Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil para pimpinan Banggar untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait dugaan korupsi yang dilakukan jaringan pengusaha, birokrasi pemerintahan (khususnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), serta oknum di Banggar DPR, mereka secara mengejutkan menghentikan pembahasan RAPBN 2012 bersama pemerintah. Pimpinan Banggar tampaknya merasa tersinggung mengapa mereka dipanggil KPK.

Para pimpinan Banggar juga merasa bahwa KPK melakukan intervensi lantaran terlalu ingin tahu kebijakan Banggar DPR dalam menentukan anggaran bagi proyekproyek pembangunan di berbagai daerah. Akibatnya, Banggar mutung dan menghentikan pembahasan RAPBN 2012. Sebenarnya sah-sah saja KPK memanggil para pimpinan Banggar karena KPK ingin mengetahui secara pasti apakah proses pembahasan anggaran berjalan secara normal atau ada hal-hal melenceng yang dilakukan para oknum di Banggar DPR,sehingga terjadi kolusi dan korupsi antara pengusaha, birokrat, dan anggota Banggar DPR. Apa yang dilakukan KPK sesuai dengan upaya kita untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih dan baik.

Namun, jika sebagai balasannya Banggar DPR lalu melakukan mogok, ini sesuatu yang amat istimewa. Tak heran jika ada komentar dari kalangan dalam dan luar DPR bahwa pemogokan biasa dilakukan oleh para buruh agar gaji dan upah mereka dinaikkan oleh pengusaha, tapi tidak pantas untuk dilakukan oleh anggota DPR, terlebih lagi oleh Banggar. Adalah suatu keistimewaan di era demokrasi kini DPR dapat memiliki hak budget yakni menjalankan peran dan fungsinya untuk membahas RAPBN sebelum menjadi UU APBN pada tahun berikutnya.

Di era Orde Baru, DPR hanya memberikan stempel persetujuan terhadap pengajuan RAPBN yang diberikan pemerintah. Pembahasan mengenai RAPBN 2012 sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan harus selesai akhir Oktober 2011. Namun, jika Banggar melakukan pemogokan dalam pembahasan,hal ini tentu akan mengganggu penentuan APBN 2012. Siapa yang akan dirugikan oleh tindak pemogokan yang dilakukan Banggar DPR itu?

Dari sisi pemerintah,pemogokan oleh Banggar DPR tidak akan memberikan konsekuensi politik yang besar karena pemerintah dapat melaksanakan anggaran yang berlangsung pada tahun sebelumnya, dalam hal ini APBN 2011. Setelah itu, pemerintah dapat mengajukan APBN perubahan pada pertengahan 2012 yang tentu akan dibahas pula melalui Banggar DPR. Para pimpinan dan anggota Banggar yang menyetujui pemogokan pembahasan RAPBN 2012 dapat dikatakan tidak menjalankan hak konstitusional mereka secara bertanggung jawab.

Bila itu terjadi pada pemerintahan Orde Baru, bukan mustahil mereka dapat dikatakan melalaikan tugas dan tanggung jawab. Dalam kadar lebih berat,mereka bisa dikategorikan melakukan ”makar” atau ”subversif” karena mengganggu rencana pembangunan nasional. Kita tidak tahu apa yang ada di kepala para pimpinan dan anggota Banggar yang melakukan mogok untuk melanjutkan pembahasan RAPBN 2012. Apakah mereka ingin menunjukkan kepada KPK dan pemerintah bahwa DPR memiliki ”kekuasaan yang amat besar” untuk menentukan disetujui atau tidaknya RAPBN untuk menjadi APBN.

Apakah ini juga merupakan bagian dari tawar-menawar politik mereka agar KPK tidak lagi melakukan penyelidikan atau penyidikan mengenai korupsi yang dilakukan para oknum di Banggar. KPK bisa saja menunjukkan ”gigi”dengan semakin meningkatkan penyidikan atas dugaan korupsi di Banggar DPR. Namun, Ketua KPK Busyro Muqoddas lebih memilih cara-cara yang elegan dalam menghentikan pemogokan oleh Banggar itu dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan KPK untuk menepis ”fitnah” yang dilakukan pengusaha atau anggota DPR sendiri mengenai ada korupsi di Banggar.

Lepas dari ada dan tidaknya tawar-menawar politik antara Banggar dan KPK soal dilanjutkan atau dihentikan pemanggilan terhadap para pimpinan Banggar,pemogokan itu justru menjadi blunder politik bagi Banggar khususnya dan DPR pada umumnya.Citra DPR akan semakin buruk di mata masyarakat.Rakyat juga akan bertanya apakah para anggota Banggar DPR itu para nasionalis sejati ataukah justru sebagai penghambat pembangunan dan penghalang bagi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik.

Sadarkah para pimpinan Banggar bahwa DPR bersama pemerintah harus bahu membahu secara positif untuk mencegah negeri ini menjadi korban dari krisis ekonomi yang sedang melanda negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS). Sadarkah mereka bahwa pemogokan telah melemahkan peran Parlemen dalam menentukan APBN. Jika mereka sering menggunakan kata bertuah contempt of parliament (pelecehan terhadap Parlemen) kepada mereka yang tidak mau hadir jika dipanggil DPR atau membuat pernyataan verbal yang menghina Parlemen, kini kita juga berani mengatakan bahwa para pimpinan Banggar yang menginisiasi pemogokan juga ”melecehkan DPR”.

Jika DPR ingin menghapus tuduhan almarhum Gus Dur bahwa ”DPR adalah Taman Kanak-Kanak”, tak ada jalan lain kecuali para pimpinan dan anggotanya menghormati proses hukum atau proses politik yang berlaku di negeri ini. Seandainya pemogokan ini terus berlangsung, para pimpinan DPR wajib menegur pimpinan dan anggota Banggar. Jika tidak mempan, para pimpinan harus memberikan rekomendasi kepada para pimpinan fraksi yang anggotanya ada di Banggar agar melakukan tindakan yang tepat terhadap para anggota Banggar.

Jika itu juga tidak dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPR, para pimpinan partai mau tidak mau harus mengganti para anggota Banggar itu. Jika tidak, parpol akan juga menuai citra buruk dan akan mendapatkan hukuman rakyat pada Pemilu Legislatif 2014.

Dimuat di Sindo, 27 September 2011

Kalaupun pergantian kabinet terjadi, hari ini atau esok, karena 20 Oktober adalah tanggal terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II,masyarakat masih menilai bahwa palingpaling hasilnya samimawon alias sama saja dengan reshuffle kabinet pada periode sebelumnya. Presiden SBY kurang berani untuk beranjak dari angka keramat 9, yaitu tiga orang kabinet lama keluar,tiga orang baru masuk, dan tiga kursi kabinet dipertukarkan antaranggota kabinet yang lama.

Belakangan ini santer terdengar, menteri yang akan diganti menjadi empat orang.Itu pun karena Menteri BUMN Mustafa Abubakar sedang sakit. Ini berarti Presiden belum berani keluar dari alur pikir 3:3:3. Media Indonesia, Senin (19/9), membuat judul berita utama yang sangat bombastis, “Andi dan Muhaimin Beban Terberat SBY,” dengan kata “Beban” ditulis dengan huruf merah! Persoalannya,akankah dua “anak muda” itu akan ditendang dari kabinet?

Jawabnya, jika Presiden SBY memiliki nyali politik yang besar,dua anggota kabinet itu mau tidak mau harus dilepas dari kabinet. Terlepas dari mereka berdua menyatakan tidak terlibat dalam kasus korupsi di kementeriannya, mana mungkin orang akan percaya,karena bagaimanapun seorang atasan, betapapun bodohnya, harus tahu tindak tanduk bawahannya.

Kalau seorang menteri mengatakan hanya mengenal bawahan setingkat dirjen dalam rapat resmi di kementeriannya, lalu apa fungsinya di kementerian itu sampai-sampai ia tidak mengenal bawahannya sendiri? Melepas dua “anak muda” yang “amat sangat loyal”kepada dirinya,walau bukan mustahil mereka berdua seringkali menutupi SBY dari realita yang sebenarnya terjadi di lapangan, bukan perkara gampang buat SBY.

Muhaimin sudah membuktikan bahwa PKB di bawah kepemimpinannya adalah partai yang amat loyal mendukung Partai Demokrat baik saat voting di Sidang Paripurna DPR Tahun 2010 lalu soal kasus Bank Century dan soal pembentukan Panja Mafia Pajak. Isu yang beredar adalah “dua anak emas SBY”ini hanya akan dipindahkursikan, entah dengan menteri yang mana.

Isu politik lain yang beredar dari dalam Istana,Andi Alifian Mallarangeng akan “Pulang Kampung” ke jajaran Istana kembali yakni bertukar tempat dengan Sekretaris Kabinet saat ini, Dipo Alam, yang akan menjadi Menpora. Lebih gila lagi, Andi dipanggil pulang oleh SBY untuk memperkuat “Jajaran Dalam Istana” agar “Proyek Pencitraannya” kembali bergulir karena Andi akan berperan ganda pula sebagai Juru Bicara Utama Istana! Jika ini benar-benar terjadi, pertunjukan sinetron lama akan diputar kembali, lakonnya: “SBY lebih peduli pada citranya sendiri ketimbang perombakan kabinet besar- besaran demi masa depan Indonesia”.

Lakon susulan yang juga akan muncul ialah: SBY bukanlah seorang political leader yang brilian dan punya nyali karena hanya berani menggunakan kekuasaannya kepada mereka yang kurang memiliki kekuasaan. Sedangkan terhadap para menteri dari partai-partai besar atau setengah besar,SBY hanya berani mengkritik mereka di dalam sidang kabinet atau pada saat konferensi pers, tetapi tidak berani untuk mengambil tindakan tegas kepada mereka.

Inilah psikologi politik dari seorang pemimpin yang kebetulan anak tunggal! Ia lebih suka dipuja oleh para “penjilat yang akan menghancurkannya” dan bukan menjalankan “mengubah pernyataan politiknya secara konsisten ke dalam bentuk kebijakan yang berani!” Jika kita evaluasi lebih dalam, sebenarnya banyak menteri yang harus diganti. SBY memang bukan Soeharto.

SBY lebih suka memilih menteri dengan cara casting sinetron, sedangkan Soeharto (seperti diutarakan seorang mantan menterinya dalam acara “Mata Najwa” di Metro TV), betapa pun otoriternya, masih memiliki akal sehat untuk memantau seseorang dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun sebelum ia memutuskan untuk memberi kedudukan pada orang itu di kabinet. Jika Presiden SBY benarbenar jeli dan berani, akan banyak menteri yang diganti.

Mereka yang diduga korupsi tak perlu menunggu proses pengadilan harus diberhentikan sementara dari kabinet. Bila mereka bersalah,langsung masuk bui.Bila tidak bersalah, masuk kembali ke kabinet. Sebagai anak muda mereka juga seharusnya jantan, mundur dulu sampai urusan pengadilannya usai dan bukan bersilat lidah penuh dengan kebohongan publik! Presiden juga perlu menegur dan memberi sanksi kepada para menteri yang hobinya ngintil ke mana pun dia pergi.

Seorang Menteri Kebudayaan dan Pariwisata seharusnya memiliki strategi bagaimana agar pariwisata kita maju dan bukan sering ikut ke mana pun Presiden pergi! Seorang Menteri Hukum dan HAM harusnya memberesi lembaga pemasyarakatan agar benar-benar berfungsi baik dan bukan malah marah kepada pokja mafia hukum yang sering melakukan “sidak ke lembagalembaga pemasyarakatan” yang dihuni “orang-orang besar yang mendapatkan fasilitas amat nyaman!”

Ia juga harus menjalankan impian Presiden untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi dan bukan malah memberikan remisi yang begitu besar kepada para koruptor! Seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral harusnya menyiapkan bagaimana Indonesia bisa sukses dalam keamanan energi ke depan, mengurangi subsidi BBM, dan bukan malah suka membuat iklan mengajak orang menggunakan BBM nonsubsidi.

Jika subsidi BBM sudah begitu besar, mengapa tak dikurangi saja untuk mengurangi beban negara? Pastinya SBY tidak memiliki nyali politik untuk melakukan itu. Masih banyak catatan lain mengenai menteri-menteri lainnya.Jika negeri ini ingin diperbaiki, paling sedikit ada 12 sampai 14 menteri yang harus diganti.Angka itu tidaklah terlalu besar karena masih dalam batas kewajaran. Persoalannya, bongkar pasang kabinet itu bagi SBY harus ada hitunghitungan politiknya. Karena itu, kita jangan berharap bahwa reshuffle kabinet lebih dari sekadar proyek pencitraan!

Dimuat di Seputar Indonesia, 20 September 2011

Warga asal tempat tinggalnya menerima informasi menyesatkan melalui pesan singkat berantai bahwa Darmin dibunuh. Konflik antarmasyarakat pun begitu cepat menyebar dari daerah Mangga Dua,Tugu Trikora,Batu Merah,Diponegoro,dan Talake. Ini bukan pertama kali konflik terjadi di Ambon.

Beberapa pekan lalu juga terjadi kerusuhan besar di Universitas Pattimura (Unpatti) di Ambon pascapengumuman hasil ujian masuk universitas tersebut.Kerusuhan yang sampai membakar sebagian ruangan di Kampus Unpatti terjadi karena ada isu tiadanya keadilan dalam persentase penerimaan mahasiswa baru antara mereka yang beragama Islam dan Kristen.

Sampai saat ini penerimaan pegawai pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dosen, atau mahasiswa atas dasar agama kadang dijadikan alasan terjadi konflik di Maluku. Padahal,Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu sudah berupaya keras untuk melakukan program afirmatif agar ada keseimbangan antaragama dalam penerimaan pegawai pemda atau penentuan jabatan di pemda.

Namun,pada tingkatan universitas, persoalan ketidakseimbangan antarpemeluk agama kadang masih muncul.Katakata bertuah seperti “Kitorang Samua Basudara” atau “Pela Gandong” seakan tak bermakna lagi sejak terjadi konflik di Ambon 12 tahun lalu yang pemicunya amat sepele yakni ada seorang preman di Hari Raya Idul Fitri 1999 yang memalak seorang sopir angkot di Ambon.

Konflik itu begitu cepat meluas bukan saja di Kota Ambon, melainkan juga sampai ke Maluku Utara dan Maluku Tenggara. Bukan saja harta yang hangus terbakar pada kerusuhan 12 tahun silam itu,melainkan juga tidak sedikit nyawa yang hilang. Ribuan orang mengungsi dari tempat tinggalnya, bahkan sampai ke luar dari Ambon,Ternate, atau Bacan.

Hingga kini masih banyak dari mereka yang terpaksa mengungsi itu yang belum kembali ke rumah lama karena sudah rata dengan tanah atau masih ada rasa takut serta trauma yang mendalam. Saat kerusuhan di Unpatti bulan lalu sebenarnya juga ada upaya untuk mengipas-ngipas masyarakat agar konflik membesar. Namun, upaya mereka yang menginginkan Ambon rusuh ternyata tidak berhasil.

Kini hanya karena isu dibunuhnya seorang tukang ojek,kerusuhan kembali terjadi di Ambon. Ini menunjukkan masih ada rasa saling tidak percaya di kalangan masyarakat bawah di Ambon atau bahkan di Maluku secara keseluruhan.

Tanda Tanya
Jika penulis membandingkan apa yang terjadi di Unpatti bulan lalu dan di Nusaniwe, Minggu lalu,ada satu pertanyaan mendasar yang tebersit di benak penulis. Mengapa kalangan intelijen keamanan atau intelijen Kodam tidak cepat mencium akan ada kerusuhan besar Minggu lalu?

Apakah memang terjadi kelalaian dari aparat intelijen untuk menjaring informasi dan mencegah terjadi pendadakan strategis dari mereka yang memang ingin “membakar Ambon”? Mengapa pula polisi seolah tidak berdaya dan terlambat dalam melokalisasi bentrokan massa di Ambon?

Apakah memang polisi jumlahnya amat terbatas sehingga membutuhkan bantuan pasukan tambahan 200 orang pasukan Brimob dari Makassar? Mengapa pula konflik begitu mudah terjadi pada masyarakat Ambon atau Maluku? Apakah memang sudah tidak ada lagi rasa persaudaraan di antara mereka, atau memang masih ada orang-orang yang ingin mengail di air keruh atau menjadikan konflik sebagai lahan subur untuk mendapatkan keuntungan materi atau kekuasaan?

Jika itu benar-benar terjadi,betapa teganya para arsitek konflik itu terhadap masyarakat Ambon yang sedang berupaya keras membangun tali persaudaraan di antara mereka, terlebih lagi hubungan di antara sesama saudara yang berlainan agama. Dua belas tahun sudah konflik besar di Maluku berlalu.

Sudah sering pula kalangan masyarakat sipil berupaya untuk terus saling bekerja sama setelah baku bae Maluku dilakukan secara bertahap dari Denpasar, Bali,ke Kota Palu di Sulawesi Tengah, sampai ke Malino di Sulawesi Selatan dan kembali ke Ambon. Penulis menjadi saksi dari upaya awal baku bae Maluku di Denpasar dan di Palu yang mempertemukan antarpara Panglima Perang dari Ambon 12 tahun lalu.

Tak sedikit pula upaya mama-mama Ambon untuk membangun kembali tali persaudaraan dan kerja sama melalui pembukaan kembali pasar di Kota Ambon yang mempertemukan berbagai etnik dan agama.Intinya,mereka ingin agar Ambon khususnya dan Maluku serta Maluku Utara pada umumnya menjadi daerah yang nyaman untuk berkehidupan bersama.

Satu hal yang menarik, di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (12/9) malam, terjadi suatu gerakan pengibaran bendera Merah Putih sepanjang 100 meter yang dibawa kalangan mahasiswa, seniman, dan masyarakat umum serta menyerukan agar kedamaian di Ambon tercipta kembali. Hal yang menarik, para aktivis gerakan tersebut menggunakan pakaian adat dan agama mereka masing-masing.

Ini menunjukkan betapa masih ada asa pada masyarakat kita untuk tetap menegakkan empat pilar penopang bangunan keindonesiaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika,dan NKRI. Ajakan dari Kota Pahlawan, Surabaya, mengandung suatu nilai luhur kebangsaan kita bahwa kita adalah satu bangsa yang tidak bisa dikotak-kotakkan oleh perbedaan etnis, agama, kepercayaan, atau aliran apa pun.

Sebagai sesama anak bangsa, kita tentu tidak ingin melihat Ambon membara kembali, yang dapat menimbulkan prahara baru di Maluku. Rasa sakit yang dialami orang Ambon tentu dirasakan pula oleh kita semua karena bagaimanapun kita adalah sesama anak bangsa yang bersaudara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Jangan ada lagi prahara di Ambon atau tempat lain di Republik ini! 

Dimuat di Sindo, 13 September 2011

Meski drama penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota DPR, pejabat pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, atau bahkan aparat penegak hukum, seperti jaksa dan hakim karier atau ad hoc, sudah sering ditayangkan secara langsung oleh berbagai saluran televisi swasta, ternyata ini belum menimbulkan efek jera atau rasa takut bagi para pelaku korupsi.

Adagium yang berlaku seolah berbunyi, “biarlah KPK menangkap, korupsi tetap berlalu” dan “mereka yang tertangkap lagi apes saja”. Dengan kata lain, para pelaku korupsi itu tidak pernah merasa “jika KPK menangkap si A atau si B, bukan mustahil suatu saat giliran saya yang tertangkap”.

Presiden Yudhoyono memang kerap mengulang kalimat saktinya, “Saya akan berada di posisi terdepan dalam pemberantasan korupsi (dan mafia hukum).” Di lingkaran dalam kekuasaan juga sudah dibentuk institusi khusus pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Namun, kita juga mencatat betapa penegakan hukum terkait dengan korupsi di era pemerintahan pertama dan kedua Presiden Yudhoyono amatlah lemah.

Tengok, misalnya, berbagai kasus korupsi yang penanganannya hingga kini belum tuntas, seperti kasus skandal pemberian dana talangan Bank Century, kasus mafia pajak, kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom yang melibatkan bukan hanya kalangan anggota DPR, melainkan juga istri seorang mantan petinggi Polri. Kemudian, kasus-kasus korupsi di beberapa kementerian, seperti di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan kini menyangkut juga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kalaupun ada koruptor yang sudah divonis bersalah dengan kekuatan hukum tetap, mereka juga masih dengan mudah mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman yang begitu besar jumlah bulannya dan begitu mudah untuk mendapatkannya. Semua itu tentunya tidak mendukung upaya Presiden Yudhoyono untuk memberantas korupsi tersebut.

Semua kementerian
Jika ditelusuri lebih dalam, bukan mustahil semua kementerian, termasuk yang menterinya berasal dari atau berafiliasi dengan partai-partai politik, terjadi korupsi politik. Apalagi jika kementerian itu memiliki anggaran yang begitu besar untuk pembangunan sarana dan prasarana umum/khusus atau pembelian barang yang nilainya aduhai tingginya.

Selain terkait dengan anggaran, korupsi di kementerian juga dapat terjadi karena kementerian itu memiliki otoritas yang sangat besar dalam menerbitkan surat izin yang terkait dengan pendirian dan pengelolaan usaha transportasi, asuransi tenaga kerja, penggunaan lahan atau hutan lindung, pertambangan atau penerbitan surat-surat penting lainnya.

Para pejabat kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) dapat berdalih bahwa penggunaan anggaran negara telah diawasi para pejabat inspektorat di dalam kementerian/lembaganya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPK dapat mengeluarkan tiga bentuk hasil penyelidikannya, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi yang mempertanggungjawabkan anggaran secara baik, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bagi yang masih belum lengkap dokumen pendukungnya atau masih ada masalah dalam pengelolaan keuangan negara, dan Disclaimer bagi kementerian atau LPNK yang tidak dapat mempertanggungjawabkan secara benar penggunaan anggaran yang diberikan oleh negara kepada mereka.

Namun, semua itu hanyalah pengawasan formal atas dasar dokumen Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga, Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang mereka buat, dan laporan tiga bulanan yang mereka serahkan kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

BPK atau BPKP dapat saja menemukan terjadinya penyelewengan dalam persoalan tender proyek pembangunan atau pembelian barang. Namun, mereka tidak mengetahui secara pasti bagaimana suap-menyuap terjadi dan berapa besarannya.

Korupsi di kementerian yang menterinya berasal dari partai-partai politik bisa terjadi karena mereka membutuhkan dana untuk membangun kantor-kantor partai yang megah, kaderisasi anggota partai atau anggota DPR/DPRD yang berasal dari partai itu, kongres/muktamar/rakornas/rakorcab partai, atau bahkan untuk persiapan pemilihan umum legislatif atau eksekutif di pusat dan di daerah.

Selama ini kegiatan partai-partai politik sangat bergantung pada dana publik (anggaran negara) baik yang mereka peroleh secara sah yang diberikan oleh negara atau tidak sah melalui korupsi politik.

Korupsi tentunya tidak dilakukan secara sendirian oleh pejabat tinggi kementerian/lembaga, tetapi bersama penanggung jawab keuangan atau proyek di jajaran birokrasi kementerian/lembaga serta kalangan pengusaha yang mendapatkan proyek atau tender dari kementerian/lembaga tersebut. Selama ini dugaan kebocoran anggaran negara masih berkisar pada angka 30 persen, seperti yang pernah diungkap Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo.

Gaya intelijen
Menteri atau pejabat tinggi di kementerian/lembaga sering kali berdalih bahwa mereka tidak bertanggung jawab atau mengetahui praktik korupsi yang terjadi di jajarannya dengan dalih itu dilakukan pejabat rendahan atau uangnya tidak berada di kementeriannya, tetapi di pemerintah daerah atau dinas yang langsung menggunakan anggaran itu. Namun, kita tahu bahwa pengusulan anggaran dan proyek itu dapat saja melalui kementeriannya karena menyangkut proyek yang menjadi kepentingan pemerintah pusat.

Proyek transmigrasi, misalnya, lebih merupakan program pemerintah pusat ketimbang daerah karena pemerataan penduduk merupakan bagian dari kepentingan pusat. Sementara daerah terkena imbas persoalan penyediaan lahan yang kadang menimbulkan persoalan dengan suku-suku pemilik tanah, penyediaan jatah hidup selama enam bulan pertama, hubungan antara pendatang dan penduduk asli, serta persepsi mengenai kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap penduduk asli.

Meskipun sudah berlangsung lama, praktik korupsi di kementerian berlangsung secara rahasia ibarat operasi intelijen. Maksudnya, jika pelaku di lapangan tertangkap, pejabat di tingkat atas akan lepas tangan dan mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu terjadinya korupsi tersebut. Hal ini seolah tidak ada perintah atasan dan para pelaku harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, walau dapat saja korupsi itu mereka lakukan demi kepentingan pejabat tinggi atau bahkan setingkat menteri di kementeriannya.

Pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono, selain dilakukan anggota DPR dari partai-partai politik, di berbagai kementerian dilakukan lebih canggih lagi karena sering kali menyangkutpautkan para asisten atau staf khusus menteri yang berasal dari partai politik atau orang kepercayaannya.

Kekuasaan mereka tidak jarang lebih tinggi daripada para eselon I di kementerian itu. Dengan kata lain, jika dulu direktur jenderal atau sekretaris jenderal bisa mendapatkan “persentase proyek”, kini yang mengeruknya adalah para asisten dan staf khusus menteri yang bukan jabatan karier.

Jika Presiden Yudhoyono tidak berusaha keras untuk menghentikan berbagai praktik korupsi di berbagai kementerian, bukan mustahil kabinet yang dipimpinnya akan dikenal sebagai “Kabinet Kleptokrasi” karena diisi oleh para bawahan yang sukanya mencuri (untuk tidak mengatakan merampok) uang negara karena posisi politik mereka. Dalam situasi yang amat akut ini, Presiden dapat mengikuti ajaran Machiavelli dengan memilih untuk lebih baik ditakuti ketimbang dicintai oleh para pembantunya yang melakukan korupsi. Demi masa depan negara, jika perlu bahkan ia harus memilih ditakuti dan dibenci oleh para koruptor! (*)

Dimuat di Kompas, 12 September 2011.

Selain itu,berbagai isu pun menyeruak seperti soal barang bukti yang mungkin sudah ditukar, adanya intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan tentunya sikap Nazaruddin yang membisu seribu bahasa alias tidak ingin mengatakan apa pun soal keterlibatan orang lain dalam sepak terjang korupsinya.

Di antara berbagai kejadian yang menjadi perhatian publik, ada satu peristiwa menarik, yaitu Nazaruddin menulis surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui pengacaranya yang isinya memohon Presiden tidak mengganggu istri dan anakanaknya dengan imbalan Nazaruddin tidak akan mengungkapkan nama-nama orang di Partai Demokrat dan di KPK dalam kasus korupsi ini.

Ini tentunya berbeda dengan ketika ia masih di dalam pelarian yang hampir setiap saat menyebarkan perihal keterlibatan nama-nama orang di Partai Demokrat dan Badan Anggaran DPR dalam kasus korupsi serta adanya upaya dari orang dalam KPK dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk melakukan rekayasa hukum atas kasus Nazaruddin.

Namun, sejak Jumat siang pekan lalu (19/8), mulai tampak adanya secercah harapan kasus Nazaruddin benar-benar akan melalui proses pengadilan yang fair. Harapan tersebut memang hanya secercah saja, tetapi bila kita masyarakat sipil terus memantau dan mendukung KPK untuk melakukan penegakan hukum yang adil dan fair, negeri ini akan semakin baik indeks persepsi korupsinya di masa depan.

Satu hal yang teramat penting adalah adanya kelompok masyarakat sipil yang mendatangi KPK pada Jumat siang lalu yang bukan hanya untuk mendapatkan klarifikasi dari KPK soal proses pemulangan Nazaruddin, melainkan juga berdiskusi dan memberikan dukungan penuh kepada KPK agar tidak takut diintervensi.

Kalangan masyarakat sipil ini juga memberikan dukungan penuh kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memiliki keberanian untuk menggunakan kewenangan tertingginya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta sebagai pemegang mandat rakyat Indonesia untuk melindungi negara dan warga bangsa:

(1) dari serangan balik para koruptor, (2) dari kebijakan- kebijakan yang tidak berpihak pada kebutuhan rakyat banyak,(3) dari pemiskinan terstruktur karena penguasaan sumber daya ekonomi oleh segelintir kelompok, (4) dari ketidakpastian hukum dan penegakan hukum yang tidak adil, (5) dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil atas dasar kepentingan politik jangka pendek.

Secercah harapan lain yang cukup melegakan adalah adanya surat balasan Presiden kepada Nazaruddin yang intinya meminta Nazaruddin untuk membuka semua informasi yang ia ketahui dan bersikap kooperatif dengan KPK.

Ini berarti,secara formal Presiden ingin menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan intervensi politik atas proses hukum yang akan dijalani mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat tersebut.

Lintas Partai
Dalam pertemuan antara kalangan masyarakat sipil dengan para pimpinan KPK hari Jumat lalu, KPK juga mengungkapkan informasi menarik, bahwa Nazaruddin merobek surat permohonan suaka politik yang rencananya akan diajukan oleh pengacaranya kepada Pemerintah Kolombia.

Selain itu, secara gamblang para pimpinan KPK juga menjelaskan mengapa pemulangan Nazaruddin menggunakan pesawat carter dan bukan pesawat komersial reguler. Ada kekhawatiran KPK, jika pesawat reguler stop over di Paris selama 8 jam, misalnya, berbagai upaya dari pengacaranya untuk mencegah Nazaruddin pulang ke Tanah Air dapat saja terjadi.

KPK juga mengkhawatirkan adanya upaya-upaya dari pengacaranya agar ketika Nazaruddin mendarat di Kuala Lumpur,akan ada upaya untuk mengganti kewarganegaraan Nazaruddin menjadi warga negara Malaysia atau Singapura.

Hal lain yang membuat kita semua menjadi mafhum, proyek pembangunan prasarana di pusat dan daerah yang ditangani perusahaan Nazaruddin yang melibatkan lintas partai berjumlah 31 proyek bernilai Rp6,037 triliun! Dari berbagai proyek itu ada yang sudah pada taraf penyidikan, ada yang taraf penyelidikan, dan ada pula yang masih pada taraf pengumpulan informasi.

Karena itu jangan heran jika akan banyak politisi lintas partai dari Badan Anggaran DPR dan komisi-komisi di DPR yang mungkin saja akan tersangkut dengan korupsi Nazaruddin. Tentunya ini juga akan menyangkut nama-nama yang sudah disebutkan Nazaruddin yang berasal dari Partai Demokrat.

Negeri ini tidak akan runtuh bila para politikus di DPR yang terlibat kasus korupsi Nazaruddin semua diadili secara fair.Ini justru akan membersihkan DPR dari tikus-tikus yang menggerogoti anggaran negara.

Partai Demokrat juga akan dibersihkan secara signifikan dari kasus korupsi ini karena jika tidak, bisa saja Partai Demokrat lepas dari kasus korupsi Nazaruddin, tetapi akan menghadapi pengadilan rakyat pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang.

Dengan kata lain, jika Partai Demokrat berupaya melakukan rekayasa politik mengintervensi jalannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas kasus Nazaruddin, bukan mustahil ini akan menjadi lonceng kematian bagi partai ini karena rakyat tidak akan percaya lagi kepada partai berlambang segitiga biru ini.

Partai-partai lain yang anggotanya terlibat kasus ini tentunya juga sudah siap untuk merelakan para kader busuknya menghadapi pengadilan.Lagi-lagi semua ini demi nama baik partai, DPR, negara,dan bangsa.

Pastinya, masih ada secercah harapan pengadilan atas Nazaruddin akan berjalan fair. Tentunya ini membutuhkan pengawalan dari kita semua, pers,dan kalangan masyarakat sipil.

Dimuat di SINDO, 23 Agustus 2011

Saat berbicara, suaranya masih lantang walau agak gemetar.Tak banyak orang mengetahui siapa ia.Ternyata ia adalah Ilyas Karim, sang pengerek bendera pusaka saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 di Jalan PegangsaanTimur 56,Jakarta.

Siapa nyana pengalaman Ilyas Karim mengenai detikdetik yang mendebarkan 66 tahun lalu itu ia kisahkan di acara Democrazy di Metro TV pada Minggu (14/8).Acara parodi politik khas anak-anak muda itu ternyata juga dapat menggugah hati kita agar, mengutip ucapan Bung Karno,“Jangan sekali- kali melupakan sejarah.”

Secara gamblang Ilyas mengisahkan bagaimana ia bisa menjadi pengerek pertama bendera pusaka yang dijahit tangan ibu negara kita yang pertama, Fatmawati.Pada malam 16 Agustus 1945 para pemuda yang bermarkas di Menteng Raya 31,Gedung Juang sekarang, diberi tahu oleh pimpinan mereka,Chaerul Saleh,agar pagi hari siap-siap berangkat ke rumah Ir Soekarno di Pegangsaan Timur 56.

Jalan dari Menteng ke Pegangsaan Timur tidaklah terlalu jauh, sekitar 3 km.Sesampainya mereka di rumah itu,alangkah kagetnya Ilyas karena mendapatkan tugas untuk menaikkan bendera pusaka diiringi lagu Indonesia Raya. Tugas menaikkan bendera pusaka itu ia lakukan tanpa latihan apa pun! Ini berbeda dengan para pengerek bendera pusaka di Istana Merdeka sekarang yang harus dilatih berminggu minggu.

Ada suatu yang lucu saat penaikan bendera itu.“Saat itu,” kata Ilyas,”Lagu Indonesia Raya belum selesai,sementara bendera sudah mencapai ujung tiang bendera. Akhirnya Ilyas langsung saja mengikat tali bendera sampai lagu Indonesia Raya selesai dinyanyikan.” Ilyas memang secara kebetulan ditugaskan oleh Sudanco Latief agar berdua dengan Sudanco Singgih menjadi pengerek bendera pusaka.

Pria kelahiran 13 Desember 1927 ini kini hidup di rumah sempit berukuran 50 meter persegi di pinggir rel kereta api di Jalan Rajawali Barat, Kalibata, Jakarta Selatan.Ia sudah beberapa kali tergusur. Sebelumnya, sebagai seorang perwira menengah dari jajaran Siliwangi, Ilyas pernah menempati rumah di Kompleks Siliwangi,Lapangan Banteng, yang kini menjadi Kompleks Kementerian Keuangan.

Di masa lalu kompleks militer ini amatlah terkenal di antara anak-anak muda dengan kode 234 SC (Jie Sam Soe Siliwangi Club). Selain Ilyas Karim,memang ada orang lain yang mengaku sebagai pengibar bendera pusaka yang bercelana pendek seperti Sudaryoko atau Supriadi.

Namun, Ilyas berani memastikan, dirinya adalah pengerek bendera pusaka bercelana pendek itu. Jika benar ia pengerek bendera pusaka pertama, hati kita tentunya amat terenyuh, mengapa nasibnya begitu kelam.

Ilyas adalah satu contoh pahlawan yang terlupakan. Ada juga pahlawan-pahlawan lain yang diri atau keluarganya perlu mendapatkan perhatian, termasuk para tokoh masyarakat Irian Barat yang dulu menjadi pejuang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat).Terlepas dari ada di antara mereka yang kemudian memberontak kepada Republik, pemberontakan itu hanyalah ungkapan kekecewaan mereka kepada pemerintah.

Seperti diungkapkan almarhum Theys Hiyo Eluai kepada penulis lebih dari 20 tahun lalu. Dulu ia adalah seorang nasionalis anggota PNI. Tak heran jika di ruang tamu rumahnya terpampang foto Presiden Soekarno dan Presiden JF Kennedy, serta foto Megawati Soekarnoputri.

Saat penulis bertanya mengapa ia kemudian menjadi anggota DPRD Irian Jaya mewakili Golkar, Pace Theys tertawa terbahakbahak sambil mengatakan, “Itu demi kenyamanan politik saja. Hati saya tetap orang PDI.” Theys juga mengaku sebagai orang pertama yang mengibarkan bendera Merah Putih di wilayah Sentani.

Lodewijk Mandatjan,tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) asal Arfak, juga pengibar bendera Merah Putih pertama di wilayah sekitar Manokwari. Hal yang sama dilakukan oleh Martin Indey, seorang nasionalis Indonesia asal Tabla Supa, Jayapura. Sampai sekarang nama Martin Indey tidak bisa diabadikan menjadi nama bandara Sentani seperti pernah diusulkan DPRD Jayapura puluhan tahun lalu.

Tokoh Ondoafi Sentani, almarhum Samuel Joku, yang penulis temui 24 tahun lalu, hanya mengatakan, “Bagaimana Martin bisa jadi pahlawan kalau selama menjadi mantri polisi di Sentani masa Belanda ia suka memukuli rakyat.”

Sam Joku adalah ayah dari mantan “Menteri Luar Negeri” Presidium Dewan Papua (PDP),Franzalbert Joku, yang kini sudah menjadi warga negara Indonesia kembali dan menjadi salah satu calon yang bertarung untuk menjadi Bupati Jayapura.Martin Indey tidak menjadi nama bandara Sentani bukan karena masa lalunya sebagai mantri polisi,melainkan karena ia bukan orang Sentani.

Masih banyak pahlawanpahlawan yang terlupakan di negeri ini.Nama-nama mereka tak masuk dalam sejarah karena mereka hanyalah orangorang kecil dan bukan bagian dari elite politik nasional pada masanya.

Hingga kini memang masih ada jurang antara elite dan massa rakyat. Rakyat hanyalah pelaku sejarah yang terlupakan. Beginikah cara bangsa kita memperlakukan mereka? Kita lupa nasihat Bung Karno: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.”

Dimuat di Seputar Indoensia, 16 Agustus 2011

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meski belum secara resmi mengumumkan siapa bakal calon presiden, ada kadernya yang sudah menyebut Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto sebagai bakal calon yang diusung PKS.

Ada Hatta Rajasa yang akan didukung Partai Amanat Nasional, Wiranto yang didukung Hanura, Prabowo Subianto yang didukung Gerindra,atau Puan Maharani yang didukung oleh PDIP. Nama lain yang juga sering disebut ialah Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD sebagai bakal calon presiden yang cukup memiliki prospek.

Sampai saat ini belum ada partai yang secara resmi mendukung Mahfud MD. Namun, bukan mustahil ia akan disandingkan oleh Partai Demokrat dengan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang kini Kepala Staf TNI AD.

Sampai kini belum juga tertutup kemungkinan Partai Demokrat akan mengusung Ibu Negara Kristiani Yudhoyono sebagai bakal calon presiden walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas telah mengenyampingkan kemungkinan tersebut.

Bisa saja PDIP dan Partai Demokrat melakukan ”rekonsiliasi politik” dengan menyandingkan Pramono Edhie Wibowo dan Puan Maharani sebagai capres dan cawapres, atau dua besan saling bersanding secara politik yaitu antara Hatta Rajasa dan Kristiani Yudhoyono.

Di luar nama-nama itu,ada satu nama yang kini semakin berkibar, yakni mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang diusung oleh kelompok intelektual yang baru saja mendaftarkan partainya, Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI). Banyak kalangan yang belum apa-apa sudah memandang remeh kemungkinan pencalonan Sri Mulyani yang biasa dipanggil Ani.

Pasalnya, Partai SRI masih berjuang untuk lolos kualifikasi sebagai partai politik. Selain itu, Sri Mulyani juga masih belum terbebas dari kasus bailout Bank Century. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri hingga kini masih dalam posisi bahwa tidak ada tanda-tanda kriminalitas yang dilakukan baik oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono maupun mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Semua calon presiden tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing.Sebagian besar kelompok menengah ke atas di Indonesia juga sudah mengetahui rekam jejak para bakal calon presiden tersebut. Pembentukan partai baru, semisal Partai SRI, Partai Nasional Demokrat, atau lainnya, memang bukan sesuatu yang baru di republik ini.

Orang sering mempertanyakan mengapa masih ada orang membikin partai di tengah semakin rendahnya citra partai politik di mata masyarakat. Orang juga sering mencemooh bahwa partai-partai baru itu hanyalah mainan para politisi lama yang berpindah dari partai lain atau gagal di partai sebelumnya.

Namun, dalam kasus Partai SRI tampaknya agak berbeda. Partai ini didirikan oleh gabungan dari kalangan intelektual kampus, praktisi hukum, pemilik media, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang resah dengan situasi politik di negeri ini. Mereka memang kelompok elite yang masih memiliki keinginan untuk membangun negeri ini.

Jika dilihat dari latar belakang mereka, dari segi ekonomi, para pendiri Partai SRI sebagian besar adalah kelompok masyarakat yang sudah mapan dan bukan orang yang akan mencari makan dengan mendirikan partai.

Seperti dikatakan anggota Dewan Pertimbangan Partai SRI,Arbi Sanit, rekrutmen calon pengurus partai pada tingkat pusat dan daerah benarbenar dilakukan secara ketat. Sebagian besar pendiri atau pendukung Partai SRI adalah kalangan pengajar di Universitas Indonesia atau alumninya.

Mereka berasal dari kelompok ideologi yang beragam, ada yang sosialis kanan (soska) atau garis Partai Sosialis Indonesia (PSI) Sutan Syahrir, ada yang liberal demokrat, ada pula yang Soekarnois. Makanya agak sulit jika mereka semua dikatakan sebagai golongan neoliberal (neolib).

Sri Mulyani yang mereka dukung sebagai bakal calon presiden juga sulit dikatakan sebagai neolib murni,karena dalam pemikirannya juga tersimpul pemikiran mengenai pentingnya negara dalam mengatur ekonomi nasional.

Sri juga berasal dari kalangan keluarga yang secara ideologis juga dekat dengan nasionalismenya Bung Karno,khususnya PNI. Isu yang berkembang untuk mendiskreditkan Sri Mulyani bukan saja terkait dengan soal Bank Century atau segala yang terkait dengan pajak, melainkan juga bahwa ia akan menjadi kaki tangan Amerika Serikat (AS).

Pesan singkat yang beredar melalui ponsel antara lain menyatakan sesuatu yang absurd antara lain Sri Mulyani akan didukung AS dan ada dealdeal politiknya jika ia terpilih. Padahal, Sri Mulyani pastinya akan memiliki ketegasan untuk mengatakan tidak kepada AS karena dia bukan pengusaha dan bukan orang yang posisinya bergantung negara itu.

Bahkan bukan mustahil ia akan lebih berani daripada Jenderal Besar Soeharto dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak mau didikte oleh AS dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Pemahamannya di bidang moneter sebagai mantan direktur kawasan Asia-Pasifik di International Monetary Fund (IMF) dan kini sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia tentu membuatnya tahu persis bagaimana menentukan posisi Indonesia vis-à-vis IMF dan Bank Dunia.

Sri tentunya juga tidak akan munafik untuk mengatakan apakah IMF atau Bank Dunia diperlukan atau tidak oleh Indonesia, seperti elite politik yang selalu menyatakan anti-IMF padahal ketika ia menjadi menteri dulu ia pernah meminta bantuan IMF untuk Indonesia.

Seperti kebanyakan kalangan intelektual, tentunya ada titik lemah, tapi sekaligus kekuatan Sri Mulyani. Misalnya, seorang intelektual karena otoritas keilmuannya biasanya memiliki ”kesombongan intelektual” dan merasa lebih tahu ketimbang orang lain. Intelektual juga selalu berpikir dan bertindak lurus sesuai etika keilmuannya.

Ini berbeda dengan kalangan politisi yang bisa berzig-zag dalam pikiran dan tindakan politiknya. Jika kita membaca tulisan Sri Mulyani mengenai transisi politik dan ekonomi di Indonesia, tampak jelas dia adalah bakal calon presiden yang paling memiliki keduanya, yaitu kemampuan akademik sebagai seorang intelektual kampus dan pengalamannya di pemerintahan.

Sri juga bukan futurolog yang suka tebar pesona dan bicara mengenai masa depan ekonomi Indonesia, tapi tidak berpijak di bumi seperti penguasa Indonesia saat ini. Artikel Sri Mulyani paling akhir yang dimuat media massa dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa ia bukan seorang ekonom yang menggunakan kacamata kuda, melainkan seorang ekonom yang juga tahu mengenai situasi politik internasional kini dan masa depan.

Pastinya akan banyak kalangan yang ingin menghadang Sri Mulyani.Semua terpulang pada apakah para pemilih Indonesia pada 2014 mendatang benar-benar semakin dewasa dalam memilih sehingga tidak salah dalam memilih presiden ataukah politik uang dan manipulasi pencitraan politik akan mengalahkan akal sehat pemilih.

Dimuat di Sindo, 09 Agustus 2011

Demo itu pada intinya adalah sambutan atas diskusi kecil para praktisi hukum tersebut. Beberapa tahun lalu juga ada segelintir orang yang mengatasnamakan Parlemen Inggris dan Eropa menyuarakan persoalan hak-hak asasi manusia yang terjadi di tanah Papua.

Sebulan lalu, tepatnya 5-7 Juli 2011, di Auditorium Universitas Cenderawasih, Abepura, Papua, dilaksanakan Konferensi Damai di Tanah Papua yang dihadiri ratusan perwakilan masyarakat dari seluruh Tanah Papua, termasuk beberapa aktivis LSM dan pengamat politik dari Jakarta.

Penulis dan Prof Dr Indria Samego juga sempat menghadiri acara pembukaan sampai presentasi kunci dari Menko Polhukam, sebelum kami berdua terbang ke Wamena untuk meninjau situasi keamanan di Jayawijaya.

Konferensi ini bukan suatu yang sembarangan karena Menko Polhukam beserta rombongan datang dengan menggunakan pesawat khusus dari Jakarta,bahkan Menko Polhukam menjadi pembicara kunci pada konferensi tersebut.

Pembicara lainnya dari pihak pemerintah antara lain Gubernur Papua Barnabas Suebu, Kapolda Papua saat itu Irjen Pol Bekto Soeprapto(kini WakaBareskrim Polri),dan Kasdam Kodam XVII/ Trikora.Namun, hasilnya sungguh membuat Menko Polhukam terkejut, karena tidak sesuai dengan keinginan membangun suasana damai di Papua.

Selain menghasilkan indikator- indikator politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang terkait dengan perdamaian di tanah Papua, konferensi itu juga mengeluarkan 17 butir manifesto politik yang harus dibicarakan dengan Pemerintah Indonesia oleh para juru bicara Papua yang semuanya tinggal di luar Indonesia.

Tanah Papua kini kembali bagaikan tanah yang panas.Paling tidak sejak awal Juli lalu ada dua peristiwa kontak senjata antara aparat keamanan khususnya TNI dan kelompok masyarakat bersenjata yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam sepekan terakhir juga terjadi peristiwa politik yang terkait dengan pemilu kepala daerah, pertama kerusuhan berdarah antarpendukung dua calon bupati di Kabupaten Puncak (pecahan dari Kabupaten Jayawijaya) yang menewaskan 17 orang warga masyarakat (Seputar Indonesia, 1 Agustus 2011) rapat pleno KPU Papua Barat yang diwarnai protes dari kelompok yang tergabung dalam koalisi suara kebenaran yang memprotes tahapan pilkada di Provinsi Papua Barat (Kompas, 1 Agustus 2011).

Kemarin pagi terjadi penembakan di Jayapura empat orang meninggal. Secara umum keamanan di tanah Papua amatlah kondusif. Daerah yang dulu dalam kategori rawan seperti di wilayah perbatasan antara Indonesia- Papua Nugini dan wilayah Pegunungan Tengah, kini amatlah tenang dan damai.

Kalaupun kini terjadi kerusuhan ataupun kegaduhan, lebih banyak karena persoalan pilkada ketimbang soal hubungan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat di Jakarta.Memang pelanggaran HAM masih terjadi di tanah Papua seperti yang terjadi di Pegunungan Tengah beberapa waktu lalu terhadap pemuka agama setempat dan aktivis LSM.

Tapi, bila dibandingkan dengan era Orde Baru,situasi di Papua kini jauh lebih tenteram dan damai. Sebagai contoh, ketika penulis melakukan penelitian di wilayah perbatasan seperti di Skow,Arso,Wok-kwana,Tanah Miring,dan Sota pada 1987 untuk disertasi doktor, wilayahwilayah itu masih menyeramkan karena terlalu menonjolnya pos-pos penjagaan militer.

Di kilometer 9 antara Abepura- Arso misalnya, ada pos militer yang suka menghentikan kendaraan dan memeriksa barang bawaan penduduk dengan cara yang amat kasar, ditambah dengan pengambilan paksa atas burung-burung kakak tua dan nuri yang dibawa penduduk dengan alasan itu adalah satwa yang dilindungi, tapi kemudian menjadi hak milik para petugas militer tersebut.

Di wilayah Merauke yang diambil penjaga militer kalau bukan burung Cenderawasih ya buaya, rusa, serta burung Nuri kepala hitam.Kini pos-pos militer memang masih ada, tapi tidak terlalu menonjol dan tak ada lagi pemeriksaan kendaraan.

Penulis juga pernah melakukan penelitian ke wilayah perbatasan pada 1996, 2002, dan 2006, situasi kini amatlah tenang dan maju. Situasi politik masa Orba dan kini juga amatlah berbeda. Dulu, kalau penulis berbicara soal pentingnya Irianisasi (kini Papuanisasi) di birokrasi pemerintahan, pasti diperingatkan oleh para aparat militer yang berposisi pejabat sipil dengan kalimat,“Orang Irian jangan diangkat-angkat.”

Dulu ketika Gubernur Izaak Hindom membolehkan Gereja Kristen Maluku berkiprah di tanah Papua pada pertengahan 1980-an, pemuka agama Kristen di tanah Papua marah. Kenapa? Karena orang Irian (kini Papua) dulu tak punya kekuatan apa pun, di bidang ekonomi, politik, birokrasi sudah dikuasai pendatang, lalu satusatunya yang tertinggal yaitu gereja, mengapa pula diberikan pada pendatang.

Kini,Papuanisasi bukan saja terjadi di birokrasi pemerintahan daerah,melainkan juga di pucuk- pucuk pemerintahan daerah. Hanya orang Papua yang bapak- ibunya asli Papua yang dapat ikut pilkada untuk menjadi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Tapi, masih saja ada ketidakpuasan penduduk asli Papua. Kalimat “Tiada Damai tanpa Kemerdekaan” masih muncul saat konferensi damai Papua berlangsung. Lagu Aku Papua jauh lebih keras dikumandangkan ketimbang lagu Indonesia Raya.Masih ada juga orang yang mempersoalkan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969.

Menangani masalah Papua memang perlu kehati-hatian. Aparat intelijen juga jangan terlalu mudah memasukkan orang dalam daftar hitam di tanah Papua,siapa pun dia dan apa pun jabatan orang tersebut. Memang kini tak ada lagi tukang bakso, tukang rujak, atau tukang balon keliling yang adalah para intelijen militer yang bertugas di Papua.

Tapi, para intelijen kini harus semakin cerdas untuk memahami gerak dinamis di tanah Papua. Tanpa pemahaman yang penuh mengenai Papua, kita akan melakukan kesalahan ulang seperti yang terjadi di Timor Timur. Diplomasi mengenai Papua juga harus dilakukan secara cermat dan elegan.

Terakhir tapi penting, membangun Papua bukanlah membangun fisik kota yang semakin indah atau pusat-pusat perbelanjaan yang makin megah. Membangun manusia Papua jauh lebih penting dari segalanya.

Dimuat di Seputar Indonesia, 02 Agustus 2011

Partai berlambang segitiga biru ini seakan tidak berdaya untuk menyelesaikan persoalan internalnya sampai-sampai salah satu spanduk yang tersebar di sepanjang jalan dari Jakarta ke Sentul berbunyi: ”Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah,buruk sangka, dan adu domba.

”Doa saja tidak cukup jika jajaran di dalam Partai Demokrat tidak sungguh- sungguh berkeinginan mengambil langkah-langkah terukur dan terarah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendera partai itu.

Spanduk lain yang berbunyi: ”Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga” atau ”Berbenah hari ini, berhasil hari esok” juga kurang tepat dipajang di berbagai tempat, karena kalimat-kalimat itu lebih pantas ditujukan kepada para kader partai, bukan khalayak luas.

Kepanikan di internal partai tampaknya melandasi mengapa Rakornas Partai Demokrat dilakukan. Kita semua tahu bahwa kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin benar-benar mengharubirukan jajaran Partai Demokrat.

Kasus Nazaruddin juga menyeret kader-kader lain di Partai Demokrat yang menurut Nazaruddin juga menerima aliran dana dari korupsi tersebut. Satu hal yang amat menohok Partai Demokrat adalah ucapan Nazaruddin yang menuduh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menggunakan dana APBN untuk memenangi pertarungan memperebutkan kursi ketua umum partai saat Kongres II Partai Demokrat di Bandung tahun lalu.

Belum lagi soal Nazaruddin usai,muncul pula kasus Andi Nurpati yang diduga memalsukan surat Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu Legislatif 2009. Satu hal yang menarik dari Rakornas Partai Demokrat ialah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie tidak hadir dalam acara penutupan rakornas.

Hal kedua yang menarik, Rekomendasi Sentul yang berisi 10 butir dibacakan oleh Jhonny Allen Marbun, kader partai yang diduga juga terkait kasus korupsi. Lebih lucu lagi, dari 10 butir yang antara lain berisi pembersihan partai dari kaderkader yang diduga melakukan korupsi, tidak ada satu pun yang menyebut nama Nazaruddin.

Ucapan Anas Urbaningrum yang mengatakan bahwa Partai Demokrat ”telah tutup buku”dalam kasus Nazaruddin justru mengundang pertanyaan, karena selama ini justru kasus ini yang memperburuk citra partai di mata masyarakat.Di dalam rakornas ini tidak ada hal-hal yang konkret mengenai bagaimana partai akan melakukan bersihbersih diri.

Semua yang tertuang dalam rekomendasi hanyalah kalimat-kalimat normatif yang sudah sering didengar khalayak luas. Hasil Rakornas Partai Demokrat memang sebuah antiklimaks. Tidak sedikit orang yang berharap bahwa apa yang dihasilkan dalam rakornas yang memakan biaya sekitar Rp5 miliar itu benar-benar merekomendasikan sesuatu yang konkret.

Kader yang sudah dipecat dari jabatan bendahara umum partai dan bahkan dari keanggotaan Partai Demokrat, M Nazaruddin, posisinya tidak digantikan oleh kader partai yang lain. Tampaknya partai begitu takut terjadi pergantian struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat.

Isu mengenai pergantian ketua umum atau kongres luar biasa (KLB) juga amat ditabukan karena jajaran Partai khawatir efek politiknya akan sangat meluas. Dari sisi Ketua Dewan Pembina,kekhawatiran itu muncul karena jika Partai Demokrat melakukan pergantian ketua umum partai di tengah jalan, Partai Demokrat membuka kotak pandora yang memungkinkan seorang presiden yang sedang menjabat diganti di tengah jalan sebelum masa baktinya berakhir.

Namun, dukungan SBY terhadap Anas Urbaningrum bisa juga menimbulkan komplikasi politik internal jika ternyata tuduhan Nazaruddin bahwa Anas menggunakan dana APBN untuk pemenangan dirinya pada kongres tahun lalu adalah benar.Ini bukan saja mencoreng citra partai, melainkan partai juga bisa dibubarkan karena perbuatan melanggar hukum tersebut.

Anas tentu memiliki tugas yang teramat berat bukan dalam mengonsolidasi para kader partai,melainkan untuk meyakinkan publik, terutama di jajaran Partai Demokrat bahwa dirinya bersih dan karena itu memiliki otoritas untuk melakukan pembersihan di jajaran partai.

Acara penutupan Rakornas Partai Demokrat yang terasa hambar itu menunjukkan sesungguhnya masih ada ketidakpercayaan di antara faksifaksi di dalam partai. Pidato Anas yang tenang, tiadanya tepuk tangan yang membahana saat ia berpidato, dan wajahwajah yang tanpa ekspresi dari para peserta rakornas saat pidato berlangsung,n menunjukkan masih ada problem internal yang tidak bisa dituntaskan oleh rakornas itu.

Bukan mustahil masih ada api dalam sekam di dalam tubuh partai penguasa itu. Rakornas memang bukan ajang untuk menggoyang Anas.Tanpa adanya upaya untuk membicarakan persoalan partai dari hati ke hati di antara para kader partai dari semua faksi yang ada, konsolidasi partainya hanyalah semu belaka. Jika konsolidasi sesungguhnya tidak terjadi, jangan harap perbaikan dari dalam partai dan peningkatan kinerja partai menjadi suatu kenyataan.

Dimuat di Seputar Indonesia, 26 Juli 2011

Namun, kinerja ekonomi itu tentu tidak akan tercapai bila kita tidak berupaya menata sistem demokrasi. Bila kita juga tidak mampu membangun demokrasi ke arah lebih baik, dari transisi demokrasi ke konsolidasi demokrasi pada 2014,dan meningkatkannya menjadi kematangan demokrasi pada 2024,impian kita untuk menjadi kekuatan ekonomi besar pada 2050 tentu tidak akan menjadi kenyataan.

Demokrasi tidak mungkin dibangun tanpa kita juga membenahi sistem kepartaian. Demokrasi yang matang juga tidak akan terbangun jika kita tidak mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik. Sejak pemilu legislatif pertama yang amat demokratis pada 1999, kita belum mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik.

Penyederhanaan partai-partai politik di Indonesia juga tidak direncanakan secara matang, bertahap, dan berkesinambungan. Tengok misalnya bagaimana kita memperkenalkan ambang batas pemilih (electoral threshold) yang kemudian bisa dianulir hanya dengan satu ketentuan yang membolehkan partai-partai politik yang tidak mencapai ET di bawah 2% dapat mengikuti pemilihan umum lima tahun berikutnya hanya dengan penggantian nama partai tersebut.

Sebagai contoh Partai Keadilan yang tidak memenuhi ET pada Pemilu 1999,dapat ikut kembali menjadi peserta pemilu pada 2004 hanya dengan mengganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Sejak Pemilu 2009 kita juga menetapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 2,5% sebagai ambang batas bagi partai politik untuk dapat kursi di Parlemen.

Penerapan ambang batas Parlemen ini telah menyebabkan beberapa partai politik yang sempat ada wakil-wakilnya di DPR pada periode sebelumnya (2004-2009) tidak dapat mendudukkan para wakilnya di Parlemen. Kini timbul gagasan untuk menaikkan ambang batas Parlemen dari 2,5% menjadi 5%.

Persoalannya, apakah ambang batas Parlemen yang 5% itu akan diterapkan pada Pemilu Legislatif 2014 atau bertahap sampai 2024. Sampai kini para penggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Legislatif masih belum menentukan angka mana yang mereka pilih di antara 2,5% dan 5% tersebut.

Ada juga gagasan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang lebih menekankan pengurangan jumlah fraksi di DPR ketimbang menentukan angka ambang batas Parlemen yang terlalu tinggi seperti 5%.

Gagasan PPP ini masuk akal karena sampai saat ini ada fraksi yang jumlah anggotanya di DPR kurang dari 20 orang,sehingga tidak dapat mendudukkan anggotanya di semua komisi karena kekurangan orang seperti yang terjadi pada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sampai kini belum ada titik temu mengenai jalan apa yang akan ditempuh untuk mengefektifkan kinerja DPR, melalui peningkatan PT ataukah mengurangi jumlah fraksi di DPR.

Tidak satu katanya para pembuat undang-undang di DPR mengenai hal itu menjadikan pemerintah juga masih berdiam diri saja menunggu apa yang diinginkan para pembuat undang-undang dari partai- partai politik tersebut. Bukan mustahil penentuan angka ambang batas Parlemen ini akan dijadikan alat tawar-menawar politik antara partaipartai besar dan kecil yang ada di Parlemen.

Sebenarnya bukan hanya partai-partai kecil yang khawatir mengenai penentuan ambang batas Parlemen yang terlalu tinggi (5%).Partai besar seperti Partai Demokrat bukan mustahil juga memiliki kekhawatiran yang sama dengan partai- partai kecil dan menengah seperti Partai Hanura, PKB, PPP, PAN, atau Gerindra. Kemelut politik internal di Partai Demokrat bukan mustahil akan berimbas pada popularitas Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2014.

Jika partai berlambang segitiga biru ini tidak mampu menyelesaikan kemelut internalnya sebagai imbas dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin, bukan mustahil Partai Demokrat akan tercatat dalam sejarah politik Indonesia bukan saja sebagai partai yang meroket perolehan suaranya sampai 300% dari 7% pada 2004 menjadi 21% pada Pemilu 2009,melainkan juga sebagai partai yang menukik tajam perolehan suaranya pada Pemilu Legislatif 2014.

Apalagi Partai Demokrat tidak lagi dapat menjual pendiri dan Ketua Dewan Pembinanya, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai ikon partai. Kualitas perwakilan politik di Indonesia sebenarnya tidak melulu ditentukan oleh seberapa banyak jumlah partai yang memiliki kursi di Parlemen.

Sistem rekrutmen politik dan kaderisasi di partai-partai politik lebih menentukan apakah para wakil partai itu benar-benar menjadi wakil rakyat atau hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri dan partainya. Sampai kini juga masih belum jelas apakah PT akan diberlakukan pada tingkatan Parlemen daerah.

PT hanya akan bermakna jika para anggota Parlemen benar-benar memahami fungsi dan peran mereka sebagai wakil rakyat dan ditopang dengan suatu sistem pemilu yang memungkinkan partai-partai kecil dapat menguasai perolehan kursi di daerah-daerah tertentu di Indonesia, sehingga kursi yang mereka peroleh di daerah tertentu tidak hilang begitu saja sebagai akibat partai-partai kecil itu tidak mencapai ambang batas Parlemen secara nasional.

Selain itu, ambang batas Parlemen juga tidak otomatis mengurangi kesulitan dalam mencapai konsensus politik di Parlemen selama tidak ada gagasan yang baik mengenai bagaimana langkah-langkah meningkatkan kualitas demokrasi kita dari transisi demokrasi, menuju konsolidasi demokrasi, dan akhirnya menuju demokrasi yang matang.

Sampai kini juga belum ada satu kesepakatan mengenai penyederhanaan sistem kepartaian yang menuju pada angka ideal jumlah partai politik yang ada di Parlemen. Demokrasi memang membolehkan semua warga negara mendirikan partai politik. Demokrasi juga menuntut ada aturan mengenai ambang batas Parlemen.

Namun,demokrasi jangan sampai mematikan kebhinnekaan partai yang ada di Parlemen. Konsensus dan konflik dapat dikelola dengan baik jika kualitas para anggota Dewan semakin meningkat, bukan dalam arti mereka memiliki secarik kertas yang bernama ijazah kesarjanaan yang berlipat-lipat, melainkan pada perpaduan antara kualitas akademik dan pengalaman berpolitik yang berproses secara alamiah dari bawah.

Karena itu, politisi yang berkualitas adalah mereka yang terpilih bukan karena titel,nama keluarga,atau uang, melainkan pengalaman politik yang menempa mereka menjadi politisi yang benar-benar ingin mengangkat harkat rakyat, bangsa,dan negara.

Dimuat di Seputar Indonesia, 19 Juli 2011

Kita tahu, syarat bagi sebuah parpol untuk bisa dikatakan partai, kecuali di Aceh yang membolehkan berdirinya partai lokal,amatlah berat. Sebuah parpol baru diakui sebagai badan hukum partai apabila memiliki kepengurusan di 33 provinsi seluruh Indonesia, 75% pengurus kabupaten/kota di tiap provinsi, dan 50% kecamatan di tiap kabupaten/kota.

Meski persyaratan untuk menjadi badan hukum partai amat sulit, tidak sedikit partai baru yang mencoba nasib untuk terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sampai 18 Juni 2011, ada 14 partai lama dan baru yang mendaftar. Di antara partai baru yang sudah mendaftar adalah Partai Nasdem (Nasional Demokrat),Partai Nasional Republik, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia dan Partai Republik Satu.

Salah satu partai politik baru yang juga akan mendaftar ialah Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI), partai para pendukung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Partai yang pernah mengikuti pemilu sebelumnya yang sudah mendaftar ialah PDI Perjuangan,Partai Damai Sejahtera, Partai Peduli Rakyat Nasional,Partai Buruh, Partai Pemersatu Bangsa, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Partai-partai baru yang belum pernah mengikuti pemilu legislatif tentu harus bekerja keras agar keberadaannya benar-benar diterima masyarakat. Syukur bila ternyata satu atau tiga partai baru itu dapat mematahkan dominasi partai-partai besar lama seperti Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar,PKS,dan partaipartai menengah bawah seperti PPP,PAN,PKB,Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Jika partai-partai baru itu mampu mengemas kampanye mereka, khususnya dengan memfokuskan diri bahwa sebagian besar partai-partai yang ada saat ini penuh diwarnai dengan korupsi dan ketidakjujuran, mungkin saja partai-partai baru ini dapat dilirik masyarakat.

Dua dari partai-partai baru yang cukup diperbincangkan adalah Partai SRI dan Partai Nasdem. Berdirinya Partai SRI merupakan suatu kemajuan besar karena selama ini sebagian pendukung Sri Mulyani Indrawati sangat antipartai dan lebih menonjolkan diri sebagai kekuatan politik yang tak berpartai.

Aktivitas mereka mengampanyekan agar pemilu presiden/ wakil presiden dapat diikuti oleh kandidat perseorangan adalah contoh dari upaya mereka untuk semakin mendemokratiskan sistem pemilu presiden.Itu tentu bertentangan dengan konstitusi negara yang hanya membolehkan partai atau gabungan partai yang dapat mencalonkan presiden/ wakil presiden.

Jika mereka mendorong amendemen konstitusi, ini juga tak gampang karena kartel politik dan oligarki elite partai yang ada di Senayan (Gedung MPR, DPR dan DPD) akan bersatu padu agar calon perseorangan tetap tak dapat ikut pemilu presiden. Partai Nasdem juga diperbincangkan karena dua hal.

Pertama,masyarakat sudah menduga bahwa ormas Nasdem yang terus mendirikan kepengurusan baru di berbagai wilayah Nusantara, suatu saat pasti akan menjadi parpol. Kedua, pembentukan Partai Nasdem menimbulkan riak gelombang pro-kontra di dalam ormas Nasdem karena ini keluar dari rencana mereka yang hanya akan menjadi ormas.

Selain itu, tidak sedikit aktivis Nasdem juga anggota partai seperti Partai Golkar,PDIP dan lainnya. Kita belum tahu bagaimana kinerja partai-partai baru itu pada Pemilu Legislatif 2014. Jika ternyata mereka mampu mematahkan dominasi oligarki partai-partai politik yang bagaikan kartel politik sudah menguasai perpolitikan di Indonesia, ini dapat mendinamisasi politik Indonesia.

Kita juga belum tahu apakah mereka akan luluh lantak lalu menggabungkan diri pada kartel politik lama yang sudah mapan ataukah mereka tetap bergeming, tidak mau menyatu pada kekuatan politik yang amat koruptif yang telah menjadikan Indonesia sebagai negara kleptomania.

Bila rakyat masih punya asa dan tetap percaya bahwa masih ada kaum elite yang punya cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu mengatakan tidak pada tekanan asing, yang mampu menjaga kedaulatan nasional, yang mampu meningkatkan budaya bangsa di tengah amerikanisasi budaya internasional, bukan mustahil partai-partai baru itu, khususnya Partai SRI dan Nasdem, memiliki peluang yang baik.

Jika partai-partai baru ini ternyata survive melawan dominasi politik kekuatan oligarki lama yang masih mengungkungi politik di Tanah Air, masih ada harapan bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Tapi jika partai-partai baru itu ternyata didominasi oleh kekuatan elite politik lama juga yang hanya berganti baju,rakyat pastilah sulit mempercayai mereka.

Pada tahap awal, kita harus menyambut kehadiran partai baru yang benar-benar baru dan bukan partai baru sebagai baju baru bagi elite politik lama yang juga korup.Semoga kehadiran partai-partai baru ini membawa nuansa baru bagi perpolitikan di Indonesia dan mengangkat harkat bangsa Indonesia di mata internasional.

Kita butuh seorang pemimpin yang berani mengambil langkah ke depan demi perbaikan bangsa. Orang itu tidak harus berasal dari kalangan militer atau pengusaha. Dia juga tidak harus berjenis kelamin laki-laki, bisa seorang perempuan yang mampu membawa negeri ini ke masa depan yang lebih baik. Selamat datang partai-partai baru. 

Dimuat di Seputar Indonesia, 21 Juni 2011

Merasa hal itu bertentangan dengan hati nuraninya, AL lalu melaporkan kasus itu kepada ibunya.Sang ibu merasa bahwa apa yang dilakukan guru kepada anaknya itu bertentangan dengan nilai luhur pendidikan yang bukan saja mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga kejujuran.

Sang ibu masih berpegang teguh pada prinsip,pendidikan yang baik bukan saja membuat anak didik menjadi pintar,melainkan juga cerdas dan jujur. Ibu Siami lalu melaporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. Ternyata,tak ada respons positif dari kepala sekolah.Kemudian dia melaporkan kepada Komite Sekolah lalu kepada Dinas Pendidikan di wilayah tersebut, responsnya pun kurang memuaskan.

Akhirnya sampailah berita tersebut ke media massa yang mem-blow up berita tersebut. Pemerintah Kota Surabaya melakukan penelusuran atas kasus itu. Hasilnya, kepala sekolah dan dua guru di sekolah itu dicopot. Kisah selanjutnya sungguh menyesakkan dada. Para wali murid yang lain marah dan menganggap keluarga Ibu Siami sok jadi pahlawan dan membesar-besarkan masalah.

Mereka mendatangi, mendemo, dan mengintimidasi keluarga Ibu Siami beberapa kali dan menuntut agar Ibu Siami meminta maaf dalam pertemuan terbuka di Balai RW. Pada pertemuan itu,warga tidak mau menerima permintaan maaf tersebut, malah mencaci maki, mencerca,dan berteriak-teriak mengusir keluarga Ibu Siami dari kampung tempat tinggalnya sendiri.

Demi keamanan diri,keluarga Ibu Siami akhirnya terpaksa mengosongkan rumahnya dan mengungsi ke rumah keluarganya di kota lain. (http://bit.ly/IndonesiaJujur). Itulah harga sebuah kejujuran. Selama ini tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah jika kepala daerah,kepala sekolah, guru, dan bahkan orang tua murid yang menghalalkan tindakan mencontek saat ujian nasional.

Mereka yang harusnya mengajarkan kejujuran dan moral yang tinggi justru menjadi orang-orang dewasa yang menyuruh anak-anaknya mencontek demi nama baik daerah, nama baik sekolah, nama baik guru, dan nama baik orang tua bila anak-anaknya semua lulus. Tingkat kelulusan yang tinggi dengan nilai yang amat baik dari hasil ujian nasional menjadi penggerak dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran itu.

Padahal,awal yang buruk di tingkat sekolah merupakan penentu bagi sang anak apakah dia akan menjadi orang yang jujur di kemudian hari ataukah dia akan menjadi orang yang korup, serakah, dan menghalalkan segala cara.

SDM Bangsa
Sebagai seorang pendidik di tingkat perguruan tinggi, penulis selalu menekankan pada anak-anak kandung saya dan para mahasiswa agar percaya pada kemampuan diri sendiri. Hasil nilai yang anakanak saya peroleh memang belum tentu sangat tinggi seperti bila mereka mencontek dari jawaban UN yang beredar atau mencontek dari kawannya.

Anak sulung saya sempat bertanya, kalau nanti tidak lulus atau nilai UN-nya jelek bagaimana? Jawab saya, ”Biar saja, lebih baik kamu percaya diri.” Saya juga selalu menekankan bahwa jika ada mahasiswa yang membuat jawaban ujian bersifat take home sama dan sebangun dengan teman atau teman-temannya yang lain, tanpa mencari dari mana sumber jawaban, semua saya nilai D alias tidak lulus.

Pendidikan di era Reformasi ini serasa bagaikan mesin penghasil kelulusan siswa tanpa memandang kualitas. Bayangkan, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh sangat bangga mengumumkan jika hasil UN tingkat SMA dan sederajat atau SMP/sederajat seluruh Indonesia di atas 90%.

Padahal hati kecilnya pasti terasa miris,karena dia sendiri tahu hal itu tidak mungkin terjadi bila ujian dilakukan secara jujur. Sebuah harian ibu kota pernah mengulas bagaimana tingkat pengetahuan baca tulis dan matematika anak-anak SMA di pedalaman Papua.Ada yang tidak bisa membedakan dua huruf, ada pula yang tidak bisa perkalian.

Bila UN dilakukan melalui sistem wilayah sekalipun, artinya soalnya disesuaikan dengan kemampuan anak-anak murid di daerah tersebut, tetap dapat dipastikan tingkat kelulusannya amat rendah.Ini berarti,bukan kepala daerah, guru, atau wali murid yang kemudian menekankan jumlah tingkat kelulusan harus tinggi,melainkan bagaimana mutu pendidikan di daerah itu yang harus ditingkatkan.

Kita juga bertanya bagaimana politik pendidikan nasional kita,apakah sekolah hanya sebagai mesin penghasil kelulusan siswa ataukah institusi yang akan menentukan bagaimana masa depan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Kita tahu bahwa bila sejak dini anak-anak sudah diajarkan untuk tidak jujur,pastinya anak-anak didik itu akan sulit untuk bersaing di dalam kancah internasional dan bahkan akan menjadi caloncalon pemimpin bangsa yang tidak jujur.

Bila itu yang akan terjadi,jangan heran bila tidak sedikit politikus di negeri ini yang korup dan merusak masa depan bangsa. Kita tahu,konstitusi negara kita sudah menentukan bahwa anggaran pendidikan harus 20% dari keseluruhan nilai APBN atau setara dengan Rp244 triliun.

Dari jumlah itu, sekitar 56% untuk gaji dan tunjangan guru. Ini berarti, tidak sedikit guru-guru yang sudah diangkat dan mendapatkan gaji yang cukup besar dari pemerintah. Jika kemudian ada guru yang menyuruh anak muridnya memberi contekan pada temantemannya, ini tentu bertentangan dengan misi pendidikan itu sendiri.

Masih banyak guru seperti di Sumatera Utara melalui gerakan ”Air Mata Guru”yang masih jujur dan menentang kebijakan kepala sekolah atau temanteman gurunya agar anak-anak didik diberi jawaban soal UN sehingga tingkat kelulusannya 100%. Mereka benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa yang memikirkan masa depan Indonesia.

Nasib para guru ini juga benar-benar menyesakkan dada. Mengutip seorang teman yang sering bertukar pikiran melalui pesan singkat, ”Kejujuran, dengan caranya sendiri akan tetap menang, kendati di tengah lingkungan kebohongan.” 

Sindo, Tuesday, 14 June 2011

Kadang pemimpin negara di era Reformasi dipandang kurang tegas, dibandingkan era Soeharto. Ekonomi Indonesia secara konsisten juga tetap tumbuh dengan angka cukup tinggi. Pemerataan ekonomi juga dipandang lebih baik pada era Soeharto. Pandangan itu tidak semuanya benar, tapi juga tidak semuanya salah. Benar bahwa Presiden Soeharto jauh lebih tegas. Benar bahwa stabilitas politik dan keamanan jauh lebih terjaga dalam jangka lama di era Soeharto.

Namun, bagaimana dengan nasib orangorang tertindas yang tidak dapat menyuarakan pendapat mereka? Bagaimana pula oligarki kekuasaan pada masa itu tunduk pada diri seorang Soeharto? Soeharto menguasai semua aspek kehidupan masyarakat melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan yang dibangun dengan sistem korporatisme negara yang semua ditujukan bagi penumpukan kekuasaan di tangan Soeharto dan para kroninya.

Memang pada masa itu Soeharto menjadi tokoh paling berkuasa dan tak ada orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik atau ekonomi mampu untuk menantang Soeharto. Jaringan intelijen, birokrasi, politik, dan ekonomi yang bertumpu pada beberapa orang Soeharto menjadikan negeri ini benar-benar dikuasai para monarch tersebut. Pada era Reformasi, orang suka sekali menyalahkan sistem politik yang demokratis sebagai penyebab dari segala keterpurukan di negeri ini.

Padahal, kita mengetahui betapa oligarki kekuasaan masih membelenggu partai-partai politik, sehingga mengganggu proses demokrasi, bahkan di dalam partai itu sendiri. Kekuatan oligarki juga tampak pada sendi-sendi kehidupan lain. Jika kita lihat dari sisi penumpukan kekayaan, era Reformasi, khususnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tampak jelas betapa mereka yang kaya semakin kaya.

Namun, mereka yang miskin dan tidak berdaya,semakin banyak pula. Kita juga akan semakin terperanjat betapa uang yang mereka taruh di Singapura semakin tahun semakin banyak pula. Hasil kajian Prof Jeffrey Winters dari Northwestern University,AS, mengutip data dari Capgemini and Merrill Lynch menunjukkan, pada 2004 saat SBY terpilih menjadi presiden untuk pertama kalinya, ada sekitar 34.000 orang Indonesia yang memiliki aset paling sedikit USD1 juta yang ditaruh di luar negeri.

Dari jumlah itu,19.000 di antaranya warga negara Indonesia yang bermukim semipermanen di Singapura. Jumlah itu meningkat menjadi 39.000 pada 2007 dan menjadi 43.000 pada 2010.Kekayaan rata-rata mereka pada 2010 sebesar USD4,1 juta.Jumlah kumulatif kekayaan mereka sebesar USD177 miliar,dan USD93 miliar di antaranya mereka taruh di Singapura.

Meskipun 43.000 WNI yang kaya itu mewakili kurang dari 1% penduduk Indonesia, kekayaan mereka setara 25% gross domestic product (GDP) Indonesia.Lebih menarik lagi, hanya 40 orang Indonesia yang kekayaan kumulatifnya setara dengan 10,3% GDP Indonesia. Kajian Winters yang diterbitkan oleh majalah Inside Indonesia No 104 edisi April– Juni 2011 yang terbit di Australia, juga membandingkan 40 orang kaya di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Total kekayaan 40 orang Indonesia adalah yang tertinggi, yakni USD71,3 miliar, dibandingkan Thailand yang USD36 miliar, Malaysia USD51,3 miliar, dan Singapura yang USD45,7miliar. Skor indeks konsentrasi kekayaan 40 orang Indonesia itu adalah 6,22 atau 3 kali Malaysia (1,65) dan 25 kali Singapura yang hanya 0,25. Gap antara orang kaya dan orang miskin di Singapura tidaklah terlalu jomplang bila dibandingkan Indonesia.

