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, oleh Polri, Kamis (29/10) lalu, menimbulkan gelombang pro dan kontra di masyarakat.

Bagi mereka yang mendukung tindakan Polri, sebagai aparat penegak hukum Polri berwenang menangani masalah itu tanpa harus ada intervensi dari pihak mana pun. Bagi mereka yang kontra, sebaliknya: tindakan Polri itu tidak perlu dilakukan karena kedua pimpinan KPK nonaktif itu sangat kooperatif selama proses penyidikan oleh Polri. diteruskan membaca

Sebuah pertanyaan mendasar muncul di benak saya ketika melihat daftar nama para calon menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Dari nama-nama itu ternyata dua pertiga di antaranya adalah muka-muka baru. “Untuk penyegaran,” mungkin itu jawaban yang tepat yang akan dilontarkan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. diteruskan membaca

SELEKSI, audisi, atau uji kelayakan dan kepatutan para calon menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II mendapatkan perhatian luas dari masyarakat.

Ada yang menilainya positif agar masyarakat tahu siapa-siapa saja yang akan duduk di kabinet,tapi ada pula yang mempertanyakan apakah itu benar-benar uji kelayakan? Pertanyaan itu muncul karena jika kita melakukan uji kelayakan, calon yang akan menduduki satu jabatan menteri sepatutnya lebih dari satu orang. diteruskan membaca

SUSUNAN Kabinet masa bakti 2009–2014 amat dinanti-nantikan banyak kalangan, baik partai politik, pelaku ekonomi, akademisi, maupun masyarakat biasa.

Kita akan melihat apakah para anggota kabinet lebih banyak berasal dari kelompok profesional nonpartai atau masih campuran antara kelompok profesional murni dan kelompok profesional yang berasal dari partai-partai politik. Upaya serius pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono, untuk lebih mengedepankan kinerja kabinet ketimbang bagi-bagi kursi harus kita acungi jempol. diteruskan membaca

Iklan besar Ketua Umum baru Partai Golkar antara lain mengatakan, di era Indonesia modern, pilihan antara menjadi bagian pemerintah atau oposisi, bukanlah pilihan ideologis yang kaku dan mati. Kalimat itu perlu dikritisi karena dua hal: pertama, apa yang dimaksud dengan era Indonesia modern tersebut? Karena ketiadaan kultur oposisi sudah ada sejak era Demokrasi Terpimpin dan berlanjut pada era Orde Baru. Kedua, pilihan itu bukanlah pilihan ideologis, melainkan pilihan politik. Ideologi dapat saja sama, misalnya liberalisme, tapi pilihan politik bisa berbeda, di pemerintahan atau di oposisi. diteruskan membaca