Oligarki pada masa Orde Baru masih dapat dikelola dengan baik oleh Soeharto.Seberapa besar pun kekayaan mereka, semua tunduk pada Soeharto. Apa yang terjadi kini,para oligarch itu semakin liar karena tak ada yang mampu menguasainya. Mereka dapat membayari para politisi pada masa kampanye,membeli para penegak hukum dan bukan mustahil juga dapat menentukan pejabat mana yang patut diangkat atau dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Dengan uang mereka dapat melakukan segalanya, termasuk membeli suara pemilih melalui uang yang mereka gelontorkan lewat para politisi yang mereka bina atau dukung. Itulah wajah oligarki di Indonesia kini. Jika kita tidak bersatu untuk menantangnya, Republik ini akan ditentukan para oligarch yang belum tentu memiliki keinginan luhur untuk bersama-sama membangun negeri ini.J

Jika uang lebih berbicara, politik kita makin parah.Namun, demokrasi kita masih lebih baik ketimbang Filipina yang kekerasan menjadi bagian dari pemilu di sana. Para oligarch Filipina dapat berbuat apa saja, termasuk membunuh lawan-lawan politiknya. Kita masih beruntung, para oligarch itu tidak menyatu dalam satu kekuatan politik yang nyata.

Dimuat di Sindo, 7 Juni 2011

Kepergian Nazaruddin pada petang hari, 23 Mei 2011, ke Singapura dengan alasan untuk berobat karena ada gangguan jantung, telah menimbulkan persoalan pelik bagi partai berlambang segitiga biru ini.Anehnya, baru sehari kemudian, atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Imigrasi mencekal Nazaruddin untuk bepergian ke luar negeri demi proses hukum. Ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Pertama, apakah Nazaruddin sudah mengetahui terlebih dulu bahwa dia akan dicekal oleh Imigrasi? Kedua, apakah benar Nazaruddin mengalami gangguan jantung atau ingin menyelamatkan aset-aset pribadinya?

Apakah kepergiannya merupakan inisiatif pribadi atau bagian dari skenario penyelamatan nama baik partai agar Nazaruddin tidak “bernyanyi dengan nada sumbang” terhadap para petinggi partai yang dia sebut-sebut telah mengorbankan dirinya? Mengapa pula Partai Demokrat dan jajaran petinggi keamanan di republik ini lekas merespons dengan upaya untuk mengembalikan Nazaruddin secepatnya? Kasus Nazaruddin tampaknya memang bukan kasus korupsi kecil bagi Partai Demokrat.

Jika sangkutan dirinya dengan suap-menyuap di Kemenpora yang jumlahnya sekitar Rp3,2 miliar terkait dengan proyek pembangunan sarana atlet SEA Games XXVI di Palembang,angka itu tidaklah terlalu besar. Bandingkan dengan suap-menyuap di DPR dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Gultom yang mencapai Rp24 miliar, angka Rp3,2 miliar tentu sangat kecil. Bukan mustahil tuduhan korupsi di Kemenpora hanyalah “puncak gunung es” yang mungkin saja ada kasus-kasus korupsi lain yang menyangkut Nazaruddin, yang akan membawa nama Partai Demokrat ke dalamnya.

Apakah ancaman Nazaruddin untuk membuka tabir ketidakberesan di Demokrat menjadikan partai itu begitu terancam dan serius untuk menangani kasus ini. Partai Demokrat memang tidak boleh menganggap kasus korupsi yang dilakukan kadernya sebagai sesuatu yang biasabiasa saja. Namun, bila pertemuan antara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dilakukan sampai dua kali dengan jeda tiga hari dalam satu minggu, ini menunjukkan bahwa kasus Nazaruddin bukanlah kasus yang biasa-biasa saja. Ini juga tentunya bukan karena adanya “SMS ancaman” dari Singapura yang mengatasnamakan Nazaruddin untuk membongkar aib di tubuh Partai Demokrat.

Jika kita baca baik-baik pesan singkat yang beredar sejak Jumat, 27 Mei 2011 itu, informasi yang ada di dalamnya amatlah absurd.Untuk mengetahui siapa pengirim SMS itu juga tidak sulit, karena untuk mendapatkan nomor mobile phone di Singapura kita harus menyerahkan identitas diri, yakni paspor bagi mereka yang bukan warga negara Singapura. Kita juga patut bertanya, mengapa pula segala daya dan upaya yang mengerahkan kader-kader Partai Demokrat akan dilakukan untuk “menjemput, mendorong,atau membawa pulang Nazaruddin” dari Singapura.

Mengapa pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto sampai-sampai memerintahkan polisi,Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membawa pulang Nazaruddin dari Singapura? Mengapa pula tiga institusi yang sama tidak dikerahkan secara masif untuk membawa pulang Anggoro Widjojo dan Nunun Nurbaeti yang sudah lama bermukim di Singapura dan masih terjerat kasus-kasus hukum di Indonesia? Perbedaan cara penanganan kasus-kasus tersebut dan kasus Nazaruddin menunjukkan betapa “pentingnya” seorang yang bernama Muhammad Nazaruddin.

Bila pemerintah ingin mengetahui apakah terjadi pelarian aset Nazaruddin ke Singapura, ini juga dapat dilakukan oleh PPATK dan Bank Indonesia dengan sangat mudah. Pemerintah juga dapat membekukan sementara asetaset Nazaruddin di bank-bank dalam negeri jika pemerintah memandang hal itu penting bagi penyelidikan dan penyidikan. Kita melihat, mendengar, dan membaca betapa Partai Demokrat tampaknya sedang kalap terkait kasus Nazaruddin ini.

Satu sisi yang menarik, walau Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah memerintahkan agar jajaran kader partai tidak membuat pernyataan simpang siur mengenai kasus ini, tetap saja ada dua atau lebih kader partai itu yang begitu mudah berbicara mengenai kasus ini kepada pers. Lebih menarik lagi, mereka yang “berbalas kata” itu berasal dari dua kubu yang berbeda di dalam partai,yakni antara kubu Anas Urbaningrum dan kubu Andi Mallarangeng.

Lepas dari itu belum tentu mencerminkan pertarungan politik internal antara dua kubu, publik akan dengan mudah menilai bahwa ada sesuatu yang tak beres antara dua kubu itu. Ini belum ditambah dengan adanya dua orang yang saling mengklaim, Ruhut Sitompul dan Andi Nurpati, bahwa mereka masingmasing adalah juru bicara resmi Partai Demokrat. Secara kasatmata kita memang dapat menduga ada hal yang tidak beres dalam kasus Nazaruddin ini. Jika tidak, baik Partai Demokrat maupun pemerintah tentu tidak akan begitu cepat merespons kepergian Nazaruddin ke Singapura. Dengan atau tanpa paksaan sebenarnya Nazaruddin cepat atau lambat akan kembali ke Tanah Air.

Cara paling mudah bukan melalui pendekatan diplomatik,meminta Interpol atau intelijen agar Pemerintah Singapura membantu pemulangan Nazaruddin, melainkan dengan mencabut paspornya, sehingga dia tidak bisa ke luar dari Singapura. Kecil kemungkinannya Nazaruddin akan berganti warga negara. Kecil pula kemungkinannya dia akan berlama-lama di Singapura karena negara kota itu amat kecil dan membosankan jika kita tinggal di sana tanpa kegiatan yang pasti. Nazaruddin hanyalah pelaku bisnis tingkat nasional, bukan pelaku bisnis yang memiliki jaringan bisnis di tingkat regional Asia Tenggara, apalagi di tingkat Asia Timur.

Karena itu, tak akan ada yang dapat dilakukannya di Singapura. Gonjang-ganjing di Partai Demokrat hanya akan memberi kesan Nazaruddin memang tahu banyak soal keuangan Partai Demokrat. Pengetahuan itu yang menjadi kartu trufnya jika Partai Demokrat ternyata mengorbankan dirinya. 

Dimuat di Seputar Indonesia, 31 Mei 2011

Jangan melihat saat pembentukan partai karena nuansa kebersamaan pasti masih kental terutama dari pernyataan-pernyataan para pendiri partai itu. Jangan mengamati saat partai berkongres atau bermuktamar karena nuansa kompetisi dan kebersamaan pasti juga menonjol. Jangan pula saat partai atau gabungan partai sedang mengusung calon presiden/wakil presiden karena yang akan tertangkap adalah gegap gempita para ”fans club” saat itu.

Penilaian terbaik adalah saat ada krisis internal karena di situlah diuji apakah partai benar-benar solid, rapuh, atau bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya (AD/ART).

Gonjang-ganjing politik di Partai Demokrat (PD)—akibat tuduhan korupsi pada Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin—menggambarkan betapa rapuhnya partai ini. Keputusan Dewan Kehormatan PD memberhentikan Muhammad Nazaruddin sebagai Bendahara Umum diumumkan langsung oleh Sekretaris Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin tanpa melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat dan rapat Pengurus Harian PD. Tidaklah mengherankan jika Nazaruddin merasa diperlakukan semena-mena.

Laporan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara lisan pada November 2010 mengenai pemberian ”uang persahabatan” dari Nazaruddin kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar sebesar 120.000 dollar Singapura pada September 2010 juga tidak cepat ditindaklanjuti SBY sebagai Ketua Dewan Pembina PD. Baru pada 20 Mei 2011 ada tindakan ketika isu suap di Kemenpora semakin merebak.

Dengan kata lain, SBY tidak melakukan pembinaan internal kepada Nazaruddin dan memilih meletakkan kasus ”di bawah karpet” sampai ada isu lain menerpa.

Kerapuhan tubuh PD juga tampak dari bagaimana kader-kader PD memberikan pernyataan yang saling menegasikan ihwal kasus Nazaruddin. Kita melihat ada orang- orang PD yang membela Nazaruddin, ada pula yang menginginkan Nazaruddin mendapat hukuman.

Silang pendapat antara Kastorius Sinaga dan Ruhut Sitompul adalah contoh centang perenangnya partai ini. Pernyataan Angelina Sondakh yang merasa dikhianati teman-temannya di PD soal kasus korupsi di Kemenpora juga merupakan fakta ketidakberesan internal partai ini. Ini masih ditambah serangan balik Nazaruddin terhadap para petinggi PD.

Penanganan buruk
Drama politik ini menunjukkan betapa PD belum menjadi sebenar-benarnya partai kalau belum mau disebut partai acakadut! Meski mekanisme penanganan kasus dugaan korupsi ini telah ditempuh Dewan Kehormatan PD, proses sebelum dan pasca-pengumuman keputusan partai tidak mulus karena Nazaruddin tidak terima dan malah menyerang balik.

Terlepas dari pernyataan para kader bahwa PD tetap solid, silang pendapat antarkader menunjukkan mekanisme konflik dalam PD tidak berjalan. PD perlu belajar dari beberapa partai politik seperti Partai Golkar, PDI-P, PPP, PAN, PKS, atau PBR dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang menerpa kader-kadernya. Segalanya berlangsung tenang tanpa menimbulkan gejolak internal karena mekanismenya sesuai AD/ART partai dan Pasal 213 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hak untuk berpendapat memang tidak haram. Namun, bila tiap pihak dengan kepentingan masing-masing bertikai lewat media massa, maka semua justru meluluhlantakkan PD sendiri. Para kader PD tidak bisa menyalahkan media massa seolah-olah mereka yang memperkeruh suasana internal PD karena sumber beritanya adalah para kader PD sendiri.

Para kader PD juga tidak bisa menepuk dada bahwa PD adalah partai yang demokratis dan membiarkan proses hukum berjalan adil karena internal PD karut-marut.

Imbas kompetisi lama?
Konflik internal PD saat ini bisa jadi adalah imbas dari kompetisi saat pemilihan Ketua Umum PD lalu yang tampak jelas bahwa baik Dewan Pembina maupun Ketua Umum PD tidak memiliki wibawa politik untuk menenangkan anggotanya. Kader-kader PD seperti tidak punya arahan dalam menyikapi kasus dugaan korupsi ini dan malah bersilang pendapat di media massa seperti tidak memiliki kedewasaan dan wawasan politik.

Ketua DPR dari Partai Demokrat Marzuki Alie yang mencemooh korban tsunami di Kepulauan Mentawai dengan kalimat, ”Jika tidak ingin terempas ombak, janganlah berumah di tepi pantai,” adalah cermin para kader PD sebagai ”Menepuk air didulang, tepercik muka sendiri!”

Kita jadi ingin tahu, apakah terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD masih belum bisa diterima dengan lapang dada oleh Ketua Dewan Pembina PD atau dua kelompok lain yang berkompetisi.

Anas memang kader baru di PD, seperti halnya Nazaruddin. Anas adalah mantan Ketua Umum HMI yang tentu memiliki kedekatan dengan mantan ketua umum atau aktivis Kesatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) seperti Akbar Tanjung, Fuad Bawazir, Jusuf Kalla, atau bahkan Aburizal Bakrie.

Kita tahu KAHMI amat kuat dan alumni HMI ada di mana-mana (omnipresent). Mungkin ini yang menyebabkan masih adanya gesekan politik antara Anas dan kader-kader muda PD lain yang sudah lebih awal berkiprah di PD atau bahkan dengan Ketua Dewan Kehormatan PD sendiri. Pekerjaan rumah para kader PD memang berat: membangun PD menjadi sebenar-benarnya partai dan bukan sekadar ”fans club”-nya SBY!

Dimuat di Kompas, 27 Mei 2011

Wafid ditangkap KPK pada 21 April 2011 bersama Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris. Nazaruddin adalah pendiri PT Anak Negeri dan disebut- sebut sebagai bos Mindo Rosalina Manulang, sedangkan PT DGI adalah kontraktor proyek wisma atlet dan sempat menjadi satu-satunya perusahaan swasta murni yang lolos kualifikasi tender proyek pembangunan gedung baru DPR yang amat megah itu.

Pada babak baru,nama Nazaruddin disebut-sebut sebagai anggota Komisi III dan anggota Badan Anggaran DPR yang memberikan ”uang tanda persahabatan” kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) Janedjri M Gaffar pada September 2010 sebesar 120.000 dolar Singapura atau setara Rp 830 juta.

Empat hari kemudian Ketua MK Mahfud MD memerintahkan agar uang itu dikembalikan oleh Janedjri kepada Nazaruddin dengan bukti pengembalian agar MK tidak dituduh menerima suap dari Nazaruddin. Jika kita mendengarkan pernyataan Ketua MK Mahfud MD––baik saat konferensi pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 20 Mei 2011 maupun saat Mahfud MD memberikan klarifikasi di Metro TV, 22 Mei 2011 malam–– kita akan terhenyak.

Laporan Mahfud MD kepada Presiden ternyata bukan baru pada 20 Mei itu. Ia sudah menceritakan kasus itu kepada SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat pada November 2010 secara lisan. ”Saat itu,” kata Mahfud MD,”Pak SBY menyatakan akan melakukan pembinaan.” Ternyata tidak ada langkah lanjut dari SBY sampai isu suap di Kemenpora terungkap ke publik.

Baru pada 10 Mei 2011,SBY menghubungi Mahfud MD di Bali dan meminta laporan tertulis. Laporan tertulis itu diserahkan Mahfud MD kepada SBY melalui Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana pada 12 Mei 2011. Baru kemudian pada 20 Mei 2011,SBY meminta penjelasan langsung dari Mahfud MD, diakhiri dengan ajakan SBY untuk melakukan konferensi pers di Istana Negara.

Perlu dikemukakan di sini bahwa surat Mahfud MD ditujukan kepada SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, bukan SBY sebagai Presiden RI. Mahfud ingin meletakkan persoalan ini sebagai persoalan etika di internal Partai Demokrat, bukan persoalan hukum, walau Mahfud siap untuk dipanggil KPK.

Ini berarti Partai Demokrat bisa saja menjatuhkan sanksi pelanggaran etika politik kepada Nazaruddin tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu. Namun, seperti kita baca,dengar, dan lihat dari berbagai media massa, sampai saat ini masih ada tarik ulur di dalam Partai Demokrat mengenai kasus Nazaruddin itu.Ada kader Partai Demokrat, seperti Kastorius Sinaga,yang membuat pernyataan bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat sudah memutuskan bahwa Nazaruddin diberi kesempatan untuk memilih satu dari dua opsi, mundur atau dipecat.

Ada kader lain seperti Ruhut Sitompul yang menyatakan bahwa Kastorius tidak memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk membuat pengumuman politik semacam itu dan Kastorius sudah ditegur keras oleh partai.Ada tokoh Partai Demokrat, EE Mangindaan, yang secara terus terang meminta Nazaruddin mundur agar citra Partai Demokrat tak tercoreng.

Ada pula kader Partai Demokrat Angelina Sondakh yang membuat pernyataan pers bahwa dia dikhianati oleh teman-teman Partai Demokrat sehingga namanya disebutsebut sebagai salah satu yang terlibat kasus proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games tersebut.Terakhir, tapi penting, Nazaruddin tetap menyatakan bahwa pernyataan Mahfud MD adalah fitnah dan akan mengambil langkah hukum terhadap Mahfud MD atas pencemaran nama baiknya itu.

Kalap
Lepas dari benar dan tidaknya tuduhan suap-menyuap yang dilakukan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin tersebut tampak jelas betapa kekalapan sedang terjadi di internal Partai Demokrat.

Mengapa SBY sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat tidak melakukan ”pembinaan” sejak Mahfud MD melaporkan kasus itu secara lisan kepada SBY pada November 2010? Mengapa pula baru tadi malam ada keputusan resmi dari Dewan Kehormatan Partai Demokrat terhadap pelanggaran etika tersebut?

Mengapa pula kader-kader Partai Demokrat membuat pernyataan yang saling mematahkan jika tidak ingin dikatakan terjadi perpecahan di tubuh partai pemenang Pemilu Legislatif 2009 itu?

Suka atau tidak, apa pun keputusan Partai Demokrat tetap akan ada dampak buruknya terhadap partai tersebut. Namun, tetap lebih baik bagi Partai Demokrat untuk mengambil sikap tegas, paling tidak memberhentikan sementara Nazaruddin dari jabatannya sebagai Bendahara Umum DPP Partai Demokrat.

Citra partai akan lebih terjaga jika itu dilakukan secepatnya. Langkah yang lebih berani ialah apabila Partai Demokrat ternyata mengambil sikap tegas, meminta Nazaruddin mundur atau dipecat. Sikap yang amat hati-hati dari pimpinan Partai Demokrat bukan mustahil karena partai ini khawatir efek bola salju yang akan menimpa partai berlambang segitiga biru ini.

Bukan mustahil di tengah kekalapannya menjadi sasaran tuduhan suap-menyuap, Nazaruddin akan membongkar aib yang ada di tubuh Partai Demokrat, apakah soal money politics yang selama ini terjadi di tubuh partai atau soal bagaimana ia sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat telah berupaya untuk menambah pundi-pundi partai sebagai persiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden pada 2014.

Sebagai seorang bendahara umum, dari faksi mana pun Nazaruddin berasal, ia tentu memikul beban yang amat berat untuk menambah pundi-pundi partai, apakah melalui sumber-sumber yang legal ataupun ilegal. Bisa saja ”uang persahabatan” diberikan oleh Nazaruddin kepada Sekjen MK Janedjri Gaffar karena Nazaruddin berharap MK dapat memenangkan calon kepala daerah dari Partai Demokrat jika ada kasus-kasus gugatan pemilu kepala daerah yang masuk ke MK.

Atau ini juga terkait soal proses legislasi di DPR mengenai anggaran buat MK karena Nazaruddin juga anggota Badan Anggaran. Bisa saja ada kaitan antara politik, kekuasaan, dan bisnis dalam kasus Nazaruddin dan Janedjri ini.Namun,keteguhan Mahfud MD yang berani menantang Nazaruddin untuk mengungkap kebobrokan yang ada di dalam MK merupakan petunjuk bahwa MK sampai saat ini masih merupakan salah satu institusi yang bersih dari kasus korupsi di negeri ini.

Ini bisa dilihat bagaimana salah satu hakim agung di MK mundur dari jabatannya karena anggota keluarganya menerima uang dari pihak yang kasusnya masuk ke MK. Kita juga masih melihat bagaimana MK terus beriklan di televisi mengenai cara berpolitik yang bersih dalam pilkada.

Kita semua berharap agar Partai Demokrat dapat menyelesaikan persoalan tuduhan pelanggaran etika politik dan kasus hukum yang menimpa kadernya ini secara baik dan jangan menaruhnya di bawah karpet.Sebagus apa pun Partai Demokrat menyembunyikan kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di tubuhnya, akhirnya akan tercium juga ke masyarakat.

Opsinya hanya satu, selesaikan melalui tindakan yang adil dan bermartabat atau partai ini akan terjerembab ke dalam kubangan lumpur hitam yang sulit bagi partai ini membersihkan dirinya kemudian.

Para kader dan pimpinan Partai Demokrat harus melihat juga sisi lain dari hasil survei Indo Barometer yang baru saja diumumkan: citra Partai Demokrat dan SBY semakin menurun, sementara Partai Golkar dan PDIP semakin merangkak naik! 

Dimuat di Seputar Indonesia, 24 Mei 2011

Diskusi ini difasilitasi Konsulat Jenderal RI di Melbourne. Diskusi berakhir dengan tawa, baik dari kalangan anggota Dewan yang terhormat maupun para mahasiswa yang hadir. Pasalnya, tidak satu pun anggota delegasi Komisi VIII yang tahu alamat surat elektronik (e-mail) komisinya. Ketika ketua delegasi yang juga Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding mencoba bertanya pada staf Komisi VIII, stafnya pun tidak tahu alamat e-mailitu.

Tiba-tiba ada seorang perempuan anggota delegasi yang nyeletuk dari arah hadirin dengan menyebut alamat email- nya adalah: Komisi VIII@yahoo.com. Ketika ditanya angka 8-nya menggunakan huruf romawi atau latin, dia pun tak bisa menjelaskan. Tak ayal lagi, tawa pun meledak! Apa yang terjadi di Melbourne, Australia,itu hanyalah salah satu contoh betapa politik bisa juga menghibur.

Anggota DPR bisa juga menjadi badut atau pelawak yang lucu, tak selamanya harus serius. Dialog antara para anggota Komisi VIII yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Australia dan PPIA negara bagian Victoria sebenarnya suatu yang serius, tapi diselenggarakan secara santai.Para anggota PPIA sesungguhnya tidak ingin memperolok-olok para anggota Dewan yang terhormat.

Ternyata lelucon itu terjadi juga. Sejak awal teman-teman anggota PPIA baik yang berada di Canberra, Sydney, maupun Melbourne sudah memberi peringatan kepada Komisi VIII agar memikirkan kembali rencana kunker ke Australia.Melalui artikel di media massa, pernyataan pers, atau pun komunikasi langsung antara pengurus PPIA Pusat di Canberra dengan Ketua Komisi VIII,temanteman mahasiswa menyatakan bahwa kunker Komisi VIII itu tidak akan berhasil baik.

Ada beberapa sebabnya. Pertama, parlemen Australia sedang reses; kedua, tidak ada jadwal pertemuan antara Komisi VIII dengan pejabat Pemerintah Australia yang bertanggung jawab dalam hal kemiskinan. Ketiga, mengambil contoh Australia dalam penyusunan RUU Fakir Miskin juga kurang tepat, karena mayoritas orang Australia yang miskin berasal dari kelompok masyarakat Aborigin.

Mengambil contoh Australia dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU Jaminan sosial juga kurang tepat, karena Australia adalah satu dari sekian negara kaya anggota Persemakmuran Inggris yang mampu memberikan jaminan sosial dan asuransi kesehatan bagi semua warga negaranya.

Perbaikan Sistem
Seorang mahasiswa penulis yang kebetulan juga anggota Komisi X DPR dari Partai Demokrat menceritakan kepada penulis betapa masih bobroknya sistem di DPR. Dia memberikan contoh bahwa hingga kini jaringan e-mail seluruh anggota DPR sering ngadat atau tidak berfungsi. Sudah sering dia dan temanteman DPR komplain ke Kesekjenan DPR, tapi tanpa hasil yang berarti.

Jaringan intranet yang menghubungkan para anggota DPR, yang memungkinkan anggota atau komisi memiliki akun resmi dengan embel-embel www.dpr- .go.id juga terbatas. Karena itu jangan kaget kalau Komisi VIII DPR tidak memiliki alamat email resmi dengan “dot go dot id” seperti lazimnya lembaga negara. Sebagian anggota Dewan memiliki alamat e-mailpribadi, namun sebagian besar lainnya tidak tahu cara menggunakan e-mail alias gagap teknologi.

Penulis mencoba membuka websiteDPR dan ternyata nama-nama anggota Dewan yang penulis kenal tidak mencantumkan alamat web/blog, bahkan alamat e-mail pun tak ada. Jika e-mail dianggap sebagai sesuatu yang amat pribadi, mereka seharusnya memiliki akun khusus yang digunakan untuk melayani masyarakat dan alamat e-mail tersebut dicantumkan di dalam profil para anggota Dewan. Tidaklah mengherankan jika amat sulit bagi kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan anggota Dewan melalui e-mail resmi.

Jangan kaget pula jika kapasitas pengetahuan politik anggota Dewan, khususnya pengetahuan umum terkait situasi di luar Indonesia, juga amat terbatas. Mahasiswa penulis itu juga menyatakan bahwa yang perlu diperbaiki di DPR bukan penyediaan ruang dan gedung yang mewah, melainkan peningkatan sumber daya manusia DPR dan juga perbaikan sistem jaringan informasi di Dewan. “Anggota Dewan sepatutnya tidak gagap teknologi,” katanya.

Anggota Dewan juga harus terus melakukan komunikasi politik dengan konstituennya dan harus menggunakan kesempatan sebaik- baiknya, bukan saja saat reses, tetapi juga saat melakukan kunker ke luar negeri. Tanpa membela diri, mahasiswa penulis yang sedang mengambil program pascasarjana manajemen komunikasi politik di UI itu mengisahkan bagaimana dia dan temantemannya menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dan menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai kepanduan atau pramuka di Korea Selatan dan Jepang sebagai masukan untuk RUU Kepramukaan.

Murah
Kunker bukan suatu yang diharamkan! Kunker amat penting agar para anggota Dewan, seperti juga anggota Kongres dari Amerika Serikat (AS) atau anggota parlemen Australia mengunjungi Indonesia untuk memahami Indonesia serta berdiskusi dengan pejabat pemerintah, anggota DPR atau pengamat politik/ ekonomi/pertahanan, untuk mengetahui perkembangan di kawasan, persepsi orang Indonesia mengenai negaranya dan hubungan bilateral AS atau Australia dan Indonesia.

Namun kalau untuk melakukan studi banding sebagai bahan untuk pembuatan rancangan undang-undang, tampaknya menggunakan internet jauh lebih murah dan efektif dalam menggali informasi. Sebagai contoh, teman-teman pengamat politik dan militer ketika membuat RUU Pertahanan Negara,RUU TNI atau RUU Intelijen versi masyarakat sipil,tidak perlu melakukan kunker ke berbagai negara, melainkan cukup duduk di depan komputer atau laptop dan mengunduh undangundang bersangkutan dari Inggris, AS, Argentina, Australia, atau negara lain.

Biaya sangat murah, informasinya juga banyak, waktu yang digunakan juga sangat hemat. Pelesiran atau jalan-jalan setelah kunker juga bukan barang haram. Tapi jika para anggota Dewan yang terhormat lebih banyak jalan-jalan atas nama kunker dan menghabiskan uang negara ratusan juta bahkan miliaran rupiah, jangan salahkan rakyat jika mereka marah. Drama yang terjadi di KJRI Melbourne merupakan contoh betapa lucunya negeri ini dan betapa kunker anggota DPR ke luar negeri lebih banyak jalan-jalannya ketimbang kerjanya.

Dimuat di Seputar Indonesia, 10 Mei 2011

Association of South East Asia Nations (ASEAN) adalah satu-satunya organisasi kerja sama regional di luar kawasan Eropa dan Amerika Utara yang masih terus berkembang di era pasca-Perang Dingin.Kita mencatat, sejak 1991 ASEAN telah mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, pada The Manila Protocol,status ASEAN Secretariat telah di-upgrade ke setingkat menteri dan diberi mandat baru untuk mem-formulasi, memberi nasihat, mengoordinasi, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas ASEAN. Sejak ASEAN Charter ditandatangani, lingkup fungsi dan tugas ASEAN Secretariat telah pula diperluas. Kedua, pada ASEAN Summit Meeting di Singapura pada 1992, para pemimpin ASEAN menandatangani Kerangka Persetujuan untuk Memperkuat Kerja Sama Ekonomi ASEAN.

Selain itu,1991 juga diketahui sebagai tahun pembentukan ASEAN Free TradeArea (AFTA).Ketiga, ASEAN telah memperluas keanggotaannya dari lima pada 8 Agustus 1967 menjadi 10 pada 1997. Keempat, pada 2003 di Bali,ASEAN mempercepat targetnya dalam membentuk tiga pilar ASEAN, yakni ASEAN Security Community, belakangan menjadi ASEAN Political and Security Community; ASEAN Economic Community; dan ASEAN Socio-Cultural Community,dari awalnya 2020 menjadi 2015.

Kelima, ASEAN telah juga mengubah fokus kerja samanya dari people’s oriented menjadi people’s centered. Keenam, ASEAN telah membangun berbagai forum kerja sama seperti ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN+1,ASEAN+3,ASEAN+ 6 yang kini menjadi ASEAN+8 atau East Asia Summit/East Asia Community yang mengombinasi kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan negara-negara ASEAN dan kepentingan negara- negara besar di kawasan Asia-Pasifik. Ketujuh, ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) yang pertama kali disetujui di Malaysia pada 9 Mei 2006 diperluas menjadi ADMM Plus, yakni 10 negara anggota ASEAN ditambah dengan delapan negara di kawasan Asia-Pasifik (Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat).

Jumlah pertemuan di dalam ASEAN juga bertambah dari yang hanya 300-an pada 25 tahun pertama usia ASEAN menjadi lebih dari 500 pertemuan sejak 2010. Ini membutuhkan kejujuran dan perhatian di antara negara ASEAN untuk membuat semua pertemuan pada segala tingkatan bukan hanya bersifat seremonial semata, melainkan juga menjadi sesuatu yang berarti bagi rakyat di kawasan. Sampai saat ini posisi ASEAN masih sangat sentral.Bukan hanya karena ASEAN adalah satu-satunya kerja sama regional yang masih dinamis dan berkembang di luar Eropa Barat dan Amerika Utara, melainkan juga karena ASEAN masih mampu menjadi kendaraan berbagai kerja sama yang lebih luas bagi negaranegara di Asia Tenggara dan lebih luas lagi di kawasan Asia- Pasifik.

Karena itu, tidaklah mengherankan jika hingga saat ini ASEAN masih dipandang sebagai a driving force and a sincere arranger dari berbagai kerja sama yang lebih luas di Asia-Pasifik. Kendati demikian,kita juga mencatat masih banyak kendala dalam kerja sama ASEAN. Kendala dimaksud antara lain, pertama, masih lemahnya mekanisme ASEAN yang masih berpusat pada lemahnya institusi Sekretariat ASEAN. Kedua, meski sejak 2009 semua negara ASEAN dan negara mitra ASEAN memiliki perwakilan setingkat duta besar untuk memudahkan komunikasi dan pengambilan keputusan di ASEAN, fungsi-fungsi mereka masih terkendala oleh keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan otoritas politik.

Ketiga, masih ada jurang yang dalam antara kepentingan negara-negara ASEAN dan negara-negara besar mitra dalam memfokuskan kerja sama yang didorong ASEAN. Keempat, arah ASEAN untuk membuat semua kerja sama tersebut berpusat pada kepentingan rakyat ASEAN masih belum jelas.

Tantangan ASEAN Political and Security Community
Sejak lahir ASEAN sesungguhnya merupakan komunitas keamanan.Pembentukan ASEAN didorong oleh kepentingan politik untuk menciptakan stabilitas keamanan di Asia Tenggara melalui kerja sama ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi. Dalam kerangka untuk menciptakan stabilitas regional Asia Tenggara itu,ASEAN menelurkan berbagai traktat seperti Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas, dan netral (zone of peace, freedom, and neutrality), zona bebas senjata nuklir,treaty of amity and co-operation (TAC), dan berbagai persetujuan kerja sama lainnya.

Demi menciptakan komunitas masyarakat yang saling peduli, ASEAN membangun tiga pilar kerja sama: pertama, ASEAN Political and Security Community; kedua, ASEAN Economic Community; ketiga, ASEAN Socio-Cultural Community. Secara khusus,pembentukan ASEAN Political and Security Community menjadi fokus dari tulisan ini.Ada beberapa kendala dalam membentuk ASEAN Political and Security Community. Pertama, masih belum terinternalisasinya perasaan kekitaan di antara pemimpin dan rakyat negara ASEAN.

Kedua, meski TAC merupakan traktat untuk menyelesaikan persoalan antarnegara ASEAN,adalah suatu kenyataan bahwa traktat ini bagaikan suatu persetujuan tanpa makna. Ketiga, persoalan kerja sama dalam menghadapi transnational crimes juga amatlah terbatas. Berbagai negara masih belum sepenuh hati untuk bekerja sama dalam menangani transnational crimes. Keempat, kerja sama keamanan juga masih amat terbatas pada tingkatan bilateral karena ada kekhawatiran dipandang sebagai collective security. Sampai saat ini masih amat terbatas apa saja yang akan dikerjakan di dalam kerja sama di antara angkatan bersenjata negara-negara ASEAN. Kelima, masih belum terbentuknya kerja sama yang penuh dalam Search and Rescue (SAR) dan pembentukan ASEAN Peace Keeping Force.

Keenam, ASEAN juga belum memiliki kesamaan pandangan untuk membentuk satu kesepakatan mengenai Human Disaster Relief. Segalanya masih amat bergantung pada bantuan negara-negara luar kawasan, khususnya AS dan Australia. Demikian juga mengenai bagaimana sebaiknya Maritime Security di berbagai perairan negara ASEAN dapat dilakukan. Perbedaan-perbedaan pandangan karena perbedaan kepentingan nasional antarnegara ASEAN, seperti dalam hal Selat Malaka,masih tetap ada. Sebagai Ketua ASEAN 2011, Indonesia jangan hanya bertugas untuk menyamakan pandangan agar ASEAN melaksanakan Traktat ASEAN terkait liberalisme ekonomi dan globalisasi yang menjadikan ASEAN lebih sebagai pasar bagi produk-produk luar dan kekayaan alam dikuras habis oleh negara-negara luar kawasan.

Masih banyak tanggung jawab Indonesia agar ASEAN benar-benar menjadi driving force yang jujur dan juga tetap memusatkan kerja samanya pada kepentingan warga negara ASEAN. ADMM Plus juga jangan sampai membuat ASEAN sebagai kacung dari kepentingan negara-negara besar luar ASEAN, khususnya AS. Indonesia harus menunjukkan, ASEAN mampu melakukan kerja sama yang bukan saja berguna bagi rakyat ASEAN semata, melainkan juga bagi semua warga negara Asia- Pasifik.

Dimuat di Seputar Indonesia, 3 Mei 2011

Di ruang Kantor Sesmenpora, tim KPK menemukan tiga lembar cek senilai Rp 3,2 miliar, uang tunai 128.148 dollar AS, 13.070 dollar Australia, 1.955 euro, dan Rp 73,171 juta. Uang tunai dan cek itu diduga terkait dengan korupsi proyek pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SEA Games 2011.

Hingga saat ini KPK masih menelusuri ke mana saja uang yang diberikan kepada Sesmenpora itu mengalir. MEI adalah salah seorang petinggi di PT Duta Graha Indah (DGI), perusahaan yang sedang mengerjakan proyek prasarana SEA Games 2011 di Palembang dan sekaligus perusahaan yang lolos prakualifikasi pembangunan gedung baru DPR. Ada dugaan petinggi PT DGI itu memiliki hubungan dekat dengan kader Partai Demokrat (Kompas, 26 April 2011).

Seperti diutarakan oleh Ketua KPK Busyro Muqoddas, hingga kini KPK masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk atasan Wafid, Menpora Andi A Mallarangeng. Jika benar ada keterlibatan pihak lain yang juga menyangkut kader Partai Demokrat, ini merupakan titik awal untuk membongkar semua praktik korupsi yang terkait dengan Istana. Selama ini KPK belum mampu menyentuh pusat kekuasaan negara.

Saat Antasari Azhar menjadi Ketua KPK, dalam sebuah seminar di Cikini, Antasari pernah berjanji untuk mengusut semua kasus korupsi di pemerintahan, termasuk lingkungan Istana. Namun, sebelum upaya pemberantasan korupsi itu terlaksana, Antasari malah dijebloskan ke penjara. Tak cuma itu, pelemahan KPK berlanjut dengan tuduhan korupsi kepada dua komisioner KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Kini KPK di bawah kepemimpinan Busyro Muqoddas ibarat memegang bola panas. Persoalan korupsi di lingkungan Istana tidak hanya menyangkut Kantor Menpora semata, tetapi juga kasus pengadaan 16 kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang senilai Rp 44,5 miliar. Belakangan proyek KRL eks Jepang itu dipertanyakan banyak kalangan karena dinilai kemahalan. Kasus ini menyangkut nama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang akan berbesanan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam kaitannya dengan DPR, menurut Indonesia Corruption Watch, KPK sudah memproses 42 anggota DPR yang tersangkut delapan kasus korupsi. Jika kedelapan kasus ini diproses hingga tuntas, ICW memperkirakan ada lebih dari 100 anggota DPR yang terjerat. Beranikah KPK melanjutkan penelusurannya?

Pemburu rente
Persoalan korupsi di lingkungan pemerintahan, termasuk Istana, tidak hanya menyangkut pejabat, dari pejabat politik sampai pejabat struktural di lingkungan kementerian, tetapi terkait juga dengan partai politik. Sudah jadi rahasia umum, banyak partai politik yang memiliki menteri di kabinet memanfaatkan anggaran publik untuk mendanai kegiatan partai.

Seperti kita ketahui, anggaran partai politik dapat berasal dari iuran anggota (termasuk anggota DPR dan kabinet), sumbangan perusahaan, dan anggaran publik yang sah, seperti bantuan pemerintah kepada partai politik sesuai dengan nilai perolehan suara dalam pemilu. Namun, menggunakan anggaran publik dari kementerian tidak sah karena kegiatan partai disisipkan ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian.

Negara sampai saat ini adalah pemilik anggaran terbesar. Tidaklah mengherankan jika partai politik bagaikan pemburu rente yang berupaya masuk ke dalam koalisi pemerintahan agar bisa menikmati anggaran publik. Jika masuk memeriksa semua kementerian yang menterinya berasal dari partai politik, tidak mustahil KPK akan menemukan betapa banyak anggaran untuk kepentingan partai politik.

Tuntaskan penanganan
Pada era reformasi ini cara yang konvensional, yaitu meminta izin Presiden untuk memeriksa menteri, tampaknya sudah usang. Seperti dalam kasus banyaknya kepala daerah yang belum mendapat izin Presiden untuk diperiksa, ini justru menimbulkan tuduhan seolah-olah Presiden melindungi para kepala daerah tersebut, apalagi kalau mereka berasal dari partai yang sama dengan Presiden.

Kita harus tetap menganut asas praduga tidak bersalah terhadap pejabat struktural ataupun pejabat politik yang diduga tersangkut kasus korupsi. Namun, penyidikan KPK ke semua lembaga pemerintah kementerian dan nonkementerian perlu dilakukan agar penegakan hukum di negeri ini benar-benar terlaksana tanpa pandang bulu.

Masa kerja pimpinan KPK yang tinggal delapan bulan tampaknya harus benar-benar digunakan tidak saja untuk menolak revisi atas UU No 30/2002 tentang KPK—yang intinya semakin melemahkan KPK dan mengembalikan penegakan hukum kasus-kasus korupsi seperti dulu—tetapi juga bagaimana KPK dapat menuntaskan ”bola panas” korupsi yang menyerempet Istana.

Para komisioner KPK tak perlu takut pada bola panas yang mereka genggam karena rakyat pasti akan mendukung KPK sepenuh hati. KPK harus melakukan ”serangan balik” terhadap para politisi korup yang ingin melemahkannya. Inilah saat yang tepat bagi KPK untuk membuktikan bahwa institusi ini tetap tegas dan independen dari penguasa negeri.

Dana publik yang digunakan partai politik bisa dalam bentuk kegiatan yang terkait dengan konstituen partai, anggaran rutin partai, kampanye pemilu, ataupun kegiatan untuk meningkatkan kapasitas politisi partai di perwakilan daerah.

Maka, korupsi yang sudah menggurita dan amat struktural ini harus dibongkar sampai ke akarnya. Dalam kaitan itu, dalam kasus temuan di Kantor Sesmenpora, jangan sampai Sesmenpora Wafid Muharam hanya dijadikan ”korban” dari seluruh korupsi di Kemenpora tersebut. Bisa saja ia adalah pejabat pengumpul dana yang diperintah oleh pejabat yang lebih tinggi, dalam hal ini menteri.

Dimuat di Kompas, 29 April 2011

Meski kekuatannya jauh lebih kecil, paket bom buku yang dikirim ke beberapa orang terkenal, Maret lalu; bom di Masjid Al- Dzikra, Kompleks Mapolresta Cirebon (15/4); dan bom yang berdaya ledak tinggi namun belum sempat meledak di jalur pipa gas dekat Gereja Christ Cathedral, Gading Serpong, Tangerang (21/4) sungguh membuat orang terhenyak. Beberapa perkembangan yang diulas dalam laporan International Crisis Group (ICG Report) terbitan April 2011 ini menunjukkan perkembangan yang sangat memprihatinkan.

Aksi bom bunuh diri di masjid dalam lingkungan Polri ternyata dilakukan oleh kelompok- kelompok kecil teroris seperti kelompok Muchamad Syarif yang tidak ada kaitannya dengan kelompok besar lama pelaku teror bom. Semakin kecil jaringan bom bunuh diri ini, semakin sulit aparat keamanan untuk mengamati gerak-gerik pelaku teror. Khazanah pengetahuan Polri maupun aparat intelijen negara masih terpaku pada pelaku-pelaku lama.

Sisi lain yang memprihatinkan, jika di masa lalu pelaku teror bom adalah orang biasa, kini kelompok-kelompok pelaku teror bom sudah mulai merambah ke kalangan anakanak muda terdidik. Bukan saja siswa SMA, melainkan juga berupaya untuk merekrut mahasiswa, terlebih lagi dari golongan orang-orang yang berada.Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional yang menggunakan kaum terdidik untuk menjadi teroris seperti pelaku serangan ke Gedung Kembar World Trade Center (WTC) di New York, 11 September 2001, kini juga mulai terjadi di Indonesia.

Ini berarti janji untuk menjadi ”pengantin” yang akan ditemani 70 bidadari setelah melakukan aksi bom bunuh diri kini juga meracuni pikiran anak-anak muda terdidik. Mereka yang direkrut ada juga yang terhipnosis tanpa sadar, dicekoki pikiran untuk membangun Negara Islam Indonesia (NII), ditipu agar menyerahkan uang kaderisasi dan sumbangan bulanan yang jumlahnya tidak sedikit. Terorisme memang tidak identik dengan Islam atau agama apa pun, karena semua agama tentu menentang aksi pembunuhan massal dengan jalan bom bunuh diri.

Namun kekosongan pikiran dan mudahnya anak-anak muda terdidik dihipnosis untuk direkrut menjadi orang-orang yang berpikiran dan berperilaku radikal tentu membangunkan kita semua,betapa aksi teror itu juga akan pada diri keluarga kita. Jika kita kaji lagi mengapa aksi teror pada tingkat internasional terjadi, paling tidak ada beberapa faktor yang memengaruhi. Pertama,itu adalah serangan balik (blow-back) dari kelompok yang dulu didanai dan dilatih oleh agen intelijen asing, terutama Amerika Serikat (AS).

Awalnya mereka digunakan AS untuk melemahkan dan mengusir Uni Soviet dari bumi Afghanistan pada akhir 1970-an. Setelah Perang Dingin usai, justru mereka menyerang kepentingan AS karena satu-satunya negara adidaya di dunia itu dianggap melakukan politik luar negeri yang tidak menguntungkan Palestina dan negara-negara Islam. Jadilah mereka musuh utama AS.Karena melawan AS tidak mungkin dilakukan melalui cara-cara konvensional (perang), mereka menempuh cara-cara inkonvensional, yakni melalui teror.

Itulah sebabnya ancaman terorisme masuk dalam kategori ancaman yang tidak simetris atau tidak seimbang, karena dilakukan oleh kelompok bukan negara yang tidak memiliki kekuatan militer, melainkan hanya kekuatan pikiran dan strategi dan taktik teror. Dalam kaitannya dengan aksi teror di Indonesia, awalnya yang dilakukan oleh kelompok besar teroris adalah menghancurkan kepentingan AS, sekutunya, dan para sahabatnya (baca: kaki tangannya).

Ini bisa dilihat dari aksi Bom Bali I dan II serta Bom Marriott I dan II.Namun kini aksi teror mereka justru dilakukan di dalam masjid dan justru mengenai orangorang muslim yang akan menunaikan ibadah wajib, salat Jumat. Di sini kemudian muncul analisis baru mengenai kegiatan terorisme seperti yang dilansir ICG atau juga analisis mengenai timbulnya aliran Syekh Siti Jenar yang konon mengagungkan kekekalan hidup setelah mati.Maksudnya, agar cepat dapat hidup kekal setelah mati, maka mereka mempercepatnya dengan melakukan bunuh diri.

Berbagai Kelemahan
Munculnya generasi baru pelaku teror bom menunjukkan betapa lemah atau lengahnya kita semua dalam mengantisipasi cara-cara baru tersebut. Pertama, dari sisi pemerintah, tiadanya ketegasan dalam menindak kelompok- kelompok garis keras agama menjadikan negeri ini bagaikan ladang yang amat subur bagi para pelaku teror. Kita kadang mengelus dada, mengapa kelompok yang jelasjelas berani menantang kedaulatan negara dengan katakata, ”Jika berani membubarkan kami, kami akan menjatuhkan presiden yang sedang berkuasa,” bukannya ditindak tegas karena akan melakukan perbuatan makar, malah didiamkan saja.

Kedua,ketidaksigapan aparat, termasuk intelijen dan Densus 88, yang lebih banyak datang setelah peristiwa teror bom terjadi dan bukan melakukan pencegahan, menyebabkan negeri ini bagaikan kisah dalam film-film India yang polisinya baru datang setelah aksi kekerasan atau melawan hukum terjadi. Ketiga, para ulama dan pemuka agama, khususnya Islam, juga kurang gigih dalam melakukan syiar Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi sekalian alam).

Arus utama pemikiran Islam kini semakin tergerus oleh aliran-aliran yang melenceng dari ajaran agama Islam yang menyuburkan sikap dan tindakan radikal.Pemahaman Islam melalui akal sehat semakin lama semakin memudar. Keempat, pendidikan kewarganegaraan juga tampaknya tak lagi mampu membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan pada Tanah Air (passionate love to our country), tapi sudah menjadi pelajaran hafalan yang tidak bermakna bagi anak-anak muda.

Bayangkan, bagaimana mungkin seorang warga negara dapat merusak negaranya sendiri melalui teror bom terhadap sesama anak bangsa, jika ia benar-benar meresapi apa arti bangunan negara Indonesia yang kita cintai ini. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam membina anakanak didik kita. Kelima, bangunan bertetangga kita juga tidak lagi diresapi oleh kegotong-royongan demi kedamaian lingkungan bersama, melainkan sudah menjurus pada individualisme yang tak acuh kepada lingkungan.

Tak mengherankan bila para pelaku teror sudah berani tinggal di lingkungan padat dari kalangan masyarakat tak berpunya yang dulu kepedulian pada lingkungannya amat tinggi. Apa yang diungkapkan Romli Atmasasmita, guru besar hukum pidana Universitas Padjadjaran, dalam artikelnya di harian ini (25/4) benar. Perang melawan terorisme tak cukup melalui jalur hukum semata! Ini harus dilakukan secara komprehensif dari semua lini, pendidikan, pembangunan sosial ekonomi, bahu membahu antara aparat dan rakyat seperti saat menumpas DI/TII pada 1950-an dan tentunya mengubah UU Antiterorisme menjadi UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme.

Menjaga anak-anak muda terdidik agar tidak menjadi radikal sesat juga harus dimulai dari dalam rumah,bukan hanya di sekolah atau kampus. Tanpa pendekatan yang komprehensif, jangan harap deradikalisasi pikiran dan tindakan anak-anak muda dapat dilakukan. Ladang subur bagi benih-benih terorisme harus cepat ditiadakan, jika kita tidak ingin negeri ini menjadi tempat persemaian generasi pelaku teror.

Dimuat di Seputar Indonesia, 26 April 2011

Elite politik di DPR seakan tidak mendengar, bukan saja penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, melainkan juga amanat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pembangunan gedung baru itu ditunda atau dibatalkan. Kita tahu, para pimpinan Dewan dan para elite partai itu berada di posisi sulit. Melanjutkan pembangunan salah, menunda atau membatalkan pembangunan juga salah.

Jika pembangunan dilanjutkan tanpa ada modifikasi total mengenai maket bangunan dan harga gedung,DPR benarbenar tuli dan seakan melakukan kudeta terhadap aspirasi rakyat.Jika pembangunan ditunda atau dibatalkan, pimpinan Dewan dan kesekjenan di DPR juga harus mempertanggungjawabkan uang yang sudah dikeluarkan bagi persiapan pembangunan gedung baru tersebut.

Penundaan atau pembatalan juga menunjukkan betapa keputusan yang sudah dibuat dan dipersiapkan lama terombang- ambing oleh tekanan politik dari bawah dan atas, yang telat untuk diakomodasi pimpinan DPR pada saat isu pembangunan gedung muncul ke permukaan. Di sini menunjukkan betapa kapasitas para pimpinan Dewan dan elite partai di DPR dalam melakukan komunikasi politik ke bawah, ke atas, dan yang sejajar amatlah rendah.

Seandainya pimpinan Dewan sejak awal mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berdialog secara terbuka, bukan mustahil pembangunan gedung baru itu dapat dilanjutkan dengan modifikasi total sesuai asas kepatutan dan kemampuan keuangan negara. Kesombongan Ketua DPR MarzukiAlie yang memandang rendah rakyat menjadi penyebab utama mengapa komunikasi politik ke bawah tak berjalan baik. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan politik justru diabaikan.

Suatu saat rakyat tentu akan menggunakan otoritasnya memilih untuk tidak memilih tokoh atau partai yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat! Itulah hukum besi pemilihan umum yang demokratis yang juga sudah dialami PDIP pada Pemilu Legislatif 2004, dan bukan mustahil akan mengena pada partai atau kumpulan partai yang tidak mendengarkan suara rakyat saat ini.

Seandainya para elite partai juga satu kata dan perbuatannya, bukan mustahil drama sinetron berjudul ”Pembangunan Gedung Baru DPR” juga tidak sehingar-bingar seperti sekarang.Lihatlah betapa antara fraksi dan individu anggota partai bisa berbeda pandangan. Lihat pula bagaimana partai-partai politik berubahubah posisi dari mendukung menjadi menolak karena lingkungan politik memang menyebabkan mereka harus mengubah posisi dan peran.

Betapa pun ”cantiknya” permainan para individu elite politik di DPR berubah-ubah pendirian demi citra politik, rakyat tentu tetap akan mencatatnya. Sumber daya DPR saat ini, dari segi kualifikasi pendidikan, sebenarnya yang terbaik dibandingkan dengan periodeperiode sebelumnya. Tidak sedikit dari mereka yang bergelar S-1, S-2 dan bahkan S-3. Namun, rekrutmen politik dan pendidikan politik di tingkat partai tampaknya masih tetap menjadi masalah.Tidak sedikit dari anggota Dewan yang belum berfungsi baik karena kesadaran mereka sebagai wakil rakyat masih ada yang amat rendah.

Contoh konkretnya, masih banyak anggota Dewan yang malas mengikuti rapatrapat Dewan,baik rapat komisi ataupun rapat paripurna. Alasannya pun macam-macam, dari yang malas karena pengambilan keputusan di Dewan bertele-tele, terlalu banyak interupsi, sampai ke kuatnya oligarki DPR.Padahal,sebagai anggota Dewan memang mereka digaji buat ”bicara”. Tidak sedikit pula anggota Dewan yang kurang kreatif untuk menggali apa makna atau substansi rancangan undangundang yang sedang dibahas di pansus atau di panja.

Mereka seolah datang hanya mengikuti upacara sidang tanpa harus bersuara. Satu hal yang kini menjadi sorotan masyarakat adalah tingkah laku anggota Dewan saat menghadiri rapat. Di tengah hiruk-pikuk rapat, ada saja anggota Dewan yang asyik dengan peralatan elektronik canggihnya ber-chatting ria atau bahkan menonton video porno! Ini yang membuat rakyat semakin muak dengan tingkah laku para anggota Dewan.

Lebih gila lagi, kelakuan ini justru dilakukan oleh anggota Dewan dari partai yang berbasis agama,yaitu PKS. Perbaikan kualitas demokrasi antara lain terpulang pada kualitas para anggota Dewan. Rakyat akan merasa terwakili dan terserap aspirasinya apabila sebagian besar anggota Dewan benar-benar menyelami peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.Mereka harus benar-benar menjadi wakil rakyat yang bertipe ”Utusan,” yang berupaya keras menggali aspirasi rakyat atau melakukan agregasi kepentingan dan mengartikulasikannya di dalam sidang-sidang DPR.

Rakyat juga berharap bahwa demokrasi bukan hanya untuk demokrasi semata, melainkan sebenar-benarnya untuk kepentingan rakyat.Demokrasi yang substansial, yakni demokrasi untuk kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat, masih menjadi impian yang belum menjadi kenyataan. Seandainya rekrutmen politik dan pendidikan politik berjalan baik di setiap partaipartai politik,kualitas anggota Dewan semakin baik, sistem pemilihan umum anggota legislatif makin baik pula, kualitas sistem perwakilan politik bukan mustahil akan juga meningkat.

Tapi, bila kondisi internal di masing-masing partai masih apa adanya seperti sekarang ini, jangan salahkan rakyat kalau tiba-tiba akan muncul gagasan liar untuk membuka kemungkinan ada calon independen untuk menjadi anggota legislatif. Jika ini terjadi,tindak tanduk anggota Dewan akan semakin liar dan sulit untuk mencapai konsensus atau kompromi politik.Politik dagang sapi juga akan semakin dahsyat di dalam setiap proses politik di Dewan.

Kini terpulang pada masingmasing partai politik untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan pendidikan politik kadernya agar mereka yang masuk menjadi anggota Dewan adalah orang-orang yang benarbenar menyelami tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan. Jika tidak,DPR bukan lagi ”Taman Kanak-Kanak”seperti kata almarhum Gus Dur, melainkan akan menjadi ”Kelompok Bermain” alias play-group bagi anak-anak balita yang lucu.

Dimuat di Seputar Indonesia, 12 April 2011

Mereka memberi waktu 7×24 jam kepada Ketua DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR, dan Sekjen DPR untuk menghentikan rencana pembangunan gedung baru DPR serta meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.Somasi rakyat juga akan difasilitasi Indonesia Corruption Watch. Tak cuma itu, beberapa tokoh masyarakat dan rakyat biasa juga akan melakukan Gerakan 100 Somasi mulai Selasa (5/4), sedangkan Front Aksi Mahasiswa Indonesia dan Petisi 28 juga akan menuntut ke pengadilan perdata dan pidana. Kejengkelan masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung baru nan megah ini disebabkan beberapa hal. Pertama, pembangunan gedung baru DPR itu bukan prioritas dan hanya keinginan segelintir elite.

Kedua, alasan yang dikemukakan para elite di DPR juga dibuat-buat, dari soal gedung lama yang sudah miring, rekomendasi tim kinerja DPR yang beranggapan bahwa jika gedungbarudibangunakanmeningkatkan gairah kerja para anggota Dewan sampai soal kekurangan ruangan. Ketiga,rencana anggarannya juga main-main, dari rencana awal yang Rp1,8 triliun diturunkan menjadi Rp1,3 triliun dan akhirnya menjadi Rp1,138 triliun. Keempat, gedung itu amat megah dengan fasilitas kolam renang dan spa di tengah 32 juta rakyat Indonesia yang masih terkategori miskin dan 29 juta orang tergolong hampir miskin, belum lagi prasarana sekolah banyak yang roboh dan jalan-jalan berlubang semakin menganga, dalam, dan berpindah- pindah.

Kelima,pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang serasa menghina, bahwa rakyat sudah sibuk dengan bagaimanamengisiperutdantidak perlu diajak bicara soal pembangunan gedung baru DPR. Jika diurai,ada benang merah antara penolakan masyarakat atas pembangunan gedung baru dan kinerja DPR. Masyarakat selama ini tidak merasa bahwa aspirasi mereka telah diperjuangkan oleh para wakil rakyat yang terhormat. Di mata rakyat, kedaulatan atau kekuasaan tidak berada di tangan rakyat. Rakyat hanya dibutuhkan pada setiap pemilihan umum (pemilu), baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif/presiden, sebagai alat memperoleh legitimasi kekuasaan presiden ataupun kursi di DPR.

Dengan kata lain, mereka adalah “pelengkap penderita” di era Reformasi yang sepatutnya kekuasaan digunakan untuk kemakmuran rakyat dan keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Apa yang diungkapkan rakyat sebetulnya bukanlah penolakan total pada pembangunan gedung baru DPR. Seandainya maket atau cetak pembangunan gedung baru itu sungguh menunjukkan orisinalitas karya anak bangsa dan anggarannya masuk akal, mungkin rakyat tidak akan menolak keras. Seandainya Gedung DPR juga merupakan rumah simbolik rakyat dan para wakilnya melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat secara apik dan bermartabat, rakyat tidak akan segeram itu menolak apa saja yang berbau pembangunan di kompleks Gedung DPR.

Tengok misalnya bagaimana Bung Karno dulu mencanangkan proyek-proyek megah seperti Gedung Conefo (Conference of The New Emerging Forces) yang kini menjadi Gedung DPR/MPR,Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, Gedung Sarinah,Hotel Indonesia, Wisma Nusantara,atau Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia,tidak ada rakyat yang mengusiknya walau situasi ekonomi saat itu masih buruk dan rakyat masih amat sangat miskin. Di mata rakyat, Gedung Conefo adalah perlambang kejantanan politik luar negeri Indonesia yang antikolonialisme dan imperialisme. Gedung itu juga perlambang gagahnya sebuah negara yang baru merdeka yang ingin “Membangun Dunia Baru” seperti pidato Bung Karno di PBB pada awal 1960-an berjudul To Build the World a New.

Hakvetonegara-negarapemenang Perang Dunia II dan kolonialisme serta imperialisme negara-negara Barat ingin dipatahkan Bung Karno melalui pembentukan The New Emerging Forces atau kekuatan-kekuatan dunia ketiga yang baru muncul.Sayang Conefo tak jadi berlangsung karena Bung Karno keburu jatuh. Namun, nilai simbolik Gedung Conefo tetap terpatri pada sanubari rakyat Indonesia hingga kini. Kalaupun gedung itu kemudian digunakan oleh para wakil rakyat yang terhormat, sepatutnya jiwa antikolonialisme dan imperialisme, menolak untuk menjadi komprador asing, dan membela kepentingan hakiki rakyat terpatri pada jiwa para anggota Dewan.

Jiwa itu pula yang sepatutnya muncul saat proses legislasi mengenai berbagai undang-undang (UU) yang terkait dengan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya yang berlangsung di DPR. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, mestinya muncul jiwa patriotik yang pronegara dan bangsa, bukan pro kepada para pencuri uang rakyat yang harusnya muncul saat DPR ingin menegakkan hak-hak bertanya, hak angket, hak melakukan penyelidikan atau hak menyatakan pendapat Dewan. Ketika proses politik di Dewan bagaikan serial “opera sabun” atau “sinetron” yang kurang apik untuk ditonton, jangan heran bila rasa muak kepada anggota Dewan pun bermunculan.

Memang tidak semua anggota DPR itu buruk. Masih banyak anggota Dewan yang memainkan perannya sebagai “utusan rakyat”dan bukan menonjolkan tipe “politico”,“partisan” ataupun “wali”. Gaya Ketua DPR yang menonjolkan tipe “wali”yang tidak mau berkonsultasi kepada rakyat itu yang membuat rakyat jadi muak.Apa benar rakyat terlalu bodoh untuk “berumah di tepi pantai” sehingga amat mudah diterjang tsunami seperti yang terjadi di Mentawai tahun lalu? Apa benar rakyat begitu sibuk mencari nafkah untuk mengisi perutnya sehingga tak punya waktu atau pengetahuan mengenai pembangunan gedung baru DPR?

Kata-kata yang kurang bijak itu yang bisa dikategorikan sebagai unparliamentary words, menjadikan DPR semakin jauh dari rakyat. Karena itu, janganlah menyalahkan rakyat jika mereka kemudian menolak pembangunan gedung baru DPR.Memang sebagian besar rakyat termasuk kategori the silent majority atau mayoritas yang sunyi pendapat. Tapi, bukan berarti mereka bodoh atau apolitis. Apa yang dilakukan para aktivis masyarakat sipil yang menentang pembangunan gedung baru DPR bisa jadi merupakan the voice of the voiceless atau saluran suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara.

Dimuat di Seputar Indonesia, 5 April 2011

Hingga kini semua Badan Intelijen Negara tidak memiliki payung undangundang untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Hiruk-pikuk mengenai perlunya undang-undang yang mengatur intelijen baru muncul pada era reformasi dan datang dari dua pihak. Pihak pertama adalah BIN yang membutuhkan payung undang-undang agar segala yang mereka lakukan dibenarkan oleh undang-undang.

Pihak kedua adalah kalangan masyarakat sipil baik secara individu maupun kelompok lembaga swadaya masyarakat, dimotori oleh Pacifis Universitas Indonesia, yang bergabung ke dalam asosiasi bernama Simpul Aliansi Nasional untuk Demokratisasi Intelijen (SANDI). Pihak kedua ini merasa bahwa UU Intelijen adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena dari semua institusi yang terkait dengan keamanan negara, hanya lembaga intelijen yang belum memiliki undang-undang.

Dua pihak yang sama-sama memandang perlu ada Undang-Undang Intelijen itu kemudian berdialog dari hotel ke hotel di Jakarta antara 2005-2006 membicarakan apa saja substansi isi undangundang intelijen. Kalangan masyarakat sipil memandang UU itu amat mendesak sejak terbunuhnya aktivis HAM Munir pada Oktober 2004 di atas pesawat Garuda yang membawanya ke Amsterdam untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Diduga keras, ada tangantangan intelijen dalam pembunuhan rekan kami Munir. Karena itu, gerakan untuk mereformasi institusi intelijen adalah suatu yang amat mendesak. Slogan yang dikumandangkan kalangan masyarakat sipil tersebut adalah: “Intel juga manusia, karena itu bisa direformasi,” dan, “Merokok/sepak bola saja ada aturannya, masak intel nggak!”

Alot
Diskusi mengenai substansi Undang-Undang Intelijen berjalan alot,namun tetap dalam suasana kekeluargaan.Mereka yang hadir adalah kalangan intelijen Polri,TNI,Kejaksaan, BIN, BAIS, akademisi, aktivis LSM dari KontraS, Imparsial, Propatria,dan sebagainya. Kalangan intelijen lebih banyak bicara mengenai otoritas mereka dan keperluan akan adanya payung hukum. Kalangan masyarakat sipil lebih menekankan apa yang harus dilakukan dan dilarang bagi intelijen dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Jika kalangan intelijen ingin memiliki hak untuk menggeledah rumah atau menyadap telepon orang yang dicurigai akan melakukan kejahatan,kalangan masyarakat sipil mengingatkanagarhakituharusmendapatkan izin terlebih dahulu dari Kejaksaan Agung agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Jika kalangan intelijen menginginkan ada hak untuk menangkap 7×24 jam untuk mengali informasi yang penuh dari tersangka atau orang yang dicurigai,kalangan masyarakat sipil mengingatkan adalah tugas intelijen untuk menggali informasi rahasia tanpa menangkap orang.

Ini untuk menunjukkan profesionalitas intelijen. Jika intelijen punya hak untuk menangkap, ini bisa jadi merupakan legalisasi penculikan orang yang belum tentu bersalah atau menjadi anggota kelompok yang merencanakan kejahatan terhadap negara. Intel juga tidak memiliki hak untuk bertindak melebihi tugasnya untuk menggali informasi rahasia agar negara terhindar dari pendadakan strategis.

Jika tidak, aparat intelijen bisa melakukan tiga hal sekaligus: menggali informasi, menangkap, dan menyergap, yang dua terakhir itu seharusnya menjadi wewenang pihak keamanan lain,polisi atau TNI. Alasan kalangan masyarakat sipil membuat ramburambu semacam itu karena kita tidak ingin memiliki institusi intelijen yang sama dengan intelijen Orde Baru yang bukan saja menggali informasi, melainkan juga menangkap, menculik, atau bahkan menghilangkan orang yang tidak disukai negara, walau belum tentu ia seorang kriminal atau penjahat negara.

Mengapa pula harus ada pasal mengenai aparat intelijen yang harus profesional dan berhak mendapatkan pendidikan lanjutanagarlebihprofesional? Ini disebabkan kalangan masyarakat sipil tidak ingin Indonesia memiliki intelijen sekaliber “Intel Melayu”di era Orde Baru ke mana pun mereka pergi selalu memperkenalkan diri,“Saya dari Pejaten,”(BAIS) atau “Saya dari Pasar Minggu/ Pejaten,”(BIN) atau “Saya dari Senayan,” (Kantor BAKIN lama) atau “Saya dari Intel Kodam.”

Kita juga merasa aneh saja dengan kelakuan intel Melayu yang selalu menonjolkan “beceng” (pistol) mereka, padahal mereka sedang melakukan kegiatan “under cover intelligence.” Kita juga ingin agar ada pengawasan berjenjang pada institusi intelijen, dari pengawasan internal, pengawasan eksekutif oleh negara, pengawasan oleh lembaga legislatif dalam bentuk komite khusus intelijen di dalam Komisi I DPR/RI yang para anggotanya disumpah agar tidak membocorkan rahasia negara pascarapat kerja dengan lembagalembaga intelijen negara.

Bukan untuk melucuti wewenang BIN, kalangan masyarakat sipil juga ingin agar ada pemisahan antara Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) yang akan dipegang BIN,persis sama dengan Office of National Assessment (ONA) yang berada di bawah Perdana Menteri Australia sebagai koordinator informasi intelijen.Ada institusi intelijen dalam negeri terpisah dari intelijen luar negeri seperti ASIO (Australian Security Intelligence Organization) untuk dalam negeri dan ASIS (Australia Secret Intelligence Service) untuk luar negeri.

Selain itu, ada juga organisasi intelijen pertahanan (Defense Intelligence Organization). Ini ditambah dengan intelijen yustisia dan badanbadan pemerintah di pusat dan daerah, termasuk lembaga penelitian sosial dan eksakta yang dapat membantu kinerja badan-badan intelijen kita.

Jauh Panggang dari Api
Membaca RUU Intelijen Negara versi 13 Desember 2010,saya cuma bisa mengurut dada, betapa lemahnya RUU ini. Banyak hal yang secara logika tidak koheren seperti antara Pasal 5 mengenai tujuan intelijen negara dan Pasal 6 mengenai fungsi intelijen negara. Tujuan deteksi dini bisa berganti dengan penggalangan dan pengamanan yang bukan lagi urusan intelijen, melainkan urusan aparat pertahanan dan keamanan kita yang memang memiliki otoritas untuk menangkap atau melemahkan lawan.

Pasal 8 dan 9 mengenai Penyelenggara Intelijen Negara juga amat sumir dan sederhana, tanpa diatur oleh undangundang yang rigid di dalam RUU ini.Semua institusi intelijen dapat mengatur dirinya sendiri, sesuatu yang harus diatur secara komprehensif di dalam UU Intelijen. Lembaga intelijen negara (dengan huruf kecil) juga akan menjadi superbodi seperti BAKIN pada masa Orba, yaitu sebagai koordinator badanbadan intelijen negara sekaligus sebagai intelijen dalam negeri dan luar negeri.Ini berarti BIN tidak mau mereformasi dirinya dan ingin kembali ke masa BAKIN Orde Baru.

Pengawasan terhadap intelijen juga hanya dilakukan lembaga legislatif melalui panitia kerjanya, sesuatu yang amat terbatas sekali otoritas dan keahliannya. Intelijen juga memiliki hak untuk menyadap (Pasal 31 soal intersepsi) tanpa ada surat izin dari Kejaksaan Agung. Pemerintah melalui Daftar Isian Masalah (DIM)-nya pada Pasal 15 ayat (1) sampai (3) bahkan menginginkan diberikannya hak untuk menangkap bagi intelijen, sesuatu yang menjadi hak polisi.

Jika kita telusuri secara terinci, masih banyak kelemahan di dalam RUU Intelijen ini. Tapi anehnya, seperti diutarakan seorang anggota Komisi I dari Partai Demokrat dalam talkshow di Metro TV, Jumat, 25 Maret lalu, pembahasan RUU ini sudah hampir rampung. Kita jadi bertanya, beginikah kapasitas DPR kita saat memiliki hak inisiatif untuk membuat RUU yang hasilnya jauh lebih buruk jika RUU itu dibuat oleh pemerintah. RUU intelijen ini sudah lemah akan dilemahkan pula oleh pemerintah melalui DIM-nya yang aduhai banyaknya.

Dimuat di Seputar Indonesia, 29 Maret 2011

Paket pertama dikirim ke Kantor Radio KBR 68H ditujukan kepada Ulil Abshar Abdala, aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) yang kini menjadi anggota Partai Demokrat,berisi buku Mereka Harus Dibunuh, dengan surat memohon untuk menuliskan kata pengantar terhadap buku tersebut. Paketpaket berikutnya ditujukan kepadaberbagaipihak, adayangke musisi Ahmad Dhani,ke Komjen Pol Gorries Mere, ke tokoh Pemuda Pancasila Yapto S, ke mantan Kapolda Jawa Barat,ada pula yang dikirim ke perumahan Kota Wisata Cibubur, dan salah satu pos polisi di Bandung.

Menanggapi aksi teror bom buku itu, Presiden SBY menyatakan ”meminta agar kelompok tertentu yang ingin menciptakan instabilitas jangan mengorbankan rakyat” (Seputar Indonesia, Sabtu, 19 Maret 2011). Hingga kini teror paket bom buku ini masih merupakan misteri, siapa pelakunya dan apa motif di balik aksi mereka? Karena peristiwa tersebut sangat berdekatan dengan berbagai rangkaian peristiwa sebelumnya seperti heboh pemberitaan dua harian Australia tersebut, dijalankannya ”Operasi Sajadah” yang mengikutsertakan prajurit Kodam Siliwangi. Begitu juga kasus-kasus penegakan hukum yang belum selesai terkait Bank Century dan mafia perpajakan (Gayus Tambunan), publik lalu mengaitkannya dengan teori konspirasi. Paling tidak ada lima konspirasi politik.

Konspirasi pertama, teror paket bom buku itu dilakukan oleh pemain lama,yaitu kelompok radikal Islam. Kekuatan mereka bisa saja telah melemah karena dua tokoh ahli bom asal Malaysia, DR Azahari dan Noordin M Top, telah tewas, para dalang pelaku Bom Bali I dan II serta Bom Marriott I dan II juga sudah ada yang dihukum mati atau masih di penjara, jaringan keuangan internasionalnya juga semakin dipersulit, dan keahliannya dalam merakit bom juga melemah karena sebagian ahlinya sudah tewas. Namun, jika dilihat modus operandi dan sasarannya, kemungkinan besar pelaku teror paket bom buku yang marak pekan lalu itu bukan kelompok ini.

Konspirasi kedua, yang banyak dipergunjingkan sebagian publik di Jakarta, ini bagian dari politik pengalihan agar masyarakat beralih topik pembicaraannya dari soal abused of power yang dilakukan Presiden SBY ke soal teror bom tersebut. Jika ini benar, pemerintah seakan sedang ”menabur angin dan akan menuai badai” yang jauh lebih besar lagi terkait legitimasi pemerintahan SBY-Boediono. Legitimasi politik Presiden SBY yang dari waktu ke waktu seperti dapat dilihat dari berbagai hasil survei semakin menurun itu bukan mustahil akan mencapai titik nadir jika nanti terbukti benar ada konspirasi penerapan politik pengalihan melalui teror bom.

Konspirasi ketiga,ini bagian dari konspirasi pelemahan rezim yang sedang berkuasa. Diduga ada kelompok-kelompok yang memiliki keahlian di bidang terorisme berupaya melemahkan rezim yang sedang berkuasa demi mencapai tujuan politik mereka.Teror bom bukan hanya menciptakan instabilitas politik, ketakutan pada masyarakat, melainkan juga melemahkan kredibilitas rezim di mata rakyat dan dunia internasional. Konspirasi keempat, ini dilakukan oleh kelompok yang ingin melakukan tekanan politik kepada pemerintah dengan dalih rezim bisa ”kami”lemahkan jika permintaan ”kami” ditolak.Jika ini benar,tetap masih menjadi misteri apa yang diminta kelompok ini kepada pemerintahan SBY-Boediono.

Apakah ini bermotifkan politik ataukah konsesi jabatan, kewenangan,atau ekonomi. Konspirasi kelima, konsistensi kelompok status quo untuk terus mengganggu reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Ini pun tidak jelas siapa anggota kelompok ini dan apa tujuannya.Apakah mereka ingin memutar kembali jarum jam dari sistem demokrasi ke otoriter,ataukah ini sekadar ingin menunjukkan bahwa demokrasi telah gagal memenuhi aspirasi mereka dan aspirasi rakyat.

Lepas mana dari kelima teori konspirasi itu yang benar, perancang dan pelaku teror bom ini pastinya pernah belajar mengenai intelijen, terorisme, teror kota, atau gerakan antiteror. Mereka juga tentu mengetahui betapa amburadulnya sistem keamanan di negeri ini,termasuk,dan tidak terbatas pada,betapa Presiden SBY tidak berani mengambil tindakan strategis yang tepat, dan masih kurang baiknya koordinasi di antara aparat Polri dan TNI serta koordinasi di antara jaringan intelijen di negeri kita. Aparat intelijen dari berbagai instansi di negeri ini bukan mustahil sudah mengetahui siapa dalang dan pelaku teror paket bom buku ini. Jajaran Kantor Kementerian Koordinator Polhukam pastinya juga sudah memiliki informasi dan data awal yang akurat mengenai siapa pelakunya.

Kecanggihan aparat untuk melakukan penyadapan telepon dan menganalisis modus operandinya tentu juga semakin memperjelas siapa pelaku dan apa motifnya. Persoalannya adalah, hingga saat ini Presiden SBY hanya ”meminta” agar kelompok pelaku teror itu ”jangan mengorbankan rakyat” dan bukan mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aksi teror ini dan jika perlu mengambil tindakan hukum yang sesuai. Dalam keadaan memaksa, tidak ada jalan lain selain Presiden SBY melakukan tindakan yang dikategorikan unnecessary evil (tindakan pantas dan tepat sasaran) yang memang tidak populer, tetapi harus diambil demi menegakkan kedaulatan negara,otoritas pemerintah, serta menjaga wibawa pemerintah.

Jika misalnya tindakan tersebut terpaksa dilakukan tanpa menimbulkan informasi yang memburukkan citra Indonesia di mata internasional, aparat negara tentu memiliki cara terbaik untuk melakukannya, asalkan teror bom ini benarbenar dapat dihentikan. Jika teror bom ini terus berlanjut, bukan hanya wibawa pemerintah yang berada di ujung tanduk, melainkan nama Indonesia juga akan buruk di mata internasional sebagai negara yang lemah karena tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap pelaku teror,rakyat akan terus dilingkupi oleh rasa takut yang meluas, travel warning juga akan diberlakukan lagi oleh beberapa negara asing,pelaku bisnis juga takut menanamkan modalnya di Indonesia, dan citra buruk lain yang akan memojokkan negara dan pemerintah Indonesia.

Presiden tentu tidak menginginkan teror paket bom buku ini juga diletakkan di pelataran rumah kediaman pribadi beliau di Cikeas, Bogor. Jika itu terjadi,mau ditaruh di mana muka Presiden dan aparat keamanan Indonesia?

Dimuat di Seputar Indonesia, 22 Maret 2011

”Belum jelas pula apakah Partai Gerindra benar-benar akan masuk ke kabinet menggantikan posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memenuhi permintaan Partai Gerindra untuk mendapatkan dua kursi di kabinet yaitu menteri pertanian dan menteri BUMN. Lebih tidak jelas lagi adalah apakah PDIP juga akan masuk ke kabinet? Segalanya masih tidak pasti karena Presiden SBY tentu amat hati-hati dalam menentukan pergantian kabinet. Suatu yang mungkin hampir pasti,Partai Golkar tampaknya tidak akan dikeluarkan dari kabinet. Jumlah 106 kursi Golkar di Parlemen tentu amat signifikan sebagai penopang pemerintah di Parlemen.

Namun,bila Partai Golkar tetap diperlukan, bukan mustahil tawar-menawar politiknya terhadap SBY akan semakin kuat.Bukan mustahil Partai Golkar meminta jatah tambahan kursi di kabinet jika tetap dibutuhkan SBY, sebagai imbalan bagi Golkar yang tetap mempertahankan pemerintahan SBY- Boedionosampai2014. Namun, SBY tidak dapat berharap banyak Partai Golkar tidak akan berbeda posisi dengan pemerintah di Parlemen seperti yang sudah tampak pada dua peristiwa besar yaitu pada kasus Bank Century dan kasus usulan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak. Partai Golkar tentu tidak mau begitu saja menuruti perintah untuk sejalan dengan posisi pemerintah dalam isu yang krusial jika isu itu benar-benar menjadi fokus perhatian rakyat seperti dua kasus yang disebut di atas.

Biar bagaimana pun, Partai Golkar juga ingin tetap mendapatkan simpati dari para pemilihnya dalam hal-hal yang mereka anggap menjadi kepentingan publik atau orang banyak. Golkar ingin agar citra politiknya di mata publik tetap baik yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam kaitannya dengan Partai Gerindra, Presiden SBY tentu harus berhitung apakah memasukkan Gerindra ke dalam koalisi baru pemerintahan akan semakin menjadikan pemerintahan ini berjalan semakin efektif ataukah justru akan menghadapi kerikil-kerikil tajam baru, baik terkait citra politik Gerindra ataupun terkait langkah-langkah politik Partai Gerindra ke depan. Presiden SBY tampak masih berhitung keras soal itu.

Jika salah mengambil keputusan, bukan efektivitas pemerintahan yang akan dinikmati pemerintah pada 3,5 tahun mendatang, melainkan justru badai politik yang baru. Soal PDIP jelas bahwa gaya komunikasi politik SBY dalam upayanya merangkul PDIP belum berubah yaitu mengutus Hatta Rajasa untuk mendekati Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP yang sekaligus suami Megawati Soekarnoputri.Taufiq Kiemas dan putrinya, Puan Maharani, memang selalu mengatakan, PDIP menunggu lamaran SBY.Namun,kita tahu bahwa keputusan akan masuk koalisi atau tidak bukan pada diri Taufiq Kiemas dan Puan Maharani, melainkan ada di tangan Megawati.

Kita juga tahu bahwa ”sampai Lebaran kuda pun” untuk menggunakan bahasa yang sedikit puitis, PDIP tidak akan bergabung ke dalam koalisi partai pendukung SBY-Boediono. Megawati tentu tidak ingin mengubah keputusan Kongres Nasional III PDIP di Bali April 2010 yang menetapkan bahwa PDIP memilih jalur sebagai penyeimbang pemerintah. Kalau pun SBY melakukan komunikasi langsung dengan Megawati, sesuatu yang sulit untuk terjadi, belum tentu PDIP akan luluh.Ini bukan persoalan pribadi semata di antara SBY dan Megawati, melainkan juga soal jati diri PDIP yang sulit untuk digoyahkan.

Megawati bisa saja merestui masuknya kader-kader PDIP, Iman Sugema, Sri Adiningsih, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika ke jajaran kabinet,tapi PDIP tetap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Nasib PKS memang belum menentu, tapi para pengurus teras partai tetap santai menghadapi isu reshufflekabinet ini. Tak ada yang hilang jika PKS harus keluar dari kabinet karena partai ini justru akan mendapatkan nama harum sebagai partai yang ”dizalimi” oleh Partai Demokrat dan SBY.Bukan mustahil jika PKS dikeluarkan dari kabinet,manuver politiknya akan jauh lebih bebas dan akan mendulang banyak simpati––bukan saja dari konstituen partainya, melainkan juga dari pemilih baru.Persoalan ini tentu akan semakin memperburuk citra Partai Demokrat dan SBY di mata rakyat.

Satu sisi yang cukup mengundang perhatian pengamat politik ialah, mengapa beberapa elite Partai Demokrat,dari Ketua Umum Anas Urbaningrum sampai ke Wakil Sekjen Saan Mustopa, semakin ”galak” dalam menekan SBY agar mengeluarkan PKS dari Sekretariat Gabungan partai pendukung SBY-Boediono.Apakah ini pertanda semakin independennya para politisi Partai Demokrat dalam berhadapan dengan SBY atau ini mengulang peristiwa pemilihan Ketua Umum DPP Partai Demokrat beberapa waktu lalu yang tidak mengindahkan keinginan SBY agar Andi Mallarangeng dipilih sebagai Ketua Umum DPP.Kita tahu Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat secara meyakinkan dalam dua putaran pemilihan, sesuatu yang amat dramatis saat itu.

Generasi muda di jajaran Partai Demokrat tampaknya sudah berani unjuk gigi di hadapan SBY karena masa depan Partai Demokrat berada di tangan mereka. SBY tidak mungkin diusung kembali menjadi calon presiden pada Pemilu Presiden 2014. SBY juga sudah tidak akan lagi menjadi medan magnet yang dapat menarik para pemilih seperti pada Pemilu 2004 dan 2009. Bukan karena SBY adalah wajah Partai Demokrat masa lalu,melainkan juga legitimasi politiknya di mata rakyat sudah semakin memudar. Jika analisis penulis benar, reshuffle kabinet tidak akan menimbulkan perubahan koalisi politik yang amat berarti.

Partai Golkar dan PKS akan tetap berada di dalam kabinet karena mereka adalah aset politik yang perlu dipertahankan. Risiko politiknya, PKS dan Golkar akan tetap mbalelo dalam setiap keputusan penting di kabinet, tapi pemerintahan SBY-Boediono aman sampai 2014. Namun, jika PKS benar-benar dikeluarkan dari Setgab, ini kali pertama SBY dapat mengambil keputusan strategis berani yang patut diacungi jempol walaupun risiko politiknya amatlah besar bagi citra SBY dan Partai Demokrat ke depan.

Dimuat di Seputar Indonesia, 8 Maret 2011

Partai Demokrat berkeinginan mengevaluasi komposisi partai politik anggota koalisi. Dalam voting di Sidang Paripurna DPR, Selasa (22/2), 266 anggota DPR menolak hak angket mafia pajak. Mereka terdiri atas Fraksi Partai Demokrat (145), Fraksi Partai Amanat Nasional (43), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (26), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (26) dan Partai Gerindra (26).

Sedangkan 264 anggota DPR yang menerima hak angket terdiri atas Fraksi Partai Golkar (106),Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (84),Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (56), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (2), dan Fraksi Partai Hanura (16). Komposisi mereka yang menolak dan yang menentang itu menunjukkan betapa kekalahan tipis dari mereka yang mendukung hak angket terjadi karena Fraksi Partai Gerindra beralih posisi mendekat ke pemerintah dan 10 anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan absen, baik karena sedang menghadapi masalah hukum, ke luar negeri, atau ada keperluan lain.

Kita bertanya, apa yang dimaksud oleh Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa bahwa koalisi akan ditinjau kembali? Apakah ini terkait dengan dievaluasinya kembali posisi Partai Golkar dan PKS di dalam koalisi, ataukah akan terjadi pembicaraan internal di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) mengenai bagaimana sebaiknya partai-partai koalisi bersikap dan bertindak? Jika Partai Golkar dan PKS dikeluarkan dari koalisi,akan sulit bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dapat menguasai parlemen yang 74,6% dikuasai oleh partai-partai koalisi.

Hasil voting itu menunjukkan, mereka yang menolak pembentukan Pansus Hak Angket Pajak hanya menang tipis atas mereka yang menerima. Jika 10 atau paling tidak tujuh anggota PDIP hadir dalam sidang, angka itu tentunya dimenangkan oleh mereka yang menerima pembentukan Pansus Hak Angket Pajak.Ini berarti, jika PDIP tidak mau bergabung dalam Setgab, walau ada kader atau simpatisannya yang masuk kabinet, posisi mereka yang berseberangan dengan pemerintah jumlahnya lebih besar daripada mereka yang mendukung pemerintah.

Ini tentunya berbahaya bagi masa depan pemerintahan Presiden SBY. Pemerintahan SBY-Boediono memang akan tetap bertahan sampai 2014 jika Partai Golkar dan partai-partai lainnya ingin tetap mempertahankan sistem lima tahunan pemerintahan yang dipilih melalui pemilu presiden langsung. Namun, jalannya pemerintahan akan terseokseok jika jumlah mereka yang berseberangan dengan pemerintah lebih besar dari koalisi partai pemerintah. Ini akan menimbulkan pemerintahan yang lumpuh karena kebijakan- kebijakan politik dan ekonominya dapat terkendala di parlemen.

Presiden SBY sepertinya juga tidak memiliki keberanian penuh untuk mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari koalisi.Keberanian Partai Golkar dan PKS untuk mempersilakan Presiden SBY untuk tidak lagi memasukkan dua partai besar dalam kabinet menunjukkan betapa mereka siap untuk menjalankan fungsi dan perannya di parlemen sebagai partai-partai penyeimbang pemerintah. Kita juga masih menunggu apakah kemudian Partai Gerindra akan masuk ke kabinet dan ada kader-kader PDIP yang juga masuk ke kabinet.

Kalaupun itu terjadi, seperti dinyatakan di atas, PDIP belum tentu mengubah posisinya dari partai penyeimbang pemerintah menjadi partai pendukung pemerintah karena ini akan bertentangan dengan hasil Kongres Nasional III PDIP di Bali April 2010 lalu. Kalaupun dua partai itu all out menjadi pendukung pemerintah,tentunya ini akan semakin meningkatkan manuver politik Partai Golkar dan PKS dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR.

Bisa saja PDIP dan Partai Hanura benar-benar berpindah posisi politiknya.Namun, kecanggihan berpolitik gabungan antara Partai Golkar dan PKS tentunya akan jauh di atas kapasitas PDIP dan Partai Gerindra dalam berpolitik. Risiko politik tentunya akan menghadang Presiden SBY dalam menjalankan pemerintahannya sampai 2014. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan koalisi adalah dengan mendiskusikan kembali di antara partai-partai politik di dalam Setgab mengenai bagaimana langkahlangkah mereka di masa depan.

Presiden SBY bukan tipe pemimpin yang berani berhadap- hadapan secara langsung dengan kelompok oposisi. SBY juga mafhum, PKS hingga kini masih diperhitungkan sebagai representasi dari konstituen Islam, sedangkan Partai Golkar adalah satu kekuatan lama yang manuver politiknya perlu diperhatikan. Presiden SBY tentunya tidak ingin menghadapi kendala lebih besar dengan mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari koalisi. Partai-partai di dalam Setgab perlu bicara secara terbuka, ada sumbatan politik apa yang muncul terus- menerus di dalam Setgab.

Apakah selama ini komunikasi politik di antara Partai Demokrat dan Partai Golkar serta PKS agak tersumbat? Di dalam Partai Demokrat sendiri ada orang yang mengakui, komunikasi mereka dengan Partai Golkar tidak menjadi masalah karena wakil-wakil Partai Golkar yang hadir di dalam rapat-rapat Setgab selalu membawa mandat dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.Hanya perbedaan kepentingan politik saja yang menyebabkan mereka berbeda posisi, namun saling menghormati.

Ini berbeda dengan PKS yang menurut salah seorang fungsionaris Partai Demokrat, Saan Mustopa, kurang memiliki sopan santun politik karena tidak jarang mengirim orang yang bukan penentu di dalam PKS pada rapat-rapat yang dilakukan Setgab. Jika memang demikian, ini sebenarnya merupakan persoalan kecil yang dapat diselesaikan secara baik daripada ributribut atau ancam mengancam akan mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari koalisi partai pendukung pemerintah.

Partai Golkar dan PKS juga harus mengurangi pernyataan bahwa mereka hanya menandatangani kontrak politik dengan pasangan SBYBoediono dan bukan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Pernyataan semacam itu, walau mungkin benar substansi politiknya, dapat menimbulkan persepsi, mereka hanya mau duduk di kabinet dan tidak mau mendukung penuh pemerintah di parlemen. Lalu apa bedanya mereka dengan PDIP jika ada kader-kadernya yang masuk ke dalam kabinet tapi tak mau bergabung di dalam Setgab?

Dinamika di parlemen dan isu reshuffle yang tak kunjung usai hanya menimbulkan tanda tanya besar di dalam masyarakat, apa yang dikerjakan para politikus di parlemen untuk bangsa ini? Mengapa di antara sesama partai politik pendukung pemerintah sering ribut karena memperjuangkan kepentingannya sendiri? Tidakkah pemerintah dibentuk untuk menjalankan mandat dari rakyat? Lalu, apakah para wakil rakyat itu hanya berpolitik untuk kepentingannya sendiri dan bukan memperjuangkan nasib rakyat yang telah memilihnya? Sebagai utusan rakyat, sepatutnya mereka memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan bertindak atas nama kepentingan diri dan partainya.

Dimuat di Seputar Indonesia, 1 Maret 2011

Kita tahu,pajak adalah sumber utama pendapatan negara.Kita juga tahu, penerapan kebijakan pajak tidak jarang terjadi penyimpangan di sana-sini. Dari soal manipulasi pajak, pengadilan pajak yang tidak melalui due process serta prudence, sampai ke soal mafia perpajakan seperti yang terjadi dengan kasus Gayus Tambunan. Niat baik para pengusul hak angket perpajakan ialah agar kebijakan perpajakan yang dijalankan pemerintah benar-benar adil,transparan, akuntabel, dan berorientasi kepentingan publik. Usulan hak angket perpajakan awalnya dimotori oleh beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang mengajak kawankawannya dari fraksi-fraksi lain untuk mendukung usulan hak angket ini.

Namun, di saat dukungan semakin membesar,termasuk dari Fraksi Partai Golkar,para pengusul dari Partai Demokrat justru mundur teratur. Seorang anggota DPR mengatakan kepada penulis, niat awal para pemrakarsa dari Partai Demokrat itu antara lain ialah agar mereka dapat ”menembak”Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang tiga perusahaan milik Grup Bakrie santer diberitakan memberikan uang kepada Gayus Tambunan sebesar USD3 juta. Kini usulan hak angket justru berbalik dimotori oleh Partai Golkar yang menurut Ketua DPP Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso antara lain ditujukan untuk membersihkan nama baik ketua umumnya.

Di sini tampak betapa politisasi hak angket begitu kasatmata dan bukan melulu agar kebijakan perpajakan pemerintah semakin adil, transparan, akuntabel, dan sesuai kepentingan publik,termasuk para wajib pajak. Alasan yang dikemukakan PartaiDemokratuntukmundurteratur, seperti dikemukakan mantan Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin, bukanlah alasan politik, melainkan lebih kepada persoalan hukum.Menurut Amir, dengan dibatalkannya UU No 6/1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap produk Demokrasi Parlementer (sementara kita kini menggunakan sistem presidensial), kini tidak ada lagi hukum acara yang bisa menjadi dasar pijakan mengenai pelaksanaan hak angket DPR.

Bagi Partai Demokrat,Pasal 77 Ayat (3) UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUMD3) memang mengatur soal hak angket DPR untuk melakukan penyelidikan atas pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang terkait hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang itu kehilangan rohnya karena aturan pelaksanaan penggunaan hak angket yang diatur dalam UU No 6/1954 sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Sebaliknya bagi Partai Golkar, seperti diutarakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir, aturan itu ada pada Tata Tertib DPR atau aturan lain yang terkait dengannya.Ini bukan persoalan Hukum Acara Pidana atau Hukum Acara Perdata, melainkan soal tata cara penggunaan hak angket DPR. Bagi Partai Demokrat, penggunaan hak angket dapat diganti melalui pembentukan panitia kerja di Komisi XI terkait perpajakan atau Komisi III terkait mafia perpajakan.Di mata Partai Golkar, panja-panja itu tidak memiliki kekuatan memaksa bagi institusiinstitusi pemerintah yang bukan menjadi mitra kerja Komisi XI atau Komisi III sehingga hanya melalui panitia khusus hak angket hal itu bisa dilakukan.

Dua partai besar itu,Partai Demokrat dan Partai Golkar,memang memiliki argumen hukum dan tentu kepentingan-kepentingan politik yang berbeda satu sama lain. Padahal, jika kedua partai besar itu memang ingin memperbaiki pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia,sudah sepantasnya mereka saling bekerja sama mendorong dari sisi politik dan sisi hukum kebijakan perpajakan itu berjalan beriringan.

Sejarah Kekinian Hak Angket
Syamsuddin Haris dalam penelitiannya berjudul ”Realitas Fungsi Pengawasan DPR, 2004- 2009: Nafsu Besar,Komitmen Kurang,” dalam Wawan Ichwanuddin, ed., Evaluasi Kinerja DPR Periode 2004-2009, Laporan Penelitian Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), 2010, membuat daftar pengajuan usulan hak angket DPR.

Dari sembilan usulan penggunaan Hak Angket DPR periode 2004-2009, empat usulan ditolak yaitu soal Kenaikan Harga BBM, Lelang Gula Ilegal, Impor Beras, dan Pengelolaan Minyak di Blok Cepu; tiga diterima yaitu soal Penjualan Tanker Pertamina,Kebijakan Energi Nasional, termasuk pengelolaan migas oleh Pertamina dan Kisruh Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2009; sementara dua usulan tidak berlanjut yaitu soal Kredit Macet Bank Mandiri dan Penyelesaian Kasus KLBI/BLBI. Kita mencatat bahwa pada 2010 hak angket DPR soal Skandal Bank Century diterima bahkan rekomendasi Opsi C yang menengarai ada tindakan bertentangan dengan hukum dalam proses bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun diputuskan melalui voting di Sidang Paripurna DPR.

Hingga kini penerapannya masih terus berjalan walau tampak jelas ada tarik ulur politik di dalam penerapan Opsi C tersebut. Satu hal yang menarik, tarik ulur politik lebih kental terasa di antara partai-partai koalisi pendukung pemerintah yang tergabung di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yakni antara tiga partai pendukung Opsi C (Partai Golkar, PPP, dan PKS) dan yang mendukung Opsi A (Partai Demokrat, PAN,dan PKB) ketimbang antara koalisi partai pemerintah dan kelompok partai penyeimbang (PDIP, Partai Hanura, dan Partai Gerindra) yang mendukung Opsi C.Geliat politik dalam pengusulan, penerimaan, sampai penerapan rekomendasi Pansus Bank Century dapat menjadi cermin bagaimana kelanjutan dari usulan penggunaan hak angket perpajakan.

Kita berharap para anggota Dewan akan lebih mendahulukan kepentingan publik ketimbang kepentingan partai atau individu anggota Dewan. Namun, perhitungan- perhitungan politik para anggota DPR tidak selamanya sejalan dengan kepentingan publik pada umumnya. Kita tunggu saja apakah usulan hak angket soal kebijakan perpajakan ini akan berlanjut, diterima,atau ditolak DPR.

Kalaupun diterima dan berproses di pansus, apakah nasibnya akan sama dengan pansus Bank Century ataukah ada kesepakatan bersama di antara para anggota DPR agar penerapan kebijakan perpajakan lebih adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.Jika ya,ini langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan publik pada DPR. Jika tidak, kepercayaan publik pada DPR akan semakin menurun ke titik nadir.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 22 Februari 2011

Tiga orang tewas, puluhan luka parah, dan tak sedikit yang luka ringan. Terlepas dari perbedaan agama ataupun keyakinan yang memang nyata itu,apakah dibenarkan orang menganiaya, menyiksa, menelanjangi, lalu memukul mereka yang berbeda keyakinan tersebut sampai mati? Allah bukanlah ketua partai politik yang harus dibela atau didukung. Allah juga tidak membutuhkan kekuatan manusia untuk membasmi kelompok-kelompok yang ditengarai berbeda keyakinan karena Ia adalah Sang PenciptaYang Maha Agung. Anehnya, pemerintah hanya bisa mengecam aksi kekerasan tersebut dan meminta aparat untuk mengusut dan menindak pelakunya.

Tak ada upaya maksimal untuk mencegah bentrokan ataupun tindakan kekerasan atas nama agama yang berulang kali terjadi. Anehnya pula, pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan agama di negeri ini bukannya melindungi para warga Ahmadiyah itu, melainkan malah menghujat dan ingin membubarkannya atas nama undangundang atau peraturan negara. Lebih aneh lagi jika aparat pemerintah dan keamanan daerah bukan melindungi mereka, malah ikut bersama massa mengusir atau akan menempatkan mereka ke suatu wilayah terpencil dengan alasan demi keamanan para anggota jamaah Ahmadiyah.Padahal kita tahu, jika mereka dipindahkan ke suatu pulau, ini sama saja memisahkan jamaah Ahmadiyah dari lingkungannya.

Ini juga sama saja dengan upaya pemerintah untk membangun enclave-enclave atas nama agama tertentu seperti politik kolonial Belanda dulu yang memisahkan masyarakat Islam dan Kristen di Maluku. Ini amat berbahaya karena suatu saat, jika ternyata kaum pengikut Ahmadiyah mampu membangun kekuatan ekonomi mereka di pulau tersebut, bukan mustahil mereka juga akan diserang kembali karena adanya kecemburuan sosial ekonomi dari kelompok tertentu yang tidak mampu membangun kekuatan ekonomi. Anehnya pula, teman-teman aktivis hak-hak asasi manusia dan yang mengagungkan multikulturalisme yang bergabung menjadi anggota partai penguasa kini justru tak terdengar lagi suara mereka.

Padahal mereka dulu berjanji bahwa bergabungnya mereka ke partai adalah agar pikiran dan tindakan mereka dapat memengaruhi kebijakan penguasa terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.Mereka juga ingin mencegah kekerasan demi kekerasan atas nama agama. Kita patut bertanya, mengapa aparat keamanan tidak berupaya mencegah sebelum pembantaian massal tersebut terjadi? Apakah aparat intelijen kepolisian sudah benar-benar lumpuh sehingga tidak mampu mengantisipasi kejadian yang akan berlangsung? Apakah aparat keamanan kita juga tidak melakukan pendekatan-pendekatan persuasif sebelum prahara itu datang? Ini bukan soal pembelaan terhadap jamaah Ahmadyah, melainkan suatu kegusaran kita sebagai sesama warga negara pemilik negeri ini.

Tidak malukah kita sebagai suatu bangsa yang memiliki Pancasila dan dieluelukan sebagai bangsa yang ramah terhadap orang asing justru beringas dan sadis terhadap sesama anak bangsa? Tidak malukah kita sebagai bangsa jika ada anak-anak bangsa, apa pun agama dan keyakinannya, meminta suaka politik ke Negeri Kanguru (Australia) karena mereka tidak mendapatkan tempat yang nyaman dan aman di negeri sendiri? Mengapa pula para aparat pemerintah kita tidak bisa tegas dalam melawan kekerasan yang dilakukan anak-anak bangsa?

Apakah itu bagian dari politik pembiaran dan/atau politik balas dendam karena selama ini sekelompok pemuka berbagai agama menuding pemerintah melakukan 18 kebohongan publik yang terdiri atas 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru? Jika nyawa warga negara dijadikan tumbal dari pertarungan antara pemerintah dan para pemuka agama, pantaslah jika Forum Rektor menilai bahwa negeri ini berada di ambang kegagalan (failing state). Para pemuka agama juga tidak cukup hanya menyerang, menuding atau mengimbau agar pemerintah mengambil tindakan tegas kepada para pelaku kekerasan. Harusnya mereka juga bahu-membahu untuk menentang kekerasan melalui tindakan nyata, yakni melindungi penganut agama atau kepercayaan yang tidak sama dengan kepercayaan atau agama yang mereka anut.

Soal neraka atau surga, benar atau salah,dosa atau pahala adalah urusan para individu penganut agama atau kepercayaan yang beragam itu. Biarkan mereka bebas menjalankan agama/kepercayaannya tanpa harus dipaksa untuk berganti ke agama/kepercayaan lain. Salah satu pertanda apakah negeri ini sudah sampai pada taraf demokrasi yang terkonsolidasi adalah apabila freedom from fear, freedom of religion,freedom of speech, dan freedom of the pressbenar-benar terjamin di negeri ini. Dapatkah negara menjamin semua itu?

Dapatkah negara juga juga melindungi warga negaranya tanpa memandang asal usul, warna kulit, etnik, agama, atau status sosialekonomi mereka? Jika tidak, negeri ini benar-benar sudah nyaris menjadi negara yang gagal! (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 8 Februari 2011

Jawaban saya tegas, ceteris paribus, hal itu tidak akan terjadi di Jakarta atau Indonesia pada umumnya dalam waktu dekat ini! Kairo bukanlah Jakarta, Mesir juga bukan Indonesia. Ada beberapa alasan untuk mendukung argumentasi penulis. Pertama, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, meski kemungkinan besar telah melakukan kebohongan-kebohongan publik, bukanlah rezim otoriter yang represif,melainkan suatu pemerintahan yang masih bekerja di dalam koridor demokrasi yang kita anut sejak akhir Mei 1998.

Kedua, kondisi sosial-ekonomi Indonesia saat ini belum menjurus pada situasi yang amat akut seperti di Tunisia ataupun Mesir. Meski kemiskinan dan pengangguran menunjukkan angka memprihatinkan, kita masih memiliki harapan mengenai masa depan. Sistem politik kita juga terbuka terhadap kritik. Kebebasan pers, kebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi juga masih tetap terjaga.

Kalaupun terjadi manipulasi di dalam pemilu, pemilu presiden dan pemilu-pemilu kepala daerah, segalanya masih dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga,lepas dari pro dan kontra terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa, kondisi pada tataran akar rumput belum menunjukkan tanda-tanda rumput yang sudah mengering sehingga gesekan sedikit saja sudah dapat membakar negeri ini seperti kondisi Indonesia pada 1997-1998.

Keempat,golongan menengahperkotaandiJakartadan kota-kota besar lainnya di Indonesia juga masih percaya,kita harus mempertahankan sistem demokrasi yang kini sedang berlangsung dan masih capek dengan gaya revolusi ataupun penggulingan kekuasaan melalui parlemen jalanan.Terakhir tapi penting, kelima, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi yang masih terus belajar untuk menerima sistem demokrasi dan tidak dalam kondisi yang menentukan di dalam politik Indonesia.

Politik TNI adalah politik negara.TNI juga menerima kontrol demokratik dari eksekutif dan legislatif yang terpilih secara demokratik. Apa yang terjadi di Mesir saat ini memang mirip dengan situasi Indonesia pada 1997-1998 pascakrisis ekonomi dan keuangan yang melanda beberapa negara Asia. Situasi hal yang amat aneh jika ada aktivis-aktivis politik yang “bermimpi” apa yang terjadi di Tunisia dan kini berimbas ke Mesir, juga akan terjadi di negeri yang kita cintai ini, Indonesia.

Padahal kita tahu situasi di Tunisia dan Mesir pernah kita alami lebih dulu 13 tahun lalu! Dari sisi teori politik,ada beberapa penyebab mengapa rakyat memberontak dan ingin menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa? Pertama,rezim yang sedang berkuasa telah lelah (fatigue of authoritarian regime) seperti yang juga terjadi di Indonesia pada era Orde Lama (1965-1966) dan saat menjelang tumbangnya Orde Baru (1997-1998).

Dalam kondisi seperti ini terjadi pengeroposan atau pembusukan dari dalam rezim penguasa itu sendiri.Tanpa digoyang pun, rezim yang telah rapuh itu akan hancur sendiri. Kini juga terjadi pengeroposan rezim dari dalam sendiri,khususnya di antara partai-partai yang mendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab). Namun, penguasa sekarang tidak dapat dikategorikan sebagai rezim otoriter dan kekuasaannya juga dibatasi oleh konstitusi negara.

Kedua, hasrat rakyat terhadap pembangunan ekonomi (people desire for economic development). Meski ada kekurangan di sana-sini, kondisi ekonomi Indonesia masih dapat diselamatkan jika pemerintah benar-benar sadar terhadap kesalahan-kesalahannya mengenai kebijakan ekonomi yang bertentangan dengan konstitusi negara. Ketiga,hasrat rakyat akan kebebasan intelektual (people desire for intellectual freedom), termasuk kebebasan pers, kebebasan untuk mengemukakan pendapat, serta kebebasan beragama dan berorganisasi.

Meski banyak kelemahan dan kebohongan publik yang dilakukan pemerintah, Indonesia saat ini belum menjurus pada situasi yang membahayakan jika penguasa sadar untuk memperbaiki diri.Keempat, hasrat rakyat untuk bebas dari tindakan sewenang- wenang penguasa. Indonesia saat ini tidak dalam kondisi di mana ia dapat menggunakan aparat keamanan dan pertahanannya untuk dapat bertindak melanggar hak-hak asasi manusia secara masif seperti pada era Orde Lama dan Orde Baru.

Kita tahu masih ada pelanggaran-pelanggaran HAM di berbagai daerah seperti di Papua, Maluku, dan Aceh, tapi rakyat juga masih dapat memantau dan menentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM seperti yang kini sedang terjadi dalam kasus pelanggaran HAM di Papua.Kelima, ada intervensi internasional seperti yang kini sedang terjadi di Mesir,di mana negara-negara Barat harus menentukan sikapnya apakah mempertahankan rezim Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun dengan cara-cara represif namun menguntungkan Barat karena mau berdamai dengan Israel ataukah membuka keran demokratisasi yang pastinya akan memorak-porandakan kepentingan Barat di Timur Tengah.

Mubarak dapat bertahan selama 30 tahun karena dukungan Amerika Serikat (AS). Bantuan ekonomi dan pertahanan dari AS sangat besar, sekitar USD1 miliar per tahun, sebagai imbalan dari mau berdamainya Mesir dan Israel melalui Perjanjian Damai Camp David 1979 yang ditandatangani pendahulunya mendiang Presiden Anwar Sadat. Presiden Sadat mengalami nasib yang amat tragis pada 1981 saat sekelompok tentara garis keras Islam yang ikut dalam parade militer memberondongkan peluru tajam persis saat melewati panggung yang ditempati Presiden Sadat, pejabat negara, dan para tamu undangan.

Selain itu, militer Mesir juga sedang berada di persimpangan jalan.Jika tetap mempertahankan rezim Hosni Mubarak yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun,rezim ini tidak disukai rakyatnya. Jika mendesak Mubarak mundur, militer dapat mengendalikan situasi politik. Konsekuensinya militer membuka keran demokratisasi yang memungkinkan Persaudaraan Muslim (Ikhwanul Muslimin) menguasai perpolitikan di Mesir pasca-Mubarak, suatu situasi yang tidak disukai AS, Inggris, dan Israel.

Jika mengambil alih kekuasaan, tentu juga tidak populer di mata rakyatnya. Pilihan yang mungkin terjadi bisa dua opsi yang sama-sama tidak enak: menggeser Mubarak, ambil alih sementara pemerintahan, adakan pemilihan umum yang demokratis sambil mencegah kelompok radikal Islam memenangi pemilu di Mesir, atau biarkan rezim dijatuhkan oleh rakyat dan biarkan rakyat memilih secara demokratis,namun hasilnya akan mengubah peta politik di Timur Tengah yang tidak lagi pro- Barat yang berarti membuka lagi konflik Arab-Israel.

Gerakan untuk menjatuhkan Hosni Mubarak tampaknya sulit dibendung lagi.Militer sampai saat ini masih dapat mengendalikan situasi keamanan di Mesir, namun tentu tidak dapat melindungi semua warga Mesir dan asing yang tinggal di kota-kota yang bergejolak seperti di Kairo, Alexandria, atau Suez. Negara-negara ASEAN seperti Filipina, Singapura,Thailand, dan Malaysia sudah mulai mengevakuasi warganya dari Mesir. Presiden SBY sudah membentuk Satgas Evakuasi WNI dari Mesir yang dipimpin mantan Menlu Hassan Wirajuda.

Namun, akan lebih efektif jika Satgas tersebut langsung dipimpin Menko Polhukam, Menhan, Menlu, atau seseorang yang masih punya jabatan di pemerintahan. Seperti diutarakan Zuhairi Misrawi, pemikir muda NU dan aktivis Lingkar Muda Indonesia (LMI), ada 800 mahasiswi Indonesia dari seluruh 5.500 WNI di Mesir. Kita tidak dapat meminta militer Mesir untuk melindungi mereka karena warga negara Mesir saja sulit untuk dilindungi.

Tak ada jalan lain bagi pemerintah selain mengerahkan pesawat angkut militer dan sipil untuk mengevakuasi seluruh WNI yang bermukim di Mesir. Jika pemerintah tak memiliki dana, seluruh rakyat Indonesia pasti mau bahu membahu mengumpulkan uang untuk menyelamatkan sesama anak-anak bangsa yang berada di tengah medan laga Mesir yang belum tahu akhirnya.

Situasi politik dan keamanan di Mesir sudah dalam kegentingan yang memaksa, tak perlu lagi berwacana. Kita tentu tidak ingin saudara-saudara kita di Mesir seperti anak ayam yang kehilangan induknya dan terjebak dalam kondisi yang sangat tidak aman.Tindakan cepat harus segera diambil, sebelum nasi sudah menjadi bubur.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 1 Februari 2011

Ia mencontohkan, kini orang bebas bicara apa pun mengkritik pedas atau menyindir sikap dan tindakan Presiden, suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada era Orde Baru. Contoh sindiran yang amat sarkastis muncul saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara pada penutupan Rapat Pimpinan TNI/Polri, Jumat (21/1).

Isinya, ”Gaji saya tidak naik dalam tujuh tahun terakhir”. Meski ucapan tersebut tidak berbau keluhan, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia lebih peduli pada remunerasi untuk TNI/Polri, selang beberapa jam kemudian komentar dan sindiran tajam pun beredar dari satu ponsel ke ponsel lain atau lewat komunikasi melalui BlackBerry Messenger.

Salah satu sindiran tajam menggambarkan jari-jari tangan sedang memegang uang logam bertuliskan mohon bantuan seikhlasnya: ”Help Salary Presiden. Koin Untuk Presiden”. Ada juga komentar yang membuat para orang dekat Presiden pasti mengernyitkan kening jika membacanya, kalau tidak bisa dikatakan geram.

Isinya, ”Supaya gaji Presiden SBY minimal sama gaji PM Singapura (tertinggi di dunia) yakni setara Rp 1,2 miliar/bulan, butuh sumbangan Rp 1.130.000.000,00. Satu rakyat Indonesia nyumbang Rp 5.000,00 per bulan untuk SBY!”

Cukup tinggi
Menurut Kompas (22/1), mengutip bagian anggaran Kementerian Keuangan, gaji pokok Presiden sekitar Rp 30,24 juta dan tunjangan Rp 32,5 juta. Total pendapatan Presiden sekitar Rp 62,7 juta per bulan. Ini belum termasuk dana operasional taktis per bulan yang menurut Seputar Indonesia mencapai Rp 2 miliar sebulan. Dana operasional taktis adalah dana yang dapat dipakai Presiden untuk menunjang tugas-tugas selama sebulan.

Dalam hitungan dollar AS, gaji Presiden per tahun yang mencapai 124.171 dollar AS memang jauh di bawah gaji PM Singapura yang 2.183.516 dollar AS, tetapi masih di atas gaji pemimpin Israel (120.814 dollar AS), Polandia (45.045 dollar AS), China (10.633 dollar AS), atau India (4.106 dollar AS). Rasio gaji Presiden RI terhadap pendapatan per kapita penduduk Indonesia juga sangat tinggi, 40 kali lipat!

Gaji Presiden yang Rp 62,7 juta di luar dana taktis bulanan itu juga lebih tinggi daripada gaji seorang profesor riset di lembaga pemerintah nonkementerian selama 12 bulan (baca: setahun) dengan masa kerja lebih dari 25 tahun yang Rp 4,6 juta-Rp 5,3 juta per bulan, tergantung masa kerja dan tunjangan keluarga.

Karena itu, Presiden Yudhoyono tampaknya tak perlu mengungkapkan bahwa gajinya yang sudah sangat tinggi itu tidak naik selama tujuh tahun, baik di hadapan perwira tinggi TNI/Polri maupun para guru. Presiden adalah orang yang memiliki privilese atau keistimewaan. Segala kebutuhan juga dipenuhi melalui dana taktis presiden. Bandingkan dengan perwira tinggi TNI/ Polri atau pegawai negeri sipil (PNS) dengan pangkat Pembina Utama Tingkat I golongan IVE yang tentunya masih menggunakan gaji dan honorariumnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Sistem penggajian untuk TNI/Polri dan PNS memang masih njomplang. Ada PNS yang kebetulan terkait dengan keuangan negara mendapatkan gaji jauh lebih besar daripada PNS biasa, apalagi PNS yang bergerak di bidang pendidikan dan penelitian (ilmu pengetahuan dan teknologi). Remunerasi juga belum berlaku untuk semua jajaran instansi pemerintah. Instansi yang tak terkait dengan uang mendapatkan perhatian paling belakangan.

Politik pengalihan?
Kita tak tahu pasti apakah ucapan Presiden ditujukan agar para anggota TNI/Polri merasa kesejahteraannya sudah mendapatkan perhatian amat baik dari Presiden ataukah ini bagian dari politik pencitraan dan politik pengalihan. Dari sudut pandang apa pun, ucapan SBY menunjukkan, betapa politik pencitraan masih jadi bagian dari gaya berpolitik SBY.

Namun, lagi-lagi gaya ini tak pas dan tak layak lagi dilakukan Presiden saat rakyat menuntut kinerja pemerintah yang jauh lebih baik, khususnya dalam menangani kasus megaskandal Bank Century dan penggelapan pajak terkait kasus Gayus.

Tampaknya Presiden sedang berupaya mengambil hati para pimpinan TNI/Polri seraya mengalihkan pandangan masyarakat dari kasus Gayus. Jika ini benar, bukan rasa empati, dukungan, atau pujian yang didapat dari masyarakat luas, melainkan cibiran dan sindiran amat keras karena di tengah kesulitan rakyat akibat harga-harga yang melambung tinggi—walau harga cabai sudah mulai turun—Presiden bicara mengenai gajinya yang belum naik selama tujuh tahun. Orang juga akan menduga ini gaya politik Jawa yang tak mau terus terang minta naik gaji, melainkan agar para anggota Panitia Anggaran DPR memerhatikan soal gaji Presiden yang belum naik selama tujuh tahun.

Bagi kalangan TNI/Polri juga akan timbul kesan gara-gara gaji Presiden belum naik, berarti TNI/Polri juga jangan berharap banyak anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi kedua institusi pertahanan dan keamanan itu juga akan dinaikkan pada tahun-tahun mendatang. Meningkatkan kesejahteraan TNI/Polri tanpa menaikkan anggaran untuk pendidikan dan latihan serta alutsista tetap saja tak akan meningkatkan profesionalisme TNI/Polri. Apalagi jika pemberian remunerasi TNI/Polri juga diikuti pengurangan anggaran untuk pemeliharaan dan pembelian alutsista yang baru.

Gaji Presiden kita sudah sangat tinggi, jadi tak perlu langkah ”Koin untuk Presiden!”. Lebih baik koin Anda untuk membantu mereka yang lebih membutuhkan.

Dimuat di Kompas, 25 Januari 2011

Ada yang kecewa mengapa hakim menjatuhkan vonis yang begitu rendah, tapi ada juga yang menilainya itu adil karena tuntutan jaksa tampaknya sesuai skenario untuk, meminjam istilah Todung Mulya Lubis,”Membonsaikan Kasus Gayus.” Bila kita ikuti dan amati kasus Gayus HP Tambunan,tampak jelas betapa upaya untuk membonsaikan itu memang benar-benar terjadi. Dalam berbagai kesempatan, berulang kali Gayus mengatakan, ia mendapatkan uang sebesar USD3 juta atau setara dengan Rp28 miliar atas pekerjaannya membantu tiga perusahaan Grup Bakrie yakni PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Bumi Resources dalam urusan pajak mereka.

Gayus juga mendapatkan uang sejumlah Rp74 miliar berasal dari perusahaan-perusahaan lainnya. Jika dilihat jumlah uang yang merugikan negara dari kasus pajak itu,seorang Gayus bisa masuk kategori melakukan subversi ekonomi! Namun,kenyataannya,tim jaksa penuntut umum pada perkara mafia pajak Gayus Tambunan hanya melancarkan empat dakwaan ringan. Pertama,Gayus dituduh melakukan korupsi secara bersama-sama dalam penelaahan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang jumlahnya tak lebih dari Rp1 miliar; menyuap penegak hukum yakni penyidik Mabes Polri Kompol Arafat Enanie. Menyuap hakim Pengadilan Negeri Tangerang senilai USD40.000, serta memberikan keterangan palsu kepada penyidik terkait harta yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Lalu, ke mana larinya uang sebesar Rp28 miliar itu, mengapa tidak disita oleh negara? Ke mana pula uang Rp74 miliar lainnya? Mengapa pula hanya Gayus dan para pegawai serta polisi berpangkat rendahan saja yang diadili dan dihukum? Bagaimana dengan atasan Gayus dari tingkatan direktur sampai ke dirjen pajak karena Gayus sendiri mengaku ia hanyalah ”ikan teri” dan ada ”ikan kakap” lainnya. Bagaimana pula dengan para perwira tinggi polisi yang namanya pernah disebut oleh mantan Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji? Ini mengapa kasus Gayus dapat dikatakan dibonsaikan agar pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan perwira tinggi di Mabes Polri aman.

Kasus Gayus kemudian melebar pada pengambinghitaman Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) yang dituduh oleh Gayus sebagai dalang yang menjadikan dirinya sebagai pesakitan di pengadilan. Tidak sedikit upaya-upaya dari kekuatan politik dan ekonomi yang berupaya mendesak agar Satgas dibubarkan. Di kala ada kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang berupaya mengambinghitamkan dan membubarkan Satgas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kepada para anggota Satgas dengan kalimat yang meyakinkan: ”I always trust you all (Saya selalu mempercayai Anda semua).” Pertanyaannya, seriuskah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan ucapannya itu? Jika serius, mengapa terdengar kabar, Mas Achmad Santosa, salah satu anggota Satgas yang ikut menjemput Gayus di Singapura, justru akan dialihtugaskan ke Komisi Kejaksaan, jabatan yang dulu juga ditolak oleh Bambang Widjojanto setelah ia gagal terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagaimana pula nasib Yunus Husein, salah satu anggota Satgas lainnya yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang kini makin berkibar dalam upayanya membuka tabir ke mana saja uang hasil korupsi Gayus mengalir? Gayus (dan Bank Century) benar-benar kasus besar yang mengharubirukan negeri ini dan menyandera banyak pihak, dari partai-partai politik, para wajib pajak yang nakal,polisi yang nakal, jaksa dan hakim yang juga nakal, dan tentunya petugas imigrasi pembuat paspor dan yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta yang juga nakal.Jika kasus ini dibuka selebar- lebarnya, pemerintah tidak kehilangan kepercayaan rakyat.

Sebaliknya, pemerintah justru akan mendapatkan kepercayaan kembali dari rakyat. Satu hal yang kita khawatirkan, Presiden tidak serius dengan 12 butir instruksinya untuk menuntaskan kasus Gayus Tambunan,api berupaya melakukan tawar-menawar politik dengan partai-partai politik sesama koalisinya, khususnya Partai Golkar, yang juga ingin membuka selebar-lebarnya kasus Bank Century. Jika ini benar terjadi, kata I always trust you all kepada para anggota Satgas bisa jadi sekadar basa-basi politik. Sejauh Satgas tidak menjadikan SBY sebagai orang yang terpojok dalam kasus Bank Century dan Gayus Tambunan,Satgas tetap dibelanya.

Namun,bila Satgas juga akhirnya merepotkan posisinya, bukan mustahil ia akan ikut arus politik untuk membubarkan Satgas atau paling tidak ”membonsainya”. Gerakan melawan kebohongan publik dan penuntasan kasus Gayus dan Bank Century bagaikan bola salju yang semakin besar.Hari ini beberapa lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan tokoh masyarakat akan mendatangi Kantor KPK untuk memberi semangat dan dukungan agar KPK dapat menuntaskan kasus Gayus. Mereka akan mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat yang tertuang dalam ikrar bersama ”Lawan Kebohongan dalam Perang Melawan Koruptor dan Mafia Hukum.” Angket mengenai antikorupsi juga mulai marak dilakukan.

Ini adalah gerakan moral untuk membersihkan negeri ini dari korupsi, mafia pajak, mafia hukum/ pengadilan,dan kebohongan publik. Ini bukan gerakan politik untuk menjatuhkan rezim karena semua yang terlibat adalah orangorang yang independen dari partai politik. Kini KPK semakin tertantang untuk dapat dipercaya kembali oleh rakyat setelah kasus rekayasa untuk menghancurkan KPK sedikit demi sedikit terkuak kepada publik. Ketua KPK juga harus membuktikan janjinya bahwa ia memiliki komitmen penuh untuk menyelesaikan kasus Gayus dan Bank Century.

Jabatan Busyro Muqoddas yang tinggal 11 bulan lagi tentu harus digunakan semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa ia terpilih bukan karena ada permainan politik di DPR agar Ketua KPK jangan garang, tetapi tanpa kompromi politik apa pun berani menuntaskan persoalan korupsi yang menggurita tersebut. Kita harus tuntaskan megaskandal kasus Gayus Tambunan dan Bank Century melalui jalur hukum yang benar,transparan,dan fair,bukan melalui tawar-menawar politik di antara partai-partai politik yang ada di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).

Hanya dengan itu, Indonesia akan setapak demi setapak terhapus dari daftar negara terkorup di dunia! Masih banyak orang jujur di Kantor Kepresidenan, Kantor Menko Polhukam, Direktorat Jenderal Pajak, Kehakiman, Kejaksanaan, Kepolisian, partai politik, dan tempat-tempat lain yang juga menginginkan agar institusi mereka bersih dari korupsi dan kolusi. Semua untuk satu: Indonesia Raya nan Jaya! (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 25 Januari 2011

Orang pasti akan meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Pemerintah tak perlu membuat aturan pembatasan mobil yang bisa melintas di Jabodetabek. Kemacetan lalu lintas pun tak akan terjadi lagi di Jabodetabek. Pemerintah juga tidak perlu pusing menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lantaran jika transportasi umum nyaman,aman,serta tepat waktu,semua golongan masyarakat pasti akan naik monorel atau kereta api.

Hidup di salah satu titik di Jabodetabek memang penuh ketidakpastian mengatur jadwal pergi dan pulang dari satu sudut kota ke sudut kota yang lain. Semakin hari jalan-jalan di Jabodetabek semakin macet. Dari Jatisari, Bekasi, tempat penulis tinggal, ke kantor LIPI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, tiap pagi penulis menghabiskan waktu 2–3,5 jam! Pulang kantor juga memakan waktu yang sama. Benar-benar tidak efisien, buang waktu,uang,dan bahan bakar.

Untuk mengatasi kemacetan Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta bukannya membangun sistem mass rapid transit (MRT) yang nyaman, berpendingin ruangan, cepat,murah, dan aman; justru membangun jalan penghubung baru seperti di Casablanca dan Blok M–Jalan Pangeran Antasari yang justru menambah kemacetan lalu lintas. Sistem busway yang dibangun juga tidak banyak membantu terangkutnya manusia yang tinggal di Jabodetabek secara cepat karena segalanya juga penuh dengan ketidakpastian.

Kita tidak belajar dari Singapura yang membangun sistem MRT puluhan tahun, dari akhir 1980-an atau tepatnya 1989.Pemerintah Singapura hingga 2016 masih terus membangun MRT agar semua sudut kota Singapura dapat dilalui kereta api. Semua penuh dengan kepastian, sementara DKI Jakarta hingga kini belum juga membangun monorel yang tiangtiangnya masih teronggok karatan di bilangan Kuningan dan belakang Gedung DPR/MPR/DPD.

Kota Bangkok yang dulu macetnya lebih gila dari Jakarta, saat ini juga semakinn yamansejak monorel berfungsi di kota itu.Hal yang sama terjadi di Kuala Lumpur. Kita juga bisa belajar dari Jepang, penghasil mobil terbesar di dunia yang hampir setiap sudut kotanya dihubungkan oleh jalur kereta api. Semua ada kepastian!

Penuh Ketidakpastian
Kita di Indonesia hidup di dalam ketidakpastian, baik soal transportasi umum, urusan pembuatan kartu identitas diri nasional (KTP) ataupun internasional (paspor). Bayangkan,bagaimana mungkin seorang yang berada di dalam tahanan dapat pelesiran ke luar negeri dengan paspor asli tapi palsu. Bayangkan pula betapa tidak pastinya penegakan hukum di negeri ini. Contoh yang paling konkret adalah dua kasus megaskandal Bank Century dan penipuan pajak kasus Gayus Halomoan P Tambunan.

Aneh tapi nyata,kasus hukum yang harusnya dapat diselesaikan di pengadilan secara cepat sampaisampai harus membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat sidang kabinet khusus terkait kasus Gayus Tambunan, kemarin, untuk menyelesaikan hal itu. Ketidakpastian penegakan hukum itu disinyalir oleh sebagian kalangan DPR sendiri terkait dengan politisasi kedua kasus tersebut.

Anehnya pula, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN, yang juga Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum,Denny Indrayana, yang berupaya mengungkap tabir kepergian Gayus ke Bali, malah dipersoalkan oleh kuasa hukum istri Gayus akibat berkomunikasi lewat BlackBerry Messenger (BBM) dengan istri Gayus. Tidak ada kepastian apakah orang miskin akan mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah.

Tidak ada kepastian apakah orang-orang miskin dapat mengirimkan anaknya kuliah di universitas- universitas negeri ternama di negeri ini. Harus diakui, di era Orde Baru, terlepas dari banyak kebobrokan politik yang dilakukan rezim itu, masih ada kepastian bagi penduduk negeri ini dalam hal pemenuhan sandang, pangan, papan, kesehatan,dan pendidikan. Negeri ini memang negeri acakadut! Satu hal yang pasti di negeri ini ialah segalanya dapat dipolitisasi! Petani dan nelayan dipolitisasi, kasus hukum dipolitisasi. Harga cabai rawit yang membubung tinggi dipolitisasi.

Sementara itu para anggota DPR juga tengah bersiap-siap menikmati gedung baru yang memiliki kolam renang, spa,dan segala yang membuat nyaman para anggota Dewan,tapi tidak memedulikan sistem perpustakaan Dewan yang menunjang kinerja para staf ahli dan anggota Dewan. Setahu penulis, ketika Australia membangun gedung parlemen yang baru pada 1980-an, tidak ada pemikiran untuk membangun kolam renang atau spa atau tempat pijat buat para wakil rakyat dan senat Australia!

Yang mereka pikirkan adalah bagaimana Hanzard yang berisi risalah sidang parlemen dapat dibukukan secara apik dan informatif,bagaimana rakyat dapat menonton sidang-sidang parlemen secara nyaman. Negeri ini memang negeri yang pemerintahnya banyak memberi janji-janji,tapi sulit untuk menjadi kenyataan. Tidak ada kepastian kapan janji-janji itu dapat direalisasikan.

Ketika para pemuka agama mencanangkan Tahun 2011 sebagai tahun melawan kebohongan dan ada 18 kebohongan publik yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-Boediono, jajaran pemerintah berusaha mati-matian untuk membantahnya, bukan berupaya untuk menjadikan janjijanji itu menjadi kenyataan. Lagilagi, Presiden, para pembantunya, dan para staf khususnya sibuk menepis adanya pembohongan publik itu.

Di sini politik lebih ditonjolkan ketimbang bahu-membahu antara partai-partai koalisi untuk menjadikan 15 program kabinet menjadi kenyataan. Ketika para pemuka agama angkat bicara, pemerintah pun meradang! Entah kapan akan ada kepastian dalam hal apa pun di negeri ini!? (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 18 Januari 2011

“Ada saatnya kita berkompetisi,ada saatnya kita membangun negeri,” ujar Hatta Rajasa. Tjahjo Kumolo, Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),pun tak kalah simpatiknya dalam membuat pernyataan. “Tahun 2011 merupakan saat yang tepat untuk semakin memberi kebahagiaan kepada seluruh warga melalui terobosan berbagai kebijakan politik prorakyat,” ujar Tjahjo. Ini ditimpali oleh Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dengan kalimat, “Sudah semestinya perdebatan dan isu politik diwarnai hal yang kontributif demi kepentingan bangsa.

Kita berharap nuansa nilai politisasi yang sangat tinggi itu sudah semakin hilang dan kita kedepankan berpolitik yang lebih berkontribusi.” (SINDO,3/1). Pernyataan dari empat tokoh partai yang berbeda itu bernuansa positif dan indah untuk didengar. Pertanyaannya, pernyataanpernyataan itu ditujukan kepada siapa,apakah kepada seluruh khalayak ramai ataukah khusus kepada sesama politisi? Sebab,riuh rendahnya polemik dan naik turunnya suhu politik di Indonesia bukan disebabkan oleh silang pendapat di antara rakyat kebanyakan, melainkan oleh para politisi itu sendiri.

Kita masih merasakan betapa kegaduhan politik pada 2010 yang baru saja kita tinggalkan disebabkan oleh betapa kentalnya politisasi bidang hukum yang dilakukan oleh para elite politik partai. Kasus Bank Century dan penggelapan pajak yang terkait dengan Gayus Tambunan merupakan contoh betapa politisasi penegakan hukum di negeri ini begitu marak. Tahun 2011 memang merupakan batu ujian bagi para politisi, apakah mereka mampu mengembalikan kepercayaan rakyat kepada politisi, partai politik, institusi Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintahan Presiden Susilo BambangYudhoyono.

Penilaian masyarakat selama ini, seperti hasil survei yang dilansir sebuah surat kabar Ibu Kota, tak kurang dari 73% responden menyampaikan ketidakpuasan mereka kepada kinerja para wakil rakyat di DPR. Sebanyak 68% responden menyatakan apresiasi negatif mereka kepada parpol, dan hanya 54,6% responden yang memberikan apresiasi positif terhadap citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyo- no (Kompas,3/1/11).

Memang pada 2010 stabilitas politik di Indonesia secara umum baik, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang menyerbu,mengintimidasi, dan menyegel rumahrumah ibadat di Jawa Barat yang bukan saja mengganggu ketenteraman umum, melainkan juga merusak semangat keberagaman kita sebagai suatu bangsa. Dari segi ekonomi pertumbuhan ekonomi kita memang mencapai 5,9% pada 2010, tapi siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu?

Segelintir orang kaya Indonesia ataukah ratusan juta rakyat Indonesia? Sulit bagi rakyat kebanyakan untuk menikmati kue pembangunan nasional kita. Para pahlawan devisa yang bekerja di luar negeri pun sebagian besar tidak menikmati pembangunan yang ada di negerinya sendiri.Belum lagi kebijakan pembangunan ekonomi yang dinilai menyimpang dari asas untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia.

Anas dan rekan-rekan politiknya itu sepertinya mengajak sesama politisi Indonesia untuk bahu membahu bekerja mengembalikan kepercayaan rakyat kepada mereka yang semakin memudar. Mereka tampaknya sadar, bila kepercayaan rakyat kepada mereka semakin pudar, dan keyakinan rakyat kepada institusi politik juga pudar, ini merupakan lampu kuning buat mereka.

Bagaimanapun, partai politik masih merupakan saka guru demokrasi di Indonesia, karena calon independen masih diharamkan untuk menjadi wakil rakyat di DPR maupun menjadi presiden. Keyakinan yang memudar akan berpengaruh negatif pada pilihan rakyat pada pemilu yang akan datang. Bila semakin sedikit rakyat memilih di dalam pemilu, berarti semakin kecil pula tingkat kepercayaan rakyat kepada sistem politik yang berlaku di Indonesia saat ini.

Bila itu terjadi, bukan demokrasi matang yang akan tumbuh di Indonesia, melainkan semakin pudarnya legitimasi politisi di mata rakyat. Bekerja untuk mengembalikan kepercayaan rakyat bukanlah perkara mudah. Itu butuh keseriusan para politisi di dalam menjalankan peran mereka di kancah politik Tanah Air. Proses legislasi di DPR juga bukan hanya mengejar kuantitas undang-undang yang dihasilkan di parlemen setiap tahun,melainkan juga menjaga kualitas undangundang itu sendiri.

Jangan sampai undang-undang yang dihasilkan tidak dapat diimplementasikan atau hanya karena adanya campur tangan asing demi kepentingan politik dan ekonomi mereka. Kita juga masih menyaksikan betapa penegakan hukum di negeri ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya pertarungan kepentingan politik di antara partai-partai, terlebih lagi di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai-Partai Koalisi Pendukung Pemerintah.

Kita juga masih menyimpan tanda tanya besar, apakah pernyataan Anas Urbaningrum adalah pesan awal tahun dari Partai Demokrat kepada teman-teman sekoalisi agar jangan melihat pergantian kabinet sebagai pertarungan kepentingan di dalam Setgab,melainkan sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintahan SBY-Boediono ke depan? Bila ini terjadi dan merugikan partai-partai koalisi, haqqul yaqin, pasti terjadi gesekan kembali di dalam Setgab.

Keluar, mungkin saja para pimpinan partai membuat pernyataan simpatik bahwa mereka menerima keputusan itu karena itu adalah hak prerogatif presiden.Namun ke dalam,Setgab dan di dalam partai, bukan mustahil terjadi bargaining politik yang bisa saja kasar,seperti ancaman- ancaman politik atau pengungkapan kasus hukum yang selama ini diletakkan di bawah karpet. Bila 2010 adalah tahun kegaduhan politik di tingkat elite, kita tunggu saja apakah 2011 adalah tahun bersatunya para politisi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang semakin memudar.

Penulis yakin, gonjang-ganjing politik akan terjadi bukan saja di dalam Setgab, melainkan, dan terlebih lagi, di dalam Partai Demokrat sendiri. Semua bermuara pada siapa akan menjadi apa setelah SBY tidak lagi dapat diajukan sebagai calon presiden pada 2014. Orang bisa mengatakan bahwa pemilu presiden masih tiga setengah tahun lagi,namun pertarungan politik di internal Partai Demokrat bukan mustahil sudah mulai terjadi.

Mengajak para politikus bahu membahu bekerja keras membangun negeri ini memang pekerjaan amat sulit, karena politik pada dasarnya “siapa, mendapatkan apa, kapan dan bagaimana.”Menjalankan pemerintahan memang jauh lebih sulit ketimbang meraih kekuasaan! (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 04 Januari 2011

Saat Timnas maju ke babak final,mabuk kemenangan seakan terjadi.Ada pimpinan partai politik yang berupaya mendompleng ketenaran dengan menjamu Timnas.Lucunya lagi,menurut seorang suporter Timnas yang menonton langsung pertandingan final leg pertama antara Indonesia melawan Malaysia di Stadion Nasional Bukit Jalil,Kuala Lumpur Malaysia, Minggu (26/12), ada spanduk-spanduk ketua umum parpol yang terpampang di stadion tersebut. Pemberitaan pers nasional atas masuknya Timnas ke final Piala AFF 2010 memang gegap gempita.

Harian Seputar Indonesia (SINDO) akhir pekan lalu bahkan membuat judul berita utama yang membuat bulu kuduk merinding: ”Siap Tempur demi Harga Diri”(Sabtu,25/12) dan ”Kami Datang,Kami Menang” (Minggu,26/12) mirip dengan semboyanAlexander The Great di masa lalu yang menyatakan, ”Saya Datang, Saya Lihat, dan Saya Menang!” (Vini,Vidi,Vici).Tak salah memang karena judul-judul itu ditujukan untuk memompa semangat Timnas kita yang akan bertarung di Malaysia. Namun, begitu Indonesia dikalahkan Malaysia 3-0 pada pertandingan final pertama di Kuala Lumpur, Minggu (26/12), juduljudul berita media cetak pun pada Senin (27/12) berubah. Harian SINDOmasih dengan semangat melalui judul ”Duel Penentuan di Gelora Bung Karno”, Media Indonesiamemberi judul yang agak hatihati, ”Timnas Mencemaskan,” sedangkan Kompas dengan headlinenya, ”Indonesia Perlu Belajar.

Presiden Minta Masyarakat Tetap Dukung Timnas.”Tak ada euforia kemenangan, yang tertinggal adalah kesedihan akibat Timnas kita kalah. Pertarungan sebenarnya belumlah berakhir. Itu juga bukan ”kiamat” bagi Timnas kita.Timnas kita, seperti anjuran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tetap membutuhkan dukungan masyarakat secara sportif. Kita harus belajar dari kekalahan di Kuala Lumpur. Mari kita tunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya, dapat tetap sportif di kala kita menjamu Timnas Malaysia pada laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno,Rabu (29/12).

Becermin dari Bola
Antara bola dan politik memang ada persamaannya. Ada beberapa butir penting yang bisa kita pelajari dari persepakbolaan kita. Pertama, masyarakat persepakbolaan kita dan masyarakat Indonesia pada umumnya merindukan ada pengurus PSSI yang benar-benar dapat diteladani. Kisruh mengenai kepengurusan di tubuh PSSI masih terus saja berlangsung.

Sampai saat ini masih terus dipertanyakan apakah Nurdin Halid masih pantas dan layak sebagai Ketua Umum PSSI? Pertarungan untuk memperebutkan kursi Ketua Umum PSSI juga belum berakhir. Ada elite politik yang juga memiliki kekuatan ekonomi memadai akan bertarung untuk memperebutkan posisi tersebut, termasuk dalam menyelenggarakan kompetisi tandingan liga sepak bola kita.Karut-marut manajemen persepakbolaan kita juga dapat menjadi cermin dari karut-marut pengelolaan politik negeri ini yang aktor-aktor politiknya sulit untuk bersatu menyatukan visi dan langkah untuk mencapai tujuan bersama bangsa kita. Kedua,pengurus PSSI dan elite politik negeri ini begitu mudah mabuk kemenangan atau keberhasilan, padahal negara-negara lain sudah melangkah lebih cepat dari kita.

Kita memang haus kemenangan karena selama sepak bola nasional kita tidak memiliki prestasi di tingkat regional dan dunia yang dapat dibanggakan. Masuknya Timnas Indonesia ke final Piala AFF seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang membanggakan walaupun perjuangan sesungguhnya belum berakhir. Ketiga, masuknya Timnas kita ke final telah dijadikan ajang untuk mendompleng ketenaran, bukan saja bagi pengurus, melainkan juga bagi aktor-aktor politik nasional kita. Ini berarti terlalu mudah kita mencari ketenaran politik dari hasil yang telah dilakukan sekelompok kecil orang yang berusaha mati-matian untuk meningkatkan prestasi diri dan kelompoknya.

Kita juga mengabaikan prestasi kelompok olahraga lain seperti tim perahu naga Indonesia yang meraih prestasi tingkat Asia yang sangat membanggakan di Asian Games di Ghuangzhou, China, beberapa waktu lalu. Keempat, kemenangan Indonesia atas Malaysia 5-1 di fase grup menyebabkan kita lupa diri bahwa Timnas Malaysia dapat membenahi dirinya untuk tampil lebih baik lagi dalam melawan Indonesia, terlebih lagi di kandangnya sendiri. Ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk juga secara cepat membenahi Timnas kita agar mampu mengembalikan kemenangan 5-1 pada laga final kedua nanti di Senayan, seperti yang pernah terjadi pada babak penyisihan lalu. Kekalahan Timnas kita di Kuala Lumpur pada Minggu (16/12) bukan akhir dari segalanya.

Kita masih dapat bangkit kembali untuk meraih kemenangan. Kalah atau menang melawan Malaysia nanti juga jangan diartikan sebagai hilangnya harga diri bangsa kita. Kita harus menjamu Timnas Malaysia bukan dengan balas dendam melakukan kecurangan dengan sinar laser atau berpakaian seronok yang dapat mengganggu konsentrasi lawan, melainkan dengan cara-cara sportif dan penuh persaudaraan. Malaysia bukan saja negara tetangga sesama anggota ASEAN,melainkan juga sepertiga rakyat Malaysia dan nenek moyangnya berasal dari Indonesia.

Mari kita dukung Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan yang hakiki melawan Timnas Malaysia. Janganlah gara-gara kalah pada laga pertama, lalu kita tak berani lagi menyanyikan lagu Garuda di Dadaku.Kita tak boleh larut dalam kesedihan akibat kekalahan yang lalu. Mari bangkit dan tunjukkan bahwa Timnas kita adalah yang terbaik di Asia Tenggara. Kalaupun kalah, jangan emosi lalu melempari Timnas Malaysia dengan kayu atau bendabenda lain. Tunjukkan bahwa rakyat Indonesia adalah bangsa yang beradab. (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 28 December 2010

Dalam delapan tahun terakhir ini hampir setiap tahun penulis pergi ke Kyoto. Selama di Jepang, selain sempat melancong ke beberapa tempat di Kyoto, Nara, dan Tokyo, yang paling mengesankan adalah menghadiri seminar internasional.Ada empat seminar internasional yang diselenggarakan di CSEAS Kyoto University, dari yang dikelola Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Kansai, Jepang, sampai yang dikelola JSPS, Core University Program CSEAS Kyoto University, dan CAPAS mengenai Local Politics and Social Cleavages in Transforming Asia.Ada juga roundtable discussion antara para wakil negaranegara anggota ASEAN (setingkat duta besar) di Sekretariat ASEAN dan para ilmuwan ASEAN yang kebetulan sedang berada di Kyoto University.

Hal yang biasa terjadi, seminar lebih banyak dilakukan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kecuali roundtable discussion yang diadakan pada hari Senin, 20 Desember 2010. Satu hal yang membanggakan penulis, dari sembilan pemakalah dari Indonesia, satu berasal dari Universitas Tanjung Pura,satu dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, satu dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, satu dari The Wahid Institute, satu dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI, satu dari Pusat Penelitian Kependudukan- LIPI,dan tiga dari Pusat Penelitian Politik-LIPI, institusi yang selama ini dipandang terlalu kritis terhadap pemerintah.

Jika dilihat dari tema dan topiktopik rencana penelitian yang didiskusikan di antara sesama kolega dari China, Taiwan, Jepang, Malaysia, Thailand, dan Indonesia, hampir semua keluar dari pakem ilmu politik atau ilmu-ilmu sosial yang baku. Beberapa peneliti senior bahkan berupaya mendekati persoalan yang dihadapi Indonesia, Malaysia,Filipina,Thailand, Laos,Vietnam dari berbagai disiplin ilmu.Persoalan yang didiskusikan pun sangat beragam, dari soal kerapuhan demokrasi di Thailand, pemekaran daerah di Indonesia, desentralisasi dan politisasi birokrasi di Indonesia, etnik China di Indonesia, persoalan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia,kebijakan tanah dan kehutanan di Laos, soal premanisme, agama dan kekuasaan di Indonesia,pembunuhan politik di Thailand, konflik perburuhan di Vietnam,soal perbatasan Thailand-Kamboja, urban development and social disparity in metropolitan Jakarta sampai soal penitipan anak dan ruang perawatan anak di Jakarta.

Menyambut Hari Ibu, 22 Desember 2010, penulis ingin mengupas pemikiran Kurniawati Hastuti Dewi, peneliti di Pusat Penelitian Politik-LIPI yang kini sedang menyelesaikan program doktor di Kyoto University,Jepang. Makalah Nia––panggilan akrab Kurniawati–– berjudul ”Daycare and Nursery Room in Jakarta: Local Government’s Concept, Policy and Tension in Allocating Public Space of Women”. Dalam bahasa Inggris yang nyaris sempurna, Nia menggambarkan betapa para aktivis perempuan dan para politikus perempuan di Indonesia lebih suka bicara hal-hal yang amat seksi seperti soal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pornografi, dan kuota kursi di DPR atau di kabinet untuk perempuan ketimbang soal ruang untuk penitipan dan perawatan anak.

Walau di DPR ada Kaukus Perempuan, ternyata sebagian besar mereka juga kurang atau tidak tertarik pada persoalan penculikan anak, penitipan anak, dan ruang bagi perawatan anak. Bayangkan, ketika Angelina Sondakh,anggota DPR dari Partai Demokrat, yang kebetulan memiliki anak yang masih harus disusui, mengusulkan agar di Gedung DPR-MPR ada ruang penitipan anak,tak ada teman Kaukus Perempuan yang tertarik untuk mendukungnya. Entah mereka sudah menjadi seperti perempuan perkasa atau seperti maskulin ataukah jiwa feminisnya masih melekat pada diri mereka.Atau mereka lebih suka agar Gedung DPR yang baru dan megah nantinya ada spa dan tempat melempangkan otot ketimbang tempat bagi bayi-bayi anggota DPR,DPD,dan para staf DPR,DPD, dan MPR yang membutuhkan penitipan anak yang dekat dengan tempat ibunya bekerja.

Anak biar bagaimanapun adalah putra-putri penerus bangsa yang akan melesat ke masa depan. Pemberian air susu ibu (ASI) selama 18 bulan dan perawatan intensif dari seorang ibu adalah suatu keniscayaan. Pertanyaannya, mengapa para aktivis dan politisi perempuan kurang tertarik pada soal ruang bagi penitipan dan perawatan anak di tempat mereka bekerja? Cuti tiga bulan bagi seorang ibu yang melahirkan anaknya tidaklah cukup bagi pegawai negeri sipil, TNI, Polri atau karyawan swasta. Mereka juga harus dekat dengan bayinya agar dapat memberikan ASI dan memberi perawatan secara langsung.

Anehnya, meski dari tahun ke tahun semakin banyak perempuan yang bekerja seperti di kota metropolitan Jakarta dan tuntutan agar kantor-kantor memiliki tempat penitipan anak atau ruang untuk mengganti popok anak semakin tinggi, adalah kenyataan bahwa Pemerintah DKI Jakarta atau Jabodetabek kurang tertarik untuk menyediakan ruang demi kebutuhan yang amat mendasar itu. Mulai maraknya penculikan anak juga tidak membuat pemerintah mulai memikirkan bagaimana membangun tempat khusus penitipan anak yang terjangkau tempat dan biayanya oleh para perempuan yang bekerja. Hingga saat ini hanya ada beberapa instansi pemerintah seperti Kementerian Sosial, Bulog, dan Kehutanan yang memiliki tempat penitipan anak.

Puluhan lainnya dikelola oleh swasta dengan biaya yang sangat mahal dan tidak terjangkau oleh perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil,apalagi pegawai rendahan. Seperti di Jepang, Australia atau negara maju lain,sudah seharusnya pemerintah membangun dan memberi subsidi bagi tempat penitipan anak. Kisah penganiayaan anak balita di Vietnam yang terjadi beberapa waktu lalu atau maraknya penculikan anak dan penjualan anak balita di Indonesia belum menggugah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Kesehatan untuk mulai memiliki program pembangunan penitipan anak di semua instansi pemerintah.

Kedekatan ibu dengan anakanaknya akan memberi ketenangan bagi sang ibu, menjamin keselamatan anak dan jaminan gizi yang baik bagi anak-anak balita tersebut. Sang ibu akan tetap bisa memberi ASI setiap saat, bermain dengan anak-anaknya saat istirahat makan siang, dan membawa anaknya pulang selepas jam kantor. Anehnya, sudah ada Undang- Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang Pasal 83-nya menetapkan ”para pekerja perempuan yang masih memberikan ASI kepada anaknya harus diberi kesempatan yang cukup untuk menyusui anaknya meskipun pada jam kerja”.

Surat Peraturan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Kesehatan No 48/Men.PP/XII/2008, No PER 27/MEN/XII/2008, dan No 117/Menkes/PB/XII/2008 juga mengatur upaya untuk meningkatkan pemberian ASI pada jam kerja sebagai bagian dari program kerja nasional pemberian ASI selama minimal enam bulan. UU No 36/2009 tentang Kesehatan antara lain juga mengatur pemberian ASI dan penyediaan fasilitas khusus penitipan anak dan perawatan anak di tempat-tempat kerja. Namun, UU dan peraturan seolaholah tidak bermakna karena tidak ada realisasinya di lapangan.

Komnas Perlindungan Anak, walau sudah memberi data mengenai penculikan anak dan kekerasan terhadap anak-anak, tampaknya juga kurang berteriak soal betapa pentingnya tempat penitipan anak dan ruang khusus perawatan anak baik di instansiinstansi pemerintah dan swasta maupun di tempat-tempat umum. Pemerintah DKI Jakarta bukan saja tidak becus dalam mengatasi persoalan banjir, kemacetan lalu lintas,dan memberi rasa aman bagi anak-anak balita,tetapi juga tidak begitu tertarik soal pembangunan tempat-tempat penitipan anak yang biayanya terjangkau bagi buruh dan pegawai rendahan.

Tempat penitipan anak dan ruang khusus perawatan anak memang bukan sesuatu yang seksi secara politis, tapi merupakan kebutuhan dasar bagi suatu negara yang benar-benar memperhatikan masa depan generasi penerusnya. Selamat Hari Ibu, semoga para ibu dan pejuang kesetaraan gender semakin tertarik untuk memperjuangkan keselamatan,kesehatan, dan gizi bagi anak-anaknya, antara lain dengan memperjuangkan agar di semua tempat kerja ada tempat penitipan anak yang murah,sehat, dan aman bagi anak-anak kita.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 21 Desember 2010

Apresiasi ini lebih buruk dibandingkan dengan penilaian masyarakat pada kurun waktu yang sama atas KIB I. Bidang politik,hukum,dan keamanan yang menjadi andalan kampanye pasangan SBY-Boediono kini justru terpuruk. Penilaian masyarakat tersebut belum tentu semuanya benar.Namun bila kita lihat adanya upaya untuk menggembosi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penerapan hukum yang pilih kasih, tampaknya penilaian masyarakat tersebut masuk akal.

Contoh paling konkret dari kesenjangan dalam penegakan hukum ialah betapa njomplang hukuman yang diberikan kepada para koruptor dan terhadap mereka yang masih memiliki gagasan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tengoklah misalnya seorang mafia hukum sekaliber Sjahril Djohan hanya dikenai hukuman 18 bulan penjara potong tahanan.

Bandingkan dengan para penari Cakalele yang membawa bendera Republik Maluku Selatan (RMS) saat menari di hadapan Presiden SBY beberapa waktu lalu, mereka mendapatkan “hadiah hukuman” 20 tahun penjara. Tampaknya korupsi bukan dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan negara atau bermotifkan politik, melainkan kejahatan biasa yang hukumannya tidak berbeda jauh dengan hukuman terhadap seorang nenek yang memungut tiga buah cokelat yang jatuh dari pohon!

Sementara mereka yang dianggap melakukan gerakan separatisme diganjar hukuman yang amat berat karena dianggap melakukan tindakan melawan hukum yang terkait dengan politik. Hukuman yang terlalu berat dan perlakuan yang tidak manusiawi kepada mereka yang dituduh menjadi pengikut RMS menjadikan gerakan separatisme tersebut tumbuh dengan subur kembali. Tindakan penyiksaan juga menyebabkan adanya simpati dan dukungan internasional terhadap mereka yang terhukum ini.

Tak mengherankan bila sebagian kecil pimpinan RMS di negeri Belanda berupaya untuk memanfaatkan rencana kunjungan Presiden SBY ke Negeri Kincir Angin tersebut untuk propaganda politik dengan menuntut kepada pengadilan Belanda agar menangkap Presiden SBY yang dipandang sebagai pelanggar hak asasi manusia.Keputusan Presiden SBY untuk menunda kunjungan ke Belanda semakin menunjukkan bahwa upaya RMS menginternasionalisasi gerakannya sukses besar.

Kasus tindakan kekerasan terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang videonya juga ditayangkan di Australia dan beberapa negara di dunia juga menimbulkan simpati dunia terhadap gerakan tersebut. Manakala kita sedang membangun suatu kebersamaan di antara sesama anak bangsa, ternyata ada tindakan semenamena terhadap sesama anak bangsa yang mungkin saja salah langkah.

Tindakan kejam itu justru menumbuhsuburkan kembali gerakan separatisme di Tanah Air. Kita tidak belajar dari Gerakan Aceh Merdeka yang digagas Hasan Tiro dahulu.Mulanya ia juga gerakan kecil yang didukung 15–20 orang kerabatnya.Namun karena tindak kekerasan aparat terhadap mereka begitu masif, jadilah ia gerakan besar yang mendunia. Dalam bulan-bulan terakhir ini kita juga menyaksikan betapa konflik komunal menggema kembali. Persoalan terorisme juga muncul kembali.

Untuk mengatasi hal itu, bukan tindakan pencegahan yang dilakukan, melainkan seolah negara memelihara konflik komunal, premanisme,dan terorisme.Entah kebetulan atau tidak, apakah itu juga bagian dari skenario besar terkait dengan proyek penanganan terorisme, tetapi persoalan terorisme selalu muncul saat ada isu politik lain yang sedang terjadi di negeri ini. Tengok pula bagaimana cara polisi menangani demo mahasiswa di Makassar.

Kita tidak setuju dengan cara-cara demo mahasiswa yang brutal dan sering melawan aparat keamanan.Namun kita juga tidak setuju dengan cara aparat kepolisian mengatasi demo mahasiswa di Makassar. Jika cara penanganan terhadap mereka yang dituduh separatis, teroris, atau terhadap demonstrasi mahasiswa seperti yang kita lihat di tayangan televisi, kita patut khawatir jangan-jangan lonceng kematian NKRI akan segera berdentang!

Pedulikah para petinggi negara kita atas situasi di lapangan tersebut? Tampaknya mereka lebih sibuk soal reshuffle kabinet karena itu akan terkena langsung pada diri dan partainya.Repotnya lagi bila Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet bukan atas dasar merit system, melainkan penjatahan kursi di kabinet bagi partai-partai politik yang menjadi pendukungnya.

Jika pendekatan politik lebih mengemuka dalam penggantian kabinet, secara sadar atau tidak para petinggi negeri hanya sibuk dengan bagi-bagi kekuasaan di antara mereka sendiri, bukan ingin berkarya bagi bangsa. Situasi itu mirip dengan Prancis sebelum revolusi 1770-an ketika para elite politik dan bangsawan tidak peduli dengan situasi negeri dan melontarkan semboyan: apres nous le deluge yang artinya biarlah prahara datang setelah kita pergi.

Kendati di era modern ini tidak ada lagi guillotine pemenggal kepala para elite politik yang merusak negara seperti di Prancis, apakah para elite politik peduli pada masa depan anak cucu mereka yang juga adalah bagian dari bangsa ini? Kita tak ingin lonceng kematian NKRI bergema dalam waktu kapan pun.Untuk itulah kita harus mengawal jalannya pemerintahan negeri ini agar tidak terjadi politik pecah-belah di antara anakanak negeri.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 19 Oktober 2010

Drama penyelamatan selama 22 jam itu ditunggu langsung oleh Presiden Cile Sebastian Pinera, yang berpakaian bak orang kebanyakan. Tanpa protokoler dan penjagaan yang ketat, Presiden Pinera langsung memeluk para petambang yang berhasil ditarik ke atas. Air mata haru pun tanpa terasa menetes dari pelupuk mata siapa pun yang menonton drama penyelamatan itu.

Suasana begitu kontras tergambar dari tayangan televisi nasional saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi para korban banjir bandang di Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, pada Kamis, 14 Oktober 2010, 11 hari setelah bencana berlangsung. Di situ tergambar Presiden Yudhoyono hadir naik mobil Mercedes Benz antipeluru yang supermewah, memakai baju safari dibalut rompi berwarna krem, dengan protokoler dan penjagaan yang ketat, seolah ia berada di daerah perang.

Jika Presiden Cile rela begadang tiga hari tiga malam menunggui penyelamatan para petambang, Presiden Yudhoyono hanya berkunjung selama tiga jam di Wasior! Presiden dan para orang dekatnya juga seakan meremehkan bencana Wasior dengan menyalahkan ”hujan” sebagai penyebab bencana dan bukan pembalakan liar, dan mengecilkan jumlah korban dibandingkan dengan bencana tsunami di Aceh, 24 Desember 2004. Tanpa sadar, para petinggi negara ini telah melakukan diskriminasi rasial!

Saat yang sama, sebagian politisi di parlemen sibuk dengan perjalanan dinas ke luar negeri, bersilat lidah soal pencalonan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, disambung dengan pencalonan Kepala Polri Komisaris Jenderal Timur Pradopo.

Lebih menyedihkan lagi, ada politisi Golkar yang menyatakan bahwa Partai Golkar merasa ”tidak bahagia” di Sekretariat Gabungan yang ujung-ujungnya ingin agar Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet dan Partai Golkar berharap mendapatkan kursi tambahan di kabinet.

Setahun kinerja
Apa yang digambarkan di atas hanyalah cuplikan kecil setahun kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan bagaimana pula tingkah laku para politisi kita di parlemen. Presiden sibuk meningkatkan citra politiknya dengan berbagai cara, termasuk merekam dan menyebarluaskan lagu-lagu ciptaannya. Politisi ribut soal perebutan kursi di kabinet, pimpinan DPR RI dan Komisi III DPR RI berebut dekat dengan calon Kapolri.

Kekuasaan seakan tak ada kaitannya dengan nasib rakyat, kesejahteraan rakyat, dan rasa aman masyarakat. Penyelenggaraan negara juga berjalan apa adanya, seolah tidak ada persoalan kritis yang perlu ditangani.

Dalam satu tahun ini kita mencatat betapa konflik komunal kembali melanda negeri kita, seperti yang terjadi di Tarakan, Kalimantan Timur, ataupun pertarungan antarpreman dari dua kelompok etnik yang berbeda, seperti yang terjadi di Jakarta terkait dengan kasus Blowfish. Dari peristiwa dan jumlah korban, dua peristiwa itu seakan peristiwa kecil yang tidak bisa dibandingkan dengan konflik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara antara tahun 1999 dan tahun 2005.

Namun, seperti diungkapkan aktivis Elsham, Amiruddin Al-Rahab, dalam diskusi internal di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), awal Oktober 2010, bukan mustahil prahara akan datang jika kita tidak menangani berbagai persoalan sosial ekonomi secara arif. Apa yang terjadi di daerah yang pernah dilanda konflik komunal itu adalah betapa penduduk asli merasa termarjinalkan baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Kesenjangan pembangunan ekonomi juga diakibatkan Jawa tetap menjadi pusat dari pembangunan fisik, prasarana dan sarana, serta pusat dari peredaran uang nasional. Pusat-pusat dinamika ekonomi di daerah masih didominasi oleh daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam tetapi miskin dari sumber daya manusia. Tak heran jika para pendatang bergerak melakukan migrasi dari daerah asal mereka ke wilayah yang membutuhkan keahlian mereka. Arus migrasi dari wilayah barat Indonesia ke wilayah timur Indonesia telah berlangsung sejak era kolonial Belanda, tetapi semakin deras arusnya sejak era Orde Baru.

Dominasi para pendatang yang dari segi jumlah melebihi jumlah penduduk asli, penguasaan para pendatang atas sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi lainnya, penguasaan posisi di bidang pendidikan dan politik, menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia timur menjadi amat rawan.

Sejalan dengan itu, harus dapat dimaklumi mengapa saudara-saudara kita di Papua menuntut agar posisi jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diduduki oleh putra asli daerah. Dalam bayangan mereka, jika migrasi ke tanah Papua semakin cepat, penduduk asli akan menjadi minoritas di wilayahnya sendiri. Demokrasi yang mengandalkan dukungan suara langsung dari pemilih tentunya akan didominasi oleh politisi yang memiliki konstituen yang berasal dari kaum pendatang itu. Bukan mustahil politisi luar Papua akan mendominasi politik Papua. Dominasi pendatang di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik juga akan semakin merajalela. Jika kita tidak menangani hal ini secara dini, bukan mustahil prahara akan cepat datang di tanah Papua dan wilayah lain di Indonesia timur.

Prahara di depan mata
Belakangan ini ada sesuatu yang aneh. Petinggi negara di Jakarta justru sibuk melayani orang-orang yang berteriak seolah mendukung NKRI, dan bukan kepada mereka yang berteriak mau merdeka. Padahal, biaya ekonomi untuk menyenangkan ”pendukung NKRI” jauh lebih mahal dibandingkan dengan efek politik positif yang diperoleh negara.

Hal aneh lainnya, Presiden Yudhoyono sendiri yang membesarkan Republik Maluku Selatan (RMS) dengan menunda kunjungan resmi ke negeri Belanda, 5 Oktober 2010, sebagai akibat tuntutan pimpinan RMS ke pengadilan cepat negeri itu agar Presiden Yudhoyono ditangkap karena melanggar hak asasi manusia di Maluku. Padahal, sebagian besar masyarakat Maluku di negeri Belanda dan juga di Indonesia sudah tidak lagi melihat pentingnya RMS.

Kita juga bertanya, seriuskah negara dalam menangani persoalan terorisme? Mengapa isu itu selalu muncul di saat ada isu politik lain timbul di Indonesia. Jika kita benar-benar serius membasmi terorisme, mengapa hal itu tidak dilakukan sampai ke akar-akarnya, misalnya dengan memutus tali dukungan atau sumber daya manusia yang akan direkrut oleh para teroris? Kapan kita memiliki prosedur tetap yang jelas soal penanganan terorisme? Apa saja yang harus dilakukan para aparat intelijen pusat dan daerah, TNI dan Polri, serta masyarakat pada umumnya untuk menangani terorisme? Kenapa pula orang yang ahli soal itu, misalnya Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono, atau teman- teman dosen di sejumlah perguruan tinggi Indonesia, tak diminta pendapatnya soal itu oleh pemerintah.

Sebelum prahara datang, ada baiknya pemerintah menangani persoalan migrasi penduduk, kesenjangan sosial ekonomi, penguatan institusi negara dan juga koordinasi yang serius antarlembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Prahara itu sudah di depan mata, bukan satu atau dua dekade lagi.

Dimuat di Kompas, 18 Oktober 2010

Kecemasan ini masuk akal karena menurut hasil evaluasi kinerja kabinet yang dilakukan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diumumkan pada Juli 2010,ada 25% kementerian yang kinerjanya mengecewakan. Bahkan,saat itu sempat terlontar istilah “rapor merah” untuk beberapa menteri meski istilah tersebut sebenarnya bukan istilah resmi UKP4 yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto. Istilah yang resmi adalah “memuaskan”, “cukup memuaskan”,“kurang memuaskan”, dan “lain-lain”. Jajak pendapat atas kinerja kabinet juga dilakukan oleh lembagalembaga survei baik yang independen maupun lembaga penelitian yang bernaung di bawah media massa.

Hasil jajak pendapat Kompasyang diterbitkan Senin,(11/10), menunjukkan tingkat kepuasan responden terhadap kinerja para menteri pada Oktober ini jika dibandingkan dengan Juli 2010 sebagian besar merosot,namun ada juga sebagian kecil yang mengalami kenaikan. Dari 34 menteri anggota kabinet, yang mengalami kenaikan adalah Menko Perekonomian dari 39,9% menjadi 41,9%,Menko Kesejahteraan Rakyat (35,9% ke 39,0%), MenteriKeuangan(35,0% ke 43,7%), Menteri ESDM (40,0% ke 42,2%), Menteri Pendidikan Nasional (54,5% ke 55,4%), Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (37,2% menjadi 39,9%),Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (43,3% menjadi 47,8%) dan hanya satu menteri yang tingkat kepuasannya tetap, yakni Menteri Perdagangan (54,3%).

Satu hal yang menarik, walau mengalami tingkat kepuasan meningkat, ternyata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah menteri yang keperluan untuk digantinya cukup tinggi,yakni 41,0%. Lima menteri lain yang tingkat keperluannya untuk diganti lebih dari 40% adalah Menko Kesejahteraan Rakyat (43,2%), Menteri Perhubungan (42,8%), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (41,6%), Menteri Luar Negeri (40,5%),dan Menteri Dalam Negeri (40,1%). Hal lain yang menarik, ada menteri yang kinerja dan visi ke depannya sangat baik menurut penulis, yakni Menteri Pertahanan, tetapi tingkat kepuasan publiknya malah termasuk yang merosot tajam, yakni dari 55,3% menjadi 43,9%.

Di sini menunjukkan bahwa apa yang menjadi penilaian publik belum tentu sesuai dengan kenyataan kinerja yang dilakukan para menteri di kabinet tersebut. Dalam delapan hari ke depan, akan banyak pula suara-suara yang bukan hanya menginginkan pergantian kabinet,melainkan sudah menjurus kepada tuntutan untuk pergantian pemerintahan. Ada yang sudah mengancam untuk melakukan pengerahan massa, ada yang diungkapkan melalui pernyataan aspirasi politik seperti yang dilakukan Ketua Gerakan Indonesia Bersih, ada pula yang melalui sebaran pesan singkat dengan menyatakan bahwa kelompoknya sudah mengirimkan surat kepada Presiden SBY bahwa pemerintahnya telah gagal dan Presiden diminta mengundurkan diri seperti yang dilakukan Petisi 28 yang mengungkapkan 28 kegagalan Presiden dalam memenuhi aspirasi rakyat.

Tiga bentuk gerakan tersebut sah-sah saja secara politik karena merupakan bagian dari partisipasi politik rakyat.Namun, siapa yang memberikan mereka hak untuk meminta Presiden SBY mundur adalah suatu persoalan politik pula. Suka atau tidak, Presiden SBY memiliki mandat penuh lima tahun karena dipilih melalui pemilihan presiden langsung pada 2009.Legitimasi politiknya pun cukup tinggi, 60,8% pada Pilpres 2009. Karena itu, ia berhak untuk memimpin negeri ini sampai 2014. Kita tentunya tidak ingin ada semacam gerakan cabut mandat yang mengatasnamakan rakyat.Jika pilihan rakyat salah, biarlah rakyat belajar untuk menjadi dewasa dalam berpolitik agar di kemudian hari dapat memilih presiden atas perhitungan yang lebih cermat lagi, bukan hanya karena penampilan atau pun pilihan kata dalam kampanye politiknya.

Pemerintahan SBY-Boediono memang telah menelurkan 15 program prioritas yang semua itu harus dicapai dalam lima tahun,dibagi ke dalam periode 100 Hari,Satu Tahun, Tiga Tahun, dan Lima Tahun. Kini Kabinet telah berusia satu tahun. Jika mengikuti pakem pemerintahan pada Kabinet Indonesia Bersatu I (2004–2009), pada usia satu tahun Presiden SBY akan melakukan pergantian kabinet kecilkecilan. Saat itu reshuffle terbatas dengan merotasi tiga menteri,memasukkan tiga nama menteri baru, dan mengeluarkan tiga nama menteri lama dari kabinet. Kali ini perhitungannya tampaknya jauh lebih rumit daripada reshuffle kabinet pada 2005.

Persoalan keseimbangan politik agar tidak ada kekecewaan politik dari partai-partai pendukung koalisi pemerintahan yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan yang terdiri atas enam partai politik tentunya harus diperhitungkan. Presiden SBY memang memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet. Namun, tampaknya ia tidak akan berani melakukan perombakan kabinet tanpa memperhitungkan keseimbangan politik partai-partai anggota koalisi yang menguasai 75,5% kursi di parlemen. Persoalan citra politik partai juga menjadi kendala bagi Presiden untuk mengganti seorang menteri yang berasal dari partai politik.

Contohnya, selama ini banyak kritik masyarakat terhadap kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang acapkali membuat blunder politik melalui pernyataan-pernyataan politiknya dan lebih peduli pada soal pornografi ketimbang kebijakan komunikasi dan informasi nasional ke depan di tengah gelombang teknologi informasi yang semakin canggih. Persoalannya, jika Tifatul diganti, apakah Partai Keadilan sejahtera (PKS) akan menerima dengan lapang dada karena biar bagaimana pun Tifatul adalah mantan Presiden PKS. Betapa buruknya citra PKS jika mantan presiden partainya dianggap tidak cakap mengarahkan kementeriannya, yang berarti pula gagal dalam menjalankan misi kabinet.

Jika Presiden SBY menuruti keinginan Partai Golkar yang diduga menggebu-gebu menginginkan pergantian kabinet atas dasar keterwakilan politik di parlemen, ini juga dapat memecah belah koalisi. Presiden SBY adalah seorang yang safety player, mencari aman dalam berpolitik dan bukan pemberani dalam mengambil keputusan yang krusial demi perbaikan kinerja kabinet. Satu tahun sebenarnya masa yang cukup untuk menilai kinerja menteri secara proporsional. Persoalannya, perlukah dilakukan pergantian kabinet? Jika memang ada menteri yang harus diganti,sebaiknya itu didasari oleh kinerjanya saja dan bukan asal usul partai, agama, atau etniknya. Hanya Presiden SBY yang tahu persis kinerja para pembantunya.

Seorang menteri dapat saja dinilai buruk,walau Presiden tidak pernah menegurnya terkait dengan kinerjanya.Sebaliknya, seorang menteri dapat saja dinilai baik oleh Presiden walau persepsi sebagian masyarakat amat buruk terhadapnya. Mari kita tegakkan sistem presidensial dan konstitusi negara.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 12 Oktober 2010

Remunerasi bagi anggota TNI juga akan diberikan pemerintah. Mudahmudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.Kedua,alat utama sistem persenjataan TNI juga akan ditingkatkan,mulai dari penambahan skadron tempur Sukhoi dan F-16, pembelian kapal selam, dan rencana pemenuhan peralatan tempur TNI yang diproduksi di negeri sendiri seperti panser dan senjata ringan.Ketiga,ada pernyataan dari Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri bahwa TNI akan dilibatkan dalam penanganan terorisme dan penanganan masalah keamanan pada umumnya.

Kita juga berharap anggaran TNI untuk latihan militer baik untuk tujuan perang ataupun damai akan semakin ditingkatkan agar TNI bukan hanya dikenal sebagai tentara rakyat yang memiliki semangat juang tinggi, melainkan juga profesional dan diperhatikan kesejahteraan prajuritnya. Semangat juang, latihan militer, peralatan militer,dan kesejahteraan prajurit adalah hal yang saling terkait agar TNI kita benarbenar menjadi tentara profesional yang kecil, efektif, efisien, dan dapat cepat dimobilisasi ke medan mana pun untuk kepentingan negara.

TNI hingga saat ini juga masih merupakan institusi terpenting dalam penanganan bencana alam karena kesiapan prajurit dan peralatan transportasi serta komunikasi yang dimiliki TNI. Dalam penanganan keamanan nasional terdapat titik terang bahwa antara TNI dan Polri bukan lagi dua institusi yang berkompetisi secara negatif, melainkan dapat saling kerja sama untuk mengatasi keamanan nasional secara umum, terlebih lagi dalam menangani ancaman terorisme.

Namun, kita juga mengetahui bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang setiap langkah dan tindakannya harus sesuai keputusan politik pemerintah. Panglima TNI tidak dapat begitu saja menggelar pasukan untuk tujuan apa pun,tanpa ada keputusan politik pemerintah,dalam hal ini presiden. Presiden setiap saat dapat saja memerintahkan Panglima TNI untuk menggelar pasukan. Namun, dalam 2×24 jam harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) apakah penggelaran pasukan itu dilanjutkan atau dihentikan.

Dalam kaitan itu pula,TNI akan selalu bertindak sesuai keputusan politik pemerintah yang diatur Konstitusi dan Undang-Undang, baik UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara maupun UU No 34/2004 tentang TNI.Seperti diutarakan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Endriartono Sutarto dalam suatu perbincangan di sebuah stasiun televisi swasta, kita masih membutuhkan Undang- Undang Keamanan Negara yang mengatur institusi apa,melakukan apa, kapan, dan bagaimana untuk mengatasi keamanan dari yang kecil sampai yang besar, termasuk menghadapi invasi militer dari luar.

Kita juga memiliki UU Perbantuan TNI yang mengatur kapan TNI di perbantukan (bukan saja terhadap Polri), bentuk perbantuannya seperti apa,anggarannya bagaimana, dan berapa lama TNI diperbantukan. Keikutsertaan TNI dalam penanganan masalah keamanan,termasuk terorisme, jangan sampai TNI mengambil alih peran yang seharusnya dimiliki institusi yang seharusnya menangani hal itu.

Persoalan ini sudah diatur di dalam UU Pertahanan Negara yang menetapkan: dalam hal terkait pertahanan negara atau ancaman militer,TNI adalah komponen utama yang dibantu komponen-komponen lain sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam hal menangani ancaman bukan militer,TNI hanyalah komponen pendukung bagi institusi-institusi sipil ataupun Polri yang merupakan komponen utamanya.Di sini berlaku aturan agar jangan sampai semua persoalan keamanan negara menjadi tugas pokok dan fungsi TNI untuk mengatasinya.

Khusus dalam penanganan terorisme, kita mengetahui bahwa hal itu lebih terkait persoalan keamanan dan pelanggaran hukum yang menjadi tugas utama Polri untuk menanganinya. Ini berarti, bila TNI dilibatkan, perlu aturan yang tegas dan jelas dalam kondisi apa TNI harus diterjunkan, dan apa yang harus dilakukan TNI. Ini untuk mencegah bukan saja kompetisi antara TNI dan Polri, melainkan juga karena tugas polisi dan tentara amatlah berbeda.

Sebagai contoh, apakah TNI bertugas untuk mengeliminasi kekuatan teroris yang sulit diatasi ataukah hanya melumpuhkan kekuatan teroris. Terbetik kabar bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru saja dibentuk, kini sedang menyiapkan aturan-aturan,prosedur perbantuan TNI dalam penanganan terorisme. Aturan ini dapat menjadi awal yang baik untuk mengamandemen UU Terorisme dan menambah bab-bab dan pasal-pasal terkait keikutsertaan TNI dalam penanganan terorisme.

Jangan sampai ketika TNI dilibatkan,lalu muncul kritikan dari masyarakat bahwa TNI akan atau telah melanggar HAM saat melakukan tindakan melawan terorisme. Hal serupa juga berlaku untuk tugas-tugas lain di bidang keamanan negara yang perlu menerjunkan TNI.Jangan sampai timbul kesan,TNI kembali menjadi institusi terpenting dalam penanganan berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan negara.

Kita tahu di dalam situasi damai terdapat kelebihan kapasitas yang dimiliki TNI sehingga TNI adalah institusi yang paling siap dari sisi sumber daya manusia dan peralatan untuk menangani tugas-tugas tersebut. Namun, semua itu perlu aturan yang jelas,baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah. Kita juga tahu,TNI adalah institusi yang juga berperan penting dalam mendukung diplomasi, bukan saja dalam bentuk lawatan seperti yang dilakukan KRI Dewaruci, melainkan juga sebagai alat penekan dalam diplomasi pertahanan negara.

Namun,tanpa ada kesadaran dari pemerintah, DPR, dan masyarakat pada umumnya untuk membangun kekuatan TNI yang tangguh,sulit bagi TNI untuk menjalankan tugas-tugas negara tersebut secara baik. Kita sadar,semangat juang para prajurit TNI dapat mengalahkan kekuatan militer asing yang memiliki peralatan tempur yang modern dan canggih.

Kita sudah membuktikan itu dalam revolusi kemerdekaan antara 1945-1949. Namun,di era sekarang,TNI harus benar-benar memiliki alutsista yang memungkinkan lawan memperhitungkan kekuatan militer kita. Kita harus memperkuat TNI agar dapat disegani negara-negara tetangga dan ditakuti lawan seperti pada era 1960-an.Dirgahayu TNI. Jayalah TNI, Jayalah Negeriku.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 5 Oktober 2010

Konflik yang asalnya hanya terjadi di antara anak-anak dua keluarga itu kemudian membesar saat para orangtua tidak dapat mendinginkan emosi anak-anak muda yang bertikai, apalagi sejak tewasnya Abdullah bin Haji Salim (58), orangtua Abdul Rahman yang berkonflik dengan enam pemuda setempat.

Hingga Rabu (29/9), sudah lima orang meninggal dunia akibat konflik yang kemudian menjadi konflik komunal tersebut. Namun, Rabu malam lalu, sudah terjadi kesepakatan di antara dua kelompok masyarakat yang bertikai untuk bersama-sama menurunkan derajat pertikaian dan kemudian bersama-sama menciptakan perdamaian dan rasa aman di Bumi Paguntaka itu.

Upaya aparat keamanan, Polri, dan TNI untuk menahan masuknya orang-orang dari luar Tarakan yang ingin ”membantu” sesama saudaranya yang berkonflik menjadi unsur positif peredaan konflik. Kita juga melihat betapa para pemangku kepentingan, dari pihak pemerintah daerah tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Tarakan, Polri, TNI, Majelis Ulama Indonesia Tarakan, para tetua adat Tidung, tokoh masyarakat Bugis, dan masyarakat pada umumnya, berupaya keras agar apa yang pernah terjadi di Sanggau (Kalimantan Barat) dan Sampit (Kalimantan Tengah) pada awal reformasi sepuluh tahun lalu tidak terulang lagi di Tarakan.

Miniatur Indonesia
Tarakan, kota di utara Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 657,33 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 178.000 jiwa sebenarnya adalah kota yang nyaman dan damai. Penduduk aslinya, Tidung, seperti juga penduduk asli di Kalimantan pada umumnya, adalah orang-orang yang membuka tangan selebar-lebarnya untuk menerima kaum pendatang.

Di pulau Tarakan tempat Kota Tarakan berada, dulu pernah ada kerajaan dengan nama Kerajaan Tarakan atau Tidung. Kehidupan masyarakatnya amatlah tenteram dan damai. Geliat masyarakat mulai nyata terlihat ketika sebuah perusahaan perminyakan Belanda Bataavische Petroleum Maatschapij pada 1896 menemukan adanya sumber minyak di pulau ini.

Tidaklah mengherankan pula jika Tarakan adalah kota pertama di Indonesia yang diserbu oleh Jepang pada 1942 untuk mengambil alih ladang-ladang minyak yang dikelola Belanda dan Australia di wilayah itu. Ibarat pepatah ”ada gula, ada semut”, kekayaan sumber daya alam itu pula yang menjadikan Tarakan sebagai wilayah yang menarik orang-orang Indonesia dari etnik lain untuk datang ke kota itu. Kini Tarakan bagaikan miniatur Indonesia. Penduduknya bukan hanya orang Tidung, melainkan juga berasal dari suku-suku lain, seperti Bugis, Buton, Makassar, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Banjar, dan sebagainya.

Persoalan muncul bukan saja para pendatang kini telah menjadi penduduk mayoritas di kota itu dengan jumlah 70 persen, sementara penduduk aslinya, Tidung, hanya 10-15 persen dari total 178.000 jiwa penduduk Tarakan, melainkan para pendatang juga menguasai perekonomian di Tarakan. Hotel, gedung-gedung pertokoan (mal), pasar swalayan, toko-toko di pusat kota atau di pasar, dan berbagai kegiatan sektor perdagangan dan jasa lain dikuasai oleh para pendatang.

Ini yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial antara penduduk asli dan pendatang di kota Tarakan.

Di era reformasi, khususnya dengan diperkenalkannya otonomi daerah dan desentralisasi sejak 1999, terjadi kebangkitan para penduduk asli di Kalimantan, tak terkecuali di Tarakan. Anak-anak muda Tidung yang terdidik mulai meningkatkan kapasitas mereka dan berupaya untuk menjadi ”tuan di tanahnya” sendiri.

Mobilitas vertikal pun terjadi di Tarakan. Cara yang mereka lakukan sangatlah damai, bukan merebutnya dengan cara-cara kasar dari tangan pendatang, melainkan melalui kerja sama dengan para pendatang untuk meraih impian bersama di tanah yang menjanjikan itu. Koalisi politik untuk meraih posisi puncak di pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fenomena nyata yang terjadi di Tarakan seperti juga terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur pada umumnya.

Di sini tampak bahwa upaya pemerintah daerah untuk menjadikan Tarakan sebagai ”The Little Singapore” bukanlah impian semusim, asalkan ada kerja sama yang baik di antara semua anak-anak bangsa dari berbagai suku di Indonesia yang tinggal di Tarakan. Ini tentunya membutuhkan kondisi keamanan yang amat kondusif bagi pembangunan ekonomi di wilayah itu.

Bukan konflik antaretnik
Hubungan antaretnik di Tarakan selama ini berjalan baik, dibalut dengan inklusivisme penduduknya. Seperti diutarakan Wali Kota Tarakan Udin Hianggio kepada Tempo Interaktif (29/9), konflik antaretnik belum pernah terjadi sebelumnya di Tarakan. Hianggio yakin bahwa apa yang terjadi di Tarakan bukanlah konflik etnik, melainkan perselisihan antarwarga yang meluas karena ada provokator.

Lepas dari ada tidaknya provokator, kondisi ekonomi di Tarakan dan beberapa kota di Tanah Air memang benar-benar menyedihkan. Harga-harga kebutuhan pokok sejak Lebaran bukannya menurun, sebaliknya malah terjadi peningkatan, sementara pendapatan penduduk tidak naik dan kesempatan kerja juga semakin terbatas. Tak heran jika kondisi ini ibarat ”sekam kering yang setiap saat mudah terbakar”, tanpa adanya bensin atau bara sekalipun. Embusan angin sedikit saja sudah menyebabkan api mudah menyala.

Bukan untuk menyalahkan, tetapi tampak jelas betapa kesigapan aparat keamanan, khususnya Polri, memang kurang untuk mencegah perselisihan antardua keluarga itu membesar dan meluas menjadi pertikaian komunal. Penanganan pengungsi juga terlambat dilakukan.

Satu sisi positif, Polri kini mau mengakui adanya kekurangcepatan dalam bertindak untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah, seperti yang dinyatakan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hassan dalam soal penanganan konflik di Jl Ampera, Jakarta, Rabu lalu. Sisi positif lainnya, Polri juga sudah mau bekerja sama secara positif dengan TNI, bukan saja dalam penanganan terorisme, melainkan juga dalam penanganan masalah keamanan pada umumnya, termasuk di Tarakan.

Polri, seperti juga TNI AD pada masa lalu, bukanlah ”pemadam kebakaran”. Tetapi, adalah tugas negara secara keseluruhan untuk memberi rasa aman kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang asal suku, agama, ras atau golongan, di mana pun mereka berada. Semoga Tarakan semakin damai dan impian menjadikan Tarakan sebagai ”The Little Singapore” terwujud. Damailah Tarakan, Damailah Negeriku!

Dimuat di Kompas, 1 Oktober 2010

Secara gamblang, berita utama SINDO, Senin (20/9), juga mengulas hasil survei harian tersebut mengenai keinginan publik yang lebih condong memilih calon jaksa agung yang berasal dari kalangan eksternal kejaksaan dengan nama yang memperoleh suara terbanyak pilihan pembaca adalah Bambang Widjojanto.

Pekan lalu media massa yang sama juga mengulas betapa cantiknya jika KPK dan Kejaksaan Agung dipimpin oleh dua calon pimpinan KPK yang diajukan oleh Panitia Seleksi Calon Ketua KPK, yaitu Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto. Jika Bambang Widjojanto benar diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon jaksa agung dan Busyro Muqoddas sebagai calon pimpinan KPK, lengkap sudah pemenuhan keinginan publik tersebut.

Persoalan siapa yang akan menduduki jabatan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sampai artikel ini ditulis,Senin siang (20/9),masih tanda tanya besar. Namun melihat gelagat pemberian kenaikan pangkat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri yang sekaligus salah seorang calon Kapolri Imam Soedjarwo dari inspektur jenderal (irjen pol) berbintang dua menjadi komisaris jenderal polisi (komjen pol) berbintang tiga, kemungkinan besar Imam Soedjarwo yang akan diajukan Presiden ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri dan bukan Irwasum Polri Komjen Nanan Sukarna.

Memang kemungkinan yang akan terjadi cuma dua, apakah Komjen Pol Nanan Sukarna yang lebih senior (angkatan 1978) ataukah Komjen Pol Imam Soedjarwo (angkatan 1980) yang akan menduduki jabatan Kapolri menggantikan Bambang Hendarso Danuri dan apakah salah satu dari mereka menjadi Wakapolri? Posisi jabatan Kapolri, jaksa agung,dan Ketua KPK teramat penting karena selama ini publik mendambakan agar penegakan hukum di negeri ini berjalan baik.

Karena itu tidak salah bila penulis memberi gelar ketiga posisi itu sebagai tiga pendekar hukum. Satu posisi lagi yang juga masih diproses panitia seleksi, Ketua Komisi Yudisial (KY), juga menjadi perhatian publik bukan saja karena pengajuannya oleh pemerintah sangat terlambat, melainkan institusi ini juga diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Namun, Kapolri, Jaksa Agung,Ketua KPK lebih disorot publik karena tiga posisi itu lebih menonjol dan langsung berkaitan dengan persoalan penegakan hukum, khususnya terkait dengan penyelesaian kasuskasus korupsi,ketimbang KY. Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK adalah tiga institusi yang kita harapkan dapat bekerja sama secara baik dalam menangani persoalan pelanggaran hukum di Tanah Air dan bukan tiga institusi yang saling berkompetisi negatif atau saling membunuh satu dengan lainnya.

Sekitar setahun lalu, ada kecenderungan betapa antara institusi Polri dan KPK terjadi hubungan yang kurang harmonis. Bahkan terakhir ada wakil Polri di KPK yang menolak keinginan KPK untuk membongkar kasus-kasus rekening gendut para perwira tinggi Polri. Mungkin saja ini terjadi lantaran masa depan posisi jabatannya di institusi Polri mendatang atau karena persoalan “jiwa korsa” (spirit of the corps) dengan temanteman jenderal polisi lainnya.

Kita juga membaca, mendengar, dan menonton berita tayangan media betapa ada yang tidak beres di institusi Polri dan Kejaksaan Agung terkait dengan “maha korupsi” yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak,Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Apakah Gayus Tambunan merupakan pemain tunggal yang mengatur segalanya di dalam kasus korupsi pajak ataukah ini melibatkan orang di dalam dan di luar kantor Pajak atau institusi lain?

Posisi calon Ketua KPK sempat disorot publik akhir pekan lalu karena dua calon pimpinannya,Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto, mau menerima undangan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara.Terlepas dari ada tidaknya titipan dari Presiden SBY kepada kedua calon pimpinan KPK itu, interpretasi yang muncul ialah mereka akan mudah menjadi subordinat dari Presiden SBY dan sulit untuk independen dalam menangani kasus-kasus penyelewengan pajak atau korupsi lainnya yang terkait dengan kekuasaan seperti kasus Bank Century yang belum selesai.

Mungkin dua orang ini alpa bahwa mereka bisa saja menolak undangan tersebut walaupun Presiden SBY mengundang mereka dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan bukan kepala pemerintahan. Persoalan siapa yang akan diajukan Presiden SBY ke DPR sebagai calon Kapolri juga ramai dibicarakan kalangan di Jakarta, khususnya para pemerhati politik dan hukum. Memang biasa angkatan yang lebih muda diangkat sebagai Kapolri melangkahi angkatan lain.

Namun soal kenaikan pangkat yang cepat dalam waktu yang singkat serta dugaan adanya hubungan kekeluargaan antara Presiden SBY dan Komjen Pol Imam Soedjarwo menambah dugaan kuat Imam Soedjarwo-lah yang kemungkinan besar menjadi calon Kapolri. Dukungan di DPR terhadap Imam Soedjarwo pun mulai menguat. Sebenarnya, dapat saja seseorang menduduki suatu jabatan penting tanpa harus melihat apakah ia seorang kerabat dekat Istana ataukah tidak.

Dalam kaitan ini, merit system harus lebih didahulukan ketimbang unsur kekeluargaan. Jangan sampai karena ia punya hubungan dekat dengan Presiden,lalu itu menjadi penghalang bagi dirinya untuk memperoleh jabatan penting atau sebaliknya mempermudah dirinya. Namun, analisis yang berkembang tidak berhenti sampai di situ. Penunjukan Imam Soedjarwo sebagai Kapolri dari angkatan 1980 memberi peluang bagi kerabat dekat Istana lainnya yang kini menjadi Pangdam Siliwangi untuk juga ditunjuk sebagai Panglima TNI setelah masa bakti Panglima TNI mendatang, Laksamana TNI Agus Suhartono, berakhir.

Namun,jika Presiden SBY memegang teguh janjinya untuk mengusulkan panglima TNI dari tiga matra (Darat,Laut dan Udara) secara bergantian, maka Panglima TNI setelah Agus Suhartono pastinya berasal dari TNI-AU. Kita tunggu saja siapa yang akan diajukan Presiden SBY sebagai calon Kapolri, jaksa agung,dan Ketua KPK.Siapa pun mereka,kita berharap mereka dapat mengatakan “tidak”jika ada campur tangan negatif pemerintah dalam persoalan penegakan hukum di negeri ini.

Para pendekar hukum ini juga harus berkepala dingin dan tidak dapat ditekan dari mana pun, termasuk dari publik,dalam urusan penegakan hukum,sejauh apa yang mereka lakukan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Kita tidak ingin mereka yang duduk sebagai Kapolri, jaksa agung dan Ketua KPK adalah “pion-pion” penguasa yang lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan umum.

Jika mereka tidak dapat dipercaya oleh publik, kepada siapa lagi kita harus percaya? Mudah-mudahan tidak terjadi “dark justice” di negeri ini di mana seorang hakim harus mengambil jalannya sendiri demi keadilan, tetapi cara yang digunakan di luar kaidah hukum yang berlaku.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 21 September 2010

Di antara politisi senior yang mulai aktif berkampanye antara lain Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa,dan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh. Selain ketiga orang tersebut,Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga disebut-sebut sebagai salah seorang yang potensial menjadi capres.

Ada pula nama teknokrat bukan politisi yang memiliki kesempatan untuk menjadi capres, yakni mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Para capres tentunya memiliki pendukung tersendiri. Mereka juga memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Aburizal Bakrie adalah orang yang dari segi politik dan uang paling kuat. Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar, partai nomor dua terbesar di Indonesia saat ini yang mungkin saja bangkit kembali menjadi partai terbesar pada Pemilu 2014.

Ical bukan hanya akan didukung mesin partai yang kuat, melainkan juga tenaga profesional andal yang berasal dari kalangan swasta.Dengan kekuatan ekonomi dan politik,Ical mungkin saja dapat memiliki kesempatan yang jauh lebih baik sebagai bagian dari pemasaran politiknya. Ical adalah juga raja media televisi yang bisa saja menggunakan media yang dimilikinya itu sebagai corong kampanye.

Namun Ical juga memiliki paling tidak dua titik lemah yang sulit ditutup-tutupi. Pertama, soal lumpur Lapindo yang tak kunjung terselesaikan. Citra politiknya selama ini kurang baik,kalau tidak dapat dikatakan buruk, di mata orang-orang Sidoarjo, khususnya mereka yang menjadi korban lumpur Lapindo.Kedua, masalah pajak perusahaan-perusahaan yang dimiliki keluarga Bakrie. Hatta Rajasa juga calon yang mulai pasang iklan di berbagai media televisi untuk mendongkrak popularitasnya.

Alumnus ITB ini bukan saja seorang pengusaha di bidang tambang yang ulet, tetapi juga politisi yang amat sabar dan lembut nada katanya.Hatta termasuk anggota kabinet yang berpengalaman. Dengan materi yang dimilikinya, Hatta dapat menggunakan kekuatan ekonomi tersebut untuk kampanye politik. Namun,sayangnya,Hatta hanya didukung oleh PAN yang sampai detik ini masih berupaya keras untuk tetap eksis.

PAN termasuk partai kecil yang berupaya keras membatasi peningkatan parliamentary threshold dari 2,5% menjadi 3% dan menolak dinaikkan menjadi 5% seperti yang diusulkan partai-partai besar seperti Partai Golkar,Partai Demokrat,dan PDIP. Salah seorang anggota Partai Golkar yang kini sedang bergairah keliling Indonesia mengembangkan sayap ormas Nasional Demokrat adalah Surya Paloh.Gaya pidatonya mirip dengan almarhum Bung Karno.

Suaranya menggelegar. Kepak tinju tangannya juga begitu kokoh.Surya Paloh kini bukan saja rajin membangun sayap Nasional Demokrat ke berbagai wilayah Indonesia, melainkan juga menjadikan dirinya sebagai salah satu calon kuat presiden 2014. Namun, Surya tidak atau belum memiliki partai atau gabungan partai yang akan mengusungnya sebagai calon presiden pada 2014. Nasional Demokrat masih merupakan organisasi kemasyarakatan dan belum menjadi partai politik.

Namun kekuatan Nasional Demokrat ialah para aktivisnya berasal dari lintas partai yang dapat saja bahu-membahu mendukung bosnya. Namun sebaliknya pula dukungan lintas partai ini juga bisa menjadi titik lemah karena loyalitas para anggota Nasional Demokrat tentu mendua. Politisi termuda yang disebutsebut sebagai capres ialah Anas Urbaningrum. Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini sedang naik daun.

Dalam karier politiknya yang tidak terlalu lama di dalam Partai Demokrat, dia mampu menjadi ketua umum. Usianya yang masih muda, sikapnya yang santun,dan dukungan dari para alumnus HMI menjadi kekuatan Anas Urbaningrum. Namun ada juga titik lemahnya.Pertama, keputusan Partai Demokrat untuk menerima komisioner KPU sebagai salah seorang pengurus partai telah sempat mencoreng diri dan partainya.

Sejak terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat juga tidak terlihat kecanggihan Anas dalam memimpin partai.Suka atau tidak, dia masih berada di bawah bayang-bayang Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita masih menantikan apa saja gebrakan Anas sebagai ketua umum partai dalam tiga tahun mendatang.

Jika ada sesuatu gebrakan yang mengagumkan, bukan mustahil Anas akan diperhitungkan sebagai capres yang andal. Sosok nonpolitisi yang masih muda dan mengagumkan adalah Sri Mulyani Indrawati. Mantan Menteri Keuangan yang amat konsisten dengan pendiriannya ini adalah sosok yang tegas dan memukau banyak kalangan muda yang menginginkan bangkitnya ekonomi Indonesia.

Dosen Fakultas Ekonomi UI ini mendapatkan dukungan dan kehormatan yang begitu besar dari kalangan akademisi, pelaku ekonomi, pengamat politik, dan Facebookers saat dia menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Pemilik suara merdu ini adalah orang yang amat tegar walau akhirnya tak tahan menitikkan air mata saat acara perpisahan dengan para pendukungnya dan insan pers. Namun,titik lemah Sri Mulyani terletak pada anggapan miring bahwa dia adalah pendukung aliran neolib, entah apa pun maknanya.

Terlepas dari aliran ekonomi yang dianutnya, Sri Mulyani adalah sosok perempuan yang pantas untuk diperhitungkan sebagai capres yang bersih,berani,dan punya kekuatan moril untuk membangun negeri ini.Sri Mulyani adalah orang yang dikorbankan dalam kasus Bank Century. Dia memiliki segudang pengalaman sebagai pengelola negara yang amat jujur dan konsisten pendiriannya.

Titik lemah lainnya ialah Sri kadang terlalu yakin akan dirinya tanpa memperhitungkan permainan politik yang dilakukan politisi yang menginginkan dia keluar dari kabinet. Jika diberi kesempatan, bukan mustahil Sri Mulyani adalah capres yang paling jujur, berani, kompeten, dan paling memiliki visi bagi masa depan bangsa.Tinggal adakah partai atau gabungan partai yang mau melamarnya atau mendukungnya.

Jika partai itu memilih memperbaiki Indonesia, pasti Sri Mulyani akan mendapatkan dukungan yang berarti. Kita belum tahu apakah mereka yang penulis sebutkan di atas akan benar-benar menjadi capres. Kita juga belum tahu apakah para pembuat opini publik melalui survei juga sudah memperhitungkan para capres ini.Kita juga berharap masih banyak orang yang akan muncul menjadi capres pada 2014 mendatang. Dari 240 juta penduduk Indonesia,pasti banyak tokoh yang mampu memimpin Indonesia jauh lebih baik dari pemimpin yang ada saat ini.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 31 Agustus 2010

Korupsi pada dalil Acton tersebut bukan hanya terkait uang, melainkan juga politik atau kebijakan.Lebih parah lagi jika korupsi kekuasaan itu dibalut oleh slogan ”ini negara demokrasi Bung,siapa pun bisa melontarkan gagasan”. Anggapan terjadinya korupsi kekuasaan itu muncul saat Ruhut Sitompul, salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat, melontarkan gagasan untuk mengamendemen konstitusi atau Undang- Undang Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 7 yang memungkinkan masa jabatan presiden bukan dibatasi hanya dua kali masa jabatan,melainkan tiga kali.

Ini untuk memungkinkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju kembali menjadi calon presiden pada periode 2014- 2019.Ketika serangan terhadap dirinya datang bertubi-tubi, dengan santainya Ruhut menyatakan di radio Trijaya FM, ”Ini negara demokrasi, Bung! Siapa pun bebas menyatakan pendapat.” Ruhut tampaknya lupa bahwa gagasan pembatasan masa jabatan presiden dari yang tidak terbatas menjadi hanya dua kali masa jabatan adalah salah satu komitmen reformasi yang bergulir sejak Mei 1998. Tidak sedikit tokoh partai dan organisasi kemasyarakatan yang menilai bahwa apa yang dilakukan Ruhut Sitompul bukanlah aksi individual Ruhut semata.

Bukan mustahil ini merupakan agenda dari Partai Demokrat atau bahkan SBY sendiri.Ruhut hanya melakukan proof balloon atau testing the water yang pada intinya mengetes opini publik mengenai hal itu. Kecurigaan mengenai keinginan untuk melakukan amendemen konstitusi itu sebenarnya sudah muncul sejak awal pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Saat itu,Oktober 2009,tampak kasatmata betapa Presiden SBY berupaya sekuat tenaga agar PDIP mau bergabung ke dalam kabinet. Jika itu terjadi, koalisi yang terbentuk adalah koalisi bulat. Dengan demikian akan lebih mudah bagi SBY untuk menggalang kekuatan partai-partai koalisi melakukan amendemen konstitusi.

Namun, ketegasan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menolak untuk bergabung di dalam koalisi menyebabkan hanya Taufik Kiemas yang terpilih menjadi Ketua MPR. Kini, ketika tentangan publik begitu kuat atas gagasan masa jabatan presiden tiga kali tersebut, SBY berupaya menunjukkan wajahnya yang ”demokratis” seolaholah menolak amendemen konstitusi itu.Tentangan publik itu bukan tanpa alasan yang kuat.Kita tidak ingin seorang Presiden RI pasca-Reformasi dapat bertahan lebih dari dua kali masa jabatan. Kita tidak ingin ada lagi diktatordiktator politik baru di negeri ini. Sekali kita mengamendemen konstitusi terkait masa jabatan presiden, bukan mustahil batasan itu tidak terbatas lagi seperti pada era Soekarno atau Soeharto.

Sebenarnya, jika SBY memiliki keberanian politik,walau itu hal yang mustahil,bisa saja ia mengeluarkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 seperti yang dilakukan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Melalui dekrit itu sudah pasti ia dapat menjadi kandidat presiden kembali pada 2014. Persoalan lain yang terkait dengan korupsi kekuasaan terkait dengan pengurangan hukuman terhadap para koruptor melalui pemberian remisi dan grasi. Jika dilihat dari aturan hukum yang ada, pemerintah beralasan bahwa hal itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Namun bila kita memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa,tidaklah mungkin para koruptor tersebut mendapatkan perlakuan yang luar biasa pula dari pemerintah? Apa yang terjadi saat ini menunjukkan betapa pemerintah memperlakukan korupsi sebagai kejahatan yang biasa dan para koruptornya diperlakukan sangat luar biasa.Ada yang belum menikmati sepertiga masa tahanan sudah mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman.Ada yang tidak melalui ”pendapat lain” (second opinion) dari dokter lain,tetapi sudah diberi grasi atas dasar ”kemanusiaan”.

Kebijakan pemberian remisi dan grasi terhadap para koruptor dapat berimplikasi pada beberapa hal: pertama, pemerintah dapat dinilai menjadi kekuatan politik yang menafikan usaha keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia; kedua, rakyat akan semakin tidak percaya kepada politik pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh pemerintahan SBY-Boediono; ketiga, upaya untuk menghapus Indonesia sebagai negara paling korup di Asia juga semakin sulit dilaksanakan d masa mendatang, khususnya oleh pemerintah saat ini.

Ketidaktegasan Presiden SBY dalam pemberantasan korupsi sebenarnya sudah tampak sejak tidak adanya ketegasan pemerintah mengusut rekening gendut para jenderal polisi dan menguak tabir mafia hukum yang selama ini terjadi di jajaran para penegak hukum. Ini semakin menambah penilaian masyarakat betapa tidak seriusnya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Dua fenomena di atas,gagasan untuk mengamandemen konstitusi tertkait dengan masa jabatan presiden dan pemberian remisi dan grasi kepada para koruptor bukan saja bertentangan dengan upaya kita untuk melakukan reformasi total di negeri ini, tetapi dapat dikategorikan sebagai bagian dari ”korupsi politik”.

Di sini menunjukkan tanpa adanya keteguhan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, berbagai bentuk korupsi kekuasaan itu akan terus terjadi. Seperti dikatakan Lord Acton, ”Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely!”(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 24 Agustus 2010

Patut diduga bahwa sekelompok orang yang menyebabkan SBY mutung adalah Nasional Demokrat yang dimotori ”Bang Brewok” Surya Paloh, pemilik Metro TV.

Tokoh kedua adalah aktor gaek Pong Hardjatmo, yang dengan aksi teatrikalnya memanjat ”Gedung Kura-kura” di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 30 Juli, dan menuliskan tiga kata bertuah: jujur, adil, tegas. Karena aksinya itu, Pong sempat berurusan dengan aparat Pengamanan dan Pengendalian DPR. Karena keberaniannya itu, ia dapat Penghargaan Mawar Merah dari Petisi 28 yang sebagian anggotanya purnawirawan perwira tinggi TNI.

Beda esensi
Esensi politik mutung gaya Presiden SBY dan mutung gaya aktor Pong Hardjatmo memang berbeda. Bila SBY mutung, itu ibarat lagu lama SBY untuk curhat kepada rakyat bahwa dirinya dikuyo-kuyo (dianiaya) oleh sekelompok elite politik yang berseberangan dengannya.

Ini juga bagian dari politik pencitraan SBY kepada rakyat di tengah kegalauan rakyat atas kenaikan harga kebutuhan pokok, ledakan tabung gas yang datang silih berganti, serta kelambanan pemerintah bertindak tegas atas persoalan ekonomi, hukum, dan politik di negeri ini.

Dengan kata lain, saat kejujuran dan keadilan telah menjauh dari kehidupan politik kita, saat pengambilan atau implementasi keputusan politik di pemerintahan berjalan lamban dan tidak tegas, kambing hitamnya adalah elite politik di dalam dan di luar parlemen yang selalu mengganggunya. Di sini berlaku pemeo lama the king can do no wrong.

Esensi politik aksi teatrikal Pong Hardjatmo lain lagi. Katanya, ia sudah capek dan amat kecewa pada keadaan bangsa ini. Tiga kata bertuah—jujur, adil, dan tegas— bukan hanya tertuju kepada para anggota wakil rakyat yang terhormat, melainkan juga kepada para anggota kabinet yang dinilai lamban mengantisipasi setiap kejadian yang akan atau telah menimpa rakyat. Kritik pun, di mata Pong Hardjatmo, sudah tak didengar lagi. Tak heran apabila ia secara tegas mengatakan, ”Menulis nggak didengar, ngomong pun nggak didengar.”

Seandainya saja pengamanan kompleks Istana Kepresidenan selonggar pengamanan di DPR, bukan mustahil Pong akan menaiki genteng Istana Merdeka, menorehkan kekesalannya. Lepas dari pandangan minor Sudjiwo Tedjo di Metro TV Sabtu, 31 Juli, pada acara Metro Hari Ini, yang menyatakan seharusnya Pong tak perlu berbuat seperti politikus, melainkan seperti layaknya seniman yang mengkritik dengan caranya sendiri, yang dilakukan Pong Hardjatmo sungguh luar biasa.

Pada usianya yang mencapai 68 tahun, Pong berani dan mampu menaiki kubah ”Gedung Kura-kura” yang, kata Sudjiwo, mirip dengan, maaf, ”bokong perempuan”. Pong tentu bukan cari sensasi seperti yang dituduhkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Metro TV, Jumat, 30 Juli. Risiko menaiki kubah ”Gedung Kura-kura” amat besar. Tak mungkin itu dilakukan orang tanpa nyali tinggi atau orang yang tak memiliki kekecewaan politik yang mendalam.

Satu hal yang menarik, Pong pada Pemilu Presiden 2004 adalah orang yang direkrut Sys NS sebagai motor penggerak fans club seniman ”Barisan Pendukung SBY”. Kalau dia kecewa, tentu bukan hanya kepada DPR, melainkan juga kepada penguasa negeri ini.

Yang dilakukan Pong Hardjatmo hanyalah kritik tajam kepada para elite politik di negeri ini. Ia bukan seorang pembangkang, melainkan hanya mutung belaka. Yang dilakukannya juga bukan tindakan menjatuhkan pemerintahan yang sah atau meminjam istilah yang populer pada masa Orde Baru: subversif!

Sebagai warga negara yang dulu mendukung SBY, Pong bukanlah pendukung mati sebuah rezim. Ia seorang yang demokratik. Seorang warga negara yang demokratik harus siap mendukung seorang pemimpin, tetapi pada saat bersamaan juga siap mengkritik para elite politik negeri ini, termasuk pemimpinnya, yang dinilainya kurang jujur, adil, dan tegas.

Situasi disfungsi
Mengapa pula Petisi 28 memberikan Penghargaan Mawar Merah atas keberanian tanpa pamrih Pong Hardjatmo? Mungkin karena tidak sedikit kalangan purnawirawan TNI yang sudah benar-benar kecewa pada situasi negeri ini.

Berbagai institusi yang terkait dengan penegakan hukum di negeri ini, seperti polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, telah menuju pada situasi disfungsi alias tidak berfungsi lagi.

Para anggota DPR juga sibuk bermain politik agar kasus Bank Century tidak berlanjut kembali. Belum lagi dari satu periode masa sidang ke periode berikutnya semakin meningkat jumlah anggota parlemen kita yang tidak menghadiri rapat- rapat di DPR.

Di kabinet pun sama saja. Jalannya pemerintahan begitu lamban bagaikan keong siput yang terseok-seok berjalan di pasir panas. Negeri ini ibarat negeri tanpa kepemimpinan. Tak heran jika semakin banyak orang mutung! Jika ini terus berlanjut, entah apa jadinya negeri yang kita cintai ini.

Dimuat di Kompas, Rabu, 4 Agustus 2010

Tengok misalnya soal program konversi minyak tanah ke elpiji yang berbuntut ledakan di sanasini. Kemacetan lalu lintas yang makin akut. Harga kebutuhan pokok yang makin melambung.Persoalan penegakan hukum yang lebih berbau penyelesaian politik ketimbang penyelesaian hukum murni dan sebagainya dan sebagainya. Koordinasi antarkementerian atau antarinstitusi pemerintahan juga tidak berjalan baik.

Ini jauh berbeda dengan di era Orde Baru yang segalanya cepat ditangani meski demokrasi dulu hanyalah pesta rakyat semata tanpa esensi legitimasi politik.Seorang kawan Indonesianis asal Singapura,Bilveer Singh, pernah menyatakan kepada penulis bahwa di masa Orde Baru,di atas meja Panglima ABRI Jenderal Benny Moerdani,ada tiga pesawat telepon: satu yang langsung ke Istana,satu ke Mabes ABRI,dan satu lagi spesial telepon “sembako”(sembilan bahan pokok).

Saat itu memang seorang Menhankam/Pangab bukan hanya mengurusi pertahanan dankeamanan negara dalam arti sempit,melainkan juga mengurusi sembako. Di era Reformasi ini, sistem pemerintahan yang presidensial dengan multipartai sederhana kadang dikatakan menjadi kendala bagi efektivitas pemerintahan.

Kebijakan pemerintah dianggap dihalangi DPR.Memang ada beberapa kasus dimana DPR harus melakukan fungsi legislatifnya dalam menentukan arah kebijakan pemerintah,tapi bukan berarti DPR dikatakan sebagai penghalang bagi setiap kebijakan pemerintah. Kita juga tahu bahwa pemerintahan didukung oleh koalisi partai yang menguasai tiga perempat kursi parlemen.

Jika Sekretariat Gabungan partai-partai pendukung pemerintah dikendalikan secara baik, bukan mustahil jalannya pemerintahan juga lancar. Koordinasi juga sering dijadikan kambing hitam dari berbagai kelambanan pemerintah dalam menangani persoalan di negeri ini, dari soal ekonomi sampai sosial budaya. Namun,adalah kenyataan pula jika pengarahan oleh Presiden berjalan dengan baik dan tidak ada perubahan kebijakan pemerintah di tengah jalan, para menteri dan jajaran eselon di bawahnya juga akan melaksanakan kebijakan pemerintah itu secara baik pula.

Kadang ada yang mengusulkan agar kata koordinasi diganti dengan kata sinergi lantaran sinergi lebih menunjukkan asas kesetaraan ketimbang koordinasi yang ada bau paternalistisnya.Namun, jika manajemen pemerintahan tidak didukung prinsip kepemimpinan yang jujur, adil, dan tegas seperti yang dikritik Pong Hardjatmo,tetap saja jalannya akan lamban dan penuh dengan kemunafikan politik.

Rakyat sebenarnya tidak mau tahu bagaimana keputusan dibuat, diambil,dan dilaksanakan,melainkan yang mereka ingin tahu adalah bentuk konkret dari implementasi kebijakan pemerintah tersebut. Rakyat hanya menginginkan agar harga-harga kebutuhan pokok terjangkau, pekerjaan juga tersedia dengan baik, harkat rakyat untuk mandiri juga dimungkinkan.

Namun yang dirasakan rakyat ialah saat mereka menuruti saja penggunaan gas sebagai konversi minyak tanah, mengapa itu tidak didukung oleh sistem pengamanan yang baik dari tabung-tabung gas dan perangkat pendukungnya? Mengapa pula politisi mesti ribut soal penegakan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan politik para elite dan bukan memberi contoh bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu?

Rakyat juga sudah memberikan suaranya dengan demokratis saat pemilu nasional maupun pemilu kepala daerah.Mengapa pula ada saja elite-elite politik yang mengerahkan massa untuk menganulir hasil pemilihan atau memanipulasi hasil pemungutan suara? Hiruk-pikuk politik saat ini lebih merupakan akibat dari kepentingan politik para elite ketimbang kepentingan rakyat.

Kita lihat misalnya bahwa desentralisasi dan otonomi daerah lebih memberikan keuntungan politik dan ekonomi kepada para elite ketimbang kepada rakyat secara keseluruhan. Kita memang membutuhkan seorang pemimpin bangsa yang jujur, adil, cepat dan tegas dalam mengambil keputusan, bukan sebaliknya.

Seorang pemimpin pada tingkatan pemerintah pusat atau daerah harus memiliki pemahaman mengenai apa yang dirasakan rakyat, apa persoalan yang dihadapi bangsa ini,dan mengarahkan para pembantunya agar setiap kebijakan diimplementasikan secara apik.Kita juga ingin agar rakyat merasakan keadilan dari sebuah kebijakan pemerintah, bukan kebijakan yang lebih menguntungkan sesuatu golongan masyarakat atau kelompok.

Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan manajerial yang baik,bukan hanya ingin menjaga imej atau nama baiknya.Keputusan politik memang tidak dapat menguntungkan semua orang, tapi adalah lebih baik jika keputusan itu benar-benar tertuju pada apa yang sepatutnya diberikan kepada rakyat. Rakyat juga ingin tahu apakah benar terjadi kebobrokan di aparat kepolisian kita sehingga rekening gendut sebagian oknum perwira tinggi polisi benar-benar dapat diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Tanpa adanya manajemen pemerintahan yang baik, berbagai permasalahan akan semakin menumpuk dan menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada rakyat.Jika kekecewaan itu sudah mencapai titik puncak,bukan mustahil anarki akan merajalela kembali. Demokrasi bukanlah ganjalan bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan secara jujur, adil, dan tegas.Demokrasi justru menuntut akuntabilitas politik pemerintahan agar rakyat menikmati kesejahteraan dan keadilan.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 3 Agustus 2010

Sejak awal berdiri, UKP4 memang telah menimbulkan kontroversi. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar sejak awal sudah mempertanyakan legalitas keberadaan UKP4 karena unit ini tidak dipayungi undangundang atau dalam kategori lembaga nonstruktural.Agun bahkan pernah mendesak pemerintah untuk membubarkan unit tersebut karena dianggap tidak bermanfaat dan menimbulkan dualisme tugas dengan institusi pengawasan yang sudah ada di masing-masing kementerian.

Namun,Wakil Presiden Boediono malah menginginkan agar lembaga semacam UKP4 dibentuk di setiap daerah agar percepatan pembangunan daerah dapat terwujud. UKP4 pada dasarnya memang unit kerja yang bukan saja melakukan evaluasi atas kinerja para menteri dan kepala-kepala lembaga pemerintah nonkementerian, melainkan juga mencari tahu apakah perintah presiden sudah dilaksanakan oleh para menteri dan kepala LPNK tersebut.

UKP4 juga tidak pada posisi memberikan rekomendasi kepada presiden apakah seorang menteri atau kepala LPNK patut mendapatkan hadiah (reward) jika kinerjanya sangat baik ataukah sebaliknya,mendapatkan hukuman (punishment) jika kinerjanya buruk. UKP4 bahkan tidak pada posisi untuk merekomendasikan kepada presiden apakah seorang menteri/kepala LPNK sepatutnya atau seharusnya diganti.

UKP4 hanya memberikan penilaian apakah rapor menteri/kepala LPNK sangat memuaskan (>100%), memuaskan (76-100%),kurang memuaskan (51-75%), mengecewakan (<50%), dan lainnya. Dengan kata lain, tidak ada istilah rapor merah di dalam penilaian tersebut, yang ada ialah “lainnya”.

Ukuran keberhasilan juga bergantung pada beberapa penyebab: pertama, “tidak tepat jadwal”yakni pelaksanaan tidak disiplin terhadap waktu/ target; kedua, “anggaran”, menunggu alokasi APBN-P apakah belum turun atau tidak dianggarkan dalamAPBN ataupunAPBN-P; ketiga, “terkendala pihak lain” yakni pelaksanaan program pembangunan terhambat oleh bottleneck pada proses atau capaian instansi terkait; keempat, “tak ada keterangan”, tidak ada penjelasan mengapa target tersebut tidak tercapai.

Penilaian atau evaluasi UKP4 ini dilakukan per triwulan. Pada program 100 Hari Pertama Kabinet misalnya UKP4 juga telah memberikan hasil evaluasinya kepada presiden. Pertanyaannya,mengapa pada evaluasi semester pertama kabinet ini terjadi komplikasi politik? Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan tersebut.Pertama, seperti pada Kabinet Indonesia Bersatu I, satu tahun pertama adalah masa yang amat mendebarkan bagi para menteri/anggota kabinet.

Oktober biasanya merupakan bulan yang menentukan apakah seorang menteri akan diganti atau lanjut. Kedua,pernyataanWakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang menyatakan perlu ada reshuffle kabinet,walaupun hanya bersifat umum dan tidak menunjuk pada menteri-menteri tertentu, telah menimbulkan rasa tidak nyaman pada para menteri dari partai politik lain, khususnya PAN dan PKS yang menterinya terkena rapor merah tersebut.

Komplikasi politik semakin akut karena beberapa waktu lalu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie pernah menyatakan agar strategi Partai Golkar seperti “tikus”, mengendus-endus lalu menggigit. Ini yang menambah suasana politik makin memanas. Untuk menurunkan suhu politik dan mengurangi kecurigaan, tidaklah mengherankan jika Aburizal Bakrie dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan bahwa soal reshuffle kabinet adalah tanggung jawab Priyo semata, bukan pernyataan resmi Partai Golkar.

Terlepas dari benar tidaknya hasil evaluasi UKP4,kita juga patut bertanya mengapa para menteri yang menjadi sorotan masyarakat justru rapornya baik-baik saja.Ambil contoh menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Kita lihat, baca, dan tonton betapa setiap hari terjadi ledakan tabung gas yang adalah tanggung jawab kementeriannya dan PT Pertamina. Mengapa kementerian ini malah aman-aman saja.

Bagaimana juga kinerja menteri ekonomi lainnya yang tidak mampu meregulasi agar lonjakan harga barang-barang kebutuhan pokok tidak naik.Mengapa para menteri ini juga rapornya baik-baik saja. Adakah diskriminasi politik atas kementerian-kementerian tersebut? Jika UKP4 sudah tahu bahwa persoalan keterlambatan itu akibat dari faktor di luar kementerian itu, mengapa UKP4 tidak berusaha untuk mencari jalan keluar agar berbagai hambatan di DPR,Kementerian Keuangan,Bappenas,atau institusi lainnya dapat dihilangkan?

Para menteri/Kepala LPNK tentu tidak perlu bersedih hati atau bermuram durja karena sebagian besar hambatan tersebut justru datang dari luar institusinya dan bukan di internal lembaganya. Hasil evaluasi kinerja kementerian sepatutnya bukan hanya cambuk bagi para menteri untuk memperbaiki kinerja institusinya, melainkan juga evaluasi bagi kinerja kabinet secara keseluruhan mengapa hambatan-hambatan tersebut tak kunjung dapat dilenyapkan?

Mengapa pula kabinet sering rapat,tapi kurang menunjukkan bahwa presiden dan wakil presiden mampu “mengarahkan” agar kinerja kabinetnya semakin baik dengan melakukan penilaian silang atas kinerja keseluruhan kabinet. Muara dari evaluasi ini menunjukkan betapa reformasi birokrasi masih merupakan kata-kata indah yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan.

Lalu, adakah perbaikan kinerja dari institusiinstitusi yang telah mendapatkan remunerasi? Jika jawabannya “iya”,kenaikan gaji/upah memang memperbaiki kinerja kementerian. Namun, jika jawabannya “tidak”, kita patut bertanya, ada apa dengan institusi itu? (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 20 Juli 2010

“Satu hal yang lebih mengerikan,” ujarnya. ”Kalau saya berbicara dengan masyarakat bawah di sekitar Jabodetabek (Jakarta,Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi), kata revolusi sudah menjadi kata yang kerap terdengar. Entah apa tujuan mereka. Revolusi ya revolusi saja untuk mengubah kepengapan hidup.” Gambaran memilukan itu belum termasuk apa jadinya nasib penduduk negeri ini setelah pemberlakuan kenaikan tarif dasar listrik mulai 1 Juli 2010 dan juga bila harga bahan bakar minyak (BBM) juga naik. Gambaran kemiskinan negeri ini amat bertolak belakang dengan hingar-bingar politik di tingkat pusat yang sibuk dengan pembentukan kartel politik, konfederasi politik, amalgamasi politik,atau di tingkat daerah yang pemilu kepala daerahnya sedang berlangsung.

Di kala elite politik ribut soal perebutan, pengelompokan,pengumpulan kekuasaan,rakyat pemegang kedaulatan politik tertinggi di negeri ini malah semakin sesak nafas karena soal ledakan tabung gas yang datang silih berganti, serta kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin mencekik leher mereka. Dari sisi teori politik, rakyat akan merasakan ada negara jika dan hanya jika mereka menikmati beberapa hal: pertama, keamanan di wilayahnya; kedua, harkat diri karena tersedianya pekerjaan baik di sektor formal maupun informal; ketiga, tersedianya kebutuhan pokok dengan harga terjangkau; keempat, tersedianya pendidikan yang tidak mendiskriminasi antara yang kaya dan yang miskin; kelima, kebanggaan bagi negerinya yang termashur di seantero bumi karena pencapaian posisi penting di bidang olah raga atau ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi kita saat ini tampaknya menyebabkan sebagian rakyat sering bertanya, adakah pemerintahan di negeri ini, baik di pusat maupun daerah? Kalaupun ada, mengapa keberadaan pemerintahan bagaikan ada dan tiada karena beban hidup rakyat semakin hari semakin berat dan bukan semakin ringan.Sementara para politisi asyik bermain politik atau menghambur- hamburkan uang yang entah dari mana asalnya saat berlangsung berbagai pemilu,dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 sampai ke pemilu kepala daerah yang kini sedang marak.

Hal yang juga mencengangkan rakyat,betapa mudahnya para elite politik berpindah partai dari partai A ke Partai B, tanpa ada penjelasan mengapa hal itu mereka lakukan.Ada juga komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tanpa malu-malu menyatakan dirinya berhenti sebagai anggota KPU dan bergabung dengan partai politik yang sedang berkuasa walaupun dia tahu hal itu melanggar undang-undang. Anehnya lagi, partai yang sedang berkuasa itu, Partai Demokrat, membuka tangan selebar- lebarnya bagi sang komisioner KPU tersebut,tanpa malu-malu kucing pula.

Hal yang lebih menyesakkan hati, ada beberapa kepala daerah yang maju ke pilkada didukung oleh partai A, setelah berkuasa mendekat ke partai B dan kemudian menjadi pengurus dari partai B tersebut. Rasanya tak ada etika politik di negeri ini. Acara muktamar atau konferensi nasional partai-partai politik juga datang silih berganti bagaikan film kolosal dan diadakan di hotel-hotel mewah yang hanya dapat ditonton oleh rakyat,tapi tidak dapat dirasakan apa hasilnya bagi mereka. Di sini terjadi suatu jurang yang amat dalam dan lebar antara elite politik yang menikmati kekuasaan politik dan uang yang seharusnya berbakti kepada rakyat,dengan kondisi rakyat pada umumnya yang terpuruk.

Suara rakyat hanya dibutuhkan saat pemilihan umum apapun, tapi seakan dilupakan ketika para elite politik itu menduduki jabatan di eksekutif ataupun legislatif pusat atau daerah. Gambaran antrean panjang rakyat yang akan mengambil bantuan langsung tunai di berbagai kantor pos seakan menambah miris hati orang yang melihatnya.Penulis yang pernah merasakan antre minyak tanah pada pertengahan tahun 1960-an,merasakan kegetiran yang amat dalam jika melihat betapa gedung-gedung mewah menjulang tinggi makin banyak di Ibu Kota, tetapi nasib rakyat kecil tidak pernah berubah dalam 40 tahun terakhir.

Bila keadaan yang menyesakkan ini terus berlanjut, jangan salahkan rakyat jika wacana berevolusi semakin populer dan dapat menjadi pilihan politik mereka kelak. Bagi elite politik di pemerintahan dan parlemen,tak ada jalan lain selain kecuali semakin memperhatikan nasib rakyat kecil,jika mereka tak ingin tergilas oleh “roda revolusi.”(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 13 Juli 2010

Ada yang ingin membangun konfederasi di antara partai yang memiliki kesamaan ideologi seperti nasionalisme dan marhaenisme. Ada yang mendasarinya atas dasar basis massa Islam seperti yang dilakukan Partai Amanat Nasional. Ada pula partaipartai kecil seperti Partai Bintang Reformasi (PBR) yang ingin bergabung dengan partai besar seperti ke Partai Golkar.

Konfederasi partai mungkin juga terjadi sebagai akibat dari ada upaya partai menengah misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin merentangkan sayap dukungannya bukan saja ke kalangan massa nonmuslim, melainkan juga ke massa Islam yang bernaung di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, satu hal yang menarik, konfederasi partai juga terjadi akibat mundurnya dukungan partai atau organisasi massa dari satu partai dan kemudian ingin bergabung ke partai lain.

Tak Mudah
Pembentukan konfederasi partai memang suatu yang positif jika kita ingin menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia secara alamiah.Namun,hal itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Ada beberapa alasan untuk mendukung kesimpulan penulis tersebut. Pertama, dalam sejarah politik Indonesia, perpecahan partai lebih menonjol ketimbang pembentukan konfederasi.

Contohnya, konfederasi organisasi massa Islam dalam wadah Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang di era penjajahan Jepang dikenal dengan Al-Majlikul a’la Muslimin Indonesia justru terpecah menjadi sempalan partai-partai Islam, Masyumi, NU,Perti,PSII,dan sebagainya, yang maju sendiri-sendiri pada Pemilu 1955.Perpecahan juga fenomena yang terus berkembang dalam politik Indonesia di era Reformasi.

Tidak sedikit partai-partai politik muncul dari sempalan Golkar, PDI,PPP saat kran politik bagi pembentukan partai terbuka lebar di era 1998 sampai sekarang. Kedua,konfederasi politik biasanya terjadi akibat politik paksaan dari penguasa ketimbang atas dasar keinginan sendiri. Terbentuknya Masyumi pada era penjajahan Jepang adalah contoh di mana penguasa kolonial saat itu menginginkan agar konfederasi kekuatan Islam dapat digabungkan sehingga mudah untuk diatur.

Pada era Orde Baru,fusi partai-partai Islam ke dalamPPPdanfusipartai- partainasionalis dan Kristiani ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah juga atas kebijakan yang memaksa dari rezim Orde Baru. Ketiga,konfederasi secara sukarela yang agak berhasil,walau dengan manipulasi politik para politisi militer Orde Baru, adalah pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 1964.

Sekber Golkar memang dibentuk oleh para perwira menengah militer Orde Baru yang mengajak ormas-ormas Islam dan nasionalis untuk bergabung melawan kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu. Suka atau tidak, Sekber Golkar adalah bagian dari adu kekuatan politik antara TNI AD dan PKI.Dalam perjalanan sejarahnya kita tahu satu persatu ormas, termasuk ormas Islam, yang kemudian mengundurkan diri dari Sekber Golkar.

Patut pula dicatat bahwa soliditas Golkar pada era Orde Baru bukan hanya ditopang oleh militer dan pegawai negeri serta kelompok-kelompok induk organisasi (Soksi, MKGR, dan Kosgoro), melainkan juga akibat dari kuatnya patron politik di tangan Soeharto. Keempat,konfederasi politik di era reformasi bukan baru sekali ini saja diwacanakan oleh Eros Djarot atau Hatta Rajasa.Sebelumnya juga ada keinginan untuk membentuk konfederasi politik menjelang Pemilu 2004 dan 2009.

Tapi, kegagalan selalu terjadi saat penentuan posisi siapa yang menjadi ketua umum, sekretaris jenderal, atau pengurus teras partai lainnya. Para elite partai selalu mendasari besar kecilnya partai dari sisi hasil pemilu legislatif.Namun,tak ada pertanyaan apakah dukungan konstituen tersebut solid atau tidak, apakah para pendukung mereka juga setuju bila partainya bergabung dalam konfederasi politik dengan partai-partai lain. Kelima, konfederasi partaipartai politik lebih didasari oleh kepentingan politik elite ketimbang kepentingan massa pendukung.

Rakyat tetap hanya sebagai pelengkap penderita di dalam sistem politik Indonesia. Rakyat hanya dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan politik bagi partai politik atau pemberi legitimasi pada kekuasaan, tapi setelah itu dilupakan. Keenam, konfederasi memang akan berhasil jika partai-partai kecil bergabung ke partai besar.Namun, yang terjadi sesungguhnya bukan konfederasi politik,melainkan akuisisi politik partai besar terhadap partai-partai lebih kecil.

Jika konfederasi partai politik terjadi di antara partai-partai berkekuatan sama, dapat dipastikan bahwa usianya tidak akan sampai seumur jagung. Kalaupun lebih panjang dari itu, jika tidak ditopang oleh ideologi yang sama dan kepemimpinan yang kuat, konfederasi partai politik itu hanya akan terus diwarnai oleh pertarungan politik internal.

Sekali lagi, konfederasi partai politik adalah bagian dari survival partai-partai politik yang tidak mungkin hidup lagi jika mereka bertarung sendiri-sendiri. Itu pun agar para elite partainya tetap eksis di dalam panggung politik Indonesia dan bukan karena ingin memperjuangkan kepentingan rakyat.Tak heran jika konfederasi partai politik ini disikapi secara hati-hati oleh kalangan pengamat politik. Kita harus ingat “Jas Merah” Bung Karno: “Jangan sekalisekali melupakan sejarah!”(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 6 Juli 2010

John Fitzgerald Kennedy

Bagi seorang pejabat negara seperti Andi Nurpati, komisioner Komisi Pemilihan Umum—yang sepatutnya bersikap nonpartisan ketika bergabung ke Partai Demokrat—mungkin kutipan di atas bisa kita balik jadi: ”My loyalty to the nation ends, when my loyalty to the party begins”.

Sebuah buku pengantar ilmu politik di Amerika Serikat mengajarkan, semua orang pada dasar- nya mementingkan dirinya sendiri (selfish), dan semua politikus pada dasarnya busuk (crooks). Itulah sebabnya, mengapa ajaran mengenai moral, ideologi, dan filosofi politik menjadi amat penting (Shively, Power and Choice, 1993:46). Itu pula sebabnya demi mengatur hubungan antara kekuasaan dan rakyat lahir kontrak sosial dan mengapa pula perlu dibuat konvensi, konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Semua itu tentunya agar perjalanan negara dan sis- tem politik berlangsung benar- benar apik sesuai tatanan.

Anda bisa membayangkan bagaimana jalannya sistem politik sebuah negeri jika pimpinan nasional dan politisinya tidak bermoral atau lebih mendahulukan kepentingan diri dan partainya ketimbang loyalitas dan dedikasinya kepada negara.

Tidak masuk akal
Kasus permintaan berhenti anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati karena ia menerima jabatan sebagai Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat (PD) sungguh membuat kita terperangah. Sebagai seorang komisioner, Andi Nurpati pasti mengerti isi dan makna pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No 13/2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Penyelenggaraan Sumpah atau Janji Anggota KPU. Di dalam UU dan peraturan tersebut terdapat pasal dan ayat yang menetapkan bahwa anggota KPU tidak boleh mundur kecuali karena alasan kesehatan. Selain itu, seorang anggota KPU selama rentang waktu tertentu, sebelum dan sesudah jadi anggota KPU, tidak boleh menjadi anggota parpol.

Aturan itu dikeluarkan karena pada periode KPU sebelumnya ada empat anggota KPU yang mengundurkan diri, yaitu Muji Sutrisno SJ, Imam Prasodjo, Anas Urbaningrum, dan Hamid Awaluddin. Muji Sutrisno karena ia seorang rohaniwan, imam, karena ia ingin kembali ke kampus dan mengurusi LSM-nya di bidang pendidikan, Anas kemudian masuk PD, sedangkan Hamid Awaluddin karena diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM.

Sebagai mantan anggota KPU yang dulu mengundurkan diri, masuk PD dan kini menjadi Ketua Umum DPP PD, Anas sepatutnya juga tahu mengapa aturan UU dan Kode Etik KPU itu muncul. Anehnya, mengapa justru Anas Urbaningrum yang pada 17 Juni 2010 memilih Andi Nurpati menjadi satu dari 130 pengurus DPP Partai Demokrat periode 2010-2015?

Bagi penulis, alasan apa pun yang dilontarkan Andi Nurpati dan Anas Urbaningrum sangat sulit diterima oleh akal sehat. Andi Nurpati, misalnya, mengungkapkan bahwa mundur dari KPU dan masuk parpol adalah hak politiknya sebagai warga negara. Menjadi anggota KPU bukanlah untuk mencari pekerjaan atau sebagai batu loncatan masuk ke panggung politik nasional.

Ternyata, Andi Nurpati bukan saja melamar atau dilamar menjadi pengurus PD, melainkan juga ingin maju sebagai kandidat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah, 3-8 Juli 2010. Namun, panitia pemilihan mencoret nama Andi Nurpati karena tahu bahwa yang bersangkutan menjadi pengurus parpol (Kompas, 1/7/ 2010).

Pernyataan Anas yang meng- ultimatum Andi agar mengundurkan diri dari KPU sebagai prasyarat menjadi pengurus di DPP PD juga sangat tidak masuk akal karena ia tahu seorang anggota KPU tak boleh mengundur- kan diri seperti yang ia lakukan dulu. Ini berarti PD sangat tidak taat asas dan melecehkan UU.

Sepatutnya, Ketua Dewan Pembina DPP PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahu bahwa baik Andi Nurpati maupun Anas Urbaningrum telah melanggar UU.

Lalu, mengapa Andi Nurpati tetap dijadikan pengurus PD? Kita patut menduga pasti ada mata rantai hubungan yang terselubung antara Andi Nurpati-Anas Urbaningrum-SBY atau antara KPU-PD-SBY. Fenomena Andi Nurpati semakin memperkuat dugaan publik betapa PD sebagai partai penguasa menjalankan ”tujuan menghalalkan cara” dalam sepak terjang politiknya.

Kita juga bertanya, apa yang kau cari Andi Nurpati, posisi terhormat (noble) sebagai komisioner KPU yang berdedikasi pada negara dan bangsa atau menjadi terhina (ignoble) karena melanggar UU hanya untuk mengejar posisi jabatan di parpol atau ormas besar?

Di mata kita mungkin berlaku, ”Seorang politikus tanpa loyalitas kepada negara adalah politikus busuk! (”A politician with no loyalty to the nation is a crook!”), dan ia sulit dipercaya untuk menduduki jabatan publik di mana pun.

Dimuat di Kompas, 5 Juli 2010

Daniel Dhakidae dalam buku suntingan William Liddle,Crafting Indonesian Democracy (Bandung: Mizan,2000), menyebutnya ibarat lagu The Beatles,“ The Long and Winding Road” (Jalan Panjang yang Berliku), penuh kendala politik. Daniel menggambarkan secara singkat bagaimana pengalaman Indonesia dengan tiga bentuk demokrasi sebelumnya yang kesemuanya gagal. Demokrasi parlementer/ demokrasi liberal/demokrasi konstitusional antara 1950– 1959 dengan sistem multipartai telah menyebabkan Konstituante gagal membuat konstitusi negara yang baru dan lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945. Persoalan pokoknya antara lain pada pertentangan mengenai ideologi negara yang akan dianut Indonesia, Pancasila atau Islam?

Selain itu, seringnya terjadi mosi tidak percaya di parlemen juga menjadi penyebab sulitnya tercipta stabilitas politik saat itu. Ada dua pandangan mengenai gagal tidaknya demokrasi parlementer. Pertama,dianut kaum realis atau politisi yang mendasarkan pandangannya pada kekuatan (power) politik. Menurut pandangan mereka, demokrasi parlementer tidak gagal, melainkan dimatikan oleh permainan dua kekuatan politik yang menyatu, yaitu Presiden Soekarno dan TNI AD, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan DPR.

Kedua, kaum idealis saat itu memang mengakui bahwa demokrasi parlementer gagal karena tiga hal, yaitu kurangnya tingkat pendidikan rakyat, kurangnya budaya demokrasi yang dianut para elite politik walau mereka mendasari dirinya dengan konstitusi negara UUDS 1950, dan kurangnya basis ekonomi sebagai penunjang demokrasi. Hingga kini masih terdapat anggapan, jika demokrasi ingin berjalan baik, rakyat harus mendapatkan pendidikan yang memadai, kultur demokrasi juga harus terinternalisasi di hati dan pikiran para politikus, serta tingkat kesejahteraan rakyat sudah memungkinkan mereka tidak terombang- ambing oleh godaan uang atau rakyat sudah dapat bertanggung jawab dan dewasa dalam menentukan pilihan politiknya.

Demokrasi terpimpin (1959– 1965) yang dijalankan Presiden Soekarno melalui pendekatan planned and systemic democracy(demokrasi yang terencana dan sistemik) atau guided democracy (demokrasi terpimpin) atau democracy with leadership (demokrasi dengan kepemimpinan), dengan mengurangi proses politik dan menekankan tujuan akhir pada masyarakat yang adil dan makmur, juga gagal menciptakan sistem politik yang stabil dan sistem ekonomi yang baik. Apa yang terjadi justru terjadi pengambilalihan kekuasaan pada dini hari 1 Oktober 1965 sebagai akibat dari perseteruan politik yang amat akut antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan TNI AD.

Bangunan segitiga hubungan kekuasaan antara Soekarno di puncak piramida,TNI AD di kanan bawah, dan PKI di kiri bawah hancur berantakan.Pada pertarungan kekuasaan itu Soekarno dan PKI runtuh, TNI AD memenangi pertarungan politik saat itu.Namun, satu hal yang patut dibanggakan saat itu,Presiden Soekarno sempat melakukan nation and character building dan menjaga agar sumber daya alam kita tidak dijarah habis oleh para penanam modal asing, khususnya dari Amerika Serikat. Demokrasi Pancasila yang awalnya diterapkan secara demokratis oleh Letjen Soeharto dengan tujuan membentuk tatanan politik baru (Orde Baru) menggantikan tatanan atau Orde Lama yang katanya busuk, korup, otoriter dan banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia,pada perjalanan berikutnya justru tidak berbeda dengan sistem politik demokrasi terpimpin.

Meski sembilan partai politik dan satu Golongan Karya (Golkar) kemudian diperas menjadi dua parpol (Partai Persatuan Pembangunan serta Partai Demokrasi Indonesia) dan Golkar, ternyata hal itu hanya menciptakan stabilitas politik yang semu karena segalanya dihasilkan melalui politik represif yang dijalankan ABRI dan bukan melalui proses politik yang demokratis. Gaya pemerintahan Presiden Soeharto bahkan lebih menekankan kepemimpinan ketimbang demokrasi.

ABRI sebagai penopang rezim saat itu dibalut dengan kemasan sebagai stabilisator dan dinamisator politik Indonesia, juga tidak mencapai tujuan politiknya, yaitu menyejahterakan rakyat.Tiga bentuk legitimasi politik yang dibangun––stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan–– hancur luluh lantak setelah terjadi krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia pada 1997–1998, disusul dengan demonstrasi mahasiswa, rapuhnya koalisi rezim yang berakhir dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Ke mana Arah Politik Kita
Kini, 12 tahun sudah kita mengenyam era Reformasi dengan kebebasan politik yang begitu terjamin. Upaya kita untuk menciptakan sistem kepartaian yang memungkinkan terciptanya stabilitas pemerintahan serta mencapai masyarakat yang adil dan makmur, belum sampai pada saat yang menggembirakan. Upaya kita untuk menyederhanakan sistem kepartaian secara alamiah,bukan fusi partai paksaan seperti pada 1973,dengan menerapkan electoral treshold dan parliamentary treshold, belum juga dicapai hasil karena pada setiap pemilihan umum,selalu ada saja ada partai baru atau partai lama yang berganti nama demi bisa ikut pemilu.

Penulis ingat ajaran guru saya, Arbi Sanit,bahwa sistem multipartai mungkin saja lebih demokratis karena rakyat dapat terwakili aspirasi politiknya melalui partaipartai itu.Namun,pada saat bersamaan, sistem multipartai sederhana seperti yang kita anut sekarang, sulit mencapai konsensus politik, termasuk di dalam pemerintahan koalisinya sendiri. Sebaliknya, sistem dua atau tiga partai dominan bukan berarti tidak demokratis, karena di dalam sistem itu rakyat juga dapat terwakili. Konsensus politik juga mudah dicapai. Persoalannya,kalau kita menganut sistem dua atau tiga partai,secara sosiologis, dari pengalaman sejarah, juga sulit.

Apakah kita akan membagi partai-partai politik atas dasar partai nasionalis sekuler dan partai nasionalis agama? Persoalan lain yang kita alami, tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia partai-partai nasionalis hanya akan berkoalisi politik dengan partai yang memiliki ideologi yang mirip atau partai Islam hanya berkoalisi dengan partai Islam saja. Lihat betapa Masyumi pecah menjelang Pemilu 1955. Lihat betapa sulitnya partai yang beraliran Islam modernis bergabung dengan Islam tradisionalis. Bahkan kini, PPP sebagai representasi partai Islam di era Orde Baru, pecah berantakan dan kini bahkan sedang menghadapi persoalan akan keluarnya Parmusi dari PPP.

Mungkinkah pula antara partaipartai nasionalis tengah berkoalisi dengan partai Islam kanan secara permanen, sementara koalisi satunya juga merupakan koalisi permanen antara partai nasionalis kanan dengan partai Islam tengah? Gagasan semacam ini pun sulit diejawantahkan karena koalisi pemerintahan lebih didasari kepentingan politik sesaat (ad hoc) untuk tokoh politik yang maju menjadi calon presiden, ketimbang didasari kepentingan politik permanen untuk meraih, menjalankan, mempertahankan kekuasaan demi menciptakan masyarakat adil dan makmur.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, Selasa 29 Juni 2010

Pergeseran format politik yang diusung partai-partai pun terjadi. Partai Golkar, PDI-Perjuangan, dan Partai Demokrat berupaya bergeser ke kanan atau menonjolkan asas keislaman untuk menunjukkan bahwa partai-partai itu bukan lagi dipandang sebagai partai nasionalis sekuler. Sebaliknya, partai-partai yang selama ini menonjolkan asas atau ideologi Islam justru bergeser ke tengah.

Di antara partai-partai berbasis massa Islam yang berani menonjolkan format baru politiknya ke arah tengah adalah PKS. Pada Musyawarah Nasional II PKS, 16-20 Juni 2010 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, PKS semakin menonjolkan dirinya bukan lagi sebagai partai dakwah yang eksklusif, melainkan sudah menjadi partai terbuka bagi warga negara Indonesia non-Muslim untuk bergabung ke partai itu.

Apa yang dilakukan PKS sebenarnya merupakan langkah lanjutan ”Deklarasi PKS di Bali” yang memungkinkan masuknya anggota partai atau calon legislatif PKS dari golongan non-Muslim. Adalah kenyataan bahwa di daerah Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur dan terlebih lagi Papua, ada 20 anggota legislatif daerah yang berasal dari kalangan non-Muslim yang mewakili daerah berpenduduk sebagian besar non-Muslim tersebut.

Apa yang ditargetkan PKS melalui gebrakan strategis atas format politik baru ini? Mengapa pula PKS berani mengambil langkah politik yang berisiko itu? Akankah target itu akan dicapai?

Berisiko
Dipilihnya Hotel Ritz-Carlton di SCBD, Jakarta, bukanlah tanpa makna. Hotel tersebut merupakan bagian dari jaringan hotel mewah bertaraf internasional yang berpusat di Amerika Serikat yang sebagian sahamnya bukan mustahil juga dimiliki oleh orang Yahudi. Ini merupakan simbol bahwa PKS tidak anti-AS.

Lebih khusus lagi ini bukan saja simbol bahwa PKS dapat ”hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existence) dengan negara yang selama ini menjadi bulan-bulanan kritiknya, khususnya terkait dengan isu politik di Timur Tengah dan Palestina”, melainkan penonjolan simbol bahwa PKS juga dapat bekerja sama dengan dengan negara-negara Barat, seperti AS, Jerman, Australia, serta dengan negara berhaluan komunis, seperti Republik Rakyat China.

Melalui simbol politik itu, PKS juga ingin agar bila perolehan suaranya cukup besar pada Pemilu 2014, misalnya lebih dari 10 persen, paling tidak negara-negara Barat dari tiga benua yang berbeda, seperti AS, Jerman, dan Australia, tidak akan mencurigai PKS sebagai partai yang anti-Barat.

Dari sisi politik domestik, PKS ingin agar pangsa suara yang sudah ”mentok”, yaitu 7,89 persen pada Pemilu Legislatif 2009, bisa dinaikkan dengan berbagai cara. Pertama, merebut suara dari kalangan NU dan Muhammadiyah, dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yang selama ini menjadi basis massa bagi PPP, PAN, dan PKB. Kedua, membuka peluang bagi kalangan non-Muslim untuk menjadi anggota, pengurus, bahkan caleg pusat dan daerah yang mewakili PKS di kantong-kantong suara non-Muslim. Ketiga, membuat struktur pengurusan partai yang gemuk, tak tanggung-tanggung 400 orang, yang diharapkan dapat melebarkan sayap PKS di luar kantong-kantong perkotaan yang selama ini menjadi basis massa PKS.

PKS kini memang telah berubah dari partai dakwah menjadi partai terbuka demi meraih suara lebih banyak pada Pemilu 2014 dan pemilu-pemilu berikutnya. Apa yang dilakukan PKS bukan tanpa risiko politik. Adalah suatu kenyataan bahwa perolehan suara PKS dari segi persentase memang naik dari 7,34 persen pada Pemilu 2004 menjadi 7,89 persen pada Pemilu 2009. Namun, dari jumlah perolehan suara justru menurun sekitar 200.000 dari 8,33 juta suara menjadi 8,21 juta.

Selain itu, daerah yang dulu menjadi kantong suara PKS, seperti Jakarta, telah mengalami penurunan yang amat drastis dari Pemilu 2004 ke Pemilu 2009. Penurunan suara di beberapa kota memang karena tersedot oleh Partai Demokrat yang menokohkan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, bukan mustahil ini juga disebabkan berkurangnya dukungan PKS dari basis suara mahasiswa dan pendukung tradisionalnya yang merasa ”tertipu” akibat berubahnya format politik PKS dari partai eksklusif menjadi partai yang inklusif.

Perubahan format politik PKS ini walau sudah didiseminasikan di kalangan dalam partai, masih sulit untuk dipahami oleh para pendukung tradisionalnya yang menginginkan PKS tetap menjadi partai dakwah.

Berisiko
Apa yang terjadi pada PKS dapat saja mencontoh Partai Islam Semalaya (PAS) di Malaysia yang juga berubah formatnya dari yang tadinya eksklusif menjadi inklusif. Perubahan format ini juga terjadi pada Partai Kristen Demokrat di Jerman yang asas Kristiani hanya menjadi pegangan ideologis semata, tetapi pelebaran sayap ke masyarakat dengan paham lain juga dilakukan.

Namun, PKS bukanlah Partai Kristen Demokrat Jerman yang dapat memisahkan agama dan gereja sejak kebangkitan sekularisme di Eropa pada abad pertengahan. Islam tidak memisahkan agama dan negara meski Islam adalah agama yang merupakan rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil alamin), di kalangan pendukung tradisional PKS masih sulit untuk menerima warga negara dengan agama lain bergabung di dalam partai.

Format baru PKS bukan mustahil akan menjadi bulan-bulanan kampanye negatif dari partai-partai berasaskan Islam lainnya, khususnya PPP dan PKB, yang tidak ingin basis massa NU-nya direbut oleh PKS. PAN juga tidak ingin massanya tersedot ke PKS.

Selain itu, sulit bagi PKS untuk tetap mencitrakan diri sebagai partai yang putih bersih jika ternyata Misbakhun terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kasus LC fiktif dan Nunun Adang Daradjatun terbukti tersangkut suap untuk anggota DPR saat pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom.

Format baru PKS bukan mustahil justru membawa mudarat dan bukan manfaat bagi PKS. Bukan mustahil PKS akan dijauhi bukan saja oleh para pendukung tradisionalnya, khususnya di kampus-kampus universitas ternama, juga oleh kalangan NU dan Muhammadiyah. Jika ini terjadi, PKS akan gigit jari pada Pemilu 2014.

Dimuat di Kompas, 23 Juni 2010

Isu itu bagaikan bola panas yang selalu ditendang ke sana kemari oleh kalangan politisi (termasuk presiden), baik yang ada di lembaga eksekutif maupun legislatif. Anehnya, gagasan atau bola panas itu tidak pernah dapat dijebloskan ke gawang DPR melalui proses legislasi yang apik dan diterima semua pihak.

Menjelang Pemilu 1999, sebagian besar kalangan pengamat politik dan politisi sudah memikirkan agar para anggota TNI diberi hak untuk ikut Pemilu 1999.Pemikirannya, saat itu ialah awal era Reformasi sehingga TNI juga sedang hangat-hangatnya menerapkan reformasi internal di jajarannya. Ibarat besi yang masih panas, tentunya akan jauh lebih mudah mereformasi TNI ketimbang bila besi itu sudah dingin.

Seperti warga negara Indonesia lainnya pada pemilu pertama 1957,semua anggota TNI dan Polri diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu 1999.Apalagi secara bertahap TNI juga harus menyerahkan hak-hak istimewanya dalam politik yang mulai dinikmatinya sejak dibentuknya Kabinet Djuanda pada 1957, disusul dengan dibentuknya DPR Gotong Royong, DPRD Gotong Royong atau MPR Sementara setelah Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959, terlebih lagi pada era Presiden Soeharto (1967-1998).

Namun, kalangan TNI tampaknya belum siap untuk ikut pemilu. TNI bagaikan institusi yang masih limbung akibat tekanan politik dari luar dan dalam untuk melakukan reformasi.Belum lagi hujatanhujatan yang dilakukan dari dalam maupun dari luar TNI. Menjelang Pemilu 2004, gagasan agar anggota TNI/Polri ikut pemilu kembali bergaung. Namun, isu tersebut lagi-lagi hanya sebentar.

Panglima TNI saat itu,Jenderal TNI Endriartono Sutarto menolak pemberian hak pilih bagi anggota TNI karena akan menimbulkan perpecahan di kalangan militer. Anehnya, menjelang pensiun,justru Endriartono yang mengajukan usul agar anggota TNI diberi hak pilih pada Pemilu 2009. Saat itu justru mantan petinggi TNI yang pernah aktif di komando teritorial seperti mantan Wakasad Letjen TNI Kiki Syahnakri menolak diberikannya hak pilih bagi anggota TNI.

Warisan Sejarah
TNI sudah aktif di politik sejak institusi kemiliteran itu lahir.Pada era revolusi kemerdekaan, aktivitas politik TNI juga semakin kuat ketika para anggotanya juga harus menangani soal-soal sosial,politik, dan ekonomi, selain memenangkan perang. Pada pemilu pertama 1955 di era Demokrasi Parlementer, para anggota TNI ikut pemilu. Walau mereka memilih beragam partai,institusi TNI tetap utuh.

Politisasi TNI bukan datang saat pemilu,melainkan ketika terjadi persoalan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Saat itu masih banyak sekali komandan daerah yang bagaikan panglima perang tidak tunduk pada komando TNI di Jakarta.Politisasi makin keras pada era Demokrasi Terpimpin saat terjadi hubungan segitiga yang kurang mesra antara Presiden Soekarno,TNI AD,dan PKI.

Ketika Orde Lama digantikan Orde Baru politisasi TNI makin kental. Menjelang pemilu pertama era Orba, yang diundur terus dari 1968 ke 1971, terjadi Konsensus Nasional: pertama, pemilu sistem proporsional dan bukan sistem distrik seperti yang diusulkan tentara; kedua, anggota ABRI tidak ikut pemilu, tapi dapat jatah kursi di MPR, DPR, dan DPRD tingkat I dan II. Tidak ikut pemilu,tapi dapat jatah kursi itu bertahan sampai Pemilu 1999.Sejak 2004 TNI dan Polri tidak lagi memiliki fraksi dari MPR,DPR,sampai ke DPRD II.

Sejak itulah gagasan atau isu mengenai keikutsertaan anggota TNI/Polri dalam pemilu selalu diributkan. Para anggota TNI dan Polri sebenarnya warga negara Indonesia yang kebetulan berseragam militer/ polisi.Laiknya warga negara,sepatutnya mereka diberi hak untuk memilih. Namun karena terlalu mendarah dagingnya keinginan untuk berpolitik seperti saat Dwifungsi ABRI masih berlaku pada era Orde Baru, isu itu selalu didiskusikan mengenai kapan waktu yang tepat bagi anggota TNI/Polri ikut pemilu.

Paling tidak ada dua salah kaprah: pertama, seolah-olah kita memberikan hak kepada anggota TNI, dan bukan kepada warga negara yang kebetulan menjadi anggota TNI, untuk ikut pemilu; kedua, sebagian anggota DPR menyerahkan kepada TNI kapan para anggotanya siap ikut pemilu. Penentuan ikut tidaknya anggota TNI dalam pemilu bukan ditetapkan oleh TNI,tapi justru oleh para anggota Dewan yang terhormat karena merekalah yang membuat undang-undang (UU), termasuk UU Pemilu pengganti UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif.

Pada UU itu TNI hanya dilarang ikut pemilu pada 2009.Lalu bagaimana dengan Pilkada 2010 dan seterusnya? Bagaimana pula dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014? Hingga kini isu itu tak masuk dalam pembahasan RUU Pemilu.Para anggota Dewan hanya mendiskusikannya di luar proses legislasi Dewan. Tampaknya, jika mau sempurna, berikan anggota TNI hak memilih pada 2019, atau 21 tahun sejak reformasi.

Saat itu mudahmudahan para petinggi TNI tak ada lagi yang berbau tentara politik atau dwifungsi. Saat itu pula partai-partai juga siap untuk membahas soal keikutsertaan anggota TNI tersebut. Atau, jika kita ingin menjadikan TNI/Polri apolitik,menjadi penengah yang jujur dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, kita bisa meniru beberapa negara seperti Angola, Chad,Turki, Venezuela, atau Honduras yang militernya tidak ikut pemilu.

Terserah mana yang akan kita pilih, memberikan anggota TNI/Polri ikut pemilu pada 2014, 2019, atau tidak sama sekali, DPR dan pemerintahlah yang menentukan, bukan institusi TNI/Polri karena mereka yang diatur dalam politik kenegaraan,bukan yang mengatur negeri ini.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 22 Juni 2010

Dua institusi penegak hukum,Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung,masih membutuhkan pembenahan internal sebelum benarbenar dapat digunakan sebagai “sapu yang bersih”dalam memberantas korupsi di negeri ini. Sejak pemberhentian Ketua KPK Antasari Azhar setahun lalu, posisi ketua KPK masih kosong.Seleksi ketua KPK pun sampai saat ini masih terus berjalan.Nasib dua pimpinan KPK lainnya, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, pun masih belum jelas setelah Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus mereka. Hukum tampaknya masih merupakan komoditas yang masih dapat diperdagangkan dan dipolitisasi di negeri ini.

Apa yang terjadi saat ini dapat dikatakan serangan balik para koruptor yang dengan berbagai cara mereka ingin agar kasus-kasus korupsi yang mereka lakukan tidak dapat dijerat hukum, baik melalui mafia pengadilan ataupun memperlemah KPK. Kita dapat bertanya,ke mana arah pemberantasan korupsi di negeri ini? Apakah nasib KPK akan sama dengan nasib para pendahulunya, Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), Operasi Budhi (khusus untuk kalangan ABRI) dan Komando Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) pada era Orde Lama dan Tim Pemberantas Korupsi (TPK) pada era Orde Baru? Jika ini terjadi, bukan saja indeks korupsi Indonesia secara internasional akan tetap menempati posisi yang buruk, melainkan juga pemberantasan korupsi itu sendiri akan mandek.

Seleksi Ketua KPK
Meski terlambat setahun, kita berharap agar seleksi pemilihan ketua KPK yang baru, bersih dari intervensi buruk para politisi di DPR,pemerintah atau bahkan terjadi politik uang yang dimainkan para koruptor yang menginginkan jagonya terpilih menjadi ketua KPK. Hingga Jumat pekan lalu (11/6), ada 318 orang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK.Namun, baru 166 orang yang melengkapi berkas-berkasnya sesuai yang diatur undang-undang.

Satu hal yang menarik, unsur advokat mendominasi pencalonan pimpinan KPK, disusul pegawai negeri sipil atau pensiunan pegawai negeri sipil dan swasta. Selain itu ada juga para bakal calon yang berasal dari unsur akademisi,mantan polisi, jaksa, hakim, serta pensiunan hakim.Melihat dari jumlah bakal calon yang mendaftar ditambah dengan dari unsur mana mereka berasal, tidaklah mengherankan jika para aktivis antikorupsi mengingatkan Dewan agar seleksi ketua KPK benar-benar dilakukan secara cermat dan didasari oleh penilaian atas rekam jejak mereka seteliti mungkin. Forum Rektor Indonesia juga ikut mendorong dan merekomendasikan beberapa nama,termasuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimmy Asshiddiqie, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas dan mantan Dekan Fakultas Hukum UI Hikmahanto Juwana.

Ada juga beberapa nama terkenal yang telah mendaftarkan diri di antaranya Mochtar Pakpahan (advokat sekaligus ketua Partai Buruh), Johnson Panjaitan (penasihat Indonesia Police Watch), Barman Zahir (mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung), dan Amir Hasan Ketaren (Ketua Komisi Kejaksaan periode 2006–2010). Tidak sedikit pandangan yang mengatakan bahwa ketua KPK harus berasal dari sarjana hukum, agar dia memahami seluk beluk hukum,khususnya yang terkait dengan korupsi.Pandangan ini benar dan masuk akal.Namun, bisa saja ketua KPK tidak berasal dari kalangan sarjana hukum,melainkan sarjana ekonomi yang juga memahami lika-liku korupsi di negeri ini.

Lepas dari asal-usul kesarjanaan dan bidang kerja yang sedang atau pernah digelutinya,hal pokok yang harus ada pada diri seorang ketua KPK ialah bahwa dia merupakan orang yang bersih dan tidak pernah tersangkut kasus hukum. Kalaupun dia seorang yang berasal dari advokat, tim seleksi harus, pertama-tama,secara jeli meneliti apakah sepak terjangnya di masa lalu justru menguntungkan para koruptor dan menjadi bagian dari mafia pengadilan. Kedua, ketua KPK juga haruslah seorang yang independen yang tidak bergantung pada kekuasaan presiden, politisi, polisi, jaksa, hakim atau kalangan pengusaha yang akan menyulitkan posisinya dalam pemberantasan korupsi yang mungkin saja terkait dengan kalangan tersebut.

Kita tidak ingin terjadi apa yang disebut dengan ’Court Politics’seperti di Eropa masa lalu atau di negara-negara otoriter di mana sabda seorang penguasa politik lebih tinggi posisinya daripada hukum itu sendiri. Ketiga, seorang ketua KPK juga harus memiliki program yang pasti mengenai arah ke depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Lepas dari dicopotnya dan dipenjarakannya mantan Ketua KPK Antasari Azhar, dia bersama pimpinan KPK saat ini sebenarnya sudah memiliki arah yang jelas mengenai pemberantasan korupsi melalui pendekatan “makan bubur ayam yang panas”, yaitu makan pinggirnya yang dingin dulu, baru tengahnya yang panas.

Maksud Antasari dulu ialah,selesaikan kasus yang mudah dulu,baru yang menyerempet ke kekuasaan.Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai.Ternyata malah Antasari masuk penjara dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Dua pimpinan KPK lainnya, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, juga dituduh melakukan pemerasan yang kasusnya hingga kini belum selesai. Kita masih harap-harap cemas bagaimana proses seleksi pimpinan KPK ini akan berjalan.Mudahmudahan persoalan korupsi tidak lagi dijadikan komoditas politik yang buruk dengan menempatkan orang yang lemah di posisi yang amat penting tersebut.

Seorang ketua KPK harus memiliki keberanian, kejujuran, dan rekam jejaknya amat baik.Tanpa itu,negeri ini akan tetap menjadi “surga bagi para koruptor”.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 15 Juni 2010

Seperti diuraikan Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam acara talkshow di sebuah stasiun televisi di Jakarta, Senin (7/6) petang, melalui usulan Dana Aspirasi dan Dana Pedesaan, Partai Golkar mempunyai niat baik agar terjadi pemerataan pembangunan daerah. Golkar bahkan menantang untuk memperdebatkan usulannya tersebut dengan partai-partai lain.

Usulan mengenai Dana Aspirasi memang pernah dibahas di dalam Setgab secara informal. Oleh karena Golkar merasa bahwa partai-partai anggota koalisi pemerintah tidak menanggapinya secara negatif, Golkar lalu mengungkapkan usulan itu kepada publik untuk menguji reaksi masyarakat. Ternyata, bukan hanya pemerintah, partai-partai non-koalisi dan kalangan masyarakat sipil yang menentangnya, melainkan juga sebagian besar partai-partai koalisi pemerintah yang tergabung di dalam Setgab. Tak heran apabila Golkar merasa terkejut, termehek-mehek, mutung, lalu mengancam akan mengundurkan diri dari Setgab.

Jika usulan Partai Golkar diterima, negara harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 8,4 triliun (560 anggota DPR x Rp 15 miliar) untuk dana aspirasi, atau sebesar Rp 72 triliun untuk dana pedesaan (72.000 desa x Rp 1 miliar) pada APBN 2011 yang angkanya hampir dua kali lipat dari anggaran pertahanan negara. Angka-angka yang amat fantastis!

Tujuan halalkan cara
Usulan itu mungkin saja didasari oleh niat baik Partai Golkar. Namun, kita juga dapat mempertanyakan apakah ada niat politik lain di balik usulan-usulan Partai Golkar tersebut.

Partai Golkar tampaknya sedang menawarkan ”Dagangan Politik” baru agar tetap mendapatkan simpati masyarakat di daerah-daerah yang menjadi konstituen Partai Golkar melalui dana aspirasi dan juga di daerah pedesaan melalui dana desa. Bukan mustahil ini merupakan bagian dari mekanisme trade-off politik antara politisi Partai Golkar dan para pemilihnya.

Dengan kata lain, melalui kedua usulan tersebut Partai Golkar ingin melakukan investasi politik jauh-jauh hari sebelum pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden pada tahun 2014. Golkar ingin meraih kembali kejayaan politiknya setelah jatuh bangun pada pemilu legislatif 1999, 2004, dan 2009 serta gagalnya Partai Golkar pada pilpres 2004 dan 2009.

Usulan Partai Golkar itu juga dapat dikatakan ”akal-akalan politik” Partai Golkar atas dihentikannya untuk sementara waktu (moratorium) pemekaran daerah. Seperti sudah menjadi rahasia umum, pemekaran daerah telah menjadi investasi politik bagi para anggota DPR dan partai-partai politik untuk mendapatkan dukungan dari konstituen di daerah-daerah yang dimekarkan.

Apabila dikaitkan dengan pemerintahan desa, apa yang diusulkan Partai Golkar juga merupakan investasi politik sebelum DPR dan pemerintah membahas Undang-Undang Pemerintahan Desa sebagai pengganti UU No 5/1979 dan pasal-pasal mengenai pemerintahan desa yang kini masih tercakup di dalam UU No 32/2004 mengenai pemerintahan daerah. Di masa Orde Baru, pemerintah pernah melakukan birokratisasi pemerintahan desa melalui UU No 5/1979 dan juga intervensi langsung di dalam pembangunan pedesaan melalui berbagai kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Desa Tertinggal atau inpres-inpres lainnya, termasuk program SD Inpres.

Kini, kalangan politisi di lembaga legislatif, khususnya di Partai Golkar, ingin menggantikan peran eksekutif dengan memolitisasi desa demi kepentingan pemilu. Dengan kata lain, bukan mustahil apa yang diusulkan Partai Golkar merupakan bagian dari tujuan yang menghalalkan cara (ends justify the mean).

Akan lebih buruk lagi jika usulan Partai Golkar tersebut terkait dengan janji-janji Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang saat kampanye pemilihannya menjanjikan akan membangun kantor-kantor DPD Partai Golkar yang megah di setiap provinsi dan memberikan dana taktis sebesar Rp 1 triliun kepada masing-masing DPD Partai Golkar. Ini berarti, Dana Pedesaan sebesar Rp 72 triliun tersebut lebih dari dua kali lipat anggaran bagi setiap DPD tingkat provinsi Partai Golkar.

Gertak sambal
Usulan Partai Golkar baik dalam bentuk Dana Aspirasi maupun Dana Pedesaan dapat dipandang sebagai kebablasan politik lembaga legislatif yang telah berubah peran menjadi pelaksana kebijakan (eksekutor). Dari sisi politik anggaran negara atau pelaksanaan kebijakan negara, usulan-usulan Partai Golkar tersebut sulit untuk diterima akal sehat. Bayangkan, bagaimana pengajuan anggaran tersebut akan dilakukan, siapa yang akan mengajukan anggarannya, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana mekanisme pengawasannya, dan peran apa yang akan dimainkan para anggota legislatif pusat. Ini belum termasuk dari mana anggaran tersebut akan didapatkan di tengah defisit anggaran negara yang semakin membengkak. Dana PNPM Mandiri yang berlangsung di sejumlah daerah perkotaan dan pedesaan saja masih menggunakan dana dari Bank Dunia.

Mutung dan akan keluarnya Partai Golkar dari Setgab belum menjadi kebijakan resmi Partai Golkar karena hanya dilontarkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Yamin Tawari dan bukan dari Sekjen Partai Golkar Idrus Marham atau Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Seandainya Partai Golkar keluar dari Setgab, otomatis Golkar berarti keluar dari koalisi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boedino. Jika ini terjadi, Partai Golkar akan dipandang sangat ”kekanak-kanakan” baik di mata anggota koalisi, kekuatan pengimbang (oposisi), maupun bahkan masyarakat umum.

Partai Golkar tampaknya tidak memiliki ”nyali politik” yang besar untuk keluar dari Setgab karena tidak ingin kehilangan saluran dan aset kekuasaan politik yang dapat dimainkan. Karena itu, pernyataan Partai Golkar akan keluar dari Setgab hanyalah ”gertak sambal” politik yang tak perlu dihiraukan oleh kawan ataupun lawan politiknya.

Dimuat di Kompas, 11 Juni 2010

Washington dan kawan-kawannya bukan hanya memproklamasikan kemerdekaan AS pada 4 Juli 1776, melainkan juga memberi dasar bagi suatu negara federal AS yang demokratis.Tak mengherankan jika nama Washington kemudian diabadikan sebagai nama ibu kota AS. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.”

Ungkapan itu tampaknya hanya diucapkan oleh sebagian pemimpin bangsa kita, tetapi tidak diterapkan ke dalam tindakan politik nyata. Bangsa yang terhormat adalah juga bangsa yang menghargai kebaikan para pemimpinnya dan menyimpan rapat-rapat segala aib buruk yang dimilikinya. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan mikul dhuwur mendhem jero, mengangkat tinggi-tinggi nama baik seorang pemimpin dan memendam dalam-dalam keburukannya.

Di sebuah negara yang amat egaliter dan demokratis seperti AS, justru ungkapan Jawa itu benar-benar diterapkan. Nama Washington hingga kini masih amat agung di mata rakyat AS.Washington dan kawan-kawannya merupakan kelompok oligarki positif yang membangun dasar negara modern AS dalam dua dekade setelah kemerdekaan AS dari Inggris.

Kita juga masih dapat menikmati museum yang berupa rumah, peternakan, dan pabrik pemintal tenun yang dimiliki keluarga George Washington yang terletak di kawasan teduh antara Washington DC dan negara bagian Virginia. Apa yang terjadi dengan Bung Karno tampaknya agak berbeda dengan yang dialami oleh George Washington.Bung Karno hanya diakui sebagai proklamator bersama Bung Hatta.Kedua beliau juga hanya disebut sebagai dua dari founding fathers Indonesia.

Hingga kini tidak ada upaya dari partai-partai politik, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,yang mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta dianugerahi gelar sebagai Bapak Bangsa Indonesia. Sebagai penggali Pancasila,nasib Bung Karno juga amat tidak mengenakkan karena dituduh bukan orang pertama yang menyiapkan dasar negara kita Pancasila.

Di masa Orde Baru, ada pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan yang menyebut bahwa Mohammad Jamin atau Soepomo yang pertama mencetuskan Pancasila. Jika kita baca baik-baik Pidato Bung Karno mengenai Pancasila pada 1 Juni 1945 di depan Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tampak jelas memang Bung Karno yang pertama kali menguraikan betapa pentingnya Indonesia merdeka memiliki ideologi nasional yang menjadi pegangan hidup bangsa.

Uraian Bung Karno mengenai Pancasila amat jelas,bahwa bangsa yang akan kita bangun adalah negara kebangsaan.Tak aneh jika sila pertama dari Pancasila yang dibuat Bung Karno ialah kebangsaan atau nasionalisme.Bagi Bung Karno, Indonesia yang akan kita bangun adalah Indonesia yang “semua untuk semua”,bukan milik seseorang atau kelompok atau golongan, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang asal usul etnik, agama, ras ataupun golongan.

Bangsa atau nationyang dimaksud Bung Karno adalah Indonesia yang memanjang dari Aceh di Sumatera sampai ke Irian (Papua sekarang). Namun,kebangsaan Indonesia bukanlah chauvinisme orang Prancis atau naziisme orang Jerman.Karena itu Bung Karno langsung menyatakan bahwa nasionalisme kita harus diikuti oleh internasionalisme bangsa Indonesia. Karena itu, kebangsaan bersanding dengan paham internasionalisme atau kemanusiaan sebagai sila yang kedua.

Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, semua itu dapat diraih jika kita menerapkan musyawarah dan mufakat atau demokrasi. Karena itu Bung Karno meletakkan musyawarah atau demokrasi sebagai sila ketiga. Semua usaha kita ditujukan pada kesejahteraan umum, tak mengherankan jika kesejahteraan menjadi sila keempat Pancasila.

Orang Indonesia belum cukup menjadi manusia sejati jika tidak berketuhanan, karena itu Bung Karno menutup Pancasila dengan “ketuhanan yang berkeadaban atau ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari lima sila itu kemudian Bung Karno memerasnya menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan Yang Maha Esa.Dari situ Bung Karno memeras lagi ketiga sila itu menjadi hanya satu: gotong royong.

Usaha untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur harus ditempuh dengan cara perjuangan, karena itu Bung Karno selalu mengingatkan bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penindasan, melawan kebodohan,juga penghisapan oleh manusia terhadap manusia yang lain. Tragis memang.

Bung Karno bukan hanya pernah dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena usaha-usahanya untuk merdeka, melainkan juga oleh rezim Orde Baru di bawah Soeharto yang diberi mandat oleh Bung Karno melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 untuk menstabilkan keadaan pascaperistiwa 1 Oktober 1965.Suatu yang tragis pula, Bung Karno di akhir hayatnya tidak diperbolehkan meninggalkan Wisma Yaso yang kini menjadi Museum Pusat Sejarah TNI, bahkan hanya untuk menikmati indahnya malam di Kota Jakarta.

Perlakuan buruk bangsa kita terhadap pemimpinnya tak cukup sampai di situ. Buku-buku ajaran Bung Karno pernah juga diusahakan untuk dibakar seluruhnya oleh rezim penguasa saat itu walau anehnya rezim tersebut memperingati 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Di masa Orba, orang hanya mengenal Hari Kesaktian Pancasila dan bukan hari lahirnya pada 1 Juni 1945.

Kita bersyukur karena pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila.Namun akan lebih baik lagi jika tanggal itu dijadikan tanggal resmi lahirnya Pancasila dan Bung Karno (serta Bung Hatta) dianugerahi gelar sebagai Bapak Bangsa Indonesia.

Akan lebih terhormat bagi DPR untuk memperjuangkan ini ketimbang mereka berupaya untuk mengegolkan dana aspiratif Rp15 miliar per anggota DPR yang lebih menguntungkan partaipartai mereka sendiri ketimbang kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.Apa yang diperjuangkan DPR saat ini sangat jauh dari nilainilai Pancasila itu sendiri.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 8 Juni 2010

Sejak reformasi bergulir terbukalah kesempatan bagi kaum perempuan untuk menduduki posisi penting di lembaga legislatif dan eksekutif, baik nasional maupun lokal. Secara khusus, jika di masa Orde Baru ibu-ibu pejabat hanya aktif menjadi anggota dan/atau pengurus Dharma Pertiwi atau Dharma Wanita, kini mereka pun dapat ikut bertanding untuk menduduki posisi-posisi di eksekutif dan legislatif melalui pemilihan umum,termasuk pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Fenomena politik era reformasi ini menunjukkan adanya kebangkitan kaum perempuan.Mereka bukan lagi sekadar pendamping kaum pria yang menjadi pejabat, melainkan juga dapat menjadi pengganti suaminya jika si suami tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Di satu sisi ini merupakan suatu kemajuan yang amat berarti di negeri ini yang tak lagi mempersoalkan perbedaan gender. Semua orang berkedudukan sama dalam bidang politik.Sekat-sekat yang diciptakan kelompok konservatif (agama dan adat) mengenai posisi perempuan dalam politik juga mulai sirna. Di masa lalu, amatlah tabu bagi perempuan atau istri untuk aktif dalam politik, karena adanya pandangan tempat yang pantas bagi kaum istri adalah di dapur atau menjadi kanca wingking (teman di belakang) yang neraka katut, swarga nunut (terbawa ke neraka atau ikut ke surga oleh sang suami).Karena itu,kepandaian atau kemampuan kaum perempuan dipandang kurang berarti dibanding posisinya sebagai seorang ibu rumah tangga biasa. Pandangan liberal dan moderat kini semakin menunjukkan kemenangan mereka yang mendukung berperan aktifnya perempuan dalam politik.

Tempat perempuan bukan hanya di belakang rumah atau hanya menjadi pendamping dan pendukung karier politik suaminya, melainkan dapat memiliki jabatan atau karier politik sendiri. Di sisi lain,bertandingnya kaum perempuan,terlebih lagi istri pejabat atau mantan pejabat negara maupun pemerintahan lokal, untuk menduduki jabatan-jabatan publik juga menimbulkan pertanyaan, apakah politik dinasti atau dinasti politik sedang tumbuh bak jamur di musim hujan di negeri ini? Pertanyaan itu tidak akan muncul jika partai-partai politik telah memainkan peranan dalam komunikasi politik, pendidikan politik, rekrutmen politik, agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan rakyat banyak.

Para istri pejabat negara atau pemerintahan lokal dapat saja bertanding dalam pilkada jika mereka benar-benar memiliki kapabilitas akademik dan pengalaman politik yang baik untuk menduduki jabatan-jabatan publik tersebut. Pendidikan memang bukan segala-galanya dalam menentukan kiprah politik seseorang. Seorang doktor dapat saja memiliki otoritas akademik di bidangnya, namun mungkin saja tidak memiliki kapabilitas dalam berhubungan dengan rakyat. Sebaliknya, seorang yang hanya lulusan sekolah menengah atas dapat saja memiliki kapabilitas dan pengalaman politik yang baik untuk menjadi seorang pemimpin, walau tidak pernah duduk di perguruan tinggi.

Paling ideal adalah jika seseorang sekaligus memiliki otoritas akademik dan pengalaman serta rasa empati terhadap rakyat yang akan dipimpinnya. Ibu pejabat yang suka dilayani dan tidak memiliki empati terhadap rakyat tentu bukanlah tipe calon pemimpin yang baik. Sepintar atau sepengalaman apa pun seorang istri pejabat, jika tidak mendapatkan tempat di hati rakyatnya tentunya sulit untuk terpilih menjadi pejabat publik di daerah, apalagi pada tingkat nasional.

Problem Politik
Ada beberapa faktor penyebab munculnya fenomena adanya istri-istri bupati yang maju untuk memperebutkan jabatan publik di daerah. Pertama, para bupati yang masih menjabat dianggap berhasil oleh masyarakat setempat, seperti dalam kasus di Kabupaten Bantul atau di Kediri, namun kedua bupati tersebut tidak dapat ikut pilkada karena masa jabatannya sudah dua kali. Karena itu, masyarakat menginginkan agar istri bupati maju dalam pilkada dengan asumsi bila istri mantan bupati menang, berarti mantan bupati akan berada di belakang istrinya sebagai “sang penuntun”.

Jika masa bakti lima tahun istrinya selesai, mantan bupati pun akan maju lagi karena tidak dilarang oleh undang-undang. Kedua, istri pertama dan istri kedua bupati sama-sama maju untuk membuktikan siapa dari keduanya yang memiliki legitimasi di mata rakyat di daerahnya.Motif politiknya bisa adu popularitas atau jago siapa yang dapat memenangi pertarungan tersebut. Ketiga, pembentukan dinasti politik baru di daerah.Pada tahap awal suami yang maju, tahap kedua istrinya,dan tahap ketiga adalah salah seorang anak dari pasangan tersebut.Bangunan dinasti politik ini akan kokoh jika masyarakat setempat menilai secara jujur bahwa keluarga tersebut adalah keluarga kaya dan berpendidikan yang memang ingin membangun daerahnya. Persoalan akan muncul jika ternyata bangunan dinasti politik itu amat dipaksakan karena kepala daerah biasanya juga pimpinan daerah dari partai politik yang kuat di daerah tersebut.

Di sini menunjukkan bahwa organisasi partai politik dikelola ibarat partai milik keluarga.Pengurus atau anggota partai lain tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk menantang sang pimpinan partai yang adalah kepala daerah setempat. Persolannya semakin rumit jika di dalam pilkada tersebut bupati atau wali kota menggunakan aparat pemerintah daerah untuk memobilisasi massa bagi pemenangan pemilu untuk istrinya. Lebih pelik lagi jika ternyata anggota KPU dan badan pengawas pemilu di daerah tersebut tidak independen dan cenderung berpihak pada bupati atau wali kota yang sedang berkuasa. Politik kekuasaan dan politik uang dapat saja bermain di dalam pilkada, sehingga incumbent atau istri bupati/wali kota akan diuntungkan di dalam pilkada.

Problema politik ini kecil kemungkinannya akan terjadi di masyarakat yang kelompok menengah atau masyarakat sipilnya sudah amat sadar politik dan tak mudah tergiur oleh politik uang. Dinasti politik atau politik dinasti bukan suatu yang diharamkan di dalam demokrasi,walau tidak disarankan untuk terus berlangsung. Dinasti politik yang terbangun, asalkan didasari oleh niat baik untuk membangun daerah atau negara, ditambah lagi oleh kapasitas keturunan di keluarga tersebut untuk menjadi pemimpin,dapat diterima tapi tetap bukan sesuatu yang lazim di dalam sistem demokrasi.

Semakin banyaknya istri atau anak mantan bupati/wali kota yang maju di dalam pilkada menunjukkan betapa sosialisasi politik dan kaderisasi politik tidak berjalan baik di partai-partai politik. Jika ini terus berlanjut, bukan mustahil rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di republik ini akan merasa jenuh dengan demokrasi yang hanya menghasilkan pemimpin yang lebih mengutamakan keluarga dan kelompoknya ketimbang masa depan daerah,bangsa, dan negara.Ini merupakan problem kita bersama,bagaimana demokrasi dapat menciptakan kestabilan politik dan kemaslahatan bagi warga negara secara keseluruhan dan bukan hanya dikuasai oleh keluarga-keluarga kaya pemilik kekuasaan seperti yang hingga kini masih terjadi di Filipina.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 1 Juni 2010

Itu juga menunjukkan betapa gaya ”kepemimpinan karismatik” ala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai usang dan berganti dengan gaya ”kepemimpinan sistemik” yang lebih mengandalkan sistem jaringan internal partai seperti yang ditonjolkan Anas Urbaningrum.

Meski sesumbar telah mendapatkan dukungan dari keluarga Cikeas berikut beberapa menteri kabinet yang berasal dari Partai Demokrat (PD), pemasangan baliho besar di sudut Jembatan Semanggi, Jakarta, serta berbagai spanduk besar sepanjang Jalan Tol Cipularang dan di area Kongres II PD, Andi Mallarangeng ternyata tidak mampu meraih dukungan sig- nifikan menjadi ketua umum DPP PD.

Kekuatan jaringan yang dimiliki Anas Urbaningrum dan ”operasi kilat” yang amat masif Marzuki Alie tampaknya lebih berhasil ketimbang ”politik pencitraan” yang digunakan Andi Mallarangeng. Tragis memang, pada putaran pertama pemilihan Andi hanya mendapatkan 82 suara (16 persen), dibandingkan dengan Anas yang 236 suara (45 persen) dan Marzuki yang 209 suara (40 persen). Pada putaran kedua, alih suara dukungan dari Andi ke Marzuki juga tak mampu membendung jaringan kekuatan Anas yang akhirnya meraih 280 suara (53 persen) dibandingkan dengan Marzuki yang hanya memperoleh 248 suara (47 persen).

Gurauan politik pun serentak tersebar dari satu ponsel ke ponsel melalui pesan pendek. Ada yang bergurau, Andi salah strategi, memasang baliho besar di tempat yang sama dengan adiknya, Rizal Mallarangeng, saat ingin menjadi balon presiden 2009, yang juga gagal total.

Andi ibarat ”menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk” melalui baliho dan iklan-iklannya yang aduhai mahalnya. Padahal, konstituen PD atau rakyat biasa tidak memiliki hak suara pada pemilihan ketua umum DPP PD tersebut, hanya elite-elite PD di pusat dan daerah yang berhak memberikan suaranya.

Kaya multi-interpretasi
Kemenangan Anas pada pemilihan ketua umum DPP PD memang menimbulkan interpretasi macam-macam. Ada yang menyebutnya sebagai kemenangan demokrasi internal di dalam PD sehingga SBY sebagai Ketua Dewan Pembina PD juga patut diberikan acungan jempol karena tidak memihak kepada salah satu calon dan membiarkan proses itu berlangsung secara demokratis, santun, tanpa politik uang dan aman.

Namun, penulis menginterpretasikan secara berbeda. Sejak awal SBY tampaknya sengaja memasang anak bungsunya, Ibas, mendampingi Andi agar aura karismatiknya dapat terpancar pada diri Andi. Pemanggilan Andi oleh SBY sehari sebelum Kongres II PD dapat dikonotasikan sebagai isyarat dukungan SBY kepada Andi. Upaya SBY untuk mengarahkan agar pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat (aklamasi) gagal total karena mayoritas menginginkan melalui voting.

Bukan mustahil ini terjadi karena Anas telah melakukan propaganda politiknya untuk menjadikan PD diurus secara desentralisasi. Tawaran politik ini tentunya amat menggiurkan para aktivis dan pengurus partai di daerah.

Ada pula yang menginterpretasikan bahwa Anas hanyalah ”etalase demokrasi” yang dibangun kelompok Cikeas agar PD tetap dipandang sebagai partai politik yang demokratis agar tetap laku dipasarkan pada pemilu legislatif 2014, sesuatu yang tampaknya jauh panggang dari api.

Keunggulan Anas ialah jaringan partai yang ia bina secara masif menjelang pemilihan ketua umum PD. Jaringan HMI bukan hanya melakukan propaganda politik anti-gerakan ”aklamasi” yang mereka pandang bertentangan dengan ”demokrasi”, melainkan juga mempersiapkan isu- isu politik yang laku dipasarkan kepada kalangan elite partai di tingkat lokal.

Sebagai mantan ketua umum PB HMI, strategi politik yang mengutamakan jaringan sistemik adalah kelihaian Anas. Bukan mustahil pula Anas dibantu secara jaringan dan finansial oleh teman-teman alumni HMI yang bersifat lintas partai.

Imbas politik
Terpilihnya Anas sebagai ketua umum DPP PD tentunya membawa imbas politik pada tingkatan internal PD dan juga pada hubungan antarpartai koalisi pendukung pemerintah. Anas harus membuktikan bahwa dirinya adalah ketua umum DPP PD dan bukan tokoh alumnus HMI yang harus mengakomodasi kawan-kawannya.

Anas juga jangan terlalu memosisikan gaya kepemimpinan dirinya identik dengan gaya SBY. Ia harus mampu membuktikan bahwa tanpa karisma SBY PD juga dapat berkiprah dengan baik.

Satu hal krusial yang harus ditangani ialah bagaimana posisi ketua umum PD vis-à-vis ketua Dewan Pembina PD dan ketua harian Sekretariat Gabungan partai-partai koalisi. Akankah Anas diberikan keluwesan bermanuver politik menghadapi ketua harian Sekretaris Gabungan, ataukah otoritas politiknya tetap terbatas seperti dalam kasus Bank Century.

Jika kecurigaan berlebihan muncul di dalam PD bahwa kemenangan Anas adalah buah manuver politik alumni HMI lintas partai, terutama Partai Golkar, bukan mustahil ini akan menimbulkan ketakutan SBY mengenai politik apa lagi yang akan dimainkan para alumni HMI di Sekretariat Gabungan. Hasil akhirnya, Sekretaris Gabungan mungkin bukan hanya tidak efektif dalam mempertahankan kekuasaan SBY sampai tahun 2014, melainkan umurnya hanya seumur jagung, layu sebelum berkembang atau dibunuh secara politik (dibubarkan) oleh SBY.

Dimuat di Kompas, 25 Mei 2010

Betapa tidak, Andi Mallarangeng, yang katanya mendapatkan restu dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mengiklankan dirinya, ditambah dengan berbagai berita mengenai berbalik arahnya sebagian pendukung dan anggota tim sukses Anas Urbaningrum ke kubu Andi Mallarangeng, ternyata hanya memperoleh 82 suara (16%) pada putaran I.

Pada putaran II, meski suara dukungan Andi Mallarangeng sudah dialihkan ke kubu Marzuki Alie, ternyata Anas Urbaningrum tetap menang dengan perolehan suara yang meyakinkan, 280 suara (53%) berbanding 248 (47%),tulis harian Seputar Indonesia dalam headline berjudul “Suara Hati Menangkan Anas”(24/5). Para pengamat politik tentunya memiliki analisis berbeda atas kemenangan Anas Urbaningrum.

Bisa saja ini menandakan betapa demokrasi masih hidup di negeri ini dan Demokrat adalah contoh partai yang dapat melaksanakan demokrasi internal secara apik. Pengamat politik J Kristiadi menyebut kemenangan Anas adalah juga kemenangan SBY karena SBY membiarkan proses pemilihan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu berlangsung demokratis. Namun, jika kita amati secara seksama, tampak juga upaya SBY agar Andi Mallarangeng dapat memenangi pemilihan tersebut secara aklamasi.

Seperti diberitakan Radio Elshinta Minggu siang (23/5) langsung dari Kota Baru Parahyangan tempat berlangsungnya Kongres Nasional II Partai Demokrat, ada ajakan SBY agar pemilihan ketua umum itu dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat yang berarti secara aklamasi untuk menghindari voting. Imbauan SBY tersebut tidak digubris para peserta kongres, khususnya para elite partai dari daerah yang memiliki hak suara.

Apakah ini berarti legitimasi SBY mulai terkikis di perpolitikan nasional dan juga di Partai Demokrat, hanya dia yang dapat merasakannya. SBY dapat saja sesumbar bahwa justru dia yang menginginkan proses demokratis berjalan baik di Partai Demokrat. Namun,bila kita melihat raut wajahnya yang muram saat kongres, sampai-sampai harus dijemput saat secara aklamasi kongres memutuskan memilih SBY kembali sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, tak bisa dipungkiri betapa tidak bahagianya dia pada proses voting tersebut.

Hal yang menarik adalah,salah seorang pendukung Anas Urbaningrum, Achmad Mubarok,tanpa basi-basi mengatakan bahwa terjadi perpecahan di keluarga Cikeas (rumah kediaman SBY) soal dukung mendukung ini. Konon, ipar-ipar SBY dan juga sang ibu mertua, Ibu Sarwo Edhie Wibowo, kurang berkenan jika Andi Mallarangeng menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, entah apa alasannya.

Tapi yang pasti, kalimat bertuah Andi Mallarangeng pada Pemilu Presiden 2009 yang menyepelekan calon Presiden Jusuf Kalla dengan kalimat “Belum saatnya orang Bugis jadi pemimpin,” ternyata menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Jangankan menjadi presiden atau wakil presiden terpilih, jadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat pun Andi Mallarangeng gagal terpilih.

Kemenangan Anas Urbaningrum menunjukkan bahwa kini eranya politisi pusat juga memperhatikan aspirasi politik elite partai asal daerah yang menginginkan otonomi penuh untuk mengelola partai secara terdesentralisasi, khususnya dalam menentukan bakal calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat.

Dengan kata lain, kemenangan Anas adalah kumulatif dari kecanggihan politiknya dalam mengelola isu politik, memperkuat akar di dalam partai melalui jaringan organisasi yang dia bangun bersama para pendukungnya, dan tentunya dukungan dari pinisepuh keluarga Cikeas.

Era Orang Muda
Lepas dari perbedaan analisis atas kemenangan Anas tersebut, paling tidak ini menunjukkan betapa era kini dan mendatang adalah eranya orang muda untuk memimpin partai atau menjadi pemimpin bangsa. Kalau saja Anas pandai memainkan posisinya sebagai pemimpin partai segitiga biru ini, bukan mustahil dia dapat menjadi calon wakil presiden atau bahkan calon presiden pada Pemilu Presiden 2014.

Pada tahap awal Anas harus membuktikan, politik kepemimpinannya agak berbeda dengan SBY. Anas harus menunjukkan, membangun partai tidak cukup dengan politik pencitraan,melainkan dengan membangun sistem di internal partai yang lebih baik.Politik sektarian yang mengutamakan para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk masuk jajaran pengurus Partai Demokrat perlu dihindari.

Tekanan pada ideologi nasionalisme juga harus lebih mengemuka dibandingkan ideologi Islam agar wajah Partai Demokrat tidak berubah drastis. Pada tahap berikutnya, Anas juga harus membuktikan bahwa dirinya mampu menggalang kekuatan koalisi partai melalui kecanggihannya berkiprah di dalam Sekretariat Gabungan partai-partai pendukung pemerintah.

Namun, untuk itu tentunya Anas harus diberi otoritas oleh SBY agar dia dapat mempertahankan posisi tawar-menawar Partai Demokrat di Sekretariat Gabungan tetap kuat dalam berhadapan dengan partai-partai anggota koalisi lainnya, khususnya Partai Golkar. Tahap akhir dari pencalonan dirinya untuk maju menjadi calon presiden/wakil presiden tergantung pada suara di Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Rekam jejak Anas Urbaningrum dalam empat tahun ke depan tentunya juga akan dilihat apakah dia akan menjadi pemimpin yang mumpuni ataukah akan jadi politikus pecundang. Jalan menuju istana tentunya tetap berat bagi Anas karena ada juga orang-orang muda yang tentunya akan muncul pada Pilpres 2014.Bukan mustahil Mahfud MD juga akan diajukan PKB sebagai capres.

Di sebagian kalangan cendekiawan sendiri, termasuk penulis, menjagokan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Capres 2014.Terlepas dari berbagai kritik dan hujatan keras terhadap Sri Mulyani terkait perannya dalam pemberian dana talangan ke Bank Century, dia adalah orang yang jujur, bersih, tidak berpolitik,dan tidak pernah menggunakan otoritasnya sebagai menteri untuk keuntungan pribadi dan keluarganya.

Jika Sri Mulyani maju menjadi calon presiden, memang akan banyak orang-orang partai atau kelompok bisnis yang ingin menjegalnya karena Sri Mulyani amat mengharamkan kompromi politik untuk kepentingan individu,kelompok,keluarga,apalagi partai politik. Mudah-mudahan kita akan menjadi saksi sejarah bagaimana orang-orang muda akan bertarung pada Pilpres 2014 mendatang.Kata kuncinya ialah: hanya orang yang jujur, bersih, berpikir dan bertindak untuk kemajuan bangsalah yang akan terpilih menjadi presiden/wakil presiden pada 2014 mendatang! (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 25 Mei 2010

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/326558/38/

Misteri itu muncul karena, pertama, Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, merasa tidak pernah mengajukan lamaran untuk menduduki posisi apa pun di Bank Dunia (The Jakarta Post, 7/5/- 2010). Kedua, surat permintaan dari Presiden Bank Dunia Robert Zoellick kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dikirim pada 25 April 2010, tetapi mengapa baru diterima Presiden pada 30 April 2010.

Antara 30 April 2010-4 Mei 2010 Presiden Yudhoyono juga tidak pernah mengungkapkan adanya permintaan dari Bank Dunia tersebut kepada umum, seolah ada pemufakatan terselubung antara Bank Dunia dan Presiden RI untuk ”menculik Sri Mulyani” dari Indonesia ke Amerika Serikat.

Ketiga, Sri Mulyani mengajukan pengunduran dirinya untuk menduduki jabatan baru di Bank Dunia per 1 Juni 2010, diajukannya pada 5 Mei 2010, hanya satu hari setelah ia untuk keempat kalinya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan skandal Bank Century. Padahal, sehari sebelumnya ia meminta kepastian hukum mengenai status dirinya agar tugas- tugasnya sebagai menteri keuangan tidak lagi diboikot oleh sebagian anggota partai politik di DPR.

Keempat, jika benar Sri Mulyani dinilai oleh Robert Zoellick telah sukses membimbing Indonesia melewati resesi ekonomi global, sukses melawan korupsi dan memperkuat tata kelola yang baik di Kementerian Keuangan RI (Kompas, 6/5/2010), mengapa pula Bank Dunia tega ”menculik Sri Mulyani” dari Indonesia?

Mengapa pula Presiden Yudhoyono ”rela” melepas Sri Mulyani (Seputar Indonesia, 6/5/- 2010) jika memang Ani merupakan perempuan pertama yang menjadi menteri keuangan dan sangat cakap dalam memimpin kementeriannya bahkan mendapatkan penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia.

Kelima, terlepas dari adanya bantahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum soal adanya kaitan antara pengunduran diri Sri Mulyani dan deal politik pengangkatan Aburizal Bakrie sebagai ketua harian sekretariat bersama partai-partai koalisi (Kompas , 9/5/2010), publik tentunya patut menduga bahwa hal itu amat terkait satu sama lain. Apalagi Partai Golkar sudah mengisyaratkan akan menutup kasus Bank Century (Media Indonesia, 7/5/2010) yang merupakan momok bagi pemerintahan Presiden Yudhoy ono.

Pro dan kontra
Di mata penulis, Sri Mulyani adalah satu dari sekian banyak alumnus Universitas Indonesia (UI) yang terjun langsung memberi andil pada kejatuhan rezim otoriter Soeharto.

Ani, yang pada tahun 1998 masih menjadi Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Manajemen (LPEM) FE UI, bukan saja aktif mengikuti diskusi- diskusi yang digalang alumni UI dan ITB, melainkan juga memberi tempat di kantornya di FE UI untuk mengadakan rapat- rapat membahas bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia ke depan jika Soeharto benar-benar dapat ditumbangkan.

Ani juga seorang yang konsisten pada pendiriannya, terlepas badai datang dari berbagai arah mengkritik kebijakan reformasi birokrasi di jajaran Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak. Langkahnya dalam artian tersurat ataupun tersirat amat tegas. Sorot matanya juga menunjukkan ketegasan dan keberaniannya menantang badai.

Amat naif
Namun, Ani juga memiliki kelemahan. Pertama dan paling utama ialah tampaknya ia masih anak Semarang tulen meski dilahirkan di Tanjung Karang, Lampung, yang sangat ”njawani ” dalam artian negatif, yaitu ”mikul nduwur mendem jero” yang tetap memegang kerahasiaan apa yang diperintahkan atasan kepadanya. Ini bertentangan dengan transparansi politik dan menyulitkan pembukaan tabir misteri skandal Bank Century. Ani juga seorang yang, maaf, ”who cannot say no to her number one boss” meski mungkin perintah itu salah.

Terlepas dari kebijakan penalangan Bank Century memang untuk mencegah terjadinya tragedi perbankan seperti pada 1997-1998, hingga kini masih juga menjadi misteri apakah kebijakan itu juga sangat terkait dengan banyaknya uang keluarga dan atau kroni penguasa serta perusahaan BUMN yang tersimpan di Bank Century.

Jika bank itu tak dibantu, uang para nasabah yang dekat dengan kekuasaan itu akan ”pergi dan tak akan kembali lagi”. Keingintahuan kita ini jangan dianggap mencurigai kekuasaan karena hingga kini masih banyak nasabah Bank Century yang miliaran rupiah depositonya di Bank Century hingga kini belum juga dicairkan dan dikembalikan kepada yang berhak.

Kedua, Ani adalah seorang ekonom yang andal, tetapi, lagi- lagi maaf, amat naif dalam soal politik. Tak heran bila pertarungannya untuk menerapkan kebijakan pajak yang konsisten tanpa pandang bulu selalu kandas bila itu menyangkut pajak terutang dari perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie. Pertanyaannya, mengapa ia tak mengundurkan diri saja ketika persoalan pajak perusahaan Bakrie ternyata dikandaskan oleh kekuatan politik di atasnya?

Hingga kini masih terdapat pro dan kontra soal kepergian Ani ke Washington DC. Ada yang merelakannya pergi demi menjalankan tugas negara yang diembankan kepadanya di Bank Dunia. Ada pula yang mencemooh karena ia meninggalkan persoalan yang belum selesai, yaitu soal Bank Century, reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan RI, dan soal penyelesaian atas para pengemplang pajak.

Satu hal yang amat keras, ada kelompok yang terus mendesak agar Sri Mulyani dicekal untuk pergi ke luar negeri karena dianggap sebagai penjahat yang merugikan keuangan negara atau rakyat Rp 6,7 triliun.

Meski Ani ingin meninggalkan Indonesia dengan status hukum yang pasti soal dirinya, harapan itu tampaknya hanya impian belaka. Ia pergi dengan perasaan kecewa yang mendalam karena bos nomor satunya tidak pernah berusaha melindungi dan mengambil alih tanggung jawab atas kebijakan yang dibuatnya. Memang Presiden Yudhoyono pernah mengatakan bertanggung jawab atas tragedi Bank Century sehari sebelum Sidang Paripurna DPR membahas hasil kerja Pansus Bank Century, tetapi itu hanya ucapan tanpa makna.

Kita hanya berharap Sri Mulyani akan semakin tegar dalam menjalankan tugas barunya di Bank Dunia. Itu semua demi nama baik Indonesia. Semoga Ani tidak menjadi orang yang kalah atau takut mengungkapkan kebobrokan Bank Dunia jika memang institusi itu semakin memiskinkan negara berkembang yang berutang kepada Bank itu. Penulis yakin, Sri Mulyani bukanlah coward atau seorang pecundang. Bukan mustahil ia bahkan dapat menjadi orang nomor satu di negeri ini pada 2014!

Dimuat di Kompas, 11 Mei 2010

dalam dua pekan ini deal-deal politik yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie vis a vis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menempatkan Golkar yang terima bersih dan melompat ke dalam gerbong koalisi pendukung pasangan SBY-Boediono setelah Pemilu Presiden 2009, kini, justru menjadi kekuatan utama yang amat menentukan di dalam koalisi itu.

Melalui modal politik posisi ambivalennya di dalam Panitia Khusus (Pansus) Angket Kasus Bank Century yang mengelabui PDIP, Partai Hanura, dan Partai Gerindra, Partai Golkar telah berhasil menggunakan posisinya sebagai pendukung opsi C untuk memperkuat tawar-menawar politiknya terhadap SBY.Keuntungan politik yang diraih tidak tanggungtanggung, antara lain Presiden SBY tidak lagi ragu melepas Sri Mulyani yang selama ini dianggap sebagai “duri dalam daging” di dalam hubungan antara SBY dan partai-partai koalisinya.

Kemudian Aburizal Bakrie juga diangkat oleh SBY sebagai Ketua Harian Sekretariat Bersama Koalisi partai-partai politik (parpol) pendukung SBY-Boediono. Kita juga masih menantikan bagaimana pergantian kabinet yang akan dilakukan Presiden SBY menyusul pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bukan mustahil menteri keuangan yang diangkat oleh SBY adalah dari kalangan profesional, tetapi juga tak lepas dari deal-deal politik yang dilakukan SBY dan koalisi partainya, khususnya Partai Golkar.

Jika menteri keuangan yang dipilih adalah orang yang independen dan berani seperti Darmin Nasution atau Kuntoro Mangkusubroto, bukan mustahil ini menunjukkan otoritas penuh SBY sebagai pemilik hak prerogatif dalam menentukan menteri yang akan menduduki posisi amat penting tersebut.Namun jika orang tersebut cerdas,kapabel,dan bagian dari deal politik SBY dan Partai Golkar, ini akan menjadi awal dari senjakala politik bagi SBY.

Adanya Sekretariat Bersama Koalisi parpol pendukung SBY menunjukkan paling sedikit dua hal. Pertama,ini merupakan kamar kedua dari kabinet karena setiap kebijakan pemerintah yang amat krusial harus disetujui dan direkomendasikan oleh partai-partai koalisinya. Jika ini terus berlangsung, SBY akan terus menjadi sandera politik dari koalisi partai pendukungnya.

Kedua, sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, SBY akan tidak lagi memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan pemerintahan. Pemerintahan SBY memang akan aman sampai 2014,tetapi kebijakan politiknya akan sangat tergantung pada kompromi politik yang dihasilkan di dalam forumforum koalisi dalam Sekretariat Bersama tersebut.Dengan demikian, berbagai usaha penegakan hukum, kebijakan ekonomi untuk kemajuan negara menuju masa sulit 2015–2020 akan selalu mendapatkan tantangan dari koalisinya jika kebijakan itu tidak memberi keuntungan politik kepada partaipartai koalisi.

Masalah baru
Penyelesaian melalui transaksi politik semacam itu sama saja dengan “mengatasi masalah dengan menimbulkan masalahmasalah baru”. Untuk tahap sekarang, SBY merasa tenang karena berhasil memasukkan kembali Partai Golkar ke “kandang koalisi”, menjinakkannya, sehingga SBY aman sampai 2014 dan kasus Bank Century secara politik juga kemungkinan akan dipetieskan. Namun,konsesi politik berlebihan yang diberikan SBY kepada Partai Golkar akan menimbulkan ketegangan baru antara SBY dan partai-partai pendukung awal koalisi SBY-Boediono.

Bukan mustahil saat ini PKS dan PPP merasa waswas soal deal-deal politik apalagi yang akan dihasilkan antara SBY dan Aburizal Bakrie. PKS merasa waswas karena dapat saja reshufflekabinet tidak berhenti pada Kementerian Keuangan semata,melainkan juga merembet ke kementerian-kementerian lain. Dua posisi penting yang dimiliki PKS di kabinet,yaitu menteri komunikasi dan informatika serta menteri pertanian, bukan mustahil juga diincar Partai Golkar. PPP juga waswas jika posisi mereka di kabinet, yakni menteri agama dan menteri perumahan rakyat, juga diincar oleh partai lain.

Dua partai ini hanya memiliki modal politik yang masih dapat dimainkan, yaitu “sikapnya yang kuat untuk tetap melanjutkan kasus Bank Century”. Namun jika melihat sikap kedua partai itu yang bersama anggota koalisi berupaya menutup kemungkinan terbukanya kesempatan bagi DPR menyatakan pendapat, modal politik kedua partai itu tentu amatlah lemah. Satu-satunya modal lain yang dapat dimainkan PKS dan PPP ialah menggalang massa pendukungnya agar konstituen Islam tidak ditinggalkan SBY.

Ini suatu hal yang amat sensitif yang sulit bagi SBY untuk mengabaikannya. Politik memang suatu hal yang amat rumit. Dia bergerak tidak di dalam ruang hampa.Dinamika politik di dalam koalisi juga akan ditentukan oleh lingkungan politik yang berkembang di luarnya. Persoalan penegakan hukum atas kasus-kasus yang menimpa para anggota Dewan dari koalisi ataupun PDIP misalnya kini terasa sepi kecuali yang menyangkut kasus Misbakhun,anggota DPR dari PKS yang diduga melakukan penyelewengan dokumen melalui LC fiktif terkait dengan Bank Century.

Kasus pengemplang pajak,termasuk perusahaan-perusahaan milik Aburizal Bakrie, juga nyaris tak terdengar lagi.Persoalan Lapindo juga suam-suam kuku, kadang muncul kadang tenggelam. Satu hal yang pasti, politik Indonesia empat tahun ke depan amat ditentukan oleh permainan politik anggota koalisi di dalam forum-forum Sekretariat Bersama Koalisi, yang belum tentu untuk kepentingan nasional, melainkan untuk kepentingan politik para anggota koalisinya.

Dapat saja “atas nama kepentingan nasional” kasus Bank Century akan dipetieskan. Dapat saja demi ketenangan politik berbagai proses reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dan kementerian lain dihentikan. Bisa saja atas nama efisiensi anggaran berbagai rencana remunerasi di berbagai jajaran kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian juga tidak dilanjutkan. Namun, bagi-bagi kue di antara anggota koalisi akan terus berlanjut.

Kita lihat saja apakah posisi Aburizal Bakrie ini akan menjadikannya sebagai “The Real President” RI ataukah benar SBY telah melunakkannya? Apa yang dicapai Partai Golkar saat ini adalah sasaran politik awal yang memang harus diraihnya sebelum Golkar meraih tujuan politik yang lebih hakiki,yakni posisi RI I pada 2014. Namun melihat berbagai “dosa” yang masih ada pada Aburizal Bakrie,soal Lapindo dan soal pajak perusahaan-perusahaannya, termasuk perusahaan batu bara,serta kerusakan lingkungan yang dibuat oleh perusahaannya,

Jalan menuju RI I tidaklah mudah baginya. Bukan mustahil Aburizal Bakrie tidak mengincar posisi resmi Presiden RI, melainkan hanya sebagai the king maker yang berarti menjadi tuan dari “presiden boneka” yang dapat dikendalikannya. Apakah SBY kini menjadi presiden boneka, terserah para pembaca untuk menginterpretasikannya.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 11 Mei 2010

Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai calon presiden dari kaum muda memiliki kans memenangi Pilpres 2014. Karena itu, tokoh muda harus sudah mulai berani tampil berkompetisi dengan tokoh tua. Jika Megawati, Prabowo, dan Wiranto maju lagi,mereka sulit menang lantaran pemilih menilai mereka sebagai bagian dari stok lama (Seputar Indonesia,3 Mei 2010). Pernyataan Muhtadi itu ada benarnya walau masih perlu diberi catatan. Para pemilih, terutama generasi muda,tentu akan lebih tertarik memberikan suara mereka kepada orang-orang muda ketimbang kepada tokoh tua.Namun,tokoh muda juga jangan terbuai begitu saja oleh penilaian Muhtadi karena mereka juga harus telah membuktikan suatukarya politik bagi bangsa ini untuk dapat benar-benar diperhitungkan sebagai calon pemimpin bangsa.

Tengok misalnya Bung Karno dan Bung Hatta.Kedua tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia itu masih terbilang muda saat Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menetapkan keduanya sebagai presiden dan wakil presiden pasca-Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Bung Karno masih berusia 44 tahun (lahir 6 Juni 1901) dan Bung Hatta 43 tahun (lahir 12 Agustus 1902). Namun, kedua bapak pendiri bangsa dan proklamator Kemerdekaan RI tersebut sudah malang melintang dalam politik lebih dari separuh usia sebelumnya, bahkan pernah masuk penjara sebagai tahanan politik pada era pemerintahan kolonial Belanda.

Kedua beliau juga tidak menokohkan diri, melainkan sebenar-benarnya tokoh muda bangsa saat itu yang diakui oleh segenap bangsa Indonesia, baik dari kalangan muda maupun tua.

Bukan Faktor Usia
Menjadi calon presiden pada 2014 bukan sekadar faktor usia yang menentukan.Juga bukan karena polesan lembaga konsultan politik yang canggih sekalipun. Dia harus benar-benar memiliki karakter sebagai calon pemimpin bangsa yang memiliki moral politik baik,berdedikasi kepada bangsa dan negara, cakap memimpin, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan bangsa dan bagaimana visinya untuk kemajuan bangsa ke depan, serta tentunya memiliki pengalaman politik yang cukup lama dan baik pula.

Tokoh muda memang memiliki kelebihan karena dapat menjadi medan magnet yang baik kepada para pemilih muda.Namun rekam jejak dan pengalaman politik juga penting.Para pemilih muda dan tua tentu juga ada yang memiliki referensi untuk memilih tokoh setengah baya atau tua yang dianggap memiliki kecakapan memimpin, berpengetahuan luas, punya pengalaman politik yang menyebabkannya tidak mudah patah semangat, dan tentu memiliki rekam jejak yang baik di mata pemilih. Calon presiden pada 2014 dapat saja datang dari berbagai usia dan bidang kehidupan.Dia bisa datang dari kalangan pegawai negeri, aktivis politik,pengusaha,mantan militer/polisi,LSM atau bidang kehidupan lain.

Usia mereka juga bisa di atas 40 tahun dan di bawah 50 tahun atau lebih dari 50 tahun asalkan tidak tua renta dan tidak lagi memiliki kesehatan fisik dan rohani. Beberapa tokoh partai bukan mustahil tetap berkeinginan untuk maju bertanding pada Pilpres 2014. Sebut saja Aburizal Bakrie dari Partai Golkar, Surya Paloh yang jika memungkinkan akan mendirikan Partai Nasional Demokrat atau Prabowo Subianto dari Gerindra.Namun kecil kemungkinannya Megawati Soekarnoputri dan Wiranto maju kembali karena faktor usia dan kekalahan dua kali pada pilpres sebelumnya. Dua tokoh yang mungkin saja akan dijagokan Partai Demokrat ialah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Sutanto atau Menko Polhukam saat ini Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto.

Presiden RI bukan posisi sembarangan. Jabatan itu jangan pula dijadikan pertaruhan politik untuk memilih seorang calon pemimpin hanya atas dasar usia.Tantangan yang dihadapi negeri ini amat banyak. Dia harus mampu menyelesaikan persoalan pendidikan menengah atas di Tanah Air yang amburadul. Dia harus mampu memperhitungkan berapa jumlah anak-anak Indonesia yang terpaksa putus sekolah dan akan menjadi dewasa pada 2015 saat globalisasi ekonomi mulai diterapkan secara konsisten di negara maju dan akan juga berlaku di negara berkembang pada 2020. Seorang Presiden RI mendatang juga harus dapat menemukan jalan keluar bagaimana memanfaatkan anak-anak Indonesia yang memiliki gagasan besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di bidang komputer dan robotik.

Mereka bukan hanya butuh penghargaan dan diterima di kantor presiden semata,melainkan juga butuh perhatian pemerintah untuk bagaimana mereka dapat berbuat lebih banyak lagi bagi bangsa kita ke depan. Seorang Presiden RI juga harus peduli pada bagaimana agar sumber daya manusia Indonesia yang melimpah ini, dengan beragam jenjang pendidikan dan keterampilannya, dapat berguna bagi bangsa ini dan bukan ditelantarkan. Di negara yang menganut sistem liberal sekalipun, perhatian terhadap masa depan anak-anak bangsa sangat diperhatikan. Kita tentu masih ingat kampanye Bill Clinton saat bertarung menjadi presiden di Amerika Serikat (AS) lalu yang bukan saja memfokuskan pada bidang ekonomi,melainkan juga agar anak-anak AS dapat maju selama 100 tahun mendatang.

Kita juga lihat bagaimana komputer dan jaringan internet akan diberikan kepada anak-anak AS agar mereka dapat bersaing dengan anak-anak dari bangsa lain. Belum lagi persoalan pertahanan keamanan, pertanian dan perikanan, kelautan yang semuanya membutuhkan perhatian dan bukan sekadar slogan dalam kampanye presiden. Pertanyaannya, apakah dalam waktu empat tahun akan ada tokoh-tokoh muda Indonesia yang benar-benar memiliki keterampilan komprehensif dan bukan hanya sebagai pembual politik? Jawabannya tentu ada, tetapi belum tentu dia berada di pusaran politik Indonesia saat ini.

Tidaklah salah jika kita mengajukan gagasan, bagaimana jika calon presiden RI, berapa pun usianya, harus pernah memiliki pengalaman sebagai mantan gubernur, mantan menteri, mantan ketua organisasi apa pun yang teruji kepemimpinannya, atau bahkan mantan usahawan kecil yang menunjukkan prestasi gemilang? Memang ini masih gagasan yang elitis seperti pendekatan Plato masa lalu, tetapi mungkinkah pemimpin bangsa akan datang dari orang kebanyakan yang tidak memiliki kecakapan politik dan pengalaman kehidupan yang memadai? Wallahu a’lam.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 4 Mei 2010

“Kapan Rano Karno? ”Reagan yang dianggap tidak memiliki kecakapan politik untuk menjadi pemimpin negara adidaya sebesar AS ternyata mampu menjadi Presiden AS dalam dua periode, dari 1980 sampai 1988. Dua puluh tahun kemudian, fenomena artis,aktor film atau peragawati yang terjun ke politik adalah hal biasa di Indonesia.

Reformasi dan demokratisasi politik sejak Mei 1998 telah membuka peluang besar bagi para selebritas untuk menjadi politisi di Tanah Air,baik menjadi anggota parlemen pusat maupun daerah atau bahkan menjadi wakil kepala daerah, walau belum pada posisi puncak pemerintahan di tingkat pusat. Rano Karno yang dulu masih merupakan aktor cilik di Tanah Air, kini menjadi Wakil Bupati Tangerang.

Bukan mustahil, Rano yang kini juga memiliki posisi Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi di DPP PDIP saja diajukan sebagai bakal calon presiden atau wakil presiden yang diusung PDIP pada Pilpres 2014! Demokrasi memang tidak boleh mensyaratkan apapun,kecuali kesehatan jiwa, bagi seseorang untuk maju bertanding ke posisi puncak pemerintahan, baik sebagai bakal calon presiden/wakil presiden, gubernur/ wakil gubernur,maupun wali kota/wakil wali kota.

Demokrasi juga tidak boleh mensyaratkan hanya orang-orang dari kalangan partai politik saja yang boleh bertanding untuk jabatan-jabatan tersebut. Dengan kata lain,demokrasi tidak boleh menerapkan aturan yang diskriminatif terhadap warga negara untuk terjun ke politik,kecuali seperti yang termaktub di dalam konstitusi kita bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengajukan bakal calon presiden/wakil presiden.

Yang terpenting bagi seseorang untuk maju ke kancah pertarungan politik adalah apakah dia sehat jasmani rohani, cakap berorganisasi, mampu mengarahkan birokrasi pemerintahan, dan akseptabilitasnya cukup tinggi di mata masyarakat. Kecakapan berorganisasi tidak harus didapat seseorang melulu melalui partai politik, melainkan dari organisasi lain, termasuk manajemen keartisan atau manajemen keperagawatian.

Namun, akan lebih baik jika sang artis sudah terlebih dahulu terjun ke politik dengan menjadi anggota partai politik sebelum dia bertarung dalam pemilu legislatif, pemilu kepala daerah (pilkada), atau bahkan pemilu presiden. Sebut saja Miing, Rieke Diah Pitaloka, dan Rano Karno yang kini menjadi anggota PDIP. Dede Yusuf yang dulu di Golkar dan kini di Partai Amanat Nasional (PAN),Wanda Hamidah yang sejak dulu aktif di PAN, serta Rachel Maryam di Partai Demokrat.

Fenomena Jupe
Kini ada beberapa artis yang bertarung untuk menduduki posisi orang nomor satu atau nomor dua di pilkada kabupaten. Misalnya, Julia Perez yang ingin menjadi bakal calon Bupati Pacitan, Jawa Timur,kota kelahiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), peragawati senior Ratih Sanggarwati yang maju kembali untuk menjadi cabup di kota kelahirannya Ngawi, Jawa Timur, atau Ayu Azhari yang maju dalam pilkada di Sukabumi,Jawa Barat. Dari para artis yang maju tersebut, nama Julia Perez merupakan yang paling kontroversial.

Tidak sedikit organisasi pemuda,perempuan dan keagamaan di Pacitan yang tegas-tegas menentang Jupe (panggilan akrab Julia Perez) untuk menjadi bakal cabub di Pacitan. Bahkan,foto-foto Jupe yang “seronok” sempat beredar di dunia maya.Namun, Jupe tetap tenangtenang saja menanggapi prokontra pencalonan dirinya. Memang bukan kepintaran atau kebodohan yang menentukan seseorang mampu menjadi pemimpin.

Faktor luck dan kapabilitas kepemimpinan seseorang dalam mengelola daerah juga patut diperhitungkan. Sayangnya, Jupe sendiri tidak tahu Pacitan letaknya di mana dan apa permasalahan yang dihadapi penduduk Pacitan karena dia sendiri belum pernah ke sana sebelumnya. Jupe baru berkunjung ke Pacitan ketika ribut-ribut soal pencalonannya mencuat di panggung politik lokal dan nasional.

Desentralisasi dan Perempuan
Seorang aktivis perempuan yang berkecimpung di lembaga donor asing, Hanna Satrio, pernah menulis soal perempuan dan desentralisasi dengan judul Women and Desentralisation: One Step back, Two Steps Forward dalam bunga rampai soal politik lokal di Indonesia. Hanna antara lain menulis bahwa Orde Baru adalah era di mana peran perempuan dalam politik di Indonesia mengalami titik terendah. Peran itu semakin terbuka pada era Reformasi.

Namun, paling tidak ada dua kendala utama bagi perempuan terjun ke politik di tingkat lokal yaitu: pertama, kendala adat yang masih menempatkan posisi perempuan sebagai orang yang kurang diinginkan untuk terjun ke politik; kedua, kendala agama, di mana pada daerahdaerah tertentu ada tokoh-tokoh agama yang masih belum terbuka untuk menerima peran positif perempuan dalam politik.

Namun, kata Hanna, kemunduran satu langkah itu ternyata menuai kemajuan dua langkah ketika para aktivis perempuan bukan hanya aktif memperjuangkan posisi politiknya di tingkat lokal, melainkan juga pada tingkatan pusat. Lihat bagaimana kaum perempuan membentuk kaukus perempuan di parlemen (DPR), bagaimana pula mereka memperjuangkan jatah 30% perempuan di parlemen, dan posisi-posisi lainnya dalam ormas-ormas keagamaan atau non-agama.

Kini, para perempuan Indonesia, tak kecuali para artis, dapat terjun ke politik praktis di Indonesia,walau masih ada kendala internal di keluarga atau masyarakat. Fenomena artis terjun ke politik bukan soal keartisannya atau keperempuanannya, melainkan apakah partai-partai politik yang merekrutnya sudah melakukan pendidikan politik yang baik bagi para kadernya.Jika artis itu masuk ke partai politik terlebih dahulu, ditempa dan digembleng untuk menjadi politisi yang piawai, tentunya keberatan masyarakat terhadap mereka akan berkurang.

Mengandalkan keartisan atau popularitas seseorang yang diusung menjadi bakal calon pemimpin tanpa memberi bekal pengalaman politik yang baik sama saja merendahkan bakal calon tersebut dan para pemilihnya. Politik memang tidak mengenal diskriminasi gender atau jalur kehidupan seseorang. Namun, alangkah lebih baik jika artis itu adalah orang yang memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang daerah dan visi misi partai-partai yang mengusungnya, sebelum dia diterjunkan untuk bertarung dalam pilkada.

Namun, percaya atau tidak, sejarah telah membuktikan bahwa seorang artis dapat terpilih menjadi kepala daerah atau bahkan kepala negara/kepala pemerintahan. Kebosanan pada tingkah laku politisi yang buruk,kadang membuat para pemilih mendukung calon underdog dari kalangan artis. Jika di AS bisa,Indonesia juga bisa! (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 27 April 2010

Meski ada tiga nama yang muncul sebagai kandidat Ketua Umum PD––Andi Alifian Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Marzuki Alie––, dua nama terdepan dipandang sebagai petarung paling kuat untuk menduduki posisi puncak di PD. Andi Mallarangeng (AM), karena kekuatan keuangan dan jaringan usaha konsultan politik keluarga, memasang baliho besar di bilangan Jembatan Semanggi, Jakarta, dengan foto besar bertuliskan “AM for PD No 1, Siap Melanjutkan Perjuangan.” Lokasi baliho dan gaya berkampanye AM mirip dengan ketika adik kandungnya, Rizal Mallarangeng,ingin maju menjadi calon kandidat presiden pada Pilpres 2009 yang menampilkan kata-kata bertuah: “If there is a will,there is a way(di mana ada kemauan, di situ ada jalan).

”Untuk mendongkrak popularitasnya dan mencitrakan kedekatan dirinya dengan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),AM kerap kali mengajak Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) pada road show politik ke berbagai daerah. Apa yang dilakukan Anas Urbaningrum (AU) lain lagi.Politisi muda PD yang berpembawaan tenang dan santun ini lebih memilih “berpolitik secara santun,bersih,saling menghormati, dan memperkuat kelembagaan partai untuk kepentingan jangka panjang” sebagai jualan politiknya.AU mungkin sudah menyadari,PD yang selama ini sangat tergantung pada citra diri SBY tak selamanya dapat bergantung pada sosok SBY semata. Citra SBY tetap penting untuk jangka pendek, tetapi memperkuat kelembagaan partai di tubuh PD merupakan suatu keniscayaan agar PD dapat survive di masa depan.

Dengan kata lain,dalam bahasa yang sederhana, politik pencitraan adalah kebutuhan politik jangka pendek pada masa lalu, sedangkan penguatan kelembagaan partai merupakan kepentingan jangka panjang ke depan agar PD dapat berfungsi sesungguh-sungguhnya partai politik dan bukan sekadar “fans clubSBY”. Apa yang dipikirkan dan akan dijalankan AU jika terpilih menjadi orang nomor satu di PD itu merupakan langkah maju. PD tidak mungkin terus-menerus mengusung nama besar SBY yang mustahil dapat dijagokan lagi sebagai capres pada Pilpres 2014.Membangun kelembagaan partai atas dasar pengembangan sistem jauh lebih berguna ketimbang terus-menerus mengusung nama besar SBY.

Selain itu, politik pencitraan yang membabi buta telah pula membuat jenuh dan muak kalangan kelas menengah bawah dan atas yang semakin kritis dalam mengemukakan pandangan-pandangan dan penilaian politiknya. Tanpa adanya akar dan bangunan kelembagaan partai yang kuat, PD akan terempas pada Pemilu 2014.

Demokrat atau Patron
Akhir dari pertarungan politik atau lebih santunnya pertandingan politik antara AM dan AU tampaknya akan sangat ditentukan oleh sikap SBY sebagai Ketua Dewan Pembina PD. Meski kubu AU mendaku (mengklaim) bahwa AU sudah mendapatkan dukungan lebih dari separuh DPD dan DPC PD dari Sabang sampai ke Merauke, sementara kubu AM mendaku telah mengantongi dukungan 70% dari mereka yang berhak memilih, semua itu tergantung pada sikap SBY.

Jika SBY menunjukkan sosok dirinya sebagai seorang “patron politik” seperti posisi Soeharto di dalam Golkar pada era Orde Baru, bukan mustahil restu politik itu akan diberikan kepada AM. Alasan politiknya,AM adalah mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden yang amat dekat dengan SBY dan keluarganya. Sebagai mantan jubir, AM tentu lebih mudah disetir untuk memberikan konsesi-konsesi politik kepada keluarga SBY di masa depan, baik terhadap istrinya, KristianiYudhoyono,ataupun Ibas. AM juga bukan kader PD yang sejak awal berkiprah di PD. Pada pemilu legislatif 2004 AM merupakan kandidat anggota legislatif untuk daerah pemilihan DKI Jakarta (tetapi gagal) dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) pimpinan Riyaas Rasyid. Citranya sebagai politisi yang “lompat pagar” dari PDK ke PD mungkin menjadi titik lemah AM untuk meraih posisi puncak di PD.

Jika SBY lebih menunjukkan dirinya sebagai seorang demokrat sejati, bukan mustahil dukungan politik kepada AU akan semakin membesar karena AU adalah kader muda partai yang santun, bersih, dan memiliki segudang pengalaman politik yang memungkinkan mempertahankan PD dapat tetap berjaya di masa depan.Sebagai anak muda yang tahu diri,AU memang tidak dapat melepaskan diri 100% dari sosok SBY karena bagaimanapun AU juga berutang budi kepada SBY yang telah memberikan tempat bagi AU untuk mengembangkan diri di PD setelah ia mengundurkan diri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan terjun ke politik menjelang Pemilu Presiden 2004. Suhu politik internal di dalam PD memang semakin memanas.

Ada isu dari kalangan internal PD sendiri bahwa politik uang dan intrik politik berupa ancaman pemecatan terhadap ketua DPC atau DPD yang mendukung AU kini mulai terjadi.Jika ini benar-benar terjadi, PD tak ubahnya seperti partai-partai politik lain yang suka melakukan politik uang dan intrikintrik politik dalam pemilihan ketua umumnya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi pada Kongres II PD bulan depan. Jika restu politik menjadi kata kunci bagi kemenangan salah seorang kandidat ketua umum PD, ini berarti SBY lebih menempatkan dirinya sebagai patron ketimbang sebagai seorang demokrat sejati.

PD juga akan dipandang sebagai “partai tradisional”yang segalanya tergantung kepada sosok ketua dewan pembina seperti Golkar pada masa Orde Baru dan belum menjadi sebuah partai modern atau partai yang sebenarbenarnya partai politik. (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 20 April 2010

Gaji dan honor Gayus Rp 12,1 juta. Uang Rp28 miliar di rekening Gayus sama dengan gajinya untuk bekerja selama 192,8 tahun! Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, orang nomor satu di negeri ini, kekayaan yang dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelang Pilpres 2009 hanya Rp7 miliar! Kekayaan Gayus Tambunan memang sungguh mencengangkan. Betapa tidak, penulis saja yang sudah menjadi pegawai negeri sipil selama 26 tahun dengan posisi sebagai profesor riset sejak 2006 dengan pangkat tertinggi pegawai negeri sipil pembina utama golongan IV/e hanya bergaji Rp5 juta per bulan dan memiliki kekayaan ratusan juta rupiah saja. Alangkah Lucunya (negeri ini), judul film yang diputar perdana Senin malam (12/4) di Bioskop KC 21, Planet Hollywood, Jakarta. Judul itu amat mengilhami penulis dalam membuat lead artikel ini.

Kelucuan bukan saja pada jumlah uang yang dimiliki Gayus, melainkan juga pada mengapa kasus ini baru terungkap setelah Komjen Pol Susno Duadji, mantan Kabareskrim Mabes Polri,mengungkap adanya makelar kasus perpajakan di tubuh Polri? Kita semua tahu, persoalan korupsi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak sudah lama tercium.Namun, mengapa baru sekarang terungkap? Gayus hanyalah pion kecil dari kasus ini.Bukan mustahil ada juga Gayus-Gayus lain di institusi tersebut yang “terpaksa”melakukan korupsi terkait “budaya kerja” di institusi itu.Bukan mustahil Gayus melakukan itu karena atasannya menekan. Jika ia tidak melakukannya, bukan mustahil ia akan dipindahkan ke daerah yang jauh dari keramaian.

Tak aneh jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengambil langkah untuk membebastugaskan 10 pemimpin Gayus di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak. Ungkapan Susno Duadji bahwa kasus itu dapat diungkap hanya dalam tiga hari amat masuk akal karena semuanya sudah amat transparan.Persoalannya, apakah masalah korupsi ini akan diungkap sampai ke akar-akarnya atau hanya akan berhenti pada Gayus beserta 10 atasannya dan perwira menengah serta perwira tinggi Polri yang diduga terlibat dalam kasus ini?

Budaya Instan
Seluk-beluk korupsi yang dilakukan Gayus terkait dengan “budaya instan” yang melanda sebagian pegawai negeri sipil serta pegawai di instansi pemerintah lain yang ingin cepat kaya. Lantaran kemiskinan yang mereka derita selama ini,tidak sedikit generasi muda pegawai negeri sipil yang terjangkit penyakit “ingin cepat kaya” dengan cara apa pun. Jika itu mereka lakukan melalui cara-cara halal seperti berbisnis atau melipatgandakan uang melalui reksa dana, hal itu merupakan suatu yang wajar walau tidak mungkin dalam 10 tahun seorang pegawai negeri bisa memiliki kekayaan Rp28 miliar.

Alih-alih mereka berusaha meningkatkan kualitas diri dan mengikuti jalur tingkatan jabatan melalui pendidikan dan pengalaman kerja, pegawai negeri sipil semacam Gayus justru melihat kesempatan emas menjadi kaya karena posisinya yang strategis di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak. Penulis pernah kagum kepada mereka yang bekerja di direktorat tersebut karena secara berapi-api mereka amat pro pada wajib pajak yang katanya terlalu besar membayar pajaknya kepada negara. Kini penulis baru terbuka matanya, bahwa apa yang mereka lakukan tidak semuanya bersifat “altruism” (tanpa pamrih), melainkan “ada udang di balik batu”.

Yang terungkap pada kasus Gayus mungkin hanyalah puncak gunung es.Masih banyak lagi “Gayus- Gayus lain”yang mungkin korupsinya lebih besar atau lebih kecil.Tak aneh bila kasus ini menjadi guyonan pula di antara teman-teman penulis dengan kalimat: “Kalau orang gak suka bergaul namanya gak gaul. Kalau orang yang sudah lama kerja tapi gak kaya-kaya seperti kamu dan aku, namanya gakGayus!” Alangkah baiknya jika persoalan korupsi di Ditjen Pajak ini bukan melulu dilihat dari kacamata remunerasi akibat dari reformasi birokrasi di pemerintahan, melainkan juga dari sisi psikologi orang yang bekerja di direktorat tersebut. Selain persoalan “budaya instan” tersebut, ada pula budaya “solider” dalam artian yang negatif.

Maksudnya, mereka melakukan itu karena rasa solidaritas sesama pegawai yang kemudian dibagi-bagi kepada sesamanya atau di direktorat lain yang “kering” atau mereka takut dikucilkan oleh temantemannya karena dianggap tidak solider dan “sok suci”. Negeri ini memang lucu, orang yang suci dan ingin berbuat kebajikan untuk negara kadang justru diasingkan oleh lingkungannya. Penulis yakin tidak sedikit dari mereka yang bekerja di Ditjen Pajak adalah orangorang yang jujur. Namun nasib mereka justru tidak sebaik orang seperti Gayus, baik dari segi ekonomi, posisi jabatan maupun wilayah kerja. Gayus yang sudah tertangkap basah karena diduga melakukan korupsi dapat saja menjadi pahlawan dalam artian positif. Ia dapat saja membuka segala ketidakberesan yang terjadi di lingkungan tempatnya bekerja demi membersihkan bekas institusinya. Memang dia akan dianggap tidak solider oleh kawan atau atasannya.

Namun hanya dengan itu dia akan mendapatkan keringanan hukuman jika di dalam pengadilan baru nantinya ia terbukti bersalah melakukan korupsi. Meski namanya sempat tercemar, bagi Gayus jika ia insyaf dan ingin menjalani kehidupan baru dengan batin yang tenang, berlaku pemeo “lebih terhormat menjadi mantan koruptor yang sadar akan kesalahannya dan berubah menjadi orang yang baik ketimbang menjadi mantan orang baik-baik yang terjerumus menjadi koruptor”! (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 13 April 2010

Kongres tersebut akan diamati oleh banyak kalangan, mulai dari anggota partai, simpatisan, partaipartai politik lain di Indonesia, pengamat dalam dan luar negeri,para wartawan,dan tentunya sebagian diplomat asing yang bertugas di Indonesia. Pengamatan ini menjadi amat penting karena hingga kini PDIP adalah satu-satunya partai politik besar di Tanah Air yang tetap memosisikan dirinya sebagai partai penyeimbang pemerintah. Persoalan struktur partai,sikap politik PDIP dalam lima tahun ke depan, dan program-program partai berlambang banteng gemuk moncong putih yang siap menanduk ini tentunya merupakan salah satu bagian penting yang perlu diamati.

Dinamika internal PDIP yang bukan hanya diwarnai oleh riak-riak gelombang pertarungan kepentingan antarelite partai di tingkat pusat, melainkan juga dinamika dukungan massa akar rumput (grassroot) merupakan suatu dinamika politik yang juga layak untuk diamati dan dikaji.

Tema Kongres
Sebelum membahas apa saja yangakandidiskusikanpadakongres tersebut,ada baiknya kita mengkaji terlebih dahulu apa makna dari tema KongresNasionalIII,yaitu “Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat”.Tema itu terasa amat klise.Namun,tema Kongres PDIP ini menjadi amat penting untuk diimplementasikan oleh jajaran pimpinan, kader, dan simpatisan partai agar keberadaan PDIP benar-benar dirasakan rakyat banyak,khususnya wong cilik. Persoalannya ialah bagaimana PDIP dapat mengomunikasikan kepada rakyat Indonesia apa-apa saja yang sedang diperjuangkan oleh partai ini demi kesejahteraan rakyat?

Apa pula bedanya perjuangan sebagai partai penyeimbang dan partai-partai pemerintah? Pertanyaan ini menjadi amat penting untuk diajukan karena selama ini rakyat berpandangan bahwa hanya partai atau koalisi partai yang sedang memerintah saja yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat.Padahal kita tahu,kesejahteraan rakyat itu diberikan oleh pemerintah kepada rakyat dalam bentuk kebijakan negara.Kebijakan politik itu merupakan hasil dari proses politik,baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Partai oposisi atau gabungan partai oposisi juga dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui proses legislasi perundangundangan yang digodok di DPR atau DPRD.

Selain itu, melalui rapat kerja dengan instansi pemerintah, partai politik juga dapat mengusulkanperbaikanatauperubahan program-program pembangunan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Melalui pendidikan politik yang menjelaskan proses politik inilah rakyat akan semakin melek politik, khususnya mengenai pentingnya keberadaan partai oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan. Fungsi partai sebagai mekanisme agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan publik menjadi sesuatu yang amat penting. Dalam kaitan ini pula persoalan rekrutmen politik juga patut dipahami oleh semua unsur partai dan masyarakat.

Selain itu,partai politik juga dapatmenjalankanprogram- program partai yang langsung dapat dirasakan masyarakat. Program tersebut sepatutnya dilaksanakan partaipartai politik sepanjang masa, bukan hanya menjelang pemilu atau ulang tahun partai tersebut. Ini agar rakyat merasakan adanya partai politik di tengah mereka.

Komisi Program
Komisi program bukan hanya melulu membicarakan bagaimana partai semakin mengembangkan sayap-sayap partai demi menambah jumlah kader atau pendukung partai,melainkan juga bagaimana prinsip Trisakti, yaitu independen di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam pengembangan budaya bangsa,dapat diimplementasikan dalam bentuk nyata.

Perdebatan di dalam komisi ini tampaknya bukanlah sesuatu yang sulit atau menimbulkan dinamika politik yang panas di internal partai. Namun, tanpa adanya keseriusan di dalam pelaksanaan program-program tersebut pascakongres, apa yang dihasilkan pada Kongres Nasional III PDIP ini hanya akan menjadi slogan-slogan kosong tanpa makna. Persoalan siapa yang akan menjadi Ketua Umum DPP PDIP periode 2010–2015 tampaknya sudah bukan lagi menjadi tanda tanya besar karena dapat dipastikan bahwa secara aklamasi Megawati Soekarnoputri akan terpilih kembali.

Persoalan hangat yang akan muncul ialah apakah akan dibentuk posisi Wakil Ketua Umum DPP PDIP yang berfungsi sebagai Ketua Harian DPP PDIP? Ini penting agar proses regenerasi atau suksesi kepemimpinan di PDIP pada lima tahun mendatang dapat berjalan baik. Megawati akan tetap dipilih menjadi ketua umum partai bukan karena persoalan kultus individu, melainkan karena hingga saat ini hanya Megawati yang dipandang dapat memainkan peran positif untuk menjaga soliditas partai.PDIP atau pendahulunya PDI merupakan partai hasil fusi politik 1973 yang merangkum partai-partai nasionalis dan partai-partai berhaluan agama non-Islam.Konflik internal adalah fenomena yang selalu terjadi di tubuh partai ini.

Karena itu, sosok seorang pemimpin yang mumpuni dan dapat merangkul semua pihak dengan legitimasi politik kuat hanya dimiliki oleh Megawati. Namun PDIP perlu memikirkan siapa yang akan dimunculkan sebagai pemimpin partai masa depan. Proses peremajaan pada tingkat elite politik di PDIP menjadi suatu keniscayaan jika partai ini ingin tetap mendapatkan dukungan dari generasi baru pemilih. Persoalan lain yang juga akan hangat dibahas pada komisi organisasi ialah apakah akan dibentuk Majelis Pertimbangan Ideologi. Ideologi partai ini tetap Pancasila, khususnya Pancasila 1 Juni 1945 yang dipidatokan Bung Karno saat lahirnya Pancasila.Namun, bagaimana pula dengan Pancasila 22 Juni 1945 yang melahirkan Piagam Jakarta dan Pancasila 18 Agustus 1945 yang termaktub di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945?

Memang ada perbedaan penekanan pada ketiga Pancasila tersebut. Pancasila 1 Juni lebih menekankan asas kebangsaan sebagai sila pertama,sementara Pancasila 22 Juni dan 18 Agustus menekankan asas ketuhanan sebagai sila pertama ditambah dengan rentetan kata “dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya” pada Piagam Jakarta (Pancasila 22 Juni 1945). Asas kebangsaan jauh lebih kuat ketimbang sila Persatuan Indonesia karena persatuan Indonesia dapat saja dipertahankan melalui caracara represif, sedangkan melalui asas kebangsaan,bukan saja persatuan Indonesia dapat dijaga secara alamiah, melainkan juga kemungkinan Indonesia menjadi negara agama ditiadakan.

Sejak awal Bung Karno selalu menekankan bahwa negara Indonesia yang kita bangun adalah negara kebangsaan,bukan negara agama atau negara etnik. Persoalan yang paling pelik dan hangat didiskusikan tentunya ada pada Komisi Politik.Pada komisi ini bukan saja persoalan ideologi partai atau PDIP sebagai partai ideologi yang akan dibahas, melainkan juga apakah PDIP akan masuk ke dalam koalisi atau tetap mempertahankan posisinya sebagai partai penyeimbang pemerintah. Dikotomi antardua kelompok ini akan amat dinamis walaupun tampaknya akan tetap dimenangi kelompok puritan di dalam partai yang menginginkan PDIP tetap menjadi partai oposisi sampai 2014.

Hal terpenting ialah jangan sampai perbedaan di antara kelompok pragmatis dan kelompok ideologis ini akan menimbulkan perpecahan internal partai. PDIP harus belajar dari pengalaman Kongres I dan II yang memunculkan sempalan partai mendirikan partai baru.Adalah lebih cantik jika justru pada Kongres Nasional III ini mereka yang dulu berseberangan dengan PDIP dirangkul kembali atau menyatu kembali ke dalam partai.Hanya dengan persatuan, PDIP akan menjadi semakin kuat.Selamat berkongres.(*)

Sumber: Seputar Indonesia, 6 April 2010

Adapun Partai Demokrat mengadakan Kongres II di Bandung pada pekan ketiga Mei 2010. Pada kongres masing-masing itu, PDIP dan Partai Demokrat akan memilih ketua umum baru. Ketua umum merupakan jabatan amat strategis dan menentukan masa depan kedua partai tersebut.Dalam kasus PDIP,sudah dapat dipastikan Ketua Umum DPP PDIP yang sekarang, Megawati Soekarnoputri,akan melenggang dengan mudah untuk menduduki posisi puncak selama lima tahun ke depan, jabatan yang sudah didudukinya sejak 1996.

Meski nama Guruh Soekarnoputra sempat disebut-sebut akan bertarung melawan kakaknya demi merebut posisi puncak partai,saat ini nama Guruh nyaris tak terdengar lagi di berbagai Konferensi Daerah (Konferda) PDIP.Pertarungan utama di PDIP justru pada penentuan siapa-siapa saja yang akan duduk di jajaran DPP.

Berbeda dengan PDIP,kendati Kongres II Partai Demokrat baru akan dilangsungkan dua bulan mendatang,sejumlah politikus telah meramaikan bursa calon ketua umum partai pemenang Pemilu 2009 tersebut. Sebut saja Ketua Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga,Ketua DPP Anas Urbaningrum yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat diDPR, KetuaDPR Marzuki Alie,Menteri UKM dan KoperasiSyarifuddin Hasan,sertapara kader lain seperti Agus Hermanto, Hayono Isman,dan Jafar Hafsah.

Dilema Politik
Penentuan siapa yang akan menjadi Ketua Umum DPP PDIP amat strategis karena tiga hal. Pertama, dia akan menentukan arah partai ke depan,apakah akan tetap kukuh pada partai ideologis atau berubah menjadi partai pragmatis? Kedua, ini juga akan menggambarkan bagaimana suksesi kepemimpinan dan regenerasi di partai itu berlangsung.

Ketiga,sejalan dengan butir kedua tersebut,dia juga akan menggambarkan apakah di kemudian hari PDIP akan menjadi partai modern yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama bagi semua kader partai untuk menduduki posisi puncak partai ataukah posisi puncak tetap dipertarungkan hanya di dalam keluarga keturunan Bung Karno.

Hingga saat ini di dalam PDIP masih terjadi silang pendapat antara kelompok yang menginginkan partai tetap pada rel sebagai partai ideologis yang menjadi penyeimbang pemerintahan sampai 2014 dan kelompok pragmatis yang menginginkan PDIP masuk ke dalam koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono.

Megawati Soekarnoputri merupakan lokomotif kelompok ideologis, sedangkan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Taufik Kiemas merupakan ujung tombak kelompok pragmatis. Jika Megawati terpilih kembali secara aklamasi,garis politik PDIP sebagai partai ideologis tentu akan terus dipertahankan. Hingga 2015 tampaknya belum akan terjadi suksesi dan regenerasi kepemimpinan di dalam partai.

Dilema yang dihadapi PDIP ialah hingga saat ini belum ada tokoh muda yang dipandang mampu menangani konflik internal partai, kecuali Megawati Soekarnoputri. Jika suksesi berlangsung saat ini, dikhawatirkan terjadi perpecahan di dalam partai atau arah politik partai akan berubah. Namun, sejak 2010 ini mau tidak mau Megawati Soekarnoputri harus sudah memikirkan ke mana arah suksesi kepemimpinan di PDIP?

Apakah akan memberi kesempatan yang sama kepada semua kader partai untuk bertarung pada 2015 ataukah akan menjagokan salah seorang keturunannya sebagai penerus kepemimpinan di PDIP? Belajar dari apa yang terjadi di dalam Partai Kongres India yang dulu kepemimpinannya selalu berada di tangan keturunan Jawaharlal Nehru dan penerus Indira Gandhi, tapi kemudian terbuka kesempatan pada tokoh Partai Kongres India untuk menjadi pemimpin di partai itu, PDIP perlu membuka kesempatan kepada semua kader partai untuk mencapai pucuk pimpinan partai.

Tanpa itu, PDIP akan dipandang sebagai partai keluarga dan sulit untuk menjadi partai modern. Munculnya Prananda Prabowo yang akrab dipanggil Nanan sebagai calon pemimpin PDIP masa depan pengganti Megawati harus diimbangi inisiasi politik terhadap putra Megawati itu secara keras bahwa ia harus menunjukkan bakat kepemimpinannya dan bukan memperoleh jabatan ketua umum partai pada 2015 hanya karena ia keturunan Bung Karno.

Nanan merupakan orang baru di dalam partai, masih politikus balita (pengalamannya minim) dan membutuhkan penempaan politik yang keras agar menjadi calon pemimpin partai/ bangsa yang tangguh. Tanpa tempaan yang keras,akan sulit bagi dirinya menangani konflik internal partai, apalagi untuk menjadi pemimpin bangsa masa depan. Dilema suksesi kepemimpinan juga terjadi pada Partai Demokrat.

Namun, jika putra Presiden SBY, Edhie Baskoro (Ibas), bersikukuh tidak ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, pertarungan utama akan terjadi antara tiga tokoh,yaitu Andi Alfian Mallarangeng,Anas Urbaningrum, dan Marzuki Alie.Ketiga tokoh ini masing-masing punya kekuatan dan kelemahan.

Anas sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR memiliki kekuatan sebagai tokoh muda yang paling kaya pengalaman berorganisasi. Dia pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan kemudian terjun ke partai politik. Anas juga berpembawaan tenang dan berpikir secara sistematis.

Namun,Anas harus juga dikatakan gagal menjalin komunikasi politik yang baik dengan para anggota koalisi partai pendukung pemerintah saat Panitia Khusus (Pansus) Angket Kasus Bank Century masih berjalan, entah karena keterbatasan otoritasnya di dalam partai ataukah ia tak mau terlalu menonjol di dalam Partai Demokrat sehingga mudah disingkirkan.

Andi Alfian Mallarangeng yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga juga tokoh muda Partai Demokrat yang populer.Balihonya mulai muncul di simpang Semanggi, Jakarta, mirip saat adiknya,Rizal Mallarangeng,ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden menjelang Pilpres 2009. Andi seorang komunikator yang baik,murah senyum,dan lincah dalam berpolitik walau menjurus pada karakter politikus yang easy going, flamboyan, dan gampang lompat pagar karena mudah berpindah dari satu partai (Partai Demokrasi Kebangsaan) ke partai yang lain (Partai Demokrat).

Marzuki Alie yang kini menduduki jabatan Ketua DPR juga merupakan politikus yang populer. Posisinya sebagai Ketua DPR menguntungkan dirinya yang sering muncul di media massa. Namun kegagalannya dalam memimpin hari pertama sidang paripurna DPR yang membahas hasil laporan Pansus Bank Century menjadikannya orang yang paling banyak dikecam oleh koleganya di DPR.

Dilema suksesi kepemimpinan di dalam Partai Demokrat bukan pada apakah Demokrat akan menjadi partai modern atau partai keluarga seperti halnya PDIP,melainkan pada apakah Ketua Umum DPP nantinya mampu mengarahkan Demokrat menjadi partai yang independen dari bayang-bayang popularitas SBY? Independensi akan menentukan Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan bukan fans club SBY semata.

Selama ini Partai Demokrat hanya dipandang sebagai fans clubSBY dan belum teruji sebagai partai politik yang sebenar-benarnya partai. Partai-partai politik di Indonesia sejak prakemerdekaan hingga kini sering menghadapi dilema di dalam suksesi kepemimpinan.Tidak jarang konflik internal partai menyebabkan tumbuhnya partaipartai baru.

Tidak mengherankan jika legitimasi politik seorang pemimpin partai ditentukan oleh karisma politiknya atas dasar keturunan, restu politik, atau mantan jenderal TNI,bukan oleh kepiawaiannya dalam memimpin partai. Entah kapan dilema politik ini akan berakhir? (*)

Seputar Indonesia, 30 Maret 2010

Taufiq Kiemas, yang adalah juga suami Megawati Soekarnoputri, telah lama mewacanakan pandangan kubu pragmatis di dalam PDI-P yang menginginkan agar PDI-P berkoalisi dengan Partai Demokrat di dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Kubu pragmatis tampaknya sudah amat lelah menjadi oposan dan merasa tidak ada manfaatnya. Selain itu, jika selalu beroposisi, dalam pandangan kubu ini, akan sulit bagi partai untuk mendapatkan penyandang dana untuk pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

Sebaliknya, sang istri, Megawati Soekarnoputri, dapat dikatakan sebagai busur dari kubu ideologis yang tetap bersikukuh pada amanat Kongres Nasional II PDI-P 2005 agar partai bersikap mengkritisi pemerintah. Langkah-langkah politik PDI-P bukan sebagai oposan yang membabi buta, melainkan penyeimbang politik yang loyal yang suatu saat bersikap kritis terhadap pemerintah, tetapi pada saat lain dapat saja mendukung kebijakan pemerintah jika itu baik bagi bangsa dan negara.

Kubu ini berupaya mempertahankan visi dan platform partai untuk melaksanakan Pancasila (lebih khusus lagi Pancasila yang dipidatokan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945) dengan menegakkan Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Salah satu hal menarik dari silang pendapat itu, dua pimpinan PDI-P itu berstatus suami-istri. Keduanya juga merasa menyuarakan suara arus bawah atau akar rumput (grass root). Pertanyaannya, mengapa urusan partai menjadi urusan keluarga dan seolah dalam satu atap rumah berdiam dua orang yang memiliki visi berbeda mengenai masa depan partai. Mengapa pula persoalan itu tidak dapat diselesaikan di meja makan atau kamar tidur, diskusi serius dalam suasana santai dan romantis.

Hal menarik lainnya, jika kita membaca pesan singkat yang beredar menjelang Kongres Nasional III PDI-P di Inna Sanur Beach Hotel, Bali, 6-9 April mendatang, politik di PDI-P juga bagian dari kericuhan politik keluarga, Taufiq didukung Puan Maharani, sedangkan Megawati didukung oleh putranya, Prananda Prabowo, yang mulai tampak aktif di dalam partai dan diperkenalkan oleh Mega kepada jajaran partai sebagai calon penerusnya. Dari segi wajah, Prananda mirip sekali dengan Soekarno muda, dari segi sikap, ia adalah pendukung setia Mega dan ideologi partai. Pembawaannya juga tenang. Prananda pula yang sering menjadi pelindung ibunya.

Biduk yang sedang limbung?
Menjelang Kongres Nasional III ini tampak jelas betapa PDI-P bagaikan biduk yang sedang limbung. PDI-P tampaknya harus memilih, meminjam istilah kawan penulis dosen di Universitas Gadjah Mada, Cornelis Lay, tiga orientasi kepartaian: pertama, partai sebagai mesin politik pengumpul suara (electoral machine) di mana partai berfungsi sepenuhnya sebagai pemburu suara (voter seeker); kedua, partai sebagai sarana pencapaian kekuasaan dan jabatan (power seeking atau office seeking) atau kendaraan bagi perebutan jabatan politik dan jabatan publik; ketiga, partai sebagai sarana pencapaian cita-cita ideologis (partai ideologis) yang dicapai melalui kontrol atas kekuasaan politik dan memberi pengaruh atas kebijakan negara (policy seeking).

Tiga orientasi partai itu tidak harus didikotomikan satu dengan lainnya. Namun, PDI-P harus memilih apakah dalam mengedepankan orientasi pertama itu harus dilalui melalui opsi orientasi politik yang kedua atau opsi ketiga.

Pilihan atas orientasi partai tersebut tentunya mengandung konsekuensi politik tersendiri. Jika memenangkan hati dan dukungan rakyat pada Pemilu 2014 menjadi sasaran politik PDI-P, tak ada pilihan lain selain PDI-P harus tetap menjalankan amanat Kongres Nasional II PDI-P, yakni partai sebagai penyeimbang pemerintah atau policy seeking. Ini menjadi pilihan terbaik bukan saja agar PDI-P dapat mempertahankan atau bahkan menambah dukungan dari konstituen partai yang amat ideologis dan emosional, melainkan juga untuk mempertahankan citra bahwa PDI-P konsisten menjalankan amanat kongres dan perjuangan partai.

Mempertahankan citra partai juga dapat memperbaiki citra sistem politik, sistem perwakilan politik dan demokrasi Indonesia yang sedang tumbuh. Menjadi oposisi bukanlah suatu yang hina, melainkan juga bermartabat, apalagi jika PDI-P tetap konsisten menjalankan fungsinya untuk sementara waktu sampai 2014 sebagai penyeimbang pemerintah yang loyal, profesional, dan proporsional.

Jika pilihan jatuh pada opsi kedua, yaitu lebih memilih mencari jabatan politik dan jabatan publik, rakyat atau konstituen partai akan bertanya, buat apa ada pemilu legislatif jika pada akhirnya perbedaan atas ideologi dan program partai itu melebur di dalam kekuasaan. Pemilu itu pada dasarnya bukan saja memilih orang yang akan duduk di lembaga legislatif atau eksekutif, melainkan juga memilih program yang ditawarkan oleh partai-partai politik.

Pilihan pada opsi kedua akan menyebabkan demokrasi Indonesia tiada bermakna karena tidak ada partai yang mau menjadi penyeimbang terhadap pemerintah. Kita menganut sistem demokrasi yang membutuhkan checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Kita tidak menganut gagasan kekuasaan dalam kebudayaan Jawa yang menekankan bahwa kekuasaan itu bulat dan tidak terbagi-bagi.

Menilik hasil berbagai Konferensi Daerah PDI-P, tampaknya Megawati Soekarnoputri akan tetap terpilih menjadi ketua umum partai pada Kongres Nasional III mendatang. Ini berarti kubu ideologis akan tetap menentukan ke mana arah politik PDI-P. Pertarungan berikutnya ialah bagaimana kedua kubu itu, pragmatis dan ideologis, bertarung untuk menaruh orang-orangnya pada posisi ketua-ketua dan sekretaris jenderal (sekjen)/wakil sekjen DPP PDI-P. Ceteris paribus, Megawati akan mampu mengendalikan biduk partai agar tidak limbung dan mereka yang ingin melakukan politik divide et impera di dalam PDI-P atau antara PDI-P dan kelompok koalisi pembangkang (Partai Golkar, PKS, dan PPP) akan gigit jari.

Dimuat di Kompas, 24 Maret 2010

Tahun lalu Susno terkenal dengan isu “Cicak versus Buaya”saat muncul persoalan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Susno juga cukup mengejutkan ketika menjadi saksi yang meringankan dalam kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang dituduh terlibat dalam pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Buka-bukaannya dalam acara Metro TV “Kick Andy” pun membuat orang terperangah, belum lagi serial bukunya yang membeberkan segala keburukan dalam institusi Polri.

Kini Susno Duadji kembali membuat berita dengan membeberkan mafia kasus di tubuh Polri, khususnya yang terkait dengan kasus penggelapan pajak senilai Rp25 miliar yang melibatkan perwira tinggi Polri berbintang satu, Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Raja Erizman dan Kapolda Lampung Brigjen Pol Edmon Ilyas (Seputar Indonesia,22/3/2010). Di satu sisi,Susno dapat dikatakan sebagai “peniup peluit” yang membongkarberbagaikasuskorupsi ditubuhPolri.Tapidisisilain,iadapat juga dikatakan sebagai “pembuat masalah”yang merusak citra Polri.

Fenomena Susno Duadji, dan dalam kadar yang lebih rendah Kombes Pol Williardi Wizar yang dituduh terlibat pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, yang mengungkap kebobrokan institusinya sendiri amat menarik untuk dikaji. Jika apa yang mereka katakan benar,ini saatyangamattepatbagiPolriuntuk membersihkan institusinya agar hukum dapat benar-benar ditegakkan. Dengan kata lain, pepatah yang mengatakan bahwa “jangan gunakan sapu yang kotor untuk membersihkan ruangan” merupakan suatu keniscayaan. Namun, jika apa yang dikatakan oleh Susno merupakan isapan jempol yang tidak mengandung kebenaran, maka ini juga saatnya yang tepat bagi Polri untuk menegakkan disiplin di jajarannya agar fitnah memfitnah dapat dihentikan.

Cara penyelesaian kasus melalui cara-cara penegakan hukum secara internal Polri tanpa melalui proses hukum yang dibuka seluasluasnya kepada publik akan menimbulkan dugaan bahwa yang dikatakan Susno benar. Susno juga tentunya tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka seluas-luasnya apa yang dia ketahui karena penyelesaian dengan cara-cara internal sama dengan upaya untuk menutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Tidak ada cara lain bagi institusi Polri selain mengajukan Susno dan orang-orang yang dituduhnya ke pengadilan, agar keadilan bagi para individu pelaku itu benar-benar dirasakan. Mengapa Susno dan Williardi Wizar “bernyanyi” yang tidak seirama dengan institusinya? Pertanyaan ini menarik untuk mendapatkan jawaban.

Apakah mereka berdua merasa tidak mendapatkan keadilan di dalam institusinya sendiri? Apakah mereka merasa “dikorbankan” dalam berbagai kasus hukum yang mereka alami? Mengapa pula Susno tidak mendapatkan dukungan dari institusinya sendiri ketika dia mengecilkan KPK sebagai “Cicak” yang berani melawan “Buaya”? Jika dikaji dari sisi disiplin institusi, yang dilakukan Susno Duadji dapat dikatakan tindakan indisipliner. Susno berbuat di luar kelaziman karena tidak melaporkan kasus-kasus yang dia ketahui kepada Kapolri agar diusut secara hukum.

Dia juga dapat dituduh melakukan bukan saja pencemaran terhadap institusinya sendiri,melainkan melanggar rahasia jabatan atau bahkan rahasia institusi, suatu yang hampir-hampir jarang terjadi di dalam institusi TNI. Di dalam TNI, berlaku rahasia TNI dan Negara yang harus dijaga serapat-rapatnya.Tidak heran jika perwira menengah atau tinggi TNI tidak mau membongkar rahasia TNI dan Negara walau yang bersangkutan sedang menghadapi proses hukum.

Tengok misalnya Kolonel Zulkifli Loebis tidak mau membuka perbedaan antara dirinya dan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution yang terjadi pada era 1950-an.Tengok pula para anggota Tim Mawar Kopassus yang menculik para aktivis pro-demokrasi pada 1997/1998 yang di pengadilan militer mengatakan apa yang mereka lakukan adalah atas inisiatif sendiri dan tidak ada perintah atasan. Ini adalah bagian dari upaya mereka untuk menjaga “Rahasia TNI dan Negara” yang mereka pegang teguh. Lalu mengapa di dalam tubuh Polri ada perwira menengah atau perwira tinggi berbintang tiga berani mengungkapkan rahasia yang mereka ketahui?

Apakah ini hanya merupakan ungkapan sakit hati karena tidak mendapatkan perhatian, dukungan atau pembelaan dari institusinya saat mereka menghadapi persoalan hukum, ataukah memang demikian buruknya disiplin di dalam diri anggota Polri. Mungkin pemeo yang berlaku di Polri adalah “Jika saya harus masuk penjara, saya akan bawa para komandan yang memerintahkan saya juga ikut ramai-ramai masuk penjara.” Di sini berlaku pembelaan diri menjadi sesuatu yang amat penting. Tiada cara lain untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan di atas kecuali melalui proses hukum yang adil.

Kita tidak dapat menuduh Susno sebagai “duri dalam daging” atau “pengkhianat institusi Polri” atau sebagai “problem maker.” Sebaliknya, kita juga tidak dapat mengatakan bahwa Susno adalah “pahlawan” yang membongkar aib di dalam institusi Polri. Kita berharap hukum positif dapat benar-benar diterapkan di negeri ini tanpa pandang bulu bahwa yang terkena kasus itu adalah aparat penegak hukum berpangkat perwira tinggi Polri. Kita harus memegang teguh asas praduga tak bersalah, baik terhadap Susno Duadji dan orangorang yang dituduhnya sampai kasus-kasus tersebut diselesaikan melalui pengadilan yang terbuka dan adil.

Reformasi Polri bukanlah suatu yang manis untuk diucapkan, melainkan juga butuh keberanian besar untuk menerapkannya secara proporsional dan profesional. Semoga gonjang-ganjing politik internal di tubuh Polri cepat selesai dan Polri kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 23 Maret 2010

Rabu (3/3), pada rapat paripurna, 325 anggota DPR dari Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, Partai Hanura, ditambah seorang anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lily Wahid, memilih opsi C. Opsi yang menduga ada penyimpangan dalam pemberian dana talangan dan penyalurannya ke Bank Century sehingga perlu diproses hukum.Adapun 212 anggota DPR dari Partai Demokrat,PKB, dan Partai Amanat Nasional (PAN) memilih Opsi A, yaitu menilai tidak ada penyimpangan dalam soal pemberian dana talangan walaupun ada penyimpangan dalam penyalurannya.

Hasil pemungutan suara (voting) tersebut menunjukkan: pertama, hati nurani anggota Dewan yang terhormat masih lebih kuat ketimbang tekanan politik ataupun tawar-menawar politik dari penguasa dan Partai Demokrat; kedua,betapa rapuhnya koalisi politik pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono; ketiga, betapa komunikasi politik di dalam koalisi partai pendukung pemerintah ternyata tidak berjalan normal sehingga koalisi berantakan. Kini koalisi partai pendukung pemerintah sedang mengalami periode pendinginan (cooling down period). Pada periode ini,masyarakat jangan sampai lengah.Pengawasan publik harus tetap dilakukan paling tidak untuk dua hal. Pertama agar tidak terjadi politik dagang sapi, baik di dalam koalisi maupun lintas koalisi yang dapat menihilkan tindak lanjut rekomendasi Pansus.

Kedua agar proses politik serta hukum terkait kasus Bank Century benar-benar menunjukkan betapa demokrasi dan hukum berjalan secara positif beriringan. Tidak sedikit desakan agar DPR melanjutkan hasil Pansus tersebut melalui proses politik yang sesuai dengan Pasal 7A dan Pasal 7B konstitusi negara kita, yaitu menuju pemakzulan.Namun bila kita melihat hasil voting tersebut, tampaknya sulit bagi para anggota DPR untuk mengadakan rapat paripurna lanjutan yang memungkinkan DPR membuat pernyataan Dewan.

Sebab, jika 212 anggota Dewan tidak hadir pada rapat paripurna, berarti tidak memenuhi persyaratan kuorum 2/3 dari seluruh anggota DPR yang harus hadir pada sidang tersebut. Jalan yang masih panjang, memakan waktu cukup lama, tetapi yang paling mungkin dilakukan ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti hasil proses politik di DPR tersebut.

Efektivitas Pemerintahan
Terlepas dari apakah akan ada proses politik lanjutan di DPR, Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR kembali, Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI),lalu menuju pada pemberhentian/pemakzulan terhadap Wakil Presiden atau bahkan Presiden dan Wakil Presiden, hasil voting pada rapat paripurna DPR tersebut menunjukkan betapa rumitnya Presiden SBY mengelola pemerintahan ke depan sampai 2014.

Gangguan terhadap jalannya pemerintahan terutama bukan datang dari luar koalisi partai, melainkan dari dalam sendiri. Partai-partai anggota koalisi pemerintahan ternyata dapat unjuk gigi dan tidak mudah dikendalikan ketika urusan mencari kebenaran yang hakiki menjadi taruhan politik bagi partai-partai anggota koalisi ini. Tiap partai,terlebih lagi anggota Dewan, secara individual tentu tidak ingin menjual integritas politik mereka hanya karena jabatan ataupun uang. Jika mereka “menjual diri”atau “menafikan hati nurani rakyat”, tentu mereka akan “menggali kubur”sendiri dan sulit untuk dapat terpilih kembali pada Pemilu Legislatif 2014.

Kerumitan politik yang dihadapi Presiden SBY dan Partai Demokrat dapat dikurangi asalkan Presiden benar-benar menjalankan rekomendasi Pansus dan membiarkan proses hukum atas kasus Bank Century berjalan normal tanpa ada intervensi politik dari penguasa. Selama ini sebagian besar masyarakat menduga ada ketidakberesan dalam proses pemberian dana talangan terhadap Bank Century dan penyaluran dananya.Jika memang benar Presiden ingin hal itu dibuka selebar-lebarnya, mengapa pula tekanan,ancaman,dan transaksi politik menjadi bagian dari proses politik menjelang rapat paripurna DPR tersebut?

Kepercayaan anggota Dewan dan rakyat terhadap pemerintah akan muncul kembali jika Presiden benar-benar serius menerapkan rekomendasi yang diberikan DPR kepada Presiden SBY.Sejalan dengan komitmen pemerintah tersebut, para anggota Dewan yang terpilih menjadi pengawas atas pelaksanaan rekomendasi Pansus tersebut juga diharapkan serius menjalankan tugas. Belakangan ini mulai timbul keraguan di sebagian kalangan masyarakat bahwa pendinginan politik ini akan menjurus pada tiadanya kelanjutan dari pelaksanaan rekomendasi DPR. Jika para pengawas ini lengah atau lalai menjalankan tugas, bukan mustahil kepercayaan rakyat kepada lembaga legislatif juga akan sirna kembali.

Di sini menunjukkan betapa taruhan politik ada pada diri lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Satu hal yang juga perlu diperhatikan oleh Presiden SBY ialah, periode 2009–2014 adalah masa pemerintahannya yang kedua. SBY tidak mungkin ikut dalam kontestasi politik pada Pilpres 2014 kecuali jika terjadi perubahan pada konstitusi kita yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali masa jabatan. Ini berarti SBY harus menunjukkan bahwa dirinya benar-benar mampu memimpin negeri ini, mengarahkan para pembantunya di kabinet serta mampu melakukan komunikasi politik yang positif dengan lembaga legislatif agar jalannya pemerintahan menjadi baik.

Kata kunci yang harus mengemuka pada diri Presiden SBY ialah adanya komitmen politik yang kuat untuk membangun negeri ini, menegakkan hukum, dan mengembangkan demokrasi konstitusional secara berkesinambungan. Seorang presiden juga harus berani mengambil risiko politik demi mengarahkan ke mana arah “kapal” yang bernama Republik Indonesia ini akan berlayar. Meski badai menghadang, baik dari dalam maupun luar negeri,seorang presiden harus berani menantang badai asalkan arah yang diambilnya tepat. Dalam arti yang positif, SBY dapat meminjam slogan Bung Karno: rawe-rawe rantas, malangmalang putung.

Tahun 2010–2014 memang merupakan tahun vivere peri koloso (tahun menantang bahaya) bagi Indonesia agar dapat survive di dalam percaturan politik dan ekonomi internasional. SBY juga dapat belajar dari kepemimpinan seorang Ali Sadikin yang pernah menantang bahaya, tetapi tegas dalam membangun Kota Jakarta.Namun SBY juga dapat mencontoh Soekarno dan Soeharto yang di dalam masa kritis lebih memilih terselamatkannya kesatuan bangsa dan negara ini ketimbang kepentingan politik pribadinya.

Indonesia akan jauh lebih mudah diperintah jika presidennya tegas, tidak cengeng, tidak melulu menebar pesona politik di mata rakyat, dan memberi suri teladan yang baik bagi para pembantunya dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ketegasan seorang pemimpin tidak ditentukan apakah ia berlatar belakang militer atau bukan,melainkan pada komitmennya pada kemajuan bangsa.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 9 Maret 2010

Hasil akhir sebuah negosiasi politik atau proses politik di parlemen biasa juga disebut sebagai hasil dari democratic bargain. Semua pihak harus menerima kemenangan dan kekalahan politik secara wajar (bagi pemenang) dan lapang dada (bagi yang kalah). Namun jika proses politik merupakan hasil akhir dari suatu proses yang tidak wajar, akan timbul istilah politik uang atau politik transaksional.

Artinya, sebuah keputusan akhir politik dapat berubah karena adanya transaksi-transaksi demi terjadi perubahan sikap atau tindakan politik dari orang yang dipengaruhi. Di dalam politik transaksional itu kekuasaan atau power amat bermain. Mereka yang menginginkan adanya perubahan sikap dan tindakan politik dari para aktor politik (kawan atau lawan) akan menggunakan power.

Di sini berlaku definisi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi agar orang/sekelompok orang bersikap atau berbuat sesuai dengan keinginan pihak pertama,dengan cara apa pun (with whatever means). Cara-cara yang digunakan bisa berupa bujukan (persuasion), paksaan (coercion) atau mengonstruksi insentif pada pihak kedua (the construction of insentive).

Dalam politik, tawar-menawar politik dapat berupa ancaman hukuman (pemberian tongkat atau stick),dapat juga berupa tawaran yang menguntungkan (pemberian wortel atau carrot). Basis kekuasaan pihak pertama untuk memengaruhi pihak kedua bermacam-macam, dapat berupa uang,jabatan politik maupun penguasaan informasi negatif mengenai pihak kedua.

Dapat pula pengetahuan yang baik dari pihak pertama,senyuman yang menawan (a winning smile), ketekunan sampai dengan kenekatan untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan pihak lawan. Menganalisis apa yang akan terjadi pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan rekomendasi akhir Pansus Bank Century hari ini akan sangat menarik.

Saya tidak akan berbicara mengenai apakah hasilnya akan 7:2 (tujuh menyatakan ada kejanggalan dan dugaan tindakan melanggar hukum dan dua lainnya menyatakan pemberian bailout adalah wajar dan tidak melanggar hukum), 5:4 dalam pengelompokan yang sama dengan di atas atau 4:5?

Atau bahkan ada yang menduga 2:1:6 (Partai Demokrat dan PKB menyatakan segalanya wajar, PDIP tegas menyatakan ada pelanggaran dengan menyebut orang-orang yang bersalah dan direkomendasikan untuk diajukan ke pengadilan; Partai Golkar,PKS, PPP, Gerindra, Hanura, dan PAN menyatakan ada pelanggaran hukum tanpa menyebut siapa yang melanggar dan apa sanksinya).

Buat saya yang lebih penting ialah bagaimana proses politik menuju hasil akhir rekomendasi Pansus? Seperti telah saya uraikan di atas, prosesnya pasti amat menegangkan dan power menjadi bagian dari politik transaksional tersebut.

Bagi mereka (anggota Pansus,fraksi, dan partai) yang memiliki power yang sama atau lebih besar daripada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat, ancaman sanksi atau janji-janji muluk dari SBY dan Partai Demokrat tidak akan mengubah posisi atau pendirian politik mereka.

Bagi individu anggota Pansus atau partai politik yang keras tapi tidak memiliki bargaining power yang kuat atau memadai, ancaman atau tawaran dapat saja menggiurkan atau mengubah posisi politik mereka. Apalagi jika pemimpin partainya mengancam akan mengambil tindakan recalling (penggantian anggota DPR paruh waktu) atau bahkan pemecatan dari partai jika pendirian politiknya tidak sesuai dengan keputusan atau kepentingan politik/ ekonomi partai.

Hal lain yang menarik ialah adanya cara pemberian suara melalui voting tertutup atau voting terbuka.Jika cara tertutup yang diambil, kita patut curiga adanya tekanan kekuasaan terhadap anggota DPR agar memberikan suara sesuai dengan kepentingan politik pemilik kekuasaan. Cara ini dapat dikategorikan sebagai suatu tawarmenawar politik yang tidak demokratis karena dilakukan melalui ancaman (undemocratic political bargain).

Sebaliknya jika cara voting terbuka yang dipilih, kita masih dapat berharap democratic political bargain adalah aturan main politik yang masih dipegang teguh para politikus kita di DPR. Kita tidak menginginkan politik Indonesia dipengaruhi orang yang tampak dari luar amat santun, demokratis, dan sederhana (humble),tetapi sebenarnya ia adalah orang yang bengis,tidak demokratis dan amat Machiavelis.

Orang macam ini amat menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan politiknya, khususnya ajaran Machiavelli agar seorang pangeran tampak populis dan santun walau sebenarnya ia bengis.Kita juga tidak ingin politik Indonesia dikuasai oleh orang yang sangat kasar, tidak santun,dan sering menggunakan kata-kata kotor dalam sidang-sidang parlemen karena sudah pasti orang ini amat kerdil dan bukan politisi yang matang walaupun jam terbangnya sebagai politisi sudah sangat lama.

Yang kita inginkan adalah politisi yang tahu kapan harus bersuara lembut, kapan harus bersuara lantang, tapi tetap teguh membela kepentingan rakyat.Tipe ketiga ini yang dapat membangun kultur politik Indonesia yang baik di masa depan. Kita tak perlu khawatir akan proses yang panjang pada Pansus Bank Century asalkan hasilnya benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat dan menjunjung tinggi kebenaran.Para pengusaha dalam dan luar negeri harus paham bahwa sistem demokrasi yang sedang kita bangun memang mahal dan amat panjang prosesnya dibandingkan dengan sistem kediktatoran atau monarki absolut.

Bukan cepat lambatnya proses di dalam Pansus itu yang penting,melainkan apakah proses itu wajar, demokratis, dan sesuai dengan hati nurani rakyat. Namun, para anggota Pansus juga harus sadar bahwa mereka benar-benar menjadi fokus perhatian masyarakat. Janganlah mereka berputar-putar memainkan katakata ibarat kaset rusak yang memekakkan telinga atau mengulang- ulang apa yang telah dikatakannya, melainkan mereka harus tegas, singkat, dan memegang teguh kebenaran yang sejati.

Politik, stabilitas keamanan, dan ekonomi memang saling terkait, tetapi janganlah kita mengorbankan salah satu dari tiga konsep itu.Jika kita mengorbankan politik demi stabilitas dan pembangunan ekonomi,hasil akhirnya sudah kita rasakan di akhir era Orde Baru. Jika kita mengorbankan ekonomi demi politik,hasilnya sudah kita lihat pada era Demokrasi Terpimpin. Jika kita mengelu-elukan politik dan mengabaikan stabilitas dan ekonomi, hasilnya kita lihat pada era demokrasi parlementer.

Kita ingin politik, budaya, ekonomi, dan stabilitas dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan salah satunya. Demokrasi kita bukanlah demokrasi liberal melainkan demokrasi (tanpa embel-embel) yang dapat mengubah wajah Indonesia lebih cerah ke depan. Penyelesaian atas kasus Bank Century harus benar-benar tuntas melalui jalur politik dan hukum.Kita akan amat menyayangkan jika Pansus yang mahal ini hanya menghasilkan suatu rekomendasi yang mengambang tanpa kejelasan.

Kita inginkan jika harus terjadi impeachment, terjadilah.Tak perlu disedihkan bahwa hanya Presiden Megawati Soekarnoputri saja yang tidak pernah mengalami ancaman impeachment. Namun,kita juga berharap, jika impeachment terjadi lagi, walau secara politik kekinian hampir- hampir sulit untuk terjadi, ini adalah impeachmentyang terakhir. Kasus Bank Century harus jelas di mana letak kesalahannya pada tingkat kebijakan atau pelaksanaannya.

Siapa pula yang harus bertanggung jawab? Kalau hasilnya harus mengorbankan dua intelektual yang tak berkuasa, Boediono danSriMulyani,saya termasukyang tetap meragukan kebenaran politik yang dihasilkan Pansus. Boediono dan Sri Mulyani hanyalah baut kecil dari suatu kekuasaan yang lebih besar di dalam sistem presidensial.Jika mereka tidak melakukan insubordinasi, bukan mereka yang harus di-impeachatau dipecat. Lalu siapa? Tanyakanlah kepada mereka yang tahu sistem presidensial.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 02 Maret 2010

Rakyat harapharap cemas apakah Tim 15 ini akan membuat resume sesuai dengan pemandangan awal tiap fraksi dan memberikan rekomendasi dengan menyebut nama siapa-siapa yang dianggap bersalah dan patut dihukum ataukah akan biasa-biasa saja? Mantan Ketua MPR Amien Rais mengisyaratkan, jika Pansus ini sama dengan pansus-pansus sebelumnya yang awalnya garang,gagah berani, lalu masuk angin dan akhirnya melempem, rakyat tidak akan memercayai lagi DPR dan pemerintah.Empat tahun mendatang pemerintahan SBY-Boediono akan tetap berjalan tanpa legitimasi dari masyarakat.

Dari pandangan awal tiap fraksi ke pandangan akhir minggu lalu, memang terjadi perubahan sikap yang amat drastis dari tiap fraksi yang menjadi anggota Pansus Hak Angket Bank Century. Awalnya, ada tujuh fraksi (Partai Golkar, PDIP, PKS, PPP, PAN,Partai Hanura,dan Partai Gerindra) yang menyatakan terdapat kejanggalan dan kemungkinan perbuatan melanggar hukum dalam kasus dana talangan Bank Century, sedangkan dua fraksi lain, Partai Demokrat dan PKB, menyatakan bailout Bank Century wajar demi menyelamatkan Bank Century dan ekonomi Indonesia. Pada pandangan akhir, semua fraksi menyatakan ada kesalahan manajemen dalam aliran dana Bank Century.

Hanya tiga fraksi, PDIP, PPP, dan Partai Gerindra, yang masih agak galak menyatakan terdapat pelanggaran hukum atau kolusi dalam skandal Bank Century itu. PDIP secara khusus menyebut ada kolusi antara Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),dan Bank Century. Kita masih menunggu laporan tim kecil yang dibawa ke rapat pleno Pansus pada Senin (22/2) dan bagaimana tiap fraksi menanggapi hasil kerja tim kecil tersebut. Kita juga belum tahu apa pandangan DPR RI pada sidang paripurna DPR pada 2 Maret 2010 ini,apakah akan ada rekomendasi politik yang benar-benar bagus ataukah semua itu dikembalikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyidiknya lebih lanjut.

Lobi-Lobi Politik
Untuk memengaruhi hasil kerja tim kecil,lobi-lobi politik pun secara gencar dilakukan pemerintah dan Partai Demokrat. Tak tanggungtanggung, dua menteri pun diturunkan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Hatta Rajasa dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syari-fuddin Hasan, yang masing-masing menggunakan rumah dinas menteri di Kompleks Menteri Widya Chandra,untuk melobi partai-partai koalisi agar seirama menyatakan bahwa bailout atas Bank Century adalah demi menyelamatkan ekonomi nasional.

Selain itu, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan Penanganan Bencana Andi Arif juga mengadakan pertemuan dengan Sekjen PDIP Pramono Anung serta Puan Maharani yang konon menawarkan enam kursi bagi PDIP di kabinet. Baik Partai Golkar, PDIP, dan PKS sudah menyatakan akan tetap pada kesimpulan mereka atas dasar temuan fakta di lapangan. Ini berarti ketiga partai tersebut tetap bergeming walaupun dilobi oleh pemerintah dan Partai Demokrat. Lobi-lobi politik yang amat intens tersebut memang normal dalam politik, apalagi di antara sesama anggota koalisi. Tawarantawaran politik juga sesuatu yang normal karena dalam lobi politik itu tentu ada yang ditawarkan dan ada diambil atau diberikan.

Namun jika lobi-lobi politik itu menyebabkan terjadinya perubahan pendirian dari tiap fraksi atas kasus skandal Bank Century,ini akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat betapa tidak bermoralnya pimpinan partai, pimpinan Pansus,dan para anggota Pansus. Kita juga patut bertanya, jika memang Presiden SBY ingin agar kasus Bank Century dibuka selebarlebarnya, mengapa pula ancammengancam dan lobi melobi dilakukan pemerintah dan Partai Demokrat. Jika lobi itu sekadar menemukan kata sepakat mengenai frase atau kalimat yang tepat untuk kesimpulan akhir,hal itu suatu yang wajar.Namun bila itu ditujukan untuk mengubah posisi fraksi yang berarti bertentangan dengan hasil temuan awal mereka, ini tentu bertentangan dengan moral politik dan hati nurani para anggotanya.

Hanya demi menerima tawaran politik, yang belum tentu dipenuhi pascapansus, fraksi-fraksi di Pansus itu mengubah pendirian dan kesimpulan awal mereka.Politik uang atau iming-iming jabatan bukan mustahil menjadi bagian dari lobi-lobi politik tersebut. Namun begitu rendahkah harga dari seorang politikus di Indonesia, yang hanya karena jabatan dan uang mereka rela mengubah posisi yang bertentangan dengan hati nurani mereka? Kita patut menduga, kemungkinan besar memang ada yang tidak beres dalam soal merger dan bailout Bank Century ini.

Jika itu akibat krisis ekonomi dunia, mengapa hanya Bank Century yang kolaps? Jika kesembilan fraksi di dalam Pansus menyalahkan manajemen Bank Century soal aliran dana yang konon ada yang fiktif tersebut, mengapa pengawasan terhadap Bank Century tidak diperketat setelah bank itu mendapatkan dana talangan? Bagaimana pula kita dapat menyalahkan pemilik atau manajemen Bank Century tanpa menyalahkan otoritas keuangan, yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang telah memungkinkan masuknya dan keluarnya dana dari Bank Century ke berbagai pihak?

Bagaimana pula Presiden dapat lepas tangan jika beliau mendapatkan laporan mengenai bailout Bank Century dari Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan? Mengutip pendapat Kwik Kian Gie di sebuah stasiun televisi swasta saat mengupas pandangan akhir tiap fraksi, Pansus bukanlah alat kejaksaan, kepolisian, atau KPK untuk memberi informasi mengenai pelanggaran hukum atas kasus Bank Century.DPR melalui sidang paripurnanya pada 2 Maret ini harus mengeluarkan suatu rekomendasi politik, contohnya dalam bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Mosi tidak percaya tidak harus berujung pada pemakzulan atau impeachment, tapi paling tidak ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah telah berbohong kepada rakyat soal bailout Bank Century itu. Jika tidak bohong atau semua sesuai kebijakan yang dibuat, sekali lagi saya bertanya, mengapa pula ancam-mengancam atau lobi-melobi begitu keras dilakukan demi menyelamatkan posisi pemerintah dan Partai Demokrat?

Biarlah rakyat yang menilai apakah kita masih percaya kepada sebuah pemerintahan yang berbohong kepada rakyat.Jika lobi-lobi politik ini berhasil mengubah sikap dan pandangan semua fraksi di dalam Pansus, ini awal dari ketidakpercayaan rakyat kepada DPR dan pemerintah.Apa jadinya sebuah pemerintahan tanpa legitimasi rakyat? (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 23 Februari 2010

Sekokoh apa pun koalisi yang dibangun, diperkuat dengan penandatanganan kontrak politik antarelite politik, bila hanya didasari kepentingan strategis mereka yang berkoalisi tanpa didukung oleh ideologi dan program kabinet yang solid, akan hancur saat kepentingan politik yang mereka perjuangkan mulai tampak berbeda.

Fenomena politik ini amat kasatmata terjadi pada koalisi partai-partai politik pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Hanya karena perbedaan kepentingan politik terkait dengan posisi masing-masing partai anggota koalisi pada Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Hak Angket Bank Century, koalisi partai yang dibangun Yudhoyono bersama Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini mulai retak dan menjurus pada pecah kongsi.

Secara garis besar, koalisi partai pendukung pemerintah itu kini terbagi ke dalam dua kubu besar. Kubu pertama yang setia mendukung pemerintah, yaitu PD dan PKB, dalam pemandangan awal fraksi di dalam Pansus itu berpendirian bahwa pemberian dana talangan (bail out) terhadap Bank Century dilakukan demi mencegah krisis perbankan dan ekonomi nasional sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tidak ditemukan unsur melawan hukum.

Sebaliknya, kubu kedua yang kritis terhadap pemerintah dan ingin ”mengingatkan sahabat dan kawan sekoalisi”, yaitu Golkar, PKS, PAN, dan PPP, menduga kuat ada penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum dalam proses bail out.

Pansus sendiri kini sudah beranjak dari soal merger dan bail out Bank Century ke soal ke mana saja dana bank tersebut mengalir. Fenomena yang menarik ialah adanya dana yang mengalir ke rekening-rekening fiktif atau asli tetapi palsu di mana uang tersebut ternyata bukan milik dari nama-nama pemilik rekening. Selain itu, mengapa pula mereka yang sah memiliki rekening tabungan biasa atau deposito perbankan di Bank Century justru belum mendapatkan pengembalian dana dari bank tersebut.

Di sini para anggota Pansus harus jeli, apakah ini soal pelanggaran perbankan biasa atau ada unsur politik terkait aliran dana untuk kampanye partai politik atau pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu pada pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden pada 2009.

Jika ternyata dugaan pelanggaran itu terbukti, kita masih menunggu bagaimana pendapat akhir DPR yang merupakan rangkuman dari pandangan masing-masing anggota Pansus. Pada pemandangan awalnya, posisinya ialah dua partai (PD dan PKB) menilai tidak ada pelanggaran, sedangkan tujuh partai (Golkar, PKS, PAN, PPP ditambah tiga partai non-koalisi, yaitu PDI-P, Partai Hanura, dan Partai Gerindra) menilai ada pelanggaran dan dugaan perbuatan melanggar hukum. Kita lihat saja pandangan akhir masing-masing fraksi pada 17 Februari 2010.

Posisi fraksi dapat saja berubah pada 4 Maret 2010 saat masa kerja Pansus berakhir dan hasilnya dilaporkan pada sidang paripurna DPR. Bisa saja posisi menjadi 1:8 jika PKB membelot ke mayoritas, 3:6 jika PAN bergabung dengan PD dan PKB, 4:5 jika PAN dan PPP bergeser mendukung PD dan PKB, atau lebih tragis lagi 0:9 jika semua fraksi di dalam Pansus menilai ada pelanggaran dalam soal merger, bail out dan penyaluran dana Bank Century. Kemungkinan yang terakhir tersebut mungkin walau sulit untuk terjadi.

Selain itu, Ketua Pansus Bank Century Idrus Marham menuturkan, jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi, Pansus akan merekomendasikan membawa kasus skandal Bank Century ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika ternyata antara proses politik melalui Pansus dan proses hukum melalui KPK memiliki kesimpulan yang sama, yaitu terdapat dugaan pelanggaran hukum, ini berarti sudah memenuhi syarat ”pelanggaran hukum” dan atau ”perbuatan tercela” yang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7A dan 7B dapat diproses menuju pemakzulan, baik terhadap wakil presiden atau presiden dan wakil presiden.

”Win-win” atau ”win-lose”
Untuk menyelesaikan problem internal koalisi, baik Presiden Yudhoyono maupun PD lebih menonjolkan pendekatan power dan ancaman terhadap kawan dan lawan politiknya ketimbang pendekatan merangkul atau lebih akomodatif. Ancaman soal penegakan hukum terhadap mereka yang mengemplang pajak, menerima suap saat proses tes kepatutan dan kelayakan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, menerima gratifikasi saat anggota DPR melakukan kunjungan ke luar negeri, atau korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi yang dilakukan Departemen Sosial merupakan penekanan agar politisi Golkar, PDI-P, dan PPP lebih luwes di dalam Pansus.

Menjawab ancaman itu, baik politisi dari Golkar maupun PPP yang merupakan anggota koalisi tidak takut, mereka malah balik mengancam Yudhoyono dan PD dengan mengatakan akan atau siap keluar dari koalisi. Di sini berlaku peribahasa, jika terjepit, semut yang terinjak pun akan menggigit.

Penyelesaian konflik di dalam internal koalisi seharusnya dilakukan Yudhoyono melalui cara berdialog langsung dengan para elite partai pendukung koalisi. Melalui proses ini akan terjadi kesepahaman dan penyelesaian politik yang saling menguntungkan, apakah bentuknya symmetric win-win solution ataupun asymmetric win-win solution. Pendekatan zero sum game menuju pada win-lose atau lose-lose solutions tentunya tidak menguntungkan koalisi.

Bagi rakyat keseluruhan, jika koalisi ini pecah kongsi, ini akan menimbulkan iklim yang baik di dalam sistem politik Indonesia, di mana akan ada kesejajaran kekuatan antara eksekutif dan legislatif sehingga proses checks and balances dapat berjalan normal. Namun, bagi Presiden Yudhoyono, ia akan sulit mengelola pemerintahan di dalam situasi anggota DPR dari partainya yang belum memiliki kecanggihan di dalam berpolitik.

Dimuat di Kompas, 18 Februari 2010

Sebaiknya, politik dapat dipermudah karena adanya kegiatan bisnis.Tanpa adanya kegiatan bisnis, domestik dan internasional, politik kenegaraan tidak akan mungkin dapat berjalan. Sebaliknya, kegiatan bisnis juga berjalan baik jika kondisi politik domestik dan internasional amat kondusif dan mendukung.

Bayangkan jika tidak ada bisnis di bidang transportasi dan telekomunikasi, bagaimana pemimpin negara dapat mempertahankan keutuhan negara? Adanya bisnis di kedua bidang itu telah mempermudah pemerintah di sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatan nasional dalam arti yang luas. Politik dan bisnis dalam arti yang lebih sempit juga saling mendukung.

Para pebisnis besar, menengah, dan kecil akan berlombalomba untuk mendukung aktor dan atau partai politik yang kira-kira akan menang di dalam pemilu legislatif, pemilu presiden/wakil presiden langsung, pilkada gubernur, bupati,wali kota, dan sebagainya. “Bantuan dana kampanye”dari para pengusaha/pebisnis itu tentu tidak gratis karena dalam aktivitas politik semacam itu memang berlaku slogan “tidak ada makan siang yang gratis”(no free lunch).

Dari sisi teori politik, pendanaan semacam itu dapat dikategorikan sebagai bribes and kickback (sogokan dana agar bisnis mereka dipermudah).Timbal balik ekonomi yang didapat pelaku bisnis dari para politikus/pejabat negara dapat berupa konsesi bisnis melalui tender-tender pemerintah, keringanan pajak, kebijakan negara/ pemerintah daerah dan peraturan yang memudahkan bisnis mereka, tetapi tidak terbatas pada kemudahan untuk memperoleh dana dari institusi perbankan.

Kaitan antara bisnis dan politik dalam kategori yang sempit itu bagaikan gurita yang sulit dilepaskan oleh para politikus, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan dana kampanye. Aktivitas tersebut bahkan sudah merambah soal proses politik di parlemen yang terkait dengan fit and proper test untuk jabatan-jabatan yang basah atau penuh uang. Tengok misalnya isu skandal suap soal dukung-mendukung mengenai siapa yang akan menjadi Gubernur, Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Kita belum tahu, apakah isu benar adanya atau tidak, tetapi dalam kasus Miranda Swaray Goeltom,isu tersebut sempat merebak. Dalam bahasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kongkalikong atau kolusi antara pejabat publik dan pelaku bisnis ini akan dihabisi karena hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan perusakan pada sistem pemerintahan yang bersih.

Secara lebih tegas, Presiden SBY mengaitkan soal bagaimana pelaku bisnis berupaya menyogok para pejabat publik agar pajak perusahaan tidak sebesar yang seharusnya dibayar oleh para pelaku bisnis. Jika benar Presiden ingin membasmi korupsi dan kolusi di bidang perpajakan, ini suatu hal yang amat positif.

Namun, kalau ini dikaitkan dengan soal perseteruannya dengan “mantan pembantunya” (mantan Menko Kesra Aburizal “Ical” Bakrie) yang kini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Pertanyaannya, mengapa soal utang pajak perusahaan-perusahaan milik keluarga besar Bakrie yang konon nilainya mencapai Rp. 2,1 triliun ditambah denda yang katanya mencapai Rp6 triliun itu tidak diselesaikan saat Aburizal Bakrie masih menjabat sebagai menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu I (2004–2009)?

Mengapa soal kemplang-mengemplang pajak itu yang adalah soal teknis perpajakan tidak dilontarkan oleh Direktur Jenderal Pajak saja dan harus dilontarkan oleh Presiden? Mengapa pula hal itu tidak diajukan ke pengadilan atau diselesaikan melalui perundingan antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak yang mekanisme resminya sudah ada? Pertanyaan lain yang patut dikemukakan ialah, apakah Partai Demokrat dan pasangan SBYBoediono pada masa kampanye Pemilu 2004 dan 2009 bersih dari “bantuan dana kampanye” para pelaku bisnis?

Pertanyaan ini patut dikemukakan lantaran asumsi yang saya ajukan ialah tidak ada pasangan calon presiden/wakil presiden atau partai-partai politik yang 100% bersih atau tidak menerima dana bantuan kampanye dalam bentuk apa pun dari para pelaku bisnis. Para pasangan dalam berbagai pilkada juga kemungkinan besar mendapatkan dana bantuan kampanye dari para pelaku bisnis di pusat ataupun daerah.

Besar kecilnya tergantung pada kedekatan pribadi, kedekatan politik atau probabilitas kemenangan yang akan diraih partai atau para kandidat presiden/ wakil presiden serta kepala daerah pada pemilihan umum legislatif pusat/ daerah atau pemilihan presiden/ wakil presiden atau pilkada langsung.

Persoalan dana bantuan politik ini merupakan suatu hal yang wajar asalkan transparan dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Kita sampai kini juga masih bertanya apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan akuntan publik telah melakukan audit atas dana-dana kampanye itu secara benar. Soal bisnis dan politik ini anehnya baru mengemuka dan menjadi headline di berbagai surat kabar Ibu Kota setelah Presiden SBY melontarkan hal itu saat memberikan amanat pada Rapat Pimpinan Polri beberapa hari lalu.

Isu ini juga tidak melulu mengenai bagaimana membangun pemerintahan yang bersih dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, melainkan terkait kuat dengan soal tarik ulur dukungan di Pansus DPR dalam kasus skandal Bank Century. Baik SBY maupun Aburizal Bakrie tentu memiliki kartu truf yang bisa mereka mainkan untuk melemahkan lawannya.

Anehnya soal tekan-menekan politik bukan terjadi antara penguasa dan lawan politiknya, melainkan di antara dua penanda tangan kontrak politik, yaitu antara SBY sebagai penguasa negeri dan Ical sebagai penguasa Partai Golkar. Dua tokoh politik ini juga sama tidak sterilnya dalam soal dana bantuan politik.

Bukan mustahil Aburizal Bakrie pada Pilpres 2004 dan 2009 termasuk pelaku bisnis sekaligus pejabat negara yang perusahaan keluarganya memberi bantuan dana kampanye pada pasangan SBY–JK (2004) dan SBY– Boediono (2009).Tekanan Partai Golkar dalam Pansus Bank Century juga bukan mustahil mengandung unsur politik untuk menekan SBY agar memberi ruang pemakzulan terhadap Wakil Presiden Boediono dan memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan bukan murni ingin membangun pemerintahan yang bersih seperti yang dilontarkan Aburizal Bakrie bahwa “orang yang tidak benar harus diganti”.

Dengan kata lain, baik SBY maupun Aburizal Bakrie samasama tidak murni ingin membangun pemerintahan yang bersih di dalam pernyataan-pernyataan politik mereka, melainkan bagaimana mendapatkan dukungan rakyat atas motif politik di balik pernyataan-pernyataan politik yang aduhai indahnya itu. Kita tunggu saja apakah SBY dan Ical dapat berdamai kemudian.

Jika mereka tidak dapat berdamai, bukan saja SBY,Partai Demokrat, dan Partai Golkar saja yang akan merugi,melainkan koalisi pemerintahan secara keseluruhan. Namun,jika dianalisis lebih dalam lagi, yang paling merugi adalah SBY karena akan semakin sulit ia mengelola dukungan dari koalisi politik yang semakin rapuh itu.Walau Partai Demokrat memiliki 148 kursi, terbesar di DPR, sebagian besar anggotanya atau lebih dari 90% bukanlah politisi ulung yang mampu mengarahkan proses politik di parlemen.

Maklum jam terbang mereka masih kurang dari 10 tahun, kalau tidak dapat dikatakan masih sebagai “politisi balita”. Lalu,apa yang dapat dilakukan oleh sebuah pemerintahan yang pemimpinnya tidak jarang bagaikan crying baby dan politisi pendukung utamanya bagaikan “politisi balita”yang masih belajar berpolitik? Jawabannya tentu bukan pada syair lagu ciptaan SBY: “Ku Yakin Sampai di Sana”.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, Selasa 16 Februari 2010

Isu reshuffle itu ditanggapi serius oleh partai terbesar (di luar Partai Demokrat) pendukung koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, Partai Golkar, dengan nada menantang. Golkar tidak takut tiga kadernya di kabinet diganti. Partai berlambang pohon beringin ini tetap maju terus dengan posisi “apa yang benar katakan benar, apa yang salah katakan salah.” Partai Keadilan Sejahtera (PKS), anggota koalisi yang sering pula disebut “berkhianat” juga tetap kukuh pada posisinya.Mereka tampaknya juga tidak takut empat kadernya di kabinet diberhentikan.

Perombakan kabinet merupakan suatu yang biasa dan menjadi hak prerogatif presiden. Reshuffle biasanya terjadi dengan tujuan penyegaran,perbaikan kinerja kabinet, atau karena ada anggota kabinet yang melanggar hukum dan telah memperoleh putusan hukum tetap. Namun apa yang diembuskan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu tampaknya bukan suatu hal yang biasa dan normal.Ini merupakan bagian megaphone politics (politik cuap-cuap) melalui media massa untuk menekan partai-partai anggota koalisi agar dalam pemandangan awal fraksi jangan terlalu keras terhadap pemerintah.

Melalui politik itu akan timbul ketakutan di partai-partai koalisi jika Presiden SBY benarbenar ingin mengganti para menteri yang berasal dari partai-partai koalisi yang “berkhianat”. Gertakan Amir Syamsuddin itu bukan menimbulkan ketakutan, melainkan justru perlawanan yang lebih kuat lagi dari partai-partai politik anggota koalisi, khususnya Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, misalnya, secara tegas mengatakan bahwa Partai Golkar tidak melakukan koalisi dengan Partai Demokrat, melainkan ada kontrak politik dengan presiden terpilih saat itu, SBY.

Dengan kata lain, Ical (panggilan akrab Aburizal Bakrie) ingin mengatakan, janganlah Partai Demokrat melakukan penekanan-penekanan terhadap Golkar. Itu berarti, ada persoalan dalam komunikasi politik antara Partai Demokrat dan partai-partai anggota koalisi pemerintah. Dalam hubungan internasional gaya megaphone diplomacy, memang dapat memengaruhi proses diplomasi antara dua negara atau lebih.Namun dalam politik domestik, megaphone politics ala Partai Demokrat tentu tidak tepat dan hanya memperkeruh suasana keakraban di dalam partai-partai koalisi yang sudah semakin rusak itu.

Cara berpolitik Partai Demokrat sangat tidak elegan dan jauh dari sasaran. Akan lebih baik jika Partai Demokrat melakukan pendekatan- pendekatan informal antarelite partai anggota koalisi agar tercapai kesepakatan politik yang dapat mempertahankan harmoni hubungan antarpartai anggota koalisi. Akan lebih baik pula jika Presiden SBY,sebagai penanda tangan kontrak politik dengan para pimpinan partai anggota koalisi, melakukan pendekatan-pendekatan langsung terhadap para pimpinan partai. Kerugian yang diperoleh SBY dan Partai Demokrat akan jauh lebih besar jika perombakan kabinet hanya didasari oleh motif politik untuk menekan partai koalisi.

Kalau itu benar-benar terjadi, kekuatan koalisi di parlemen akan semakin lemah dan Partai Demokrat sebagai kekuatan utama di DPR akan semakin menjadi “macan ompong” yang tidak memiliki taring politik yang kuat.Kelemahan Partai Demokrat akan semakin kentara. Sebenarnya persoalan Bank Century tidak akan membesar seperti ini jika sejak awal Presiden SBY berani mengambil alih tanggung jawab kasus tersebut.Selama ini SBY selalu sesumbar bahwa sistem yang kita anut adalah sistem presidensial.

Sistem ini bukan hanya memberi hak pada presiden untuk menjadi the first among equals (pertama di antara yang sederajat) di dalam kabinet, melainkan juga sebagai penanggung jawab akhir semua kinerja kabinet. Presiden SBY jangan hanya dapat mengatakan bahwa wakil presiden dan para menteri adalah pembantunya dan karena itu tidak memiliki wewenang independen untuk memutuskan tanpa sepengetahuan atau persetujuan presiden. Presiden juga harus berani mengatakan, sesuai dengan sistem presidensial,Presiden adalah penanggung jawab tertinggi atas setiap kebijakan pemerintah, terkecuali jika wakil presiden atau menteri melakukan pelanggaran hukum.

Tidak sedikit pandangan bahwa tampaknya akan terjadi perombakan kabinet kecil-kecilan, khususnya jika ada menteri yang melakukan “pelanggaran hukum”. Kalimat itu tampaknya tertuju pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dituduh melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan bailout Bank Century karena dia adalah Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). Padahal, dia melakukan itu atas dasar peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang ditandatangani Presiden dan setiap langkahnya dilaporkan ke Presiden.Ini berarti Presiden SBY mengetahui dan ikut bertanggung jawab atas kasus Bank Century.

Persoalan apakah ada penyalahgunaan kekuasaan atas pemberian dana talangan terhadap Bank Century biar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menentukannya. Jabatan presiden di dalam sistem presidensial yang demokratis bukanlah jabatan yang “amat sakral” bagaikan “lambang negara”. Jika menyentuh soal hukum, presiden juga sama derajatnya di muka hukum. Adalah lebih elegan jika SBY berani menyatakan saya ambil alih tanggung jawab dan saya bersedia datang ke Pansus Bank Century dengan atau tanpa panggilan Pansus.

Jika ini terjadi, para anggota koalisi tidak akan ribut soal pertarungan jabatan untuk mendapatkan kursi wakil presiden atau pun menteri keuangan. Dan isu reshufflepun akan menguap secara cepat. (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 9 Februari 2010

Penilaian publik juga beragam, ada yang menilai positif, ada yang negatif,ada pula yang menyambutnya dengan demonstrasi massa seperti yang terjadi di beberapa kota di Indonesia.Namun, kita secara jujur harus mengakui,program 100 hari kabinet itu memang berhasil baik karena sebagian besar berupa penyiapan kebijakan atau aturan hukum yang akan menjadi dasar bagi kegiatan pemerintah lebih lanjut,yakni program 1 tahun (P-1-T) atau program 5 tahun (P-5-T).

Demonstrasi yang terjadi di beberapa kota besar juga berjalan secara damai walau ada riak-riak kecil seperti yang terjadi di depan Istana Merdeka, Jalan Diponegoro, Jakarta, atau di Kota Makassar. Sayangnya dari pihak pemerintah pun ada juga yang masih sinis menyatakan bahwa sebuah pemerintahan jangan hanya dilihat dari program 100 hari pertama, melainkansecarakeseluruhanselamalima tahun.

Pertanyaannya ialah, kalau tidak mau dinilai negatif dalam program 100 harinya,mengapa pula pemerintah dulu gembar-gembor soal program tersebut? Program 100 hari pertama memang menjadi amat penting jika ada kebijakan pemerintah yang sangat signifikan memengaruhi hajat hidup orang banyak dan bukan hanya berupa cetak biru rencana kerja pemerintah satu atau lima tahun ke depan.

Mari kita tengok kembali bagaimana Franklin Delano Roosevelt yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada 1932 mencanangkan program 100 hari yang menghasilkan New Deal antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja di AS. Di antara program 100 hari pemerintahan Franklin Delano Roosevelt yang paling tersohor ialah diterapkannya kebijakan Social Security yang hingga kini masih berlaku di Negeri Paman Sam tersebut.

Saat itu dunia sedang dilanda resesi ekonomi yang juga memengaruhi kinerja ekonomi AS.Resesi atau ada juga yang menyebutnya depresi mengakibatkan pemerintah harus membuat keputusan politik yang dapat mengangkat kembali ekonomi AS. Melalui tawaran penerapan Social Security tersebut, yakni adanya jaminan sosial bagi mereka yang menganggur, ekonomi AS sedikit demi sedikit naik kembali.

Lain Padang, Lain Belalang
Apa yang terjadi di AS 78 tahun lalu amat berbeda dengan di Indonesia. Hingga kini Indonesia belum menerapkan Social Security meski aturan mengenai itu sudah ada dan digagas oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalaupun ingin diterapkan, kita juga mesti memiliki aturan penerapannya yang benar-benar baik agar tidak membuat rakyat Indonesia menjadi malas dan berbudaya peminta-minta.

Sistem perpajakan kita juga belum dapat menjangkau semua warga negara walau program intensif reformasi perpajakan (Pintar – Program Intensif Tax Reform) sudah dijalankan sejak Kabinet Indonesia Bersatu I. Satu hal yang menarik ialah adanya pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membereskan mereka yang menunggak pajak. Jika program ini dijalankan secara baik, tanpa pandang bulu, dan tidak ada motif politik yang berbau “tekan menekan politik”, hasilnya tentunya akan sangat menakjubkan.

Penerimaan pajak negara mungkin bisa naik. Namun tampaknya kebijakan memberesi para penunggak pajak ini lebih didorong oleh motif persaingan politik ketimbang politik kebijakan murni. Bukan mustahil gembar-gembor mengenai hal ini dikaitkan dengan persoalanpribadi antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Aburizal Bakrie yang kebetulan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

SBY tampaknya ingin menekan Partai Golkar agar tidak macam-macam dalam soal skandal Bank Century yang kemungkinan menuju ke pemakzulan terhadap Wakil Presiden Boediono dan pencopotan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.Kalau memang itu dasar dari kebijakan pemberesan para penunggak pajak, hasilnya pasti jauh panggang dari api. Jika kita tarik lebih lanjut, sesungguhnya kabinet tak perlu sesumbar soal gebrakan 100 hari pemerintahan tersebut karena presidennya tetap SBY.

Kabinet tinggal melanjutkan saja apa yang telah dijalankan lima tahun sebelumnya, yang buruk diperbaiki, yang telah baik semakin ditingkatkan. Setelah program 100 hari usai, tampak jelas betapa pemerintah masih gamang untuk terus melaju ke tingkat penerapan dari rencana program yang telah disiapkan pada 100 hari pertama itu.Apa yang terjadi justru lagi-lagi politisasi program pemerintah di dalam suasana perpolitikan yang terkait dengan skandal Bank Century.

Kita tahu, pemakzulan memang bukan suatu yang diharamkan di dalam konstitusi kita, tapi hal itu sulit dilakukan. Jika semua anggota Partai Demokrat saja tidak hadir pada pengajuan oleh DPR untuk memakzulkan Presiden,Wakil Presiden atau keduanya sekaligus,itu sudah tidak mencapai kuorum 2/3 anggota DPR yang mendukung pemakzulan dari 2/3 anggota DPR yang hadir seperti yang diamanatkan Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45 yang sudah diamendemen).

Hari-hari setelah program 100 hari seharusnya diisi oleh kegiatan yang konkret dan bermanfaat bagi rakyat. Retorika politik atau megaphone politics yang mengancam lawan/ mitra politik yang berseberangan atau komunikasi melankolik yang bersendu-sendu agar mendapat simpati rakyat melalui media massa ala SBY sebaiknya bukan lagi the name of the game dalam menjalankan pemerintahan ke depan. (*)

Seputar Indonesia, 2 Februari 2010

Isinya agar Soeharto mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan, dan kemudian mengembalikan mandat itu kepada Presiden Soekarno setelah situasi gawat pasca-Gerakan 30 September 1965 dapat dipulihkan kembali. Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) itu tidak pernah dikembalikan. Soekarno malah jatuh melalui dua kali Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS-RI) pada 1967 setelah pembelaannya, Nawaksara (delapan hal), ditolak MPRS pada sidang kedua. Soeharto lalu diangkat oleh MPRS menggantikan Soekarno.

Kamis (21/1), Istana Bogor kembali menjadi tempat bersejarah kala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang tujuh pemimpin lembaga tinggi negara ke sana untuk bersepakat bahwa sistem atau kultur mosi tidak percaya terhadap presiden dan wakil presiden, sebagaimana dalam sistem parlementer, tidak berlaku.

Pertemuan antara SBY serta pemimpin MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY itu paling tidak merupakan senjata pamungkas Presiden SBY untuk mencegah terjadinya pemakzulan terhadap Wakil Presiden dan Presiden. Pertanyaannya, benarkah ada kesepakatan antara Presiden dan para pemimpin lembaga negara itu soal tidak berlakunya lagi mosi tidak percaya (dalam sistem parlementer) atau pemakzulan/impeachment (dalam sistem presidensial)? Kedua, benarkah akan ada pemakzulan? Jika pun ada, akan berhasilkah pemakzulan itu?

Kegelisahan SBY
Hari-hari belakangan ini Presiden SBY benar-benar tampak amat sangat gelisah. Pasalnya, dalam sepuluh hari terakhir ini tekanan politik terhadap dirinya bertubi-tubi datang silih berganti. Contoh paling konkret dan mungkin menakutkan dirinya adalah imbauan dari mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Adnan Buyung Nasution, agar ”Presiden berani memikul tanggung jawab kebijakan bail out Bank Century sebagai kebijakan pemerintah jika memang murni dan bersih untuk mencegah krisis perbankan dan mengganggu sistem perekonomian…ini untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan berbudaya”. Namun, kata Buyung pula, ”…itu harus disertai penegasan Yudhoyono, dirinya sebagai pribadi atau Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tidak mendapatkan sepeser pun dana dari kebijakan menalangi Bank Century itu” (Kompas, 17/1/2010).

Komentar Buyung itu memang sangat telak dan tepat sasaran walau sayang diungkapkan setelah ia tak lagi menjadi anggota Wantimpres. Jika SBY dan para pemimpin Partai Demokrat berang dan atau gelisah dapat dimaklumi karena Buyung sebelumnya menjadi tokoh di Wantimpres dan juga Ketua Tim 8 (soal kasus kriminalisasi dua pemimpin KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah). Kalangan masyarakat madani juga mengimbau SBY agar mau bertanggung jawab dan jangan menjadikan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai ”tumbal” dan ”sasaran tembak” sebagian besar anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR atas kasus dana talangan (bail out) terhadap Bank Century.

Presiden SBY telah pula menggunakan senjata pamungkasnya terhadap partai- partai anggota koalisi yang ”berkhianat” dan bersikap independen soal Bank Century, antara lain dengan mengganti anggota Pansus dan ancaman untuk meninjau kembali koalisi politiknya dengan mengganti kabinet. Namun, sebagian partai koalisinya tampaknya tetap saja ”keras” dan ”independen” di Pansus Bank Century walau tak mustahil ada keuntungan politik yang ingin mereka aih.

Untuk mendapatkan simpati atau rasa iba dari masyarakat, SBY untuk kesekian kali kembali menyatakan bahwa rencana pembunuhan terhadap dirinya adalah ancaman nyata (Kompas, 23/1/2010). Ucapan SBY di Markas Komando Pasukan Pengawal Presiden ini terasa absurd! Gaya komunikasi politik yang melankolis ini sungguh tak pantas dilontarkan oleh seorang presiden kepada rakyatnya, terlebih lagi ia adalah mantan perwira tinggi TNI dan diucapkan di Marko Paspampres!

Terlalu muskil
Jika benar ada kesepakatan pandangan antara Presiden dan tujuh pemimpin lembaga tinggi negara bahwa pemakzulan tidak berlaku lagi di dalam sistem presidensial, kita perlu bertanya, apakah para elite politik itu sudah benar-benar memahami isi UUD 1945 (hasil amandemen), khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B (beserta ayat-ayatnya). Dua pasal itu mengatur secara gamblang soal pemakzulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden atau salah satu dari keduanya.

SBY tampaknya mulai gerah dan gelisah kalau-kalau Pansus Bank Century mulai membicarakan adakah uang Bank Century mengalir ke Partai Demokrat atau pengurus partai itu, apalagi jika George Junus Aditjondro sampai diundang Pansus sebagai narasumber ahli. Jika ternyata ada, sesuai dengan Pasal 7A dan 7B dengan dalih telah melakukan ”perbuatan tercela”, Presiden, Wakil Presiden, atau keduanya sekaligus dapat dimakzulkan.

Pemakzulan ada dasar hukumnya dalam konstitusi negara kita. Namun, sesuai dengan Pasal 7B, pengajuan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden harus didukung 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR. Menghitung jumlah anggota koalisi pendukung SBY-Boediono, pemakzulan terlalu muskil untuk terjadi. Jadi, tak usah panik Jenderal!

Sumber: Kompas 25 Januari 2010

100 hari Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono bukan dipenuhi upaya pencapaian Program 100 Hari (P100H), melainkan disibukkan berbagai kasus hukum, dari soal Cicak vs Buaya, Anggodo Widjaja, dan yang selalu disiarkan langsung televisi, kasus Bank Century. Kasus Bank Century yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR memang mengakibatkan koalisi yang dibangun partai-partai politik pendukung koalisi pecah dan berantakan. Belum 100 hari koalisi ini terbentuk, bulan madu telah berakhir.

Masing-masing partai anggota koalisi cari selamat atau berupaya untuk membuat keseimbangan politik baru di kabinet. Walau Presiden SBY sudah mengancam untuk meninjau kembali koalisi, partai-partai politik tetap bergeming dengan posisi mereka masing-masing di dalam Pansus Bank Century. Partai Golkar misalnya, melalui Ketua Umum DPP Aburizal Bakrie, menyatakan bahwa Golkar tetap solid mendukung koalisi dan tidak berkhianat, sembari menekankan bahwa apa yang dilakukan Golkar di pansus hanyalah “Mengingatkan sahabat bahwa ada masalah yang harus diselesaikan demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia” (Seputar Indonesia, 17/1/2010).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak awal sudah mengatakan,“Kalau mau jadi maling, jangan ajak-ajak PKS.” Sedangkan anggota Pansus dari PPP dan PKB tetap mencecar mereka yang diundang pansus dengan pertanyaan- pertanyaan yang menggigit. Walau kadang pertanyaan-pertanyaan beberapa anggota pansus terasa konyol, tapi tontonan sidang pansus secara langsung tetap menarik untuk diamati. Dua isu terakhir yang muncul pada minggu ini ialah: pertama, pernyataan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution agar Presiden SBY mengambil alih tanggung jawab kasus Bank Century.

Pernyataan ini mendapatkan kritikan tajam dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok sebagai tidak etis. Kedua, ada isu bahwa terjadi kesepakatan antara Presiden SBY dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan dicopot dari jabatannya pada Februari ini, demi menyelamatkan koalisi yang ada dan posisi Presiden SBY. Jika kedua isu itu menjadi kebenaran, tentu ada konsekuensi politiknya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pansus Hak Angket DPR berhasil mendatangkan presiden di hadapan sidang pansus yang terhormat.

Ini juga menunjukkan bahwa Presiden SBY yang harus bertanggung jawab penuh dalam pengucuran dana talangan terhadap Bank Century. Jika ternyata ada hal-hal yang melanggar aturan hukum, akankah ini berujung pada pemakzulan terhadap Presiden SBY? Presiden tentunya tahu mengenai keputusan untuk memberikan dana talangan itu karena seperti diungkapkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur BI saat itu, Boediono, yang kini menjadi wakil presiden,tidak melaporkan hal itu ke wakil presiden, melainkan langsung kepada Presiden SBY yang sedang berada di Amerika Serikat.

Jika benar ada kesepakatan antara Aburizal Bakrie dan SBY untuk memecat Sri Mulyani ini berarti ada upaya cuci tangan dari Presiden SBY dalam kasus Bank Century dan mengorbankan Menkeu Sri Mulyani Indrawati sebagai tumbal politik. Ini juga bisa dipandang sebagai balas dendam politik Aburizal Bakrie terhadap Sri Mulyani yang tidak mau menunda perdagangan saham Bumi Resources, salah satu perusahaan Grup Bakrie saat harga saham perusahaan itu anjlok di bursa saham.

Apa pun alasannya,“pemecatan” Sri Mulyani tentunya amat menyesakkan hati kalangan intelektual kampus karena Sri Mulyani adalah tokoh intelektual kampus yang ikut aktif berjuang saat upaya reformasi politik menjelang 21 Mei 1998 sedang bergulir. Saya juga ikut dalam rapat-rapat di Fakultas Ekonomi UI dan di tempat lain pada masa itu, yang juga diikuti secara aktif oleh Sri Mulyani. Nasib kalangan profesional nonpartai memang amat mengenaskan karena ia tidak memiliki basis politik di partai.Terlepas dari apa pun yang akan terjadi, jika ternyata Sri Mulyani tidak bersalah dan hanya menjadi tumbal politik dari suatu kebijakan pemerintah yang salah, namanya akan harum kembali.

Kita juga tidak tahu, apakah nasib Sri Mulyani, kalau benar akan dipecat, juga akan dialami oleh Wakil Presiden Boediono. Jika ini terjadi, habislah benteng teknokrat/intelektual non-partai di dalam kabinet. Kalau pun ini terjadi, jika pansus sudah masuk ke agenda ke mana saja aliran dana Bank Century mengalir dan terbukti ada yang mengalir ke partai atau orang-orang dekat SBY,tamat pula nasib politik SBY. Tanpa kehati-hatian, SBY benarbenar menari-nari mengikuti irama gendang yang ditabuh partai-partai politik. Bisa saja ia lelah dan jatuh di lantai dansa politik yang kini sedang berproses di DPR.

Apa yang berlangsung di Pansus Hak Angket Bank Century merupakan taruhan politik bagi koalisi longgar atau koalisi strategis yang dibangun SBY bersama partaipartai pendukungnya. Hasilnya akan baik jika ini dilakukan mengikuti hati nurani yang suci dari para anggota pansus.Namun, jika ini didasari oleh kepentingan politik jangka pendek, akan terjadi proses pembusukan politik di dalam koalisi partai-partai pendukung SBY.Tanpa adanya tekanan politik dari luar pun, seperti demonstrasi mahasiswa, buruh, atau kekuatan rakyat yang menyatu padu, koalisi yang sudah membusuk ini tentunya akan hancur sesuai dengan hukum alam politik yang berlaku selama ini.

Jatuhnya Soeharto pada Mei 1998 juga diawali oleh pembusukan politik di dalam kabinet dan MPR/DPR saat itu. Akankah sejarah berulang? Kita lihat saja nanti. Satu hal yang pasti, jika SBY salah langkah dalam kasus Bank Century, ia sedang menggali kubur politiknya sendiri. (*)

Di muat di: Seputar Indonesia, Selasa 19 Januari 2010

Terpilihnya Hatta merupakan sebuah antiklimaks setelah sebelumnya dua orang yang bertarung,Hatta Rajasa dan Dradjad H Wibowo,sama-sama telah membacakan visi dan misi mereka sebagai calon Ketua Umum PAN. Demi kesatuan partai, Dradjad H Wibowo akhirnya ditunjuk oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Amien Rais sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN, sedangkan Taufik Kurniawan menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN menggantikan Zulkifli Hasan.

Hasil Kongres III PAN tidak mengejutkan saya karena sebelumnya di sela-sela acara diskusi di sebuah stasiun televisi Jakarta dua minggu lalu, Amien Rais sudah mengungkapkan kepada saya bahwa ia ingin PAN tetap bersatu di bawah duet kepemimpinan Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum DPP PAN didampingi Dradjad H Wibowo sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN.

Amien Rais mengibaratkan duet itu sebagai duet “matahari dan rembulan”. Cara aklamasi untuk memilih ketua umum partai memang demokratis, tetapi amat berbau Orde Baru (Orba). Di masa Orba, Soeharto selalu terpilih menjadi Presiden RI secara aklamasi tanpa saingan politik dari siapa pun. Calonnya pun hanya satu,yaitu Soeharto.Namun, cara PAN memilih ketua umumnya yang baru ini patut dimaklumi. Ini semua demi kesatuan partai.

Peran Amien Rais
Amien Rais sebagai pendiri dan Ketua Umum DPP PAN pertama amat berperan pada Kongres III PAN tersebut.Pada Kongres II PAN lima tahun lalu, Amien Rais pula yang amat berperan agar Soetrisno Bachir terpilih sebagai Ketua Umum DPP PAN menggantikan dirinya, dengan mengalahkan calon kuat lainnya, Fuad Bawazier, yang kini menjadi aktivis Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Saat itu, Hatta Rajasa mundur dari pencalonan dan memilih mengabdikan dirinya sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu I di bawah duet Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla. Amien Rais memang identik dengan PAN dan PAN identik dengan Amien Rais. Di awal Reformasi, tak sedikit kalangan cendekiawan, agamawan,dan aktivis mahasiswa yang mendukung Amien Rais untuk menjadi calon pemimpin bangsa masa depan.

Awalnya mereka mendirikan Mara atau MAR,singkatan dari Majelis Amanat Rakyat, tetapi bisa juga diplesetkan menjadi Majelis Amien Rais atau Mohammad Amien Rais. Launching Mara dilakukan di sebuah hotel mewah, Hotel Borobudur, Jakarta. MAR kemudian menjelma menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) menjelang Pemilu 1999. Para pendiri PAN adalah kaum cendekiawan dan juga aktivis organisasi Islam modern, Muhammadiyah. Namun, secara resmi Muhammadiyah bukanlah pendiri ataupun pendukung PAN.

Hanya mantan tokoh dan aktivis muda Muhammadiyah saja yang aktif di PAN, tanpa dukungan organisasi Muhammadiyah. Dalam perjalanannya,dua kali terjadi perpecahan di dalam PAN. Pertama antara tokoh partai yang berasal dari Muhammadiyah dengan kalangan cendekiawan muda kampus dan nonkampus yang ditandai dengan mundurnya Faisal Basri dan kawan-kawan dari PAN.

Perpecahan kedua terjadi menjelang Pemilu 2004, antara generasi muda Muhammadyah dan aktivis PAN generasi politisi PAN yang lebih tua.Ini mengakibatkan generasi muda Muhammadiyah di bawah Imam Addaruqutni keluar dari PAN dan mendirikan Partai Matahari Bangsa.

Belajar dari dua kali perpecahan itu, Amien Rais tak ingin PAN pecah kembali.Selain itu PAN juga membutuhkan kalangan cendekiawan muda untuk tetap aktif di partai. Tidaklah mengherankan jika gagasan duet Hatta Rajasa dan Dradjad H Wibowo muncul di benak Amien Rais.

Independen atau Habis
Di bawah kepemimpinan Soetrisno Bachir,PAN berusaha tetap survivepada Pemilu 2009.Meski tak lagi didukung oleh kalangan muda Muhammadiyah, Soetrisno Bachir berusaha menggaet kalangan artis untuk menjadi calon legislatif dari PAN.Upaya ini tampaknya berhasil, PAN tetap eksis di parlemen.

Saat ini terjadi simbiosis mutualisme antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan partai-partai politik pendukungnya. Di satu sisi SBY membutuhkan dukungan koalisi partainya agar tidak diganggu di parlemen, terlebih lagi terkait dengan kasus Bank Century. Sebaliknya, partai-partai tetap ingin dekat dengan kekuasaan agar akses ke sumber finansial partai tetap terjaga.

Jika mereka berada di pihak oposisi, ada ketakutan akses ke penyandang dana akan berkurang. Persoalannya ialah bagaimana partai-partai koalisi seperti PAN dapat tetap independen walau berada di koalisi.Upaya PAN, Golkar, dan PKS untuk independen dalam kasus Bank Century telah mendapatkan tantangan ketika SBY secara tegas menyatakan bahwa ia akan mengevaluasi kembali kontrak-kontrak politiknya dengan partai-partai koalisi, termasuk dengan PAN.

Pernyataan SBY itu dilontarkan karena selama ini Partai Golkar, PAN, PKS termasuk partai-partai yang berusaha independen dalam Pansus Hak Angket DPR terkait dengan skandal Bank Century. Bukan mustahil ketiga partai tersebut berusaha untuk tetap mendapatkan dukungan dari para konstituen partainya.Namun bukan mustahil pula ini didorong oleh motif politik untuk mencari keseimbangan politik baru di kabinet.

Satu hal yang paling mengkhawatirkan ialah jika sepak terjang mereka di Pansus Hak Angket soal Bank Century didasari motif politik untuk mendapatkan keuntungan politik darinya.Bukan mustahil ini akan juga mengabaikan idealisme partai. Jika ini terjadi, bukan mustahil dukungan para pemilih terhadap partai-partai yang melepaskan idealismenya akan menurun pada Pemilu Legislatif 2014.

Kini paling tidak sudah dua partai politik, Partai Golkar dan PAN,yang ketua umum terpilihnya sangat dekat dengan SBY. Ini dapat menimbulkan kesan bahwa kedua partai itu sudah terkooptasi oleh kekuasaan SBY. Kita lihat, partai mana lagi yang akan melakukan kongres atau muktamar partai yang hasilnya amat mirip dengan Golkar dan PAN?

Kita juga akan lihat apakah mereka dapat menjaga jarak dengan kekuasaan, bersifat independen dalam langkah-langkah politiknya, atau malah benar-benar terkooptasi? Jika yang terakhir yang terjadi, partai-partai ini akan sulit mendapatkan dukungan pada Pemilu 2014 mendatang. Daripada mendukung atau memilih partai yang membeo pada kekuasaan, lebih baik mendukung partai utama pendukung penguasa.(*)

Sumber: Seputar Indonesia, 12 Januari 2010

Kita tak akan lagi mendengar kata-katanya yang terus terang dan bahkan nyeleneh untuk ukuran orang Indonesia seperti ”gitu aja kok repot” atau ”DPR kok seperti taman kanak-kanak”. Kita juga tidak akan lagi membaca tulisan-tulisannya yang begitu sederhana untuk dibaca, tetapi kaya makna. Bagi sebagian orang Indonesia dari generasi tua, khususnya yang berpandangan sempit, Gus Dur mungkin dipandang sebagai orang yang terlalu berani dalam mengambil keputusan yang dapat ”memecah-belah bangsa”.

Kebijakannya untuk mengganti nama Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua pada tahun 2000 dan menyebut orang Irian sebagai orang Papua, misalnya, menimbulkan kontroversi politik. Apalagi ketika Gus Dur, dengan keberanian yang luar biasa, bukan hanya memberi izin, melainkan juga memberi bantuan dana bagi tokoh-tokoh masyarakat Papua untuk menggelar Kongres Nasional Rakyat Papua II pada Maret 2000. Kongres itu kemudian menetapkan berdirinya Presidium Dewan Papua yang dipimpin oleh dua tokoh Papua,Theys Hiyo Eluay asal Sentani dan Tom Beanal asal Pegunungan Tengah.

Tak cuma itu, Gus Dur bahkan memperbolehkan berkibarnya bendera Bintang Kejora sebagai simbol adat Papua bersama Sangsaka Merah Putih sebagai bendera negara. Bahkan lagu Hai Tanahku Papua pun boleh didendangkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apa yang dilakukan Gus Dur ini mirip dengan kebijakan Residen Belanda di Hollandia, J P van Echoud yang memperbolehkan tokoh Papua menggelar Kongres Nasional Papua I pada Oktober 1961 dan mengizinkan berkibarnya bendera Bintang Kejora setingkat di bawah bendera Merah Putih Biru serta didendangkannya Hai Tanahku Papua setelah lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus pada 1 Desember 1961.

Kebijakan yang amat akomodatif itu menimbulkan kedamaian di tanah Papua meski hanya berusia seumur jagung. Setelah itu, pendekatan kekerasan pun muncul kembali, berupa penangkapan terhadap para aktivis Papua Merdeka yang berujung pada terbunuhnya Theys Hiyo Eluay pada dini hari 11 November 2001 saat Gus Dur tak lagi berkuasa sebagai Presiden Keempat RI (1999–Juli 2001). Meski hanya sebentar, kebijakan Gus Dur itu telah mematri nama harumnya di tanah Papua, bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia.

Bagi Gus Dur, mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tanah yang panas, Papua, bukan dengan cara-cara kekerasan militer, melainkan dengan cara-cara damai dan akomodatif. Papua sejak era kolonial Belanda memang merupakan Vergeten Aarde atau Tanah yang Dilupakan. Karena itu, perhatian penuh atas nasib rakyat Papua dan penyelesaian dengan cara-cara dialogis merupakan jalan keluar terbaik. Bukan hanya kepada rakyat Papua saja Gus Dur memberi perhatian penuh. Bagi kelompok minoritas keturunan Tionghoa, Gus Dur juga memberi ruang hidup yang lebih terhormat sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Pada era Gus Dur kebudayaan Tionghoa diakui sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Tak ada lagi dikotomi di kalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia mengenai pilihan antara mengambil pendekatan ”asimilasi” atau ”integrasi” seperti pada era Presiden Soekarno. Berbagai aksara China, yang pada era Presiden Soeharto amat ditabukan kecuali untuk surat kabar Indonesia beraksara China, tidak mengalami ”penghitaman” kembali oleh Kejaksaan Agung. Pertunjukan barongsai yang dulu dilarang, pada era Gus Dur juga diperbolehkan dan kelompok kesenian ini pun tumbuh bak jamur di musim hujan.

Agama Konghucu juga berkembang tanpa kekangan. Kebijakan untuk menghapus surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi orang Indonesia keturunan Tionghoa juga mulai dirintis sejak era Gus Dur. Tak ada lagi sekatsekat hukum antara ”pribumi”dan ”nonpribumi”, bahkan Gus Dur mengaku, entah benar atau tidak, bahwa ada nenek moyangnya yang berasal dari China. Gus Dur juga melindungi kaum minoritas yang menganut agama atau kepercayaan di luar kelompok aliran utama agama-agama besar.

Tak mengherankan jika Gus Dur melindungi kaum Ahmadiyah yang sering dikejar-kejar dan tak diberi ruang hidup dan berkembang oleh sekelompok masyarakat tertentu yang menginginkan ”pemurnian agama”.Satu hal yang amat kontroversial, Gus Dur bahkan menjadi anggota masyarakat epistemik agama Yahudi. Bagi Gus Dur, mereka yang menganut agama samawi keturunan Nabi Ibrahim adalah bersaudara. Ini sesuai dengan rukun iman dalam Islam yang mengakui kitab-kitab Allah dari Taurat, Zabur, Injil sampai Alquran.

Ini juga sesuai dengan makna surat Al-Kafirun, ”Bagimu agamamu, bagiku agamaku,”tanpa harus mengafir-ngafirkan mereka yang tidak menganut agama Islam. Bagi generasi muda, di dalam atau di luar NU,Gus Dur juga mengajarkan prinsip nonsektarian, suatu yang amat sulit di era itu. Kebhinnekaan di dalam kesatuan bangsa Indonesia adalah sesuatu berkah Tuhan yang harus tetap dijaga dan dilestarikan.Tak aneh jika kini berkembang kelompokkelompok pemuda dari berbagai agama dan suku serta ras yang berdiskusi mengenai masa depan bangsa Indonesia dan menabukan sekat-sekat eksklusivisme. Gaya Gus Dur mengajarkan demokrasi memang tidak umum.

Tidak jarang Gus Dur mengkritik atau memaki anak-anak muda yang tidak mengikuti langkahlangkah dalam gerak reformasi dan demokratisasi politik. Ini bukan ditujukan agar anak-anak muda itu sepaham dengannya,melainkan untuk menantang mereka agar kuat dalam aliran pikiran mereka masing-masing. Saya pribadi sering dag dig dug apabila muncul di acara dialog bersama Gus Dur. Ini pernah terjadi menjelang Pemilu 2004 di ANTVketika saya,Amien Rais,dan Gus Dur bersama dalam acara dialog politik. Ternyata suasana begitu cair dan bersahabat, bahkan beliau bertanya apakah sudah membaca tulisan beliau yang terakhir.

Gus Dur juga pernah mengkritik saya melalui artikelnya di harian Kompas terkait analisis politik saya mengenai sepak terjang politiknya. Artikel itu saya balas dengan artikel pula berjudul, ”Jadi Peneliti Memang Sulit Gus!” yang intinya seorang peneliti politik memang tidak boleh memihak. Karena itu,meski Gus Dur mantan Presiden RI, saya berani mengkritiknya. Dalam pertemuan berikutnya, di acara dialog televisi, Gus Dur tetap bersahabat dan tak mempermasalahkan perbedaan pandangan politik itu. Suka atau tidak suka, mereka yang aktif di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tak sepaham dengan Gus Dur sesungguhnya mendapatkan pelajaran amat berharga mengenai ”kemandirian berpolitik”.

Kini generasi muda itu semakin dewasa dalam berpolitik, contohnya Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, dan Mohammad Mahfud MD. Mereka adalah anak-anak didik Gus Dur yang menikmati gemblengan politik ala Gus Dur. Kini Gus Dur telah pergi menemui Sang Khaliq.Namun, pemikirannya mengenai demokrasi,perbedaan, toleransi, dan pluralisme akan tetap abadi sepanjang zaman. Jika harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya,manusia mati meninggalkan namanya.

Diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional atau tidak,nama Gus Dur tetap ada di hati sanubari umat manusia, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga dunia. Gus Dur bukan hanya pahlawan bagi bangsa Indonesia, melainkan juga bagi dunia, khususnya pahlawan toleransi, perdamaian, dan pluralisme. Selamat jalan Gus Dur. Nama dan pemikiranmu akan tetap melekat di hati kami.(*)

Sumber: Seputar Indonesia, Selasa 05 Januari 2010

Kita semua berharap hasil kerja Panitia ini akan maksimal,tidak ada intervensi dari atas (penguasa) maupun dari bawah (rakyat). Kejernihan pikiran para anggota Panitia Hak Angket dalam bertanya selama persidangan dan atau menyimpulkan hasil kerja mereka amat diuji selama persidangan, karena publik terus mengawalnya dengan ketat melalui radio atau tayangan langsung televisi.

Mata dan telinga publik kini terus tertuju pada panitia ini. Kita tidak ingin para anggota Panitia Hak Angket bertindak gegabah dan hanya memfokuskan pertanyaan, pembahasan, ataupun kesimpulan yang bermuara pada settingbahwa Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjabat gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani Indrawati yang dulu dan kini menjabat menteri keuangan adalah orang yang bersalah dan harus diturunkan dari jabatannya. Apa yang dilakukan oleh Panitia Hak Angket hingga kini sudah benar, yakni memilah persoalan Bank Century dalam tiga babak.

Pertama, merger beberapa bank menjadi Bank Century; kedua, pemberian dana talangan; ketiga, ke mana saja uang dari Bank Century, setelah diberi dana talangan, mengalir. Sampai kini saya masih percaya bahwa baik Boediono maupun Sri Mulyani Indrawati adalah orangorang yang amat jujur dan berdedikasi penuh untuk bangsa dan negara, tanpa embel-embel kepentingan ekonomi ataupun politik pribadi dalam setiap keputusan yang mereka buat.

Kalaupun ada kesalahan yang mereka perbuat, perlu dilihat secara jernih, kesalahan itu ada pada pengambil keputusan yang lebih tinggi,dalam hal ini Presiden,ataukah ada pada masukan dari jajaran di bawahnya.Kita semua patut menjunjung penuh asas praduga tidak bersalah, asas kepatutan, dan asas kehati-hatian dalam menyimpulkan kasus Bank Century. Dari situ mungkin kita akan sampai pada kesimpulan, pada tahap merger dan pemberian dana talangan kepada Bank Century,tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para pembuat keputusan di negeri ini.

Tapi pada tahapan ke mana aliran dana itu mengalir,di sini banyak persoalan yang masih simpang siur dan perlu disidik lebih lanjut. Kita juga patut menduga, ada banyak kepentingan politik dan motif ekonomi di dalam Panitia Hak Angket. Bukan mustahil ada individu politikus atau partai politik yang menginginkan dua tokoh bangsa itu, Boediono dan Sri Mulyani Indrawati,jatuh dan posisinya dapat mereka rebut.Ada yang ingin menjadikan kasus Bank Century sebagai galaksi politik untuk melakukan tawar-menawar politik agar posisi dari partai itu lebih baik lagi di dalam kabinet atau sistem politik Indonesia secara keseluruhan.

Bukan mustahil pula, ada partaipartai politik yang mulai berhitung, jika ternyata ada dana dari Bank Century juga masuk ke partainya, bagaimana strategi keluarnya agar partai itu tidak tercemar namanya. Jika saya katakan demikian,ini bukan hanya ada di Partai Demokrat, melainkan juga di partai-partai lain, tak terbatas pada Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jika kita amati,pertarungan politik terkait dengan kasus Bank Century memang amat rumit.

Bagi mereka yang menginginkan Sri Mulyani Indrawati turun dari jabatannya, bisa jadi karena jabatannya ingin direbut,karena kebijakannya selama ini merugikan diri dan perusahaannya, atau karena dulu Sri Mulyani Indrawati pernah memberhentikan pejabat publik di Departemen Keuangan.

Di sini, persoalan prestise politik dan balas dendam politik bisa saja bercampur aduk. Ada juga yang mengaitkan kasus Panitia Hak Angket dengan mulai diembus-embuskannya soal utang pajak yang belum dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang jumlahnya aduhai banyaknya, sekitar Rp8,5 triliun, lebih banyak ketimbang dana talangan untuk Bank Century yang Rp6,7 triliun. Pertarungan gagasan dan propaganda politik kini sudah masuk ke ranah publik.

Kita patut bertanya, mengapa sekelompok perusahaan yang dimiliki satu keluarga bisa sedemikian besarnya berutang pajak pada negara? Mengapa tidak sejak dulu diambil tindakan untuk mendesak atau memberi sanksi kepadanya? Lagi-lagi kita sangat awam dalam soal pengambilan keputusan politik di tingkat kabinet. Kita berharap persoalan Bank Century ini akan diselesaikan secara baik pada tingkat politik ataupun hukum.Kita tidak ingin kasus ini dipetieskan hanya karena kalimat sakti,“Demi kerahasiaan negara atau demi kepentingan umum yang lebih luas.”

Baik Boediono maupun Sri Mulyani pasti bersedia buka-bukaan mengenai hal ini, bukan karena mereka ingin mempertahankan jabatan, melainkan karena mereka tak ingin menjadi korban politik dan karena itu segalanya harus dibuka secara transparan kepada publik. Kita juga berharap segalanya cepat selesai, karena kita harus mempersiapkan diri ke depan mengenai ke mana Indonesia akan melangkah di tengah persaingan politik, ekonomi, dan keamanan global yang amat dahsyat pada lima sampai sepuluh tahun mendatang.

Di sini lagi-lagi kita bertanya, ke mana Panitia Hak Angket DPR kan melangkah,maju terus demi kebenaran, atau mundur teratur karena jika semua dibuka, partaipartai mereka juga akan kena getahnya. Bagi kita berlaku premis, jika kita ingin membersihkan negeri ini dari kasus korupsi, segalanya harus diungkap,walau pahit sekalipun. Jika kita ingin berkuasa, tapakilah jalan yang lurus dan benar, bukan dengan meraup modal politik dari uang yang tidak legal! (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 22 December 2009

Perjuangan mereka kadang bukan untuk bangsa, tapi lebih untuk kelompok sendiri. ”Apa yang dikatakan oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada itu ada benarnya. Coba kita lihat bagaimana partai-partai politik saat ini bersilat lidah di dalam dan di luar parlemen membicarakan kasus Bank Century. Sidang Panitia Hak Angket yang disiarkan langsung oleh jaringan televisi swasta kadang menggelikan.

Barangkali karena ada siaran langsung, mereka seakan takut mendiskusikannya secara serius. Maka yang tampak di layar televisi adalah perdebatan politik yang kurang bermutu terkait dengan siapa yang sepatutnya dipanggil oleh panitia hak angket tersebut. Hebatnya lagi, seperti diuraikan oleh Ketua Panitia Hak Angket dari Partai Golkar, Idrus Marham, daftar orang yang mewakili institusi itu akan keluar dengan sendirinya walau perdebatan tersebut belum selesai.

Politik memang sesuatu yang menyenangkan dan menghibur, tapi kadang kala pula menggelikan atau bahkan memuakkan. Itulah apa yang dipertontonkan para politikus kita saat ini. Politik bukan lagi sesuatu yang serius membicarakan masa depan bangsa, melainkan suatu pertarungan politik mengenai siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana? Kasus Bank Century menunjukkan betapa partai-partai politik saat ini sedang berupaya untuk mendapatkan keuntungan politik darinya.

Konflik kepentingan lebih mengemuka. Kalaupun terjadi konsensus politik, semua tergantung pada keuntungan apa yang mereka dapatkan, bukan konsensus untuk mencari jalan keluar atas masalah pelik itu. Karut-marut politik yang terjadi ini akan amat membahayakan masa depan demokrasi di negeri ini. Suatu yang menarik untuk disimak ialah perdebatan politik sering kali terjadi bukan di dalam parlemen, melainkan melalui media massa.

Contoh paling konkret ialah saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadu kepada pers betapa Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak menyukai dirinya sebagai akibat dari adanya dendam pribadi. Oleh Sri Mulyani, Ical––panggilan akrab Aburizal Bakrie––dianggap tidak menyukai dirinya karena dulu tidak menyetujui dihentikannya untuk sementara penjualan saham Bumi Resources saat harga saham perusahaan milik keluarga Bakrie itu terjun bebas.

Karena Ical adalah Ketua Umum Partai Golkar, otomatis para anggota Panitia Hak Angket dari Partai Golkar akan juga balas dendam terhadap Sri Mulyani. Dibongkarnya rekaman pembicaraan antara Sri Mulyani dan pemilik Bank Century menambah daftar terkuaknya skandal Bank Century. Baik Sri Mulyani maupun politikus Partai Golkar berani menantang apakah rekaman itu benar-benar ada ataukah itu bagian dari “pembunuhan karakter” terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru saja mendapatkan Bung Hatta Award sebagai Menkeu yang profesional dan berdedikasi.

Kita tidak boleh memihak siapa yang benar dan siapa yang salah. Biarlah fakta nanti berbicara, siapa yang melakukan kebohongan publik, Menkeu Sri Mulyani Indrawati ataukah politisi dari Partai Golkar yang menjadi anggota Panitia Angket DPR. Nasib Wakil Presiden Boediono dan Menkeu Sri Mulyani juga dipertaruhkan terkait dengan kasus Bank Century ini. Tidak sedikit kalangan yang menginginkan agar kedua tokoh finansial Indonesia itu dicopot dari jabatannya atau dinonaktifkan.

Padahal untuk menonaktifkan seorang pejabat publik setingkat menteri atau wakil presiden belum ada aturan hukumnya kecuali bila kedua orang itu terbukti bersalah terkait dengan kasus skandal Bank Century. Selain nasib dua tokoh itu, orang juga masih membicarakan demonstrasi damai antikorupsi pada 9 Desember lalu. Ada yang mengatakan demonstrasi itu ditunggangi oleh motif-motif politik untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Motif politik itu tampak, kata mereka yang mengecamnya, karena gerakan itu tidak didukung oleh institusi yang selama ini aktif bergerak di ranah antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia. Gerakan antikorupsi bukanlah suatu gerakan yang eksklusif yang hanya boleh dilakukan oleh ICW dan Transparency International. Siapa pun boleh aktif di dalam gerakan Indonesia bersih tersebut.

Namun, adalah suatu kenyataan bahwa gerakan itu disabotase atau digembosi oleh Presiden SBY dengan pernyataan “ada yang ingin menjatuhkan saya”. Ketakutan masyarakat akan terjadinya chaos pada demo tersebut mengakibatkan jalan-jalan di Jakarta dan pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta terasa tidak seramai biasanya. Kelemahan utama dari gerakan itu, kalau boleh mengintrospeksi, tidak didukung oleh organisasi-organisasi intrakemahasiswaan seperti yang terjadi pada 1998.

Organisasi ekstrakemahasiswaan yang ikut juga kurang tampak gegap gempitanya. Di satu sisi harus kita akui bahwa ada kelemahan-kelemahan pengorganisasian pada gerakan itu sehingga tidak segegap gempita seperti yang diharapkan. Namun di sisi lain juga ada nilai positifnya, yaitu gerakan itu membuktikan bahwa mereka tidak memiliki motif politik untuk menjatuhkan Presiden secara inkonstitusional, melainkan hanya ingin membangun Indonesia yang bersih dari korupsi yang harus dimulai dari Istana Presiden.

Dalam beberapa minggu ke depan kita akan masih disuguhi tontonan politik yang dapat saja menarik, menjemukan atau bahkan menjijikkan. Namun jangan karena itu kita menjadi apolitis. Meski politik kita masih karut-marut, kita harus tetap memiliki kepedulian pada perpolitikan di Tanah Air. Jika kita sudah apatis atau sinis, ini adalah awal dari bahaya bagi masa depan demokrasi kita. Semua elemen masyarakat, terlebih lagi politisi, harus sadar, tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat dalam politik, demokrasi kita akan mati suri! (*)

Seputar Indonesia, Tuesday, 15 December 2009

Pesan Soe Hok Gie 36 tahun lalu itu mungkin masih relevan hingga saat ini. Gie, begitu panggilan akrabnya, adalah aktivis mahasiswa yang tidak silau akan kekuasaan. Gie bukan saja aktivis yang ikut menggulingkan Presiden Soekarno, tetapi sebagai dosen sejarah di Fakultas Sastra UI juga ikut dalam gerakan memperjuangkan amanat penderitaan rakyat saat Presiden Soeharto berkuasa.

Gerakan antikorupsi memang bukan hal baru. Ia sudah menjadi bagian dari gerakan mahasiswa sejak 1960-an. Namun, gerakan moral itu tidak selamanya bertujuan menjatuhkan pemerintahan, melainkan, pada awalnya, adalah gerakan agar pemerintah berjalan di rel yang benar.

Menjelang demo besar-besaran pada 9 Desember 2009 memperingati Hari Antikorupsi, Paduka Yang Mulia Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Dr H Susilo Bambang Yudhoyono mensinyalir adanya gerakan yang bukan saja gerakan moral antikorupsi, melainkan sudah disusupi motif-motif politik untuk menggulingkannya. Ada pula gerakan untuk memfitnah keluarganya dan Partai Demokrat terkait dengan aliran dana dari Bank Century seperti yang disiarkan LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera). Kesimpulan ini diungkapkan Yudhoyono setelah mendapatkan data intelijen yang akurat dan berzikir bersama keluarganya.

Presiden SBY adalah Presiden RI yang paling sering mengeluh dan mengadu kepada publik. Gaya komunikasi politik SBY semacam ini bukan baru kali ini saja. Ketika bom meledak di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, pertengahan Juli 2009, SBY mengatakan, ”Saya dijadikan sasaran tembak; ini data intelijen; lihat ini fotonya; ini fakta, bukan gosip.”

Padahal, kemudian terbukti foto itu adalah foto ketika menjelang pemilu presiden 2004 kelompok teroris menjadikan para kandidat presiden dan wakil presiden, bukan hanya SBY, sebagai sasaran tembak. SBY juga pernah mengatakan ada orang yang akan mengirim guna-guna kepadanya. Bahkan, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, agar rakyat bersimpati kepadanya, SBY sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sempat berujar, ”Saya disingkirkan dan tidak diajak dalam sidang kabinet.” Padahal, saat itu ia sedang menjalankan tugas negara ke negeri China.

Rencana kudeta?
Terminologi politik penggulingan kekuasaan adalah kudeta. Benarkah demonstrasi 9 Desember 2009 adalah titik awal dari gerakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah? Benarkah pemerintahan SBY-Boediono akan berakhir pada 20 Desember 2009 seperti dilansir selama ini?

Pertanyaan ini patut dikemukakan karena dilihat dari kondisi politik, ekonomi, dan keamanan Indonesia saat ini, kecil kemungkinan akan terjadi kudeta. Indonesia tidak dalam situasi seperti pertengahan 1960-an atau Mei 1998. Istilah politiknya, ”Ibu pertiwi tidak sedang hamil tua”. Kalaupun perlu dilakukan ”operasi caesar”, kondisi kesehatan republik yang kita cintai ini tidak mengharuskan kelahiran bayi yang prematur. Lagi pula, siapa yang akan melakukan kudeta?

Di beberapa negara berkembang, kudeta dilakukan oleh kekuatan militer atau gabungan antara kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan kekuatan moral yang dikenal sebagai ”kekuatan rakyat” atau people’s power. Hingga kini tak ada tanda-tanda bahwa Tentara Nasional Indonesia bermain mata dengan mahasiswa atau kelompok aktivis untuk menggulingkan Presiden SBY.

Dari sisi parlemen pun DPR saat ini mayoritas dikuasai partai-partai politik yang mendukung SBY. Secara konstitusional pun sulit untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden SBY, kecuali jika terbukti ada tindakan presiden yang melanggar konstitusi negara, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, persoalan korupsi. Kalau tindakan penggulingan kekuasaan dilakukan sebagai akibat dari kasus Bank Century, kita tahu bahwa semua itu bergantung pada proses hukum di pengadilan dan proses politik di DPR terkait dengan hak angket DPR. Kita tahu bahwa pansus hak angket diketuai oleh Idrus Marham, anggota DPR dari Partai Golkar dan orang dekat SBY.

Bayang-bayang ketakutan Presiden SBY akan adanya penggulingan terhadap dirinya tampaknya terlalu berlebihan. Jika diri dan keluarganya serta Partai Demokrat tidak menerima satu rupiah pun aliran dana dari Bank Century, mengapa ia harus takut kepada proses hukum dan politik itu. Segalanya harus dilihat sebagai hal yang wajar dalam politik. Jangan-jangan dugaan kriminal dan korupsi itu benar adanya sehingga SBY pasang kuda-kuda dan menggunakan senjata pamungkasnya, ”mengadu kepada rakyat”.

Pernyataan SBY akan adanya rencana penggulingan dirinya dapat berarti: pertama, SBY tidak percaya bahwa kita sudah memasuki era konsolidasi demokrasi yang tidak memungkinkan penggulingan kekuasaan secara tidak konstitusional. Kedua, ini bahasa politik ”Orde Baru” agar rakyat takut dan hanya tinggal di rumah sehingga sedikit sekali yang ikut demonstrasi antikorupsi pada 9 Desember 2009. Ketiga, SBY tidak menunjukkan seorang pemimpin yang tegar dan berani menghadapi proses hukum dan politik terkait dengan kasus Bank Century secara wajar.

Seorang pemimpin bangsa sepatutnya memberikan rasa aman kepada rakyatnya dan bukan membuat rakyat gundah dan ketakutan! Pantaskah jika untuk menghadapi demonstrasi damai 9 Desember 2009 pasukan marinir siaga 1 dan digelar di sekitar gedung KPK, Bundaran Hotel Indonesia, Monas, dan Istana? Jika satu peluru saja menembus tubuh salah seorang peserta demo, situasi akan chaos dan gerakan moral itu akan menjadi gerakan politik yang tak terbendung lagi!

Kompas: Kamis, 10 Desember 2009

Namun siapa yang menyangka kalau Prof. Dr. Mahfud MD, guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, adalah orang yang selalu tepat pada jabatan yang disandangnya. Mahfud juga orang yang tahu diri, tidak mau menduduki jabatan yang ia sendiri tidak menguasainya. Contohnya ketika ditawari oleh Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Jaksa Agung, dia menolak. Di Kabinet Persatuan Nasional masa Gus Dur, Mahfud diberi kepercayaan menduduki jabatan menteri pertahanan.

Karya monumental Mahfud sebagai menteri pertahanan adalah diundangkannya Undang-undang (UU) No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Masa itu merupakan zaman keemasan kerja sama antara pemerintah, para akademisi, dan aktivis LSM untuk menyelesaikan UU Pertahanan Negara. Mahfud, yang tidak memiliki latar belakang di bidang pertahanan dan militer, tidak segan-segan atau malu-malu untuk bertanya kepada orang yang memahami soal itu. Saya bersama teman-teman yang tergabung dalam ProPatria, diangkat secara resmi oleh Menhan Mahfud MD untuk membantu Departemen Pertahanan RI menyelesaikan rancangan UU Pertahanan dan mengawalnya secara langsung di DPR.

Pada proses legislasi RUU Pertahanan hingga menjadi UU, kami bukan hanya berada di belakang layar, melainkan duduk bersama tim menghadapi teman-teman di Pansus RUU Pertahanan. Namun itu adalah yang pertama dan terakhir tim yang bukan berasal dari departemen duduk dan menjawab berbagai pertanyaan DPR. Setelah itu tim asistensi pemerintah hanya duduk di belakang layar. Mahfud sempat diangkat Gus Dur merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM era Gus Dur setelah Yusril Ihza Mahendra dipecat pada 8 Februari 2001.

Namun Mahfud tidak pernah efektif sebagai Menteri Kehakiman dan HAM karena setelah dilantik pada 20 Juli 2001, pada Senin, 23 Juli tahun yang sama, Gus Dur dilengserkan. Setelah mengabdikan diri sebagai anggota legislatif dari Fraksi PKB, Mahfud berpindah posisi ke Mahkamah Konstitusi. Pada pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang berlangsung terbuka di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 19 Agustus 2008, Mahfud terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008–2011 menggantikan ketua sebelumnya, Jimly Asshiddiqie.

Dalam pemungutan suara, Mahfud menang tipis, mendapat 5 suara sedangkan Jimly 4 suara. Secara resmi, Mahfud dilantik dan mengangkat sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 21 Agustus 2008. Posisinya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi ternyata menjadikan Mahfud sebagai “bintang”. Betapa tidak, Mahfud inilah yang pada sidang gugatan Bibit dan Chandra atas UU KPK yang kemudian membuka kepada publik isi rekaman pembicaraan antara Anggodo Widjaja dan para pejabat di Polri dan Kejaksaan Agung yang ingin mengkriminalisasi Bibit dan Chandra serta melemahkan KPK.

Sidang MK yang disiarkan langsung oleh jaringan televisi swasta tersebut benar-benar merebut perhatian publik. Rating penyiarannya melebihi siaran langsung inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden RI. Sidang terbuka tersebut bahkan lebih banyak penontonnya ketimbang sinetron yang ditayangkan berbagai televisi swasta di Tanah Air. Adalah Mahfud MD pula yang memberikan “fatwa” Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa jika Kepala PPATK Yunus Husein dipanggil DPR dalam kasus aliran dana Bank Century, Yunus Husein harus bersedia mengungkapkannya kepada publik. Mahfud adalah orang yang sederhana dan berani.

Dia bersedia mempertaruhkan posisi jabatannya demi keadilan di negeri ini. Dia juga orang yang selalu mau mendengar pendapat orang lain dengan perhatian penuh. Setelah berhenti menjadi menteri pertahanan pun Mahfud bukan orang yang mengalami post power syndrome. Dengan tenang dia bawa koper sendiri di Bandara Soekarno- Hatta ketika tiba dari Yogyakarta. Dia juga seorang guru yang tidak pernah melalaikan tugasnya sebagai dosen di UII Yogyakarta dan universitas beken lain. Cirinya sebagai pendidik mungkin yang menyebabkan Mahfud harus memberi contoh bagaimana seorang pemimpin harus bertindak walau harus mempertaruhkan jabatan.

Jika Mahfud tidak memerintahkan diperdengarkannya rekaman KPK soal Anggodo Widjaja, bukan mustahil rahasia mengenai kriminalisasi KPK tersebut tak akan terungkap. Kini kotak pandora itu sudah terbuka lebar.Tentu Pansus Hak Angket DPR tidak bisa main-main dalam menangani kasus Bank Century. Kita masih menunggu, gebrakan hukum apa lagi yang akan dilakukan Mahfud dan Mahkamah Konstitusi mengenai kasus Bank Century. Jika ternyata ada tanda-tanda penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa terkait kasus aliran dana Bank Century, tentu MK, sesuai dengan aturan konstitusi kita, perlu bertindak.

Ini bukan soal jatuh menjatuhkan orang atau pejabat, melainkan begitulah aturan main demokrasi yang diatur konstitusi kita. Mahfud tentunya juga memiliki perhatian jika ternyata ada penyelewengan penerapan kasus hukum atas soal Bank Century. Kita bersyukur atas adanya tiga institusi hukum yang saling mengawasi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,dan Komisi Yudisial. Dengan begitu diharapkan hukum bisa menjadi panglima di negeri ini. Kita berharap Mahfud MD yang sudah menjadi “bintang” itu akan terus melahirkan karya-karya hukumnya yang monumental bagi negeri ini.(*)

Seputar Indonesia, Tuesday, 08 December 2009

Isi guyonan politik itu, saya sadur sedikit agar kalimatnya tak terlalu menyeramkan, “Program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono: 30 hari pertama menyelesaikan kasus cicak versus buaya. 30 hari kedua sibuk soal skandal Bank Century atau ‘Centurygate’. 30 hari ketiga soal kasus Anggodo Widjaja. 10 hari terakhir menghadapi DPR dan MPR.” Lakon ”cicak vs buaya” belum seluruhnya rampung.

Bak sinetron kejar tayang, baik Istana maupun institusi-institusi penegak hukum masih sibuk mempersiapkan episode- episode berikutnya. Lakon kasus Anggodo Widjaja pun kini sedang ditayangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat para pemirsa masih bertanyatanya bagaimana akhir dari lakon cicak vs buaya dan lakon Anggodo Widjaja, kini lakon baru pun muncul,“ Centurygate”.

Pembabakan “Program 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono” versi guyonan politik itu tak berjalan secara linear. Sejak beberapa hari lalu DPR sudah mulai sibuk mengajukan hak angket terkait dengan skandal Bank Century. Kisahnya pun mirip drama dalam sinetron-sinetron yang ditayangkan beberapa jaringan televisi swasta.

Ada upaya sabotase politik dari partai pendukung utama pemerintah yang menginginkan agar panitia hak angket dipimpin partainya SBY. Ada yang membela para pengusul awal dengan mengatakan adalah tidak etis secara politik jika fraksi di DPR yang tadinya menolak hak angket tiba-tiba mendukungnya dan ingin menjadi ketua panitia. Ada yang meminta perlindungan DPR jika dia terpaksa membeberkan aliran dana dari Bank Century sampai ke aliran dana terakhir, baik institusi ataupun individu.

Ada pula yang meminta perlindungan agar upaya mereka untuk mengungkapkan kejernihan jiwa, kebenaran, dan keadilan dilindungi oleh Yang Mahaperkasa, Tuhan sekalian alam. Lakon “Centurygate”memang penuh lika-liku, mirip cerita detektif Hercule Poirot karya Agatha Christie, kisah detektif Sherlock Holmes karya Sir Arthur Conan Doyle, atau cerita detektif Conan karya Aoyama Gosho.

Aktornya pun beragam, ada Presiden, ada Wakil Presiden,ada Gubernur Bank Indonesia, ada Menteri Keuangan, ada Pengusaha Busuk, ada institusiinstitusi yang bernama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),Polri,Kejaksaan Agung,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), DPR, ada pula akademisi dan aktivis LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi alias Kompak.

Kita belum tahu apakah penguasa negeri ini juga menjadi salah satu aktor yang memainkan “peran antagonis” dalam lakon “Centurygate”, hanya PPATK yang dapat menyimpulkannya dari aliran dana Bank Century. Namun, jika menilik pernyataan Kepala PPATK Yunus Husein, yang meminta perlindungan DPR, tentu lakon “Centurygate” ini bukan lakon biasa.

Jika ini hanya soal bahwa sesuai aturan hukum PPATK harus merahasiakan temuannya, kecuali kepada Presiden, mengapa Kepala PPATK tidak meminta perlindungan yang sama saat mengungkap kasus Miranda Goeltom yang diduga melakukan money politics saat fit and proper test oleh panitia di DPR untuk menduduki jabatan penting di Bank Indonesia? Sisi lain yang menarik dari lakon “Centurygate” ialah adanya dukungan penuh dari semua fraksi di DPR mengenai usulan hak angket atas skandal bank tersebut,padahal awalnya Partai Demokrat menentangnya.

Mengapa pula tiba-tiba Partai Demokrat ingin memimpin panitia hak angket jika memang kasus ini hanya persoalan perbankan dan ekonomi semata. Kita semua tentu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi.Adakah persoalan ini terkait dengan aliran “dana haram” dari pengusaha busuk ke Partai Demokrat atau individu keluarga Istana? Dalam ilmu politik ada istilah “bribes and kickbacks”.

Artinya, adanya pengusaha-pengusaha yang melakukan penyogokan melalui dana kampanye politik para kandidat yang maju dalam memperebutkan kursi-kursi jabatan kepala pemerintahan seperti presiden/ wakil presiden, gubernur, bupati,wali kota, jabatan-jabatan di lembaga legislatif atau jabatanjabatan publik lain.

Harapan pengusaha adalah mendapatkan bola “tendangan balik” (kickbacks) dari penguasa/pejabat yang terpilih dalam bentuk konsesikonsesi ekonomi atau proyek-proyek yang menguntungkan,dengan atau tanpa ikut tender. Money politics semacam ini bukan hanya terjadi di negara berkembang, melainkan juga di negara maju dengan sistem demokrasi yang lebih dewasa, termasuk di Amerika Serikat.

Tidaklah mengherankan jika sejak awal adanya kontrak sosial antara penguasa dan rakyat seperti yang digagas Montesquieu atau Jean-Jacques Rousseau, sebagian besar aturan hukum yang diciptakan di dunia mengatur praktik politik penguasa atau yang memiliki jabatan publik. Tak mengherankan pula bila kemudian muncul gagasan mengenai pemerintahan yang bersih (clean government), kepemerintahan yang baik (good governance) atau tanggung-gugat publik (public accountability).

Kita berharap jalinan lakon “Centurygate” yang berliku-liku dan penuh pernik-pernik politik itu bukanlah “panggung sandiwara” yang penuh kebohongan publik. Kita bukan lagi berada di dalam suatu sistem politik yang tertutup dan otoriter atau sistem yang pada masa Eropa sebelum lahirnya Renaissance berlaku “court-politics” di mana ada penguasa negerinya dapat menjadikan sabda atau pernyataan politiknya lebih tinggi daripada hukum.

Saya teringat laporan investigatif tentang hak angket DPR RI mengenai “Centurygate”yang ditayangkan salah satu jaringan televisi swasta ibu kota (MetroTV), Sabtu (28/11).Hal yang mengagetkan saya ialah peribahasa yang dituturkan oleh pembawa acaranya, “Raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah!” Terserah pembaca, apa makna peribahasa itu! (*)

Sumber: Seputar Indonesia 01 December 2009

Laporan kerja Tim Delapan bukan hanya berisi jalinan mozaik hasil temuan para anggota tim, melainkan juga rekomendasi mengenai apa yang sebaiknya dilakukan Presiden mengenai kasus Bibit dan Chandra serta bagaimana kelanjutan dari reformasi di tubuh Polri dan Kejaksaan Agung. Alasan Tim Delapan agar kasus Bibit dan Chandra tidak dilanjutkan ke pengadilan ialah karena tidak ada bukti yang cukup untuk melanjutkan proses peradilan atas kedua wakil ketua KPK nonaktif itu.

Namun ini bukan persoalan mudah. Keputusan Presiden untuk tidak melanjutkan proses persidangan itu harus mendapatkan persetujuan dulu dari DPR. Namun, pihak Kejaksaan Agung dan Polri tampaknya akan terus melanjutkan sidang perkara Bibit dan Chandra.Hingga kini Kejaksaan Agung dan Polri masih terus bolak-balik memeriksa dan melengkapi berkas perkara keduanya. Pihak Kejaksaan Agung bahkan berani mengatakan bahwa Hasil temuan Tim Delapan tidak mengikat secara hukum.

Tim Delapan dibentuk oleh Presiden dan laporan serta rekomendasinya harus masuk ke Presiden.Tergantung Presiden, akan mengimplementasikannya atau tidak. Yang menjadi titik krusial ialah, kasus hukum atas Bibit dan Chandra memang mengandung komplikasi politik. Jika Presiden SBY akan mengimplementasikan rekomendasi Tim Delapan, dia harus memerintahkan Kejaksaan Agung dan Polri untuk menghentikannya. Jika ini terjadi, berarti nama baik Bibit dan Chandra harus direhabilitasi dan otomatis posisi jabatan mereka sebagai wakil ketua KPK harus diaktifkan kembali.

Jika Presiden mengabaikan rekomendasi Tim Delapan,citra politik SBY di mata masyarakat, khususnya mereka yang mendambakan keadilan hukum dan kelanjutan penyelesaian berbagai kasus korupsi tingkat menengah dan tinggi, akan menurun secara drastis. Sebuah pertaruhan politik yang tidak mudah bagi SBY. Asumsi saya selama ini, Presiden SBY akan berpikir keras sebelum mengambil keputusan politik yang amat menentukan itu.Keputusan politik itu bagaikan makan buah simalakama, jika diimplementasikan akan mengembalikan citra KPK namun menurunkan citra Kejaksaan Agung dan Polri yang dipandang mengkriminalisasi Bibit dan Chandra serta ingin melemahkan KPK.

KPK juga akan semakin percaya diri untuk memberantas korupsi di negeri ini,yang bukan mustahil akan masuk ke ranah kekuasaan tertinggi negara. Sebaliknya, jika rekomendasi tidak diindahkan,bukan hanya citra SBY yang menurun drastis, melainkan juga akan semakin meningkatkan gelombang demonstrasi anti-SBY.

Hanya Ada Satu Jalan
Akankah SBY mengimplementasikan rekomendasi Tim Delapan? Jawaban atas pertanyaan itu hanya SBY sendiri yang tahu, selain Tuhan. Sesungguhnya tidak sulit bagi SBY untuk mengimplementasikannya karena Tim Delapan juga merekomendasikan agar mereka yang diduga melakukan “kriminalisasi KPK”, baik di Kejaksaan Agung maupun Polri,mendapatkan sanksi administratif, bahkan jika perlu sanksi hukum yang tegas.

Ini tentu akan menyelamatkan citra SBY sebagai orang yang juga disebut-sebut namanya dalam percakapan Anggodo Widjojo dengan oknum-oknum Kejaksaan Agung dan Polri.Namun SBY juga akan dipersepsikan sebagai orang yang ingin “cuci tangan” atas kasus ini dan menjadikan orang-orang yang terlibat dalam kasus kriminalisasi KPK ini sebagai tumbal politik. Tindakan politik Presiden SBY, jika benar-benar berani mengimplementasikan rekomendasi Tim Delapan, akan dikenang sepanjang masa sebagai presiden yang serius memberantas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini.

Walau ini menyerempetnyerempet bahaya, namun dampak negatifnya terhadap legitimasi politiknya di mata rakyat amatlah kecil ketimbang jika dia mengabaikannya. Institusi kepresidenan,Kejaksaaan Agung, dan Polri juga akan terselamatkan jika Presiden SBY berani mengimplementasikan rekomendasi Tim Delapan ini. Citra baik lembaga kepresidenan akan terangkat kembali. Citra Kejaksaan Agung dan Polri juga akan dipulihkan kembali—yang selama ini buruk dalam kaitannya dengan penegakan hukum—karena hanya oknum-oknum yang bersalah yang mendapatkan sanksi, sementara lembaganya terselamatkan.

Keputusan politik Presiden tentu tidak berhenti di situ.Rekomendasi Tim Delapan agar institusi Kejaksaan Agung dan Polri semakin mereformasi diri juga patut diperhatikan.Satu hal yang paling mendasar ialah agar kedua institusi itu benar-benar menjalankan fungsinya secara profesional dalam menegakkan hukum di negeri ini, tanpa dipengaruhi oleh mafia peradilan atau diintervensi oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.

Asumsi yang beredar di masyarakat menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung, Polri atau bahkan Mahkamah Agung sangat rentan pada kekuasaan ekonomi dan politik. Asumsi itu harus ditepis dengan suatu langkah politik yang berani dari Presiden SBY untuk mereformasi institusi-institusi negara yang berkaitan dengan penegakan hukum di negeri ini.Saat ini adalah momentum yang amat tepat bagi jajaran penegak hukum itu untuk mereformasi diri. Langkah ini membutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengannya.

Ketika “besi masih panas”, akan lebih mudah untuk diluruskan. Dengan kata lain, lebih mudah mereformasi Kejaksaan Agung, Polri, dan Mahkamah Agung ketika momentumnya amatlah tepat seperti saat ini.(*)

Seputar Indonesia, Selasa, 17 November 2009

Gerakan yang bertumpu pada kekuatan moral ini bukan dijawab dengan penyelesaian atas kasus “cicak versus buaya” secara elegan, melainkan justru dijawab pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung dengan mencari dukungan politik dari para anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum.Ini justru menimbulkan gerakan moral yang lebih besar lagi.

Pada Minggu, 8 November 2009, massa berjumlah ribuan dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap KPK. Hari ini,Selasa,10 November 2009,akan terjadi lagi demonstrasi besar mahasiswa Universitas Indonesia (UI) di Bundaran HI.

Ajakan untuk demonstrasi ini telah dipasang di majalah dinding (mading) di seluruh fakultas di lingkungan Kampus UI Depok. Selebaran ajakan demo itu bergambar “cicak versus buaya” yang sedang bertarung. Bahkan para mahasiswa baru Fakultas Teknik (FT) UI sudah menjalani “latihan demonstrasi” sebagai bagian dari pekan orientasi FTUI.

Walau itu dilakukan secara santai, semua mahasiswa baru FTUI benar-benar disiapkan oleh para seniornya untuk menghadapi demo yang sesungguhnya. Rencananya, para mahasiswa UI akan berkumpul di Fakultas Psikologi UI yang letaknya tepat di dekat bundaran masuk ke berbagai fakultas di Kampus UI Depok. Tepat pukul 9 pagi para mahasiswa diharapkan sudah berkumpul di Fakultas Psikologi UI.

Tanggal 10 November merupakan hari keramat bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal itu 64 tahun lalu para pemuda Indonesia bersatu padu melawan Inggris yang akan memberi jalan masuk bagi Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Kini, para mahasiswa UI akan memperingati Hari Pahlawan dengan berdemonstrasi menunjukkan dukungan mereka pada pemberantasan korupsi di negeri yang kita cintai ini.

Krisis Politik
Persoalan kriminalisasi atas dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chadra M Hamzah, tidak akan masuk ke ranah politik seandainya tidak ada persekongkolan busuk antara penguasa, pengusaha nakal, dan oknum Polri dan Kejaksaan Agung. Kriminalisasi itu tidak berhenti pada pemenjaraan kedua pimpinan KPK nonaktif tersebut, melainkan juga pada penutupan KPK.

Semua itu terungkap setelah Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman pembicaraan Anggodo Widjaja dengan para oknum Polri dan Kejaksaan Agung yang mengatur kriminalisasi tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membentuk tim pencari fakta yang terdiri atas delapan orang.

Tim yang dipimpin Adnan Buyung Nasution itu hanya akan mendapatkan mandat dua minggu dan akan berakhir pada minggu ini. Jika rekomendasi Tim 8 ini diterima dan diimplementasikan oleh Presiden SBY secara baik, ini tentu dapat meredam kemarahan massa. Namun,jika tidak,bukan mustahil ini akan menimbulkan krisis politik berkepanjangan di negeri ini.

Satu hal yang menjadi keprihatinan saya sebagai pengamat politik ialah jika temuan dan rekomendasi Tim 8 tidak mendapatkan tanggapan positif dari SBY.Tanggapan positif itu bukan hanya berbentuk pernyataan verbal semata dari Presiden yang berterima kasih atas hasil kerja keras tim, melainkan dia harus mengimplementasikan hasil temuan dan rekomendasi itu secara benar dan jujur.

Jika tidak, gelombang demonstrasi mahasiswa dan massa bukan mustahil akan semakin besar dan masuk pada persoalan kekuasaan. Ada beberapa kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Pertama, kepercayaan dan atau legitimasi politik Presiden SBY yang dipilih langsung oleh rakyat akan merosot secara tajam.

Kurang dari sebulan setelah kabinet terbentuk, Presiden SBY telah melakukan tiga kesalahan politik yang amat besar, yakni pengangkatan anggota kabinet yang menimba kritik masyarakat, timbulnya isu kenaikan gaji para pejabat negara, khususnya para anggota kabinet, padahal mereka belum bekerja secara penuh, dan terakhir adalah soal “cicak versus buaya”.

Krisis legitimasi politik bukan mustahil bermuara pada tuntutan agar Presiden SBY mundur. Jika ini terjadi, sulit untuk membangun sistem demokrasi kita kembali yang bertumpu pada pemilu langsung yang adil dan fair. Kemungkinan terburuk ialah Presiden SBY dipaksa mundur dan digantikan oleh Wakil Presiden Boediono. Kedua, kemungkinan yanglebih buruk lagi ialah jika ternyata rakyat juga tidak memercayai Wapres Boediono karena dipersepsikan terkaitdenganskandal bailoutBank Century.

Hingga saat ini orang masih bertanya-tanya mengapa pemerintahan SBY-Boediono menyetujui lembaga penjamin untuk memberikan dana sebesar Rp 6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century? Ke mana saja dana itu mengalir? Jika terbukti ada aliran dana ke keluarga pejabat negara yang menyimpan uangnya di Bank Century dan terjadi proses pencucian uang oleh penguasa dan pengusaha untuk mengalirkan dana pada yayasan yang terkait dengan salah satu partai politik, habislah kepercayaan politik rakyat kepada pasangan SBY-Boediono dan institusi partai politik.

Muara dari gerakan moral mahasiswa dan massa dapat saja berakhir pada tuntutan diturunkannya pasangan SBY-Boediono. Jika ini terjadi, berarti negara kepulauan terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh trium virat Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri.

Ketiga, yang paling mengerikan ialah jika massa tidak dapat lagi menggunakan nalar yang sehat dan bergabung dengan kekuatan senjata dan uang untuk menumbangkan rejim beserta perangkat demokrasi yang selama 11 tahun ini kita bangun. Jika ini terjadi, kita akan masuk ke dalam suatu lingkaran setan dari sistem demokrasi ke sistem otoriter kembali.

Kita tentunya tidak ingin persoalan hukum ini akan diintervensi secara negatif oleh praktik politik yang kotor.Tanpa adanya keinginan politik penguasa untuk menyelesaikan persoalan “cicak versus buaya” ini secara profesional, elegan, fair, dan imparsial, bukan mustahil satu dari tiga kemungkinan buruk itu akan terjadi. Demokrasi memang suatu sistem yang amat mudah retak.Tanpa kita semua sadar untuk mendukungnya, tamatlah riwayat generasi keempat demokrasi kita! (*)

Sumber: Seputar Indonesia, 10 November 2009

Mahkamah Konstitusi harus diacungi jempol, berani utuh memperdengarkan rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo—adik Dirut PT Masaro Anggoro Widjojo, yang terlibat korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan—dan para lawan bicaranya untuk mengatur kriminalisasi Wakil Ketua (nonaktif) KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Dari rekaman itu tampak ada persekongkolan busuk antara penguasa, pengusaha nakal, dan aparat penegak hukum di Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengatur berita acara penahanan Chandra dan Bibit, membunuh mereka saat dalam tahanan, dengan sasaran akhir, penutupan KPK. Hal yang membuat publik marah ialah mengapa perangkat hukum negeri ini begitu mudah dibeli. Kemarahan tidak hanya dari aktivis antikorupsi, cendekiawan, dan tokoh masyarakat, tetapi juga dari warga Tionghoa.

Berita di media cetak dan elektronik mungkin tidak akan menjadi perhatian publik jika istilah ”cicak lawan buaya” tak muncul menjadi wacana pertarungan antara KPK dan Polri. Berita juga tidak akan membesar jika Polri dan Kejaksaan Agung menyelesaikan kasus ini melalui proses hukum yang benar dan transparan.

Masyarakat menilai dua lembaga hukum itu telah melanggar asas kepatutan hukum karena tidak profesional, transparan, imparsial, tidak memiliki kepentingan, dan tidak memiliki perhatian asimetris untuk memenangkan salah satu pihak. Namun, pemutaran hasil sadapan KPK atas pembicaraan Anggodo Widjojo dengan beberapa elite di Kejaksaan Agung dan Polri dengan mencatut nama Presiden Yudhoyono telah menimbulkan dugaan keras adanya persekongkolan busuk.

Pelajaran berharga
Kasus ”cicak lawan buaya” ini membawa pelajaran berharga bagi penegakan hukum di negeri ini. Pertama, dari sisi penegakan hukum, kini kian transparan betapa isu adanya mafioso (mafia pengadilan) yang mempermainkan rasa keadilan masyarakat dengan mengatur proses hukum di pengadilan bukanlah isapan jempol. Ini adalah saat paling tepat untuk menghabisi praktik mafia pengadilan itu. Tanpa itu, karut-marut penegakan hukum di negeri ini akan terus berlangsung.

Kedua, dalil Lord Acton, ”kekuasaan cenderung untuk korup”, masih terjadi di negeri kita. Pada masa Orde Baru, hukum dapat dikalahkan oleh sabda penguasa. Namun, pada era reformasi/demokrasi ini tampaknya sulit bagi penguasa bermain-main dengan kekuasaannya karena adanya kebebasan masyarakat untuk mengkritik dan melawan ketidakadilan. Keangkuhan kekuasaan dalam mempermainkan hukum dapat dilawan melalui nurani publik. Ini menunjukkan kebangkitan kelompok masyarakat madani yang berani melawan kesewenang-wenangan penguasa demi menjaga demokrasi, transparansi, pemerintahan yang bagus dan bersih.

Ketiga, meski cicak (KPK) jauh lebih kecil daripada buaya (Polri), aparat penegak hukum lupa, cicak yang agung dan dapat menjadi tumpuan masyarakat dalam upaya memberantas korupsi memiliki basis kekuasaan yang lebih kuat, yakni adanya sekutu KPK di dalam masyarakat madani. Di sini timbul harapan agar Polri dapat menjadi institusi yang benar-benar melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan dapat dipercaya sebagai aparat penegak hukum. Kita juga berharap Kejaksaan Agung dapat benar-benar steril dari praktik mafia pengadilan yang selama ini masih berlangsung. ”Cicak” dan ”buaya” adalah sama-sama satu keluarga yang seharusnya bekerja sama demi penegakan hukum, khususnya memberantas korupsi di negeri ini, dan bukan institusi yang saling mematikan.

Keempat, pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum oleh Presiden SBY mudah-mudahan bukan menjadi sarana ”pemadam kebakaran” untuk memadamkan kemarahan publik dan mengembalikan citra penguasa, tetapi benar-benar menjalankan tugas secara benar sesuai asas kepatutan meski harus berlawanan dengan kepentingan politik dan hukum penguasa yang membentuknya. Hasil dari tim ini sepatutnya diimplementasikan secara benar dan patut pula. Pada masa lalu, tim pencari fakta semacam ini, seperti dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, dan kasus Semanggi, meski telah bekerja secara baik, hasilnya hanya dibuang ke keranjang sampah.

Kelima, kekuatan media massa ternyata memberi nilai lebih pada penegakan hukum di negeri ini. Pemberitaan media yang begitu memukau publik telah menjadikan media massa sebagai pilar keempat demokrasi di negeri ini, selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Bola panas bagi Presiden SBY
Kasus penahanan Bibit dan Chandra telah menjadi ”bola panas” bagi Presiden Yudhoyono. Pertanyaan publik yang harus dijawab SBY ialah adakah intervensi penguasa terhadap aparat penegak hukum agar Bibit dan Chandra ditahan, dan KPK dilumpuhkan. Publik memiliki dugaan keras atas keterlibatan SBY dalam kasus ini karena namanya disebut-sebut mendukung Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga serta mengizinkan penahanan Bibit dan Chandra. Apakah kata tahan itu berarti Polri dan Kejaksaan Agung harus menahan diri agar kasus Bibit dan Chandra tidak membesar, ataukah pihak Polri menginterpretasikannya sebagai perintah penahanan.

Pertanyaan kedua yang harus dijawab SBY ialah adakah kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa atas kasus yang menimpa dua wakil ketua (nonaktif) KPK itu? Jika hasil tim independen membuktikan adanya keterlibatan penguasa, tentu akan sulit bagi SBY menahan gelombang kritik dan tekanan publik atas adanya persekongkolan busuk penguasa, pengusaha nakal, dan aparat penegak hukum. Kita berharap asumsi ini salah dan nama SBY hanya dicatut semata. Jika tidak, citra SBY akan tercemar dan sulit diperbaiki kembali. Kita juga berharap Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK tidak dijadikan tumbal demi kepentingan penguasa semata.

Sumber: Kompas, Kamis, 5 November 2009

Bagi mereka yang mendukung tindakan Polri, sebagai aparat penegak hukum Polri berwenang menangani masalah itu tanpa harus ada intervensi dari pihak mana pun. Bagi mereka yang kontra, sebaliknya: tindakan Polri itu tidak perlu dilakukan karena kedua pimpinan KPK nonaktif itu sangat kooperatif selama proses penyidikan oleh Polri.

Keduanya dijadikan tersangka dan ditahan oleh Polri karena dituduh menyalahgunakan wewenangnya terkait kebijakan pencekalan terhadap Direktur PT Masaro Anggoro Widjaja serta pencekalan dan pencabutan cekal mantan Direktur Utama PT Era Giat Prima Joko S Tjandra yang diduga melakukan tindakan korupsi. Padahal, jika keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi penyuapan, mengapa bukan itu tuduhannya dan mengapa pula mereka yang melakukan penyuapan tidak dijadikan tersangka?

Kasus ini tidak akan ramai dibicarakan orang seandainya tidak ada testimoni dari mantan Ketua KPK Antasari Azhar, yang menyebut dua unsur pimpinan KPK itu menerima suap terkait kasus yang melibatkan Direktur PT Masaro Anggoro Widjaja. Istilah “kriminalisasi KPK” juga muncul akibat beredarnya transkrip rekaman percakapan antara Anggodo Widjaja (adik Anggoro Widjaja) dan sejumlah orang, termasuk pejabat di Kejaksaan Agung dan Polri yang diduga berisi rekayasa kriminalisasi terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Di dalam transkrip itu juga terungkap “pencatutan” nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang seolah-olah merestui kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK itu.

Gelombang Dukungan
Kasus Bibit dan Chandra menjadi ramai karena diduga ada persekongkolan politik antara penguasa, penegak hukum, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung, dan pelaku korupsi untuk mengkriminalisasikan para pimpinan KPK yang tujuan akhirnya ialah melemahkan KPK.Gelombang dukungan terhadap Bibit dan Chandra bukan saja datang dari masyarakat yang aktif di dunia maya (internet), melainkan juga dari kalangan intelektual, aktivis antikorupsi, dan beberapa tokoh masyarakat.

Mereka amat peduli pada nasib KPK sebagai lembaga independen yang selama ini masih mendapatkan tempat teratas dalam kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum yang membongkar kasus korupsi, di atas institusi Polri, Mahkamah Agung,dan Kejaksaan Agung. Dalam kacamata masyarakat yang melek hukum dan politik,ada unsur ketidakpatutan (unfairness) oleh Polri dalam penanganan kasus para pimpinan KPK tersebut.

Jika Polri benar-benar memenuhi asas kepatutan, seharusnya polisi tidak memiliki kepentingan (disinterested), tidak memiliki perhatian (unattentive) atau bersikap tidak memihak (imparsial) dan harus profesional dalam menyelesaikan kasus itu.Berbagai kalangan menduga Polri menjadi “pion” persekongkolan politik antara penguasa dan pengusaha nakal, yang bertujuan melemahkan KPK serta menghancurkan kredibilitas para pimpinan KPK agar penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi tidak mendapatkan dukungan riil masyarakat.

Persekongkolan politik itu justru menimbulkan gelombang protes masyarakat yang bertujuan menyelamatkan KPK.Semboyan “Cinta Indonesia,Cinta KPK”bukan gema slogan kosong semata, melainkan tumbuh berkembang menjadi kekuatan rakyat melawan rezim kesewenang-wenangan. Seandainya Polri menjadi bagian dari aparat penegak hukum yang independen, gelombang demonstrasi di depan Mabes Polri tidak akan terjadi. Apa yang dilakukan masyarakat bukan berarti mereka lebih mencintai KPK dan membenci Polri, sebaliknya justru rakyat ingin menunjukkan kecintaan mereka kepada institusi Polri yang menjadi garda terdepan penegakan hukum di Indonesia.

Jika Polri menjadi institusi independen yang lepas dari intervensi kekuasaan untuk kepentingan penguasa, citra Polri di mata masyarakat tentu akan semakin baik. Biar bagaimanapun Polri adalah institusi penegak hukum yang akan terus ada selama republik ini masih ada. Sedangkan KPK dan berbagai komisi yang lain hanyalah institusi yang bersifat sementara—yang keberadaannya tergantung pada kapan era transisi di Indonesia berganti menjadi situasi normal. Pimpinan dan jajaran Polri seharusnya sadar bahwa mereka mengemban amanat rakyat.

Bukan saja sebagai pelindung,pengayom, dan pelayan masyarakat; melainkan juga sebagai salah satu unsur utama penegakan hukum di Indonesia. Jika langkah Polri lebih dikendalikan oleh kepentingan ekonomi, politik,dan hukum duet “penguasa dan pengusaha nakal”, upaya Polri untuk memperbaiki citranya melalui langkah-langkah quick-winsyang terpampang di berbagai sudut kota-kota besar di Indonesia tentu tidak akan tercapai. Siapa pun yang berkuasa dapat melakukan langkah “cuci tangan” ketika masyarakat mencium adanya kejanggalan di dalam kasus penegakan hukum di Indonesia.

Ketika itu terjadi, Polri pun menjadi sasaran tembak kritik dari masyarakat.Ini patut disayangkan karena dalam dua bulan terakhir ini nama Polri sedang melambung tinggi karena keberhasilannya dalam melemahkan kelompok teroris yang dipimpin oleh Noordin M Top. Keberhasilan Polri yang begitu baik menjadi sirna akibat adanya berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan para pimpinan KPK.

Herannya pula,mengapa ada perwira tinggi Polri yang dengan ringannya memberi label persoalan antara KPK dan Polri ini sebagai perseteruan antara “cicak versus buaya”. Istilah itu menjadi aneh karena cicak dan buaya masih satu keluarga binatang melata yang tidak mungkin berseteru atau saling memakan satu sama lain.

Tumbal
Kini, setelah Presiden SBY bertemu dengan empat tokoh—Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki, dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana—diusulkan tiga opsi penyelesaian. Pertama, gelar perkara kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah; kedua, pembentukan tim pencari fakta; ketiga, proses hukum bagi yang terlibat kasus itu.

Kita harap ini bukan bagian dari etalase politik untuk memperbaiki citra SBY yang mulai agak menurun terkait dengan komitmennya pada pemberantasan kasus-kasus korupsi. Jika itu hanya digunakan sebagai etalase politik penguasa, tinggallah Polri menjadi pelengkap penderita, kalau tidak dapat dikatakan sebagai tumbal, dalam perkara yang melibatkan kasus para pimpinan KPK.

Satu hal yang kita takutkan ialah kalau kemudian muncul tuduhan dari kalangan Istana sendiri bahwa tindakan Polri sewenangwenang, tidak melalui due process yang benar, alasan Polri menjadikan dua pimpinan KPK tersebut sebagai tersangka amat lemah, Polri juga dipandang terlalu arogan menempatkan diri sebagai “buaya”yang lebih besar daripada KPK yang hanya sebesar “cicak”. Jika ini terjadi amat sulit bagi Polri untuk mengembalikan citranya sebagai aparat penegak hukum yang tepercaya.Quo vadisPolri? (*)

Seputar Indonesia, Selasa, 03 November 2009

Akan tetapi, jika kita kaitkan jumlah menteri baru tersebut, pertanyaan kedua pun muncul, “Kalau memang kabinet yang lalu dianggap berhasil, mengapa hanya sepertiganya saja yang dipertahankan?” Bukankah untuk mempertahankan kesinambungan pembangunan, perubahan anggota kabinet hanya dilakukan seperlunya saja? Lalu, kalau kabinet dianggap berhasil, apakah hanya SBY dan 10 menteri itu saja yang berhasil sedangkan yang lainnya gagal?

Yang lebih mengherankan ialah, sejak awal SBY selalu sesumbar bahwa anggota kabinet mendatang terdiri atas para profesional, 35 persen berasal dari partai politik, 65 persen dari kalangan non-partai. Pertanyaannya ialah, mengapa kenyataannya para menteri yang berasal dari parpol masih amat dominan? Apakah ini bagian dari “Hutang budi pada masa pilpres dibayar dengan kursi di kabinet”? Padahal kita tahu, tanpa dukungan dari partai-partai itu SBY tetap akan menang karena popularitas pribadinya.

Ada juga pertanyaan yang unik, jika proses audiensi ini benar-benar uji kelayakan dan kepatutan, mengapa jumlah mereka yang datang kerumah kediaman pribadi SBY di Puri Indah Cikeas, Bogor, Jawa Barat, jumlahnya sama dengan jumlah kursi di kabinet? Padahal kita tahu, namanya uji kelayakan seharusnya lebih dari satu orang yang diwawancara dan yang terbaiklah yang dipilih.

Nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet juga ada yang mengundang tanya. Contohnya Purnomo Yusgiantoro yang kalau informasi media massa benar, akan berpindah posisi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi Menteri Pertahanan. Apakah Purnomo orang yang tepat menjadi Menhan? Apakah ia memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam bidang pertahanan? Apakah ini terkait dengan bagaimana membayar hutang TNI kepada Pertamina terkait dengan bahan bakar pesawat-pesawat TNI yang jumlahnya sekitar Rp 3 Triliun?

Gamawan Fauzi yang masih menjabat Gubernur Sumatera Barat, konon akan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Di satu sisi ini merupakan kejutan politik yang amat positif, karena untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, seorang sipil murni menjabat sebagai mendagri. Di sisi lain, apakah Gamawan Fauzi dianggap berhasil menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Sumatera Barat?

Kejutan politik yang juga muncul terkait dengan tidak adanya kader dari PDI-P yang diundang untuk audiensi ke Cikeas. Apakah ini kegagalan pendekatan antara SBY dan Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri? Terlepas dari kegagalan rekonsiliasi politik tersebut, duduknya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR-RI periode 2009-2014 apakah cukup untuk mencegah PDI-P menjadi partai oposisi di parlemen?

Upaya Megawati untuk tetap mendudukkan PDI-P independen terhadap pemerintah tentunya membawa angin segar dalam demokrasi Indonesia. Bayangkan jika PDI-P ternyata juga masuk ke kabinet, apa jadinya demokrasi kita jika tiada kekuatan oposisi di parlemen dan tiadanya checks and balances antara eksekutif dan legislatif di parlemen?

Politik Pasca Pembentukan Kabinet
Akankah SBY memiliki agenda politik lanjutan setelah pembentukan kabinet demi menumpuk kekuasaan di tangannya? Pertanyaan ini patut dikemukakan karena beredar isu bahwa beberapa menteri yang berasal dari parpol itu diharapkan akan memenangi pertarungan politik untuk meraih jabatan ketua umum partai atau organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki pengaruh besar, seperti NU.

Rekonsiliasi politik yang gagal antara Partai Demokrat dan PDI-P tentunya juga akan menyebabkan SBY berupaya keras membendung kekuatan oposisi di daerah. Dalam hal ini, bukan mustahil perebutan ketua-ketua DPD I dan II Partai Golkar misalnya, akan diramaikan dan dimenangkan oleh orang-orang Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ini untuk menambah kekuatan pendukung SBY di daerah, karena kebetulan Aburizal Bakrie merupakan orang dekat SBY.

Sepak terjang SBY dalam melemahkan kekuatan oposisi benar-benar lebih canggih ketimbang yang dilakukan Soeharto pada era Orde Baru. Jika dulu soko guru kekuatan Soeharto adalah ABRI, Birokrasi, Golkar dan Intelijen dan cara yang dilakukan adalah ‘Politik Pecah Belah’, ‘Deparpolisasi’, ‘Depolitisasi’, ‘Politik Massa Mengambang’ dan ‘Politik Ketakutan’, kini cukup dengan ‘Politik Pecah Belah Partai-partai Politik.’ Era reformasi ternyata masih menyisakan adanya pemikiran otoriterisme kekuasaan, sesuatu yang dulu ingin dilenyapkan melalui sistem demokrasi. Kita hanya dapat berharap, mudah-mudahan kita tidak lagi berputar dalam lingkaran setan menuju ke otoriterisme berselimut demokrasi!

Sumber: Celah (inilah.com) 20 Oktober 2009

Ada yang menilainya positif agar masyarakat tahu siapa-siapa saja yang akan duduk di kabinet,tapi ada pula yang mempertanyakan apakah itu benar-benar uji kelayakan? Pertanyaan itu muncul karena jika kita melakukan uji kelayakan, calon yang akan menduduki satu jabatan menteri sepatutnya lebih dari satu orang.

Ada pula yang bertanya, jika Kabinet Indonesia Bersatu yang lalu (2004–2009) benar-benar mencapai target yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengapa hanya sepertiga anggota kabinet lama yang masuk kembali ke jajaran menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II? Lalu, siapa yang berhasil menjalankan tugas-tugas kabinet di masa lalu, Presiden SBY sendirian atau dibantu Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan para menteri?

Tugas memimpin negara kepulauan sebesar Indonesia dengan kemajemukan penduduknya bukanlah suatu yang mudah. Itu tidak dapat dilakukan oleh presiden sendirian. Karena itu dalam menjalankan tugasnya,presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri yang membidangi bidang-bidang khusus. Jika keberhasilan kabinet pada periode 2004– 2009 benar- benar tercapai, bukan bongkar pasang kabinet yang sepatutnya dilakukan Presiden SBY, melainkan kesinambungan anggota kabinet, dengan perombakan yang sedikit.

Upaya SBY untuk memasukkan lebih dari 60% muka-muka baru dalam Kabinet Indonesia Bersatu II justru menimbulkan dua konsekuensi. Pertama, dibutuhkan waktu cukup lama untuk konsolidasi di antara anggota kabinet; kedua, para anggota kabinet baru tentu juga harus memahami gaya memerintah Presiden SBY.

Evaluasi kinerja para menteri yang dimulai pada 100 hari pertama dan berlanjut dengan satu tahun pemerintahan SBY tentu akan membuat para menteri stres berat, apalagi kalau mereka tidak memahami apa yang diinginkan SBY, ditambah dengan kekurangpahaman mereka pada sistem birokrasi dan keuangan di tiap departemen, kementerian negara, dan kementerian koordinator.

Kerisauan masyarakat mengenai para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II juga muncul ketika mengetahui bahwa mereka yang duduk di kabinet, kalau bukan berasal dari partai-partai pendukung SBYBoediono, memiliki kedekatan politik dengan SBY. Kedekatan politik bisa disebabkan mereka bekas anggota tim sukses SBY-Boediono atau bagian dari keluarga elite politik yang dekat dengan SBY.

Adanya kedekatan politik itu memang bukan suatu yang ditabukan. Berhasilnya sebuah pemerintahan memang membutuhkan adanya hubungan kimiawi yang kuat antara presiden dan para pembantunya. Istilah all the president’s men/women tidak harus mengandung nilai negatif asalkan mereka benar-benar dapat bekerja secara profesional.

Namun, profesionalisme saja tidak cukup untuk menghasilkan kinerja kabinet yang prima. Ia juga membutuhkan sikap tindak yang berani mengambil risiko dari para pembantu presiden demi keberhasilan tugas dan bukan hanya menunggu perintah dari presiden. Di sini, inisiatif para pembantu presiden tetap dibutuhkan agar kabinet sukses. Sebaliknya, Presiden SBY juga jangan menganggap adanya inisiator di kabinet selain dirinya, lalu dianggapnya sebagai pesaing kuat kekuasaannya atau dianggap sebagai “Matahari Kembar”.

Tugas Berat
Hari-hari setelah pelantikan presiden dan para menteri akan dipenuhi oleh kegamangan para pembantu presiden untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Bagi mereka yang menduduki jabatan yang sama pada kabinet sebelumnya, hal itu terasa akan lebih ringan.Namun bagi mereka yang belum pernah menduduki jabatan apa pun di pemerintahan, akan muncul keanehankeanehan tingkah laku politik mereka.

Pindah tempat dari parlemen ke kabinet juga butuh penyesuaian. Akankah ini menjadi tontonan politik yang menarik? Jawabannya, politik kadang menyenangkan dan menghibur bagi mereka yang mengamatinya. Namun politik juga kadang menjemukan.Politik birokrasi juga pastinya akan menarik untuk diamati, bukan saja antarpara menteri dan antarkementerian, melainkan juga antara presiden, wakil presiden, para menteri, dan partai-partai politik.

Tanpa memandang remeh profesionalisme para pembantu presiden, pada 100 hari pertama tentunya mereka sudah harus dapat menjabarkan 15 program Kabinet Indonesia Bersatu II ke dalam kebijakan yang konkret. Gebrakan politik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi minimal 7% pada tahun pertama kabinet, misalnya, bukanlah tugas yang mudah.

Belum lagi pengurangan angka kemiskinan 8–10% melalui pembangunan pertanian, perdesaan,dan program prorakyat atau pengurangan pengangguran 5–6% melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan modal usaha melalui Kredit Usaha Kecil. Inisiatif politik untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia juga bukan suatu yang mudah untuk dijabarkan mengingat sistem anggaran kita bukan mengacu pada program, melainkan sebaliknya program kerja kabinet amat ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang mereka miliki.

Satu hal yang harus selesai pada 2011 adalah reformasi birokrasi di seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah. Ini tentu juga tugas berat yang harus diemban menteri pendayagunaan aparatur negara. Keberhasilan kabinet akan ditentukan pula oleh seberapa lama presiden melakukan konsolidasi para anggota kabinetnya.Jika waktu yang dibutuhkan lebih dari satu tahun, ini tentu akan memengaruhi proses mencapai target yang telah dibuatnya.

Ini mungkin saja terjadi karena sebagian besar anggota kabinet adalah muka-muka baru. Inisiatif para menteri harus lebih didahulukan, sementara presiden hanya memberikan garis-garis besar arahan politiknya.Tanpa itu, para pembantu presiden hanya akan melulu menunggu perintah dari presiden, suatu yang secara politik tentu amat melelahkan dan menjemukan.

Tugas memimpin negara pada periode kedua memang amat berat bagi SBY karena ia akan dinilai oleh rakyat atas hasil-hasil kepemimpinannya selama 10 tahun ini. Jika hasilnya baik, berarti SBY telah mampu mewariskan suatu Indonesia yang lebih baik,lebih adil, lebih menghormati HAM, lebih aman, lebih makmur, dan kata lebih lainnya.

Namun jika sebaliknya yang terjadi, SBY akan dipandang kurang dapat memanfaatkan dua kali lima tahun mandat yang diberikan rakyat kepadanya. Alih-alih terus menerapkan politik pencitraan, akan lebih bermanfaat jika kerja, kerja, dan kerja lebih didahulukan ketimbang mencitrakan dirinya sebagai presiden yang santun, ramah, dan humble.

Era politik pencitraan harus sudah berakhir karena SBY tak mungkin lagi menjadi kandidat presiden pada 2014, kecuali jika UUD 1945 diamendemen kembali untuk memungkinkan hal itu terjadi.Jika itu dilakukan oleh MPR, tamat sudah era demokrasi di Indonesia. Keberhasilan Presiden SBY mengantar Indonesia ke gerbang kemajuan disegalabidangakanmengukir namanya dalam sejarah Indonesia modern bahwa seorang presiden yang dipilih secara demokratis dapat menjalankan mandat dari rakyat secara baik.

Sebaliknya, jika SBY membawa Indonesia ke gerbang kekacauan politik dan kebangkrutan ekonomi,ia pun akan terukir dalam sejarah sebagai presiden pertama di era pemilihan presiden langsung yang tak mampu menggunakan mandat rakyat secara positif. Angan-angan atau mimpi kita mengenai Indonesia yang siap bertanding di era globalisasi ekonomi dan dinamika politik internasional akan terwujud jika SBY benarbenar memanfaatkan periode kedua pemerintahannya untuk kemaslahatan rakyat. Ini bukanlah impian semusim.

Sudah sering kita berganti sistem demokrasi dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila, dan dari demokrasi Pancasila ke era Reformasi total.Namun semua itu belum mampu menjadikan Indonesia lebih kuat, makmur, adil, dan sejahtera.

Tantangan bagi para anggota kabinet ialah mereka harus membuktikan kepada rakyat bahwa jabatan yang mereka emban bukanlah suatu rezeki, melainkan suatu tugas berat membawa Indonesia ke pintu gerbang yang penuh dengan sinar kebahagiaan dan bukan Indonesia yang diselimuti mendung kesedihan.(*)

Seputar Indonesia, Selasa, 20 October 2009

Kita akan melihat apakah para anggota kabinet lebih banyak berasal dari kelompok profesional nonpartai atau masih campuran antara kelompok profesional murni dan kelompok profesional yang berasal dari partai-partai politik. Upaya serius pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono, untuk lebih mengedepankan kinerja kabinet ketimbang bagi-bagi kursi harus kita acungi jempol.

Apalagi bagi SBY pribadi ini adalah suatu “pertaruhan politik” yang amat luar biasa pentingnya karena ini adalah masa bakti terakhirnya sebagai presiden. Jika SBY salah memilih orang, bukan mustahil berbagai program yang sudah dia canangkan, baik program 100 hari maupun lima belas program yang akan dijalankannya selama lima tahun akan sulit dicapai. Citra keseriusan SBY dalam menyusun kabinet antara lain tampak dari ketatnya urutan jadwal memanggil para kandidat menteri sampai pelantikan kabinet (Seputar Indonesia, 12/10).

Pada Jumat (16/10) para kandidat menteri akan dipanggil ke rumah kediaman pribadi SBY di Cikeas. Mereka akan dihubungi oleh dua orang kepercayaan SBY, Hatta Rajasa dan Sudi Silalahi. Ini untuk menghindari adanya “orang-orang iseng” yang menelepon mereka yang “ingin sekali” masuk ke dalam jajaran kabinet. Pada 21 Oktober kabinet akan diumumkan, sehari kemudian para menteri pilihan itu akan dilantik. Inisiatif pasangan SBY-Boediono menyiapkan kontrak kerja dan pakta integritas yang harus ditandatangani para calon menteri pun suatu yang positif.

Kita ingin para menteri bekerja dengan baik, tidak korup, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan, termasuk dalam hal ini semua yang terkait dengan pembelian barang untuk kebutuhan departemen, kementerian negara, atau lembaga pemerintah nondepartemen. Sudah menjadi rahasia umum bahwa persoalan pengadaan barang kadang dapat menguntungkan pribadi, keluarga,atau kelompok dari sang menteri. Kontrak kerja dan pakta integritas kita harapkan dapat benarbenar diterapkan dan tidak membelenggu para menteri nantinya untuk berkreasi demi keberhasilan tugas-tugas mereka.

Peringatan ini perlu saya kemukakan di dalam tulisan ini karena selama ini Presiden SBY selalu menekankan bahwa, menurut konstitusi kita, wakil presiden dan para menteri hanyalah “pembantu presiden”. Pernyataan SBY tidak salah karena begitulah bunyi konstitusi. Namun, jangan kata “pembantu presiden” itu kemudian menafikan kreativitas para menteri untuk berkarya demi bangsa. Presiden sebaiknya hanya memberikan arahan garis besar kebijakan yang harus ditempuh dan dicapai, sedangkan proses kerja biarkan para menteri berkreativitas untuk mencapainya.

Ada pula satu pertanyaan yang mengganjal di benak saya,apakah panggilan terhadap para kandidat menteri itu akan mengulang situasi pada 2004 lalu—yang dijuluki para pengamat sebagai “bak audiensi calon pemain sinetron”— ataukah seserius yang kita bayangkan. Ini terkait dengan pemberitaan harian ini (12/10) yang seakan sudah mengetahui siapa-siapa saja yang akan duduk di kabinet. Jika pilihan sudah ditentukan sebelum wawancara berlangsung, pengumuman anggota kabinet pada 21 Oktober merupakan antiklimaks, bukan suatu klimaks yang dinanti masyarakat.

Walau demikian, kita tak perlu berburuk sangka,semoga saja wawancara itu sungguh serius dan jika ada calon yang tidak memenuhi kriteria jabatan, sebaiknya diganti dengan yang lain agar slogan the right person in the right place benar-benar terpenuhi.

Program dan Kinerja Menteri
Cita-cita SBY agar semua atau sebagian besar dari 15 program Kabinet SBY-Boediono dapat terlaksana dengan baik dalam lima tahun ke depan merupakan suatu tujuan suci pemerintahan keduanya.

Program itu ibarat “Meraih Mimpi” karena begitu fantastis dan banyak. Tengok misalnya program pertumbuhan ekonomi minimal 7%, penurunan kemiskinan hingga 10%, penurunan pengangguran hingga 6%, swasembada beras dilanjutkan dengan swasembada daging sapi dan kedelai, serta peningkatan mutu pendidikan. Para calon menteri yang akan duduk di departemen- departemen yang terkait dengan program itu tentu harus bersiap diri untuk bekerja keras, bukan hanya mampu membuat iklan layanan masyarakat soal kinerja departemennya.

Inisiatif Presiden SBY untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan serta memodernisasi alutsista TNI/Polri juga harus didukung menteri yang tahu seluk-beluk pertahanan dan keamanan serta liku-liku pembelian alutsista. Tanpa itu, seberapa besar pun anggaran yang digelontorkan pemerintah kepada TNI/Polri, hanya akan menguap dan kurang terasa bagi peningkatan kapabilitas TNI/Polri serta kesejahteraan prajurit. Nama baik dan peran Indonesia di dunia internasional kini terasa rendah.

Tak mengherankan jika meningkatkan kedua hal tersebut merupakan suatu suatu keniscayaan. Namun, itu bukan semata tugas dari seorang menteri luar negeri dan jajarannya semata, melainkan tugas seluruh komponen pemerintah dan masyarakat. Tengok betapa malunya kita di tengah upaya meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional, ternyata Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun ini bukannya meningkat, melainkan justru menurun. Ini memperburuk citra Indonesia yang selama ini selalu sesumbar tentang Human Development Index yang menjadi program PBB.

Tak pelak lagi, jika kita ingin meningkatkan peran internasional Indonesia, kita harus meningkatkan sumber daya manusia, kekuatan ekonomi,kekuatan militer, kekuatan intelektual, dan tentu kekuatan diplomasi kebudayaan kita. Gabungan ke-15 program kerja pemerintah itu, jika berjalan baik, akan meningkatkan hard power, soft power, dan smart power Indonesia yang dapat digunakan dalam diplomasi internasional. Angan-angan meningkatkan peran internasional Indonesia merupakan suatu yang amat positif, seperti juga impian agar suatu saat nanti ada tokoh Indonesia yang menjadi sekretaris jenderal PBB.

Namun, untuk meraihnya kita harus bekerja keras,tak cukup melalui proyek pencitraan yang membabi buta—yang kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Menggapai bintang-bintang di langit atau meraih mimpi bukanlah suatu yang buruk, asalkan itu sesuai modal dasar, kerja keras, dan hasil yang telah kita capai hingga saat ini.

Sebelum kita melambungkan impian yang begitu tinggi,adalah amat terhormat jika SBY paling tidak memiliki mimpi seperti Bill Clinton sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat, yaitu meninggalkan warisan pada anak-anak Indonesia sesuatu yang amat menjanjikan bagi masa depan mereka: dari segi kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan secara vertikal dan horizontal. Untuk meraih semua itu,harus tetap dalam koridor demokrasi, bukan dengan cara-cara otoriter seperti era Orde Baru.

Kita tak ingin, seperti dikatakan oleh almarhum Herb Feith soal Orde Baru, pemerintahan SBY 2009–2014 dijuluki sebagai “rezim developmentalis represif.” Demokrasi yang kita bangun jangan sampai tertatih-tatih sebagai akibat nafsu besar SBY untuk membangun kabinet atas dasar koalisi besar nasional yang memasukkan semua kekuatan politik ke kabinet.Salah satu program kerja pemerintah ialah penguatan demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Ini harus dibuktikan dalam praktik kepemerintahan.

Kita tunggu saja apa hasil wawancara SBY dengan para kandidat menteri. Kita harap semua sesuai nilai-nilai ideal yang sering dilontarkan SBY di berbagai kesempatan. Kita juga tidak ingin melihat adanya kekuatan politik yang “mutung” karena hanya dapat satu atau tidak dapat sama sekali kursi di kabinet, lalu menyatakan diri menjadi partai oposisi.

Angan-angan kita ialah para anggota kabinet nanti adalah orangorang terpilih yang memiliki visi dan kerja keras membangun bangsa, bukan visi untuk membangun diri, keluarga, ataukelompoknya semata. Kita tunggu saja, apakah anganangan kita akan menjadi kenyataan, ataukah kita seakan jatuh dari langit karena tak mampu mewujudkan angan-angan suci tersebut.(*)

Seputar Indonesia: Selasa, 13 Oktober 2009

Kedekatan Partai Golkar pada kekuasaan memang sudah mendarah daging karena itu sulit bagi partai ini untuk mengubah haluan dari Partainya penguasa menjadi partai oposisi. Persoalannya ialah apa yang dicari Golkar di pemerintahan jika jatah bagi partai politik di luar PKS, Partai Demokrat dan PAN yang mendapatkan tiga kursi, hanya satu atau tidak sama sekali.

Antara harapan dan kenyataan politik pada masa 2009-2014 ini memang seperti bumi dan langit. Di masa Orde Baru Golkar selalu mendominasi kabinet. Di masa Reformasi pun Partai Golkar memiliki kursi yang lumayan banyaknya di kabinet, baik era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, maupun era Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009.

Saat SBY ingin membentuk Kabinet Kerja pada 2009-2014 ini, jatah bagi partai-partai politik semakin dikurangi. Mungkin karena jatah kursinya terbatas sebagai akibat banyaknya anggota koalisi besar nasional, atau karena SBY lebih memilih orang profesional non-partai menguasai 65% jatah kursi di kabinet.

Alih-alih Partai Golkar akan mendapatkan jatah kursi empuk di kabinet, mungkin saja ia dapat satu atau dua kursi tapi bukan jabatan yang penting. Kalaupun penting, mungkin kursi yang kini diduduki oleh Andi Mattalata, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan.

Yang sangat menyakitkan adalah jika ternyata Partai Golkar akhirnya tidak mendapatkan jatah satu pun kursi di kabinet. Sudah sesumbar menjadi bagian dari kekuasaan yang ada, ternyata hanya dapat pepesan kosong.

Alangkah indahnya jika saat ini Partai Golkar berbenah diri. Kekuasaan di kabinet ternyata tidak lagi menjanjikan. Tak seperti dulu, para menteri kini tak lagi dapat mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi atau partai, sebagai akibat adanya Pakta Integritas yang para menteri tandatangani pada pertemuan dengan SBY, Jumat (16/10) ini.

Nama baik Partai Golkar juga sudah semakin merosot dari satu pemilu ke pemilu lainnya di era reformasi. Kini yang tinggal hanyalah konstituen setia partai yang belum beranjak jauh dari partai itu. Tidakkah Partai Golkar sebaiknya memilih kritis kepada jalannya pemerintahan dengan memberi alternatif kebijakan yang lebih menjanjikan ketimbang yang diajukan pemerintah.

Gerakan membelok ke arah oposisi sebenarnya ada di dalam Partai Golkar seperti yang disuarakan Surya Paloh dan Jusuf Kalla. Tapi suara itu nyaris tak terdengar karena Partai Golkar masih terninabobokan oleh iming-iming nikmatnya kekuasaan. Padahal, jika pun Golkar masuk ke jaringan kekuasaan, apalah artinya sebuah kursi di kabinet, kalau Golkar kemudian terbelenggu kebebasan politiknya.

Kita berpandangan, sebenarnya banyak yang dapat diperbuat Golkar jika tidak berada di kabinet. Pertama, arahan Ketua Umum Partai Golkar untuk menjadikan partai ini sebagai partai yang penuh gagasan atau The Party of Ideas dapat terwujud. Kedua, Golkar akan dapat ke luar dari bayang-bayang kekuasaan yang kalau pun hasilnya baik, bukan Golkar yang meraih nama, melainkan Partai Demokrat. Ketiga, Partai Golkar dapat berbenah diri untuk mengonsolidasikan kekuatan partai, sembari menata kembali sistem rekrutmen politiknya. Keempat, Partai Golkar juga sejak dini dapat melakukan rekrutmen politik pada tingkatan alite partai agar ada kader Golkar terbaik yang bisa diajogak pada pemilu presiden 2014 mendatang.

Upaya Ketua Umum Partai Golkar untuk membawa partai ini ke sambungan gerbong kekuasaan, tampaknya sesuatu yang akan mendatangkan penyesalan di kemudian. Jika saja Golkar mau mendengarkan kata hati para pendukung yang menginginkan partai berlambang beringin ini beroposisi, bukan mustahil nama baik partai ini akan muncul kembali. Bergabung dengan pemerintah atau beroposisi memang pilihan yang tidak mudah, namun harus diambil. Pilihan Golkar tetap pada jalur pemerintahan. Kita lihat saja apa hasilnya nanti, Golkar Bangkit, atau terjungkal lagi.

Celah (inilah.com) 12 Oktober 2009

Akankah ketua umum yang baru dapat membangkitkan kembali Partai Golkar dalam lima tahun mendatang? Apakah Partai Golkar akan menjadi kekuatan oposisi untuk mendapat simpati rakyat pada Pemilu Legislatif 2014? Atau, Golkar akan terjerembab dalam ”kenikmatan kekuasaan, tetapi akan kembali menuai kesengsaraan” pada pemilu mendatang? Akankah Aburizal dapat menjaga jarak dengan kekuasaan yang ada dengan tak mau masuk ke dalam kabinet mendatang?

Berbagai pertanyaan itu muncul sebab Partai Golkar suka tak suka masih diharapkan sebagai salah satu penopang demokrasi konstitusional di negeri ini. Suasana politik yang berkembang di dalam partai ini sekarang, sayangnya, masih menunjukkan betapa godaan kekuasaan masih merasuk pengurus Partai Golkar.

Alih-alih mengedepankan moral politik dan mendudukkan diri sebagai ”garda penjaga demokrasi” melalui pilihan politiknya menjadi kekuatan oposisi, Partai Golkar ternyata tak mau dan tak mampu keluar dari belenggu kekuasaan. Ketika lampu kuning di simpang mengharuskan partai berlambang pohon beringin ini memutuskan pilihan politiknya sebagai partai oposisi, justru ia memilih berada di titik tak terbalikkan: tetap dalam kekuasaan. Ini membikin Partai Golkar sedang mengalami ”senja kala politik” menuju kehancuran.

Bonsai beringin
Intuisi penulis bisa saja salah bila ternyata Partai Golkar punya agenda tersembunyi di balik keputusan politiknya. Namun, masuknya kader Partai Golkar dalam jajaran kabinet justru akan membonsai pohon beringin, yang pada Orde Baru akarnya demikian besar dan kuat menancap rakyat. Para pengurus Partai Golkar sepatutnya sadar, partai ini bukan lagi ”mitra penting atau mitra yang kuat” di dalam koalisi besar nasional SBY-Boediono.

Tergiurnya PDI-P ke dalam godaan kekuasaan paling tidak telah menggeser Partai Golkar sebagai mitra politik Partai Demokrat. Posisi Golkar sebagai penghamba atau pengemis kekuasaan tak saja menghilangkan posisi tawar politiknya terhadap Partai Demokrat, melainkan dan terlebih lagi menghilangkan kebebasannya bermanuver di parlemen.

Senyawa politik Partai Golkar dan Partai Demokrat sebenarnya telah sirna dalam lima tahun terakhir. Hubungan itu semakin tak simetris saat Partai Demokrat memenangi Pemilu Legislatif 2009. Partai Golkar akan terus berada di bawah bayang kekuasaan Presiden SBY. Itu sebabnya banyak pengamat politik berharap Golkar dapat keluar dari belenggu kekuasaan dan beralih menjadi partai oposisi. Hanya dengan posisi oposisi Golkar dapat kasih alternatif terhadap kebijakan pemerintah. Jika ini dimainkan secara cantik, Partai Golkar akan melesat dan bangkit kembali menjadi kekuatan utama dalam sistem politik Indonesia.

Ketidaksiapan atau ketidakberanian Partai Golkar menjadi kekuatan oposisi ternyata mengalahkan akal sehat. Namun, jika mau dan berani, dapat saja Partai Golkar bermanuver secara manis jika sadar bahwa di dalam ”koalisi politik yang amat longgar” pada kabinet mendatang, Golkar juga memberi sumbangsih positif bagi keseimbangan eksekutif dan legislatif.

Untuk itu, ada beberapa agenda politik yang dapat dilakukan dalam lima tahun ke depan. Langkah pertama, Ketua Umum Aburizal Bakrie sepatutnya tak bersedia masuk kembali dalam kabinet mendatang. Hanya dengan itu ia dapat menjaga jarak dengan kekuasaan dan memberi arah bagi para kader Partai Golkar di kabinet dan parlemen tentang apa yang harus mereka perjuangkan untuk rakyat. Hal ini memang sulit dilakukan sebab Aburizal berutang budi kepada Presiden SBY terkait pengambilalihan tanggung jawab penanganan kasus lumpur panas di Porong, Jawa Timur, dari PT Lapindo Brantas ke tangan pemerintah.

Kedua, Partai Golkar benar-benar berani mengimplementasikan hasil kerja Komisi C Bidang Pernyataan Politik pada munas itu. Hal ini terkait dengan peran Partai Golkar meminimalkan sentralisasi kekuasaan di tangan satu orang atau kelompok; mengajak seluruh elemen masyarakat membawa bangsa ini menuju sistem politik yang terbuka, demokratis, dan efektif; mendesak pemerintah menyelesaikan kasus Bank Century sampai tuntas secara tegas dan konsisten; serta mempertahankan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai komisi yang independen terhadap kekuasaan.

Citra Partai Golkar sebagai partai yang kompak juga harus tetap dijaga. Karena itu, agenda ketiga yang harus dijalankan ialah bagaimana konsolidasi kekuatan Partai Golkar benar-benar berjalan dalam jangka pendek ini sebelum Golkar membuat dan melaksanakan rencana kerja politik untuk lima tahun ke depan.

Hubungan Partai Golkar dengan para konstituen partai harus berjalan sembari memperkuat kembali akar politik partai ini ke luar konstituen partai. Agenda keempat ini harus cepat dilakukan untuk menunjukkan bahwa Partai Golkar bukan hanya bergerak dinamis menjelang pilkada dan pemilu nasional.

Ikatan politik antara para sesepuh dan kader penerus harus juga tetap dipererat agar ada proses saling asah, asih, dan asuh di antara mereka. Agenda kelima ini tak sulit dilakukan jika kedua kubu sadar bahwa partai harus diselamatkan.

Masyarakat di luar Partai Golkar juga perlu diajak berdialog untuk membangun rasa saling percaya dan menggalang kerja sama agar sistem demokrasi konstitusional yang sedang kita bangun tak layu sebelum berkembang. Agenda keenam ini perlu serius dilaksanakan oleh seluruh jajaran partai.

Agenda politik itu jika serius dilaksanakan dan berkesinambungan mungkin dapat menyelamatkan Partai Golkar dari situasi senja kala politik yang bukan mustahil akan menyelimuti partai ini dalam lima tahun ke depan.

Sumber: Kompas Jumat, 9 Oktober 2009

Karena itu, partai ini dinilai tak layak lagi hidup di era Reformasi. Ada yang memandang Partai Golkar adalah satu-satunya partai perekat kemajemukan bangsa dan memiliki sumber daya manusia yang lebih baik dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya.

Ada pula yang memandang Partai Golkar hanya melakukan perubahan politik yang amat minim, dari Golongan Fungsional (Functional Group) di era Orde Baru, menjadi partai politik pada awal era Reformasi. Dulu Golkar merasa beruntung tidak menyandang nama sebagai partai politik karena pencitraan yang buruk pada partai politik.

Namun, Golkar harus menjelma menjadi partai jika ingin mengikuti pemilu di era Reformasi. Institusionalisasi internal pada diri Partai Golkar memang terus berkembang di era Reformasi. Dulu Golkar memiliki tiga jalur organisasi yang dikenal dengan nama ABG, yaitu ABRI, Birokrasi dan Golkar (tiga Kino dalam, yakni Kosgoro, MKGR,dan Soksi).

Kini organisasi Partai Golkar tidak lagi mengenal tiga jalur tersebut. Namun, budaya politik di dalam Partai Golkar tampaknya belum berubah banyak. Karena itu, Partai Golkar amat sulit untuk melakukan pendekatan politik ke bawah sebagai akibat dari ketergantungan pada organisasi pemerintahan dan ABRI pada masa lalu.

Nuansa politik masa lalu tentunya harus diubah jika Partai Golkar ingin tetap hidup,tumbuh, dan berkembang. Penguatan akar-akar politik ke bawah harus dilakukan melalui pendekatan baru yang lebih demokratis, bukan melalui kebijakan pemerintah seperti ”politik massa mengambang”,”politik keharusan”bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota Golkar, dan ”politik pecah belah” pemerintahan Orde Baru terhadap para pesaing politik Golkar.

Tatapan politik Partai Golkar ke masa depan tentunya harus menjadi pertimbangan dalam Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, 5-8 Oktober 2009. Pada Munas itu bukan hanya persoalan pemilihan ketua umum Partai Golkar yang lebih mengemuka, melainkan bagaimana ketua umum terpilih nantinya dapat membawa Partai Golkar kembali pada kejayaannya.

Lima tahun ke depan merupakan titik paling kritis bagi perkembangan partai-partai politik yang mendasari dirinya pada karisma ketua umum partai atau ketua dewan pembinanya, seperti yang akan terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat.Pada situasi itu,Partai Golkar harus dapat merebut kembali simpati masyarakat pada Pemilu 2014 mendatang.

Jika tidak, nasib partai berlambang beringin ini akan semakin terpuruk dan akhirnya mati. Antara harapan masyarakat dan dinamika internal Partai Golkar tampaknya terdapat jurang amat dalam. Ketika masyarakat masih berharap Partai Golkar dapat memainkan peran positifnya dalam sistem politik Indonesia yang telah berlangsung secara demokratis, dinamika politik di dalam tubuh Partai Golkar masih bertumpu pada politik kekuasaan yang berbasis uang dan intervensi politik dari luar.

Tengok saja isu politik yang berkembang pada pemilihan ketua umum Partai Golkar yang masih didominasi oleh ”gizi” (baca: uang) yang dimiliki para kandidat ketua umum,ketimbang visi dan misi mereka.Kandidat yang memiliki ”gizi”, jaringan politik dan dukungan politik dari atas yang kuat, diduga memiliki kesempatan tertinggi untuk terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar.

Tentu ini berarti Aburizal Bakrie merupakan kandidat terkuat ketua umum Golkar jika dibandingkan dengan Surya Paloh,Tommy Soeharto, dan Yuddy Chrisnandi. Kesadaran politik di dalam Partai Golkar belum beranjak pada bagaimana partai ini memiliki rencana politik jangka pendek, menengah, dan panjang untuk kembali menjadi primadona politik di era Reformasi.

Kemanjaan politik dan perlindungan politik pada orang yang sedang berkuasa merupakan budaya politik yang amat rapuh yang masih dimiliki partai ini. Kewiraswastaan politik belum berkembang. Karena itu, bangunan akar politik Partai Golkar di era Reformasi bukannya semakin kokoh, melainkan semakin rapuh.

Para pengurus Partai Golkar sepatutnya sadar bahwa partai berlambang pohon beringin ini berada pada batas cakrawala politik yang amat menentukan. Untuk keluar dari ”terowongan politik yang amat gelap” dan melihat secercah sinar di ujung terowongan itu Partai Golkar seyogianya mulai berbenah diri.

Kesempatan politik itu terbuka lebar bagi Partai Golkar, di tengah partaipartai politik yang berasaskan nasionalisme sekuler lainnya sedang mengalami regenerasi politik yang belum menunjukkan kepastian politik, seperti yang dialami PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Hanura.

Pengalamanburukpadapemilupemilu legislatif dan presiden di era Reformasi sepatutnya menjadi pemecut bagi Partai Golkar untuk bangkit, tumbuh, dan berkembang. Berbagai langkah tampaknya harus dilakukan partai ini.

Antara lain, pertama, pemilihan ketua umum Partai Golkar harus di dasari pada visi, misi, dan rekam jejak para kandidatnya agar Golkar tidak memiliki ketua umum yang dipandang masih memiliki masalah, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun hukum; kedua, Partai Golkar harus menata kembali jaringan organisasi partai yang tidak lagi manja pada struktur organisasi pemerintahan dari pusat sampai daerah, serta pada jaringan militersepertipadamasalalu; ketiga, pendekatan merit system dan bukan ”asas kekeluargaan”dalam pemilihan pengurus Partai Golkar di pusat dan daerah harus lebih mengemuka; keempat, organisasi Partai Golkar harus merupakan perpaduan positif antara asas desentralisasi serta kemandirian politik dan ekonomi. Demokrasi masih berkembang dalam tubuh Partai Golkar.

Hingga saat ini, Golkar merupakan satusatunya partai politik yang memiliki kans terbesar dalam mengembangkan demokrasi di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Namun,jika Golkar terjerembab pada pendekatan patron-client relationshipantara pengurus pusat dan daerah, serta di dalam jajaran organisasi Golkar di pusat dan daerah, partai ini tidak akan mampu menjadikan para pengurusnya sebagai kekuatan politik yang mandiri, juga menyatu dalam visi dan misi partai ke depan.

Politik uang juga masih mengemuka di dalam sistem ini. Alih-alih menatap masa depan yang lebih cerah,para pengurus Partai Golkar tampaknya lebih terfokus pada bagaimana mendapatkan, menjalankan, dan mempertahankan jabatan melalui pendekatan kekuasaan dan uang di dalam dan di luar Golkar .

Visi dan misi para kandidat ketua umum Partai Golkar juga masih belum beranjak pada persoalan ideologiPancasila, NKRI,dan UUD 1945, bukan pada bagaimana tiga hal itu diterapkan dalam kebijakan membangun Indonesia ke depan di tengah dinamika politik nasional dan internasional yang berkembang dinamis. Reformasi internal bukan dominasi sektor keamanan semata seperti di tubuh TNI dan Polri.

Adalah suatu keniscayaan partai-partai politik juga melakukan reformasi internal, berbenah diri, dan memiliki visi yang jelas mengenai bangunan keindonesiaan masa depan dan bagaimana negeri ini bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi dan kehinaan sosial politik masa kini.

Partai Golkar seharusnya memegang peran utama dan menjadi contoh di dalam melakukan reformasi internal tersebut. Semua pihak dalam Partai Golkar niscaya akan memahami, betapa pentingnya pembenahan internal di tubuh Partai Golkar. Persoalannya ialah, siapa yang akan menjadi ujung tombak dari perubahan itu?

Apakah ketua umum Partai Golkar yang terpilih nantinya menjadi ujung tombak perubahan atau hanya ingin mengabdi pada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu presiden? Hanya dia dan Dia yang dapat menjawabnya.(*)

Seputar Indonesia, Selasa, 06 Oktober 2009

Akar-akar Golkar tersebut di era reformasi sejak Mei 1998 tak lagi sekuat masa Orba. Tiga kino itu, meskipun masih ada, pecah berkeping-keping akibat hempasan politik yang begitu dahsyat menerpa ketiga kino itu akibat konflik internal ketiganya. ABRI melalui reformasi internalnya juga telah ke luar dari politik, sementara pegawai negeri sipil dilarang berpolitik praktis.

Nestapa politik tampak datang bertubi-tubi sejak pemilu pertama era reformasi, yaitu Pemilu 1999. Golkar yang pada pemilu terakhir era Orde Baru, Pemilu 1997, memperoleh suara tertinggi yang pernah diraihnya, 74,5 persen. Pada Pemilu 1999 terjun bebas menjadi hanya 22,4 persen suara. Pada dua pemilu berikutnya, 2004 dan 2009, suara yang diperoleh Golkar bukan saja semakin merosot masing-masing menjadi 21,6 persen dan 14 persen, tetapi dua calon presiden dari partai itu, Wiranto dan Jusuf Kalla, pada Pilpres 2004 dan 2009 juga dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung Partai Demokrat dan koalisi partainya.

Institusi politik Partai Golkar di era reformasi memang begitu lemah. Jaringan politik ke bawah yang dulu dapat dilakukan ketiga Kino, ABRI dan birokrasi tak lagi dapat dinikmati Golkar. Meski dapat selamat dari budaya perpecahan seperti yang terjadi pada parpol lainnya, Golkar hingga saat ini belum mampu menjadi partai yang mandiri secara organisasi, finansial dan politik.

Semangat kerja, visi dan misi para kandidat ketua umum Golkar juga belum beranjak dari slogan lama, yaitu mempertahankan Pancasila, NKRI, menjaga kebhinnekaan bangsa dan menjalankan UUD 1945. Memang ada nuansa politik memperjuangkan nasib rakyat dan bagaimana membangun ekonomi Indonesia di era globalisasi ekonomi. Namun, masih belum jelas pendekatan ekonomi macam apa yang akan dipilih rakyat untuk itu, apakah bercirikan neo-liberal ataukah moderasi dari sistem sosialisme ala Indonesia.

Kandidat yang maju memperebutkan kursi Ketua Umum memang bervariasi latar belakang kegiatannya. Ada yang malang melintang di kabinet dan sekaligus pengusaha kaya raya seperti Aburizal Bakrie. Ada yang pemilik konglomerasi media dan jaringan hotel dan restoran seperti Surya Paloh. Ada yang pengusaha muda flamboyan, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Ada pula separuh akademisi dan politisi, Yuddy Chrisnandi. Dari sisi usia, dua kandidat yang disebut terdahulu mewakili kelompok tua, dan dua yang belakangan adalah anak-anak muda di bawah 50 tahun.

Usia memang sejalan dengan kematangan berpolitik masing kandidat. Namun dari sisi ‘gizi’ atau uang, baik Aburizal, Surya dan Tommy termasuk kandidat yang kaya raya, sedangkan Yuddy adalah kandidat yang kaya akan pengalaman berpolitik di parlemen dan kaya akan ide, tapi kurang gizi.

Tiga dari empat kandidat tersebut—Aburizal, Surya, dan Tommy—karena kegiatan usahanya tentunya memiliki problem yang terkait dengan usahanya. Aburizal masih tersangkut dengan kasus lumpur Lapindo di Jawa Timur. Surya juga terkait dengan soal investasi dan utang piutangnya dalam soal bisnis perhotelannya, sedangkan Tommy Soeharto, dan ini yang paling tragis, pernah menjadi penghuni Hotel Prodeo di Nusa Kambangan. Hanya Yuddy yang belum ada persoalan dengan kasus-kasus yang terkait dengan uang.

Analisis yang berkembang menunjukkan bahwa dari sisi ‘gizi’, jaringan organisasi, dan dukungan politik dari presiden terpilih SBY, Aburizal tetap menduduki peringkat teratas untuk terpilih menjadi Ketua Umum. Namun dari sisi Jajak Pendapat Kompas, Senin (5/10), Surya mendapatkan rangking teratas (42,7%) sebagai yang paling layak menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Tommy walau memiliki kharisma mantan Presiden Soeharto yang mantan penguasa Orde Baru, sulit untuk terpilih karena faktor aturan AD/ART Partai Golkar yang dapat saja mengganjalnya. Yuddy walau tak ‘bergizi’ dapat saja terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar jika ia pandai memainkan posisinya sebagai kuda hitam.

Reposisi dan reorientasi politik Golkar sepatutnya menjadi dasar bagi pemilihan Ketua Umum periode 2009-2014 ini. Golkar harus memperkuat kembali akar-akar politiknya ke bawah di tengah dinamika politik Indonesia yang melaju kencang. Golkar juga harus sadar lingkungan politik di luar partai telah berubah drastis tak lagi seperti era Orde Baru. Tanpa kesadaran itu, Golkar akan tumbang di telan usia.

Selamat bermunas. Semoga terpilih Ketua Umum Partai Golkar yang lebih dinamis, kritis, dan memiliki visi ke depan bagi bangsa ini.

Sumber: Celah (inilah.com) 5 Oktober 2009

Alih-alih membuat pernyataan mendukung, hingga kini SBY masih diam seribu bahasa mengenai siapa yang akan didukungnya sebagai ketua MPR, Hidayat ataukah Taufiq. Keputusan SBY bisa saja datang pada 1 Oktober 2009, saat para anggota DPR dilantik. Namun, ini semua tergantung pada perhitungan politiknya, siapa yang lebih menguntungkan secara politik, Hidayat atau Taufiq.

Nuansa politik pemilihan Ketua MPR ini memang amat kental. Bagi PD, ini ibarat makan buah simalakama. Jika PD mendukung Hidayat, ini akan memperkokoh koalisi politik lamanya dengan PKS, namun saat yang sama ini menghilangkan kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan PDIP. Sebaliknya, jika PD mendukung Taufiq, kekuatan politik PD di parlemen semakin kuat dengan memasukkan PDIP ke dalam jajaran koalisi politiknya, tetapi akan mengharu-birukan hubungan politiknya dengan mitra koalisi politik lama.

Gejala keretakan koalisi politik antara PD dan PKS memang ada, walau ini masih akan diuji kebenarannya pada saat pemilihan Ketua MPR mendatang. Bisa saja PD mendekati PDIP sebagai bagian dari sepak terjang politiknya untuk memperkuat bargaining politiknya dengan teman koalisi lamanya, khususnya dengan PKS. Namun jika ini terjadi, soliditas koalisi politik pendukung SBY-Boediono mengalami kerapuhan.

Anggapan bahwa PD benar-benar menginginkan bangunan koalisi baru dengan PDIP bukanlah isapan jempol. Namun, pertanyaannya ialah, apakah langkah politik PD itu murni ataukah hanya sekedar manuver politik untuk melemahkah tuntutan kawan koalisi politik lamanya. Persoalan ini sempat ramai dibicarakan orang ketika Wakil Ketua PD Achmad Mubarok, mengatakan pendekatan PD ke PDIP hanyalah manuver politik untuk memperkuat tawar menawar politik PD dengan kawan sekoalisinya agar mereka tidak banyak menuntut.

Nestapa politik dapat saja terjadi pada PKS dan PDIP jika ternyata yang terpilih menjadi Ketua MPR justru bukan Hidayat atau Taufiq, melainkan calon ketiga lainnya. Ini dapat saja terjadi jika para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diberikan hak suara untuk ikut memilih Ketua MPR periode 2009-2014.

Rekonsiliasi politik PD dan PDIP, atau lebih tepatnya SBY-Megawati, masih berproses hingga kini. Tanda-tanda itu tampak dari pernyataan Taufiq yang mewakili Megawati untuk memberikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali SBY sebagai presiden RI periode 2009-2014. Ini juga tampak dari pernyataan Syarif Hassan, pengurus teras PD yang mendukung pencalonan Taufiq sebagai calon Ketua MPR.

Aroma rekonsiliasi politik itu begitu kental dan tinggal menunggu waktu saja kapan itu menjadi kenyataan. Perkawinan politik PD dan PDIP memang akan memperkuat bangunan kekuatan politik nasionalis di dalam koalisi politik yang sedang dibangun SBY. Ini amat penting bagi SBY agar kesan kentalnya kekuatan politik Islam di dalam bangunan koalisi semakin memudar.

Gugatan politik PKS kepada PD untuk tetap berpegang pada perjanjian politik lama intinya ialah agar PKS tidak berada dalam situasi ‘habis manis sepah dibuang’. Tidaklah mengherankan jika PKS tetap kukuh menuntut jabatan-jabatan politik di kabinet dan juga di MPR.

Ungkapan politik yang dilontarkan PKS itu memang sah sebagai bagian dari mempertahankan kekokohan koalisi politik yang dibangun sebelum Pilpres 8 Juli 2009 lalu. Namun dalam politik berlaku tiada kawan dan lawan politik yang abadi, yang ada adalah kepentingan poltik yang abadi.

Iming-iming politik SBY kepada kawan dan lawan politiknya mendapatkan jabatan di kabinet, badan-badan negara dan institusi politik lainnya bisa saja menjadi bumerang jika tidak menjadi kenyataan. Kawan politik lama dapat saja meninggalkannya, sementara lawan politik belum tentu menjadi kawan politiknya yang baru.

Kepiawaian politik SBY mempermainkan kawan dan lawan politiknya akan terwujud jika ia benar-benar dapat melakukan akuisisi politik terhadap kawan dan lawan politiknya.

Arena bermain politik SBY memang bukan hanya dalam hal pembentukan kabinet, melainkan juga dalam menentukan siapa yang akan terpilih sebagai Ketua MPR mendatang. Kita tunggu saja, apakah pemilihan Ketua MPR dapat menjadi perekat koalisi politik baru (mendukung Taufiq) yang berarti juga terjadinya rekonsiliasi politik SBY-Megawati, ataukah justru ingin kembali memperkokoh koalisi politik lama (mendukung Hidayat). Hanya waktu yang akan membuktikan, mana di antara keduanya yang akan terjadi.

Sumber: Celah (inilah.com) 29 September 2009

Berbagai harapan kita sampaikan kepada para wakil rakyat itu agar kehidupan demokrasi jauh lebih baik dari apa yang pernah kita alami di masa lalu. Meski di masa lalu DPR diibaratkan taman kanak- kanak atau bahkan disebut juga salah satu institusi yang korup di negeri ini, tak ada salahnya kita tetap berharap adanya perbaikan di masa kini dan mendatang. Ada beberapa harapan yang perlu kita sampaikan kepada para wakil rakyat yang terhormat agar nuansa kehidupan politik yang demokratis terasa lebih indah dan bermakna.

Pertama dan terutama, kita berharap para wakil rakyat itu benar-benar menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat yang bekerja sepenuh hati mewakili rakyat, bukan anggota DPR yang haus rasa hormat. Kedua, berbekal sumber daya manusia anggota Dewan yang jauh lebih baik daripada DPR lalu, DPR periode 2009–2014 kita harapkan lebih kritis menjalankan fungsi-fungsi legislatif dari proses legislasi di parlemen; pengajuan hak-hak DPR seperti hak inisiatif, hak angket, hak tanya, hak untuk melakukan investigasi, hak bujet, dan sebagainya benar-benar dijalankan secara akademis dan politis.

Ketiga, kita tidak ingin para anggota Dewan yang baru terjerembab ke dalam kubangan politik uang seperti yang pernah dialami oleh sebagian kecil para anggota Dewan di masa lalu yang bermuara pada persoalan kasus korupsi. Kita juga tidak ingin kursi-kursi ruang sidang parlemen, baik sidang paripurna, sidang komisi-komisi di DPR, rapat-rapat dengar pendapat umum, rapat-rapat panitia kerja maupun rapat-rapat panitia khusus terasa kosong sehingga menimbulkan cibiran dari masyarakat terhadap para anggota Dewan terhormat.

Ada beberapa model sistem perwakilan yang perlu dipertimbangkan para anggota Dewan. Satu hal yang pasti ialah janganlah para anggota Dewan ini mendudukkan dirinya lebih sebagai perwakilan politik partai atau kelompoknya yang menafikan perwakilan politik rakyat. Para anggota Dewan juga sepatutnya tidak menempatkan dirinya sebagai wali, yakni merasa dirinya dapat membuat keputusan terbaik bagi rakyat tanpa mereka sendiri berbicara kepada rakyat secara langsung mengenai aspirasi-aspirasi politik rakyat.

Nurani para anggota Dewan sebaiknya sesuai dengan hati nurani rakyat yang mereka wakili, bukan menempatkan kepentingan dirinya setingkat lebih tinggi daripada kepentingan rakyat. Kinerja para anggota Dewan tentunya akan terus menjadi sorotan masyarakat karena semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin ia menjadi fokus bidikan perhatian rakyat.

Kita juga berharap para anggota Dewan berkaca pada ketokohan politik para anggota Dewan di awal kemerdekaan. Mereka begitu gigih memperjuangkan nasib rakyat. Mereka lebih menempatkan dirinya sebagai seorang negarawan ketimbang politisi. Mereka bukanlah orang-orang muda yang ingin cepat meraih kesuksesan materi tanpa berkeringat. Mereka juga menghormati konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tak aneh jika di masa lalu demokrasi kita dikatakan oleh Herbert Feith sebagai demokrasi konstitusional walau berwujud parlementer.

Ungkapan perbedaan politik di antara politisi senior dan/atau yunior pada masa lalu tidaklah menyebabkan mereka menutup saluran komunikasi politik di antara mereka. Meski berbeda ideologi dan kepentingan politik, kepentingan bangsa jauh lebih didahulukan ketimbang kepentingan diri, kelompok,dan partainya.Bersikap egois dalam memperjuangkan cita-cita politik rakyat bukanlah suatu yang ditabukan asalkan musyawarah dan mufakat tetap dijaga dan tujuan bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan tetap diutamakan.

Berbagai tafsiran mengenai demokrasi konstitusional di masa lalu hingga kini masih berkembang.Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal katanya gagal karena itu kemudian berganti dengan demokrasi terpimpin. Dari pandangan kaum idealis, mereka mengakui demokrasi itu gagal karena tidak ditunjang tingkat pendidikan rakyat yang memadai dan tingkat kemajuan ekonomi yang tinggi. Adapun dari kaum realis mereka mengatakan demokrasi itu tidak gagal, melainkan dimatikan oleh konspirasi politik antara TNI AD dan Presiden Soekarno yang menjelmakan Dekrit 5 Juli 1959.

Institusi-institusi politik kita kini memang masih perlu dikembangkan, termasuk pemilihan umum dan institusi DPR. Tanpa itu, perubahan demokrasi kita dari konsolidasi demokrasi menuju ke kematangan berdemokrasi tak akan terjadi. Antara masa lalu dan masa kini bukanlah suatu rentang waktu yang terpisah,melainkan jaringan kesinambungan dan perubahan. Kesinambungan institusionalisasi politik bersendi pada konstitusi dan ideologi negara Pancasila tetap kita pertahankan, sementara perubahan politik ke arah yang lebih baik juga patut kita perjuangankan.

Rumusan mengenai ke mana arah perjalanan bangsa kita ke depan merupakan keniscayaan yang harus dibuat oleh para anggota Dewan periode ini karena antara 2015–2020 adalah masa dinamika politik dan ekonomi internasional yang begitu dahsyat akan berlangsung sebagai akibat dari penerapan globalisasi ekonomi internasional yang semakin membahana. Tanpa persiapan yang matang, bangsa kita akan menjadi bangsa pecundang yang selalu kalah dalam persaingan politik dan ekonomi internasional.

Keteguhan hati para anggota Dewan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di tengah dahsyatnya dinamika ekonomi internasional, merupakan titik awal yang baik.Namun semua ini juga harus dilakukan secara elegan tanpa membuat masyarakat menjadi ketakutan menghadapi masa depan yang sudah di depan mata. Antara para anggota Dewan dan rakyat yang memilih mereka sepatutnya tetap ada komunikasi politik yang baik karena tanpa itu harapan menuju demokrasi yang lebih matang tak akan terjadi.

Kematangan berdemokrasi bukanlah tujuan akhir dari perjuangan politik kita, tetapi, dan lebih penting dari itu, ialah bagaimana melalui jalan demokrasi yang kita pilih ini rakyat Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri dan bukan menjadi bangsa kuli. Nuansa politik kita juga sepatutnya sensitif pada perkembangan politik domestik, regional dan internasional. Di sini kita harapkan tingkat pendidikan yang diraih para wakil rakyat bukanlah sekadar pajangan kertas yang tidak bermakna, melainkan ilmu yang dapat mereka gunakan untuk menyelesaikan persoalan bangsa di tengah dinamika internasional itu.

Ikatan emosional di antara kita dan para wakil rakyat tetap harus dijaga. Jangan sampai rakyat berpandangan bahwa demokrasi identik dengan democrazy yang lebih mengutamakan kegilaan untuk mengungkapkan pendapat atau kebebasan tanpa dibatasi oleh tanggung jawab untuk membangun kebersamaan di dalam bingkai nasionalisme Indonesia. Kita berharap apa pun bentuk kabinet yang akan dibangun oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, pemerintahan koalisi terbatas atau koalisi besar nasional, para anggota Dewan akan tetap bersuara lantang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Meskipun para anggota Dewan terikat pada aturan main koalisi yang dibuat oleh SBY-Boediono, janganlah itu mengerdilkan para anggota Dewan untuk membela kepentingan rakyat. Antara legislatif dan eksekutif harus tetap ada checks and balances. Tanpa itu, ini pertanda senjakala bagi demokrasi. Kita tentunya takkan setuju pada terjadinya “lingkaran setan” dalam sistem politik Indonesia yang berputar antara demokrasi, dominasi politik oleh kekuatan politik tertentu dan otoriterisme. Renungan politik ini perlu dicamkan oleh para anggota Dewan kita yang lebih dari 60% merupakan wajah-wajah baru.

Tak Cuma itu, DPR 2009–2014 juga lebih menempatkan perempuan pada posisi mitra yang sederajat dengan para politikus laki-laki.Tiada salahnya jika kita banyak berharap pada terjadinya mukjizat politik, yakni DPR kini lebih baik dari yang sebelumnya. Ajakan untuk saling asah, asih, asuh antara politisi tua dan politisi muda bukanlah impian semusim. Jika ini benar-benar terjadi, betapa indahnya demokrasi kita yang berlangsung di parlemen mendatang.

Gunakanlah hati nurani untuk memperjuangkan nasib rakyat kebanyakan yang masih berada di jurang kemiskinan dan kebodohan, agar mereka dapat terangkat ke status sosial ekonomi yang lebih baik. Untuk itu, mari kita berikan ucapan selamat datang kepada para anggota Dewan kita periode 2009–2014 sembari kita tuntut mereka untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.Demokrasi memang bukan sistem politik yang terbaik.

Namun, seperti dikatakan oleh guru kami Prof Dr Juwono Sudarsono pada kuliah teori hubungan internasional pada akhir 1970- an dulu yang mengibaratkan perkawinan sebagai “Taman Konservatisme yang Paling Indah”, demokrasi dalam konteks keindonesiaan juga merupakan “Taman Liberalisme Paling Indah”.

Dalam demokrasi, kita semua dapat berpartisipasi politik secara aktif sebagai warga negara yang demokratis menuntut pertanggunggugatan para anggota Dewan dan Kabinet untuk bersama membangun Indonesia yang lebih kuat, maju, bermartabat, adil, dan makmur.(*)

Sumber: Seputar Indonesia, Selasa, 29 September 2009

Inisiatif SBY untuk tidak mengikutsertakan ketua partai merupakan suatu hal unik dalam penyusunan pemerintahan koalisi. Apa yang dilakukan SBY benar, karena para menteri, atau bahkan wakil presiden, sesuai dengan aturan konstitusi semuanya merupakan pembantu presiden. Namun tak sedikit orang yang menyatakan agar dalam penyusunan kabinet SBY jangan bersikap semena-mena dan mengabaikan aspirasi masyarakat.

Kita juga diyakinkan oleh SBY bahwa para pembantunya mendatang harus setuju dengan program 100 hari pasangan SBY-Boediono, rencana aksi lima tahun, pakta integritas, kontrak kinerja, dan aturan main koalisi bagi para menteri yang berasal dari parpol Semua itu telah diselesaikan oleh SBY dan Boediono.

Inisiatif SBY untuk tidak menempatkan orang-orang parpol dalam jabatan strategis, seperti menteri pertahanan, kepala badan usaha milik negara, jaksa agung dan Kepala Badan Intelijens Negara juga patut diberi acungan jempol. Namun, kita juga patut bertanya, apakah seorang presiden yang terpilih bukan berasal dari parpol? Apakah benar mereka yang berasal dari kelompok independen non-parpol bebas dari kepentingan politik dan uang? Polemik semacam ini bukan hal yang baru.

Tanda tanya besar juga masih ada di benak kita, apakah kabinet yang akan dibangun ini merupakan kabinet koalisi besar nasional, ataukah hanya terdiri atas koalisi partai yang sejak awal mendukung pasangan SBY-Boediono pada pemilu presiden lalu. Pertanyaan ini sah mengingat hingga kini tersebar kabar bahwa demi mencegah ‘Dominasi Warna Hijau’ (baca Partai-Partai Islam), SBY juga akan memasukkan politisi dari PDIP, Golkar dan Gerindra ke dalam kabinet.

Analisis atas dampak pembentukan koalisi besar nasional sudah sering saya kemukakan di berbagai forum. Di satu sisi, ini positif karena menyatukan berbagai komponen bangsa di dalam kabinet. Di sisi lain, ini juga berbahaya mengingat ‘aturan main koalisi’ yang dibuat SBY-Boediono dapat menafikan aspirasi politik rakyat karena rendahnya kekuatan penyeimbang di DPR terhadap eksekutif. Jika hal kedua yang lebih mengemuka, DPR akan kembali menjadi ‘tukang stempel’ kebijakan eksekutif. Pada akhirnya tak terjadi ‘Checks and balances’ antara eksekutif dan legislatif.

Fenomena politik semacam itu tentunya dapat menjurus pada sistem pemerintahan otoriter. Parpol tentunya tak dapat berbuat banyak karena terbelenggu oleh ‘Aturan Main Koalisi’ tersebut.

Akankah kabinet lebih efektif dan syarat dengan keberhasilan, juga masih tanda tanya besar, mengingat berbagai pakta politik hanyalah aturan yang ada di atas kertas. Efektivitas dan keberhasilan kinerja kabinet juga sangat ditentukan apakah Presiden dapat mengarahkan (streering) langkah apa saja yang harus dilakukan secara cepat (radical) dalam mengejawantahkan program 100 hari dan rencana aksi 5 tahunan kabinet dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan secara lambat tapi pasti (increemental).

Budaya pengambilan politik ala SBY biasanya lebih bersifat incremental ketimbang radikal. Padahal tidak jarang kita membutuhkan kebijakan politik radikal. Kebijakan radikal memang lebih bertumpu pada pengejaran kesempatan bila terlambat kita lakukan, kesempatan itu akan hilang. Sementara kebijakan incremental lebih terkait pada bagaimana kebijakan tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat, melainkan membentuk perubahan secara evolusioner.

Anggapan kita bahwa SBY merupakan seorang ’safety player’ dan ‘peragu’ bisa saja salah jika pada periode kedua pemerintahannya ini SBY lebih sigap dan berani mengambil keputusan yang cepat dalam situasi yang tepat pula. Pada periode kedua ini, SBY juga tidak lagi berada dalam belenggu partai-partai sekoalisinya seperti pada periode pertama 2004-2009, karena kekuatan Partai Demokrat di parlemen cukup besar dan parpol juga terikat pada aturan main koalisi.

Di sini kita ingin mengatakan, apa yang perlu diragukan lagi oleh SBY untuk berbuat yang lebih cepat dan tepat bagi rakyat mengingat kekuatan politiknya sangat dominan baik di eksekutif maupun legislatif. Bila SBY ingin mewariskan suatu yang positif, inilah kesempatan terakhir. Namun jika ia tetap ragu-ragu untuk melakukannya secara radikal, kesempatan itu tidak akan datang dua kali.

Inilah dilema kinerja kabinet mendatang, walau sudah ada program 100 hari, rencana aksi lima tahun, pakta integritas, kontrak politik soal kinerja menteri dan kepala badan negara, sampai ke aturan main koalisi, tanpa kepemimpinan yang berani dan tegas semua itu akan sia-sia. Akankah ada tokoh baru di kabinet seperti Jusuf Kalla yang berani melabrak aturan baku yang kuno, namun positif bagi bangsa ini? Mudah-mudahan ada.

Celah (Inilah.com) 24 September 2009

Ewuh pakewuh tampaknya masih menyelimuti pasangan SBY-Boediono dalam menentukan mereka yang akan masuk di kabinet ini. Bagaikan makan buah simalakama, jika semua anggota koalisi masuk kabinet, berarti sudah 23 kursi terisi. Sementara jumlah kursi di kabinet tentunya tak terlalu banyak, yakni antara 34-36 kursi. Kalau pun dibentuk struktur baru di kabinet seperti jabatan menteri muda, ini tentunya akan membebani keuangan negara. Alangkah baiknya jika anggaran yang sudah amat minim itu digunakan untuk program pembangunan yang berguna bagi rakyat ketimbang bagi pejabat.

Gagasan untuk membentuk kabinet yang lebih ramping sebenarnya sudah sering di dengungkan orang. Pembentukan kabinet bukanlah bagi-bagi kursi jabatan bagi pendukung koalisi SBY-Boediono. Kabinet juga bukan tempat untuk mencari kedudukan dan harta, melainkan amanat yang amat berat yang dipanggul para anggotanya.

Antara gagasan dan kenyataan, tidak jarang berjalan tak beriringan. Apalagi SBY, masih selalu mempertimbangkan keseimbangan kekuatan di eksekutif dan legislatif. Seolah tidak percaya diri, SBY masih terus berupaya memupuk kekuasaan melalui akuisisi politik terhadap partai yang selama ini tidak masuk dalam koalisi pendukungnya, bahkan justru mantan lawan politiknya yakni Partai Golkar, PDIP, dan Partai Gerindra.

Ruang yang tertinggal sampai 1 Oktober 2009, saat SBY akan memproklamasikan kabinet yang dibentuknya, terasa semakin sempit, sekitar dua minggu lagi. Pada masa itu tentunya partai-partai politik dan individu pimpinan terasnya, harap-harap cemas siapa saja yang akan masuk ke kabinet.

Langkah SBY untuk memerintahkan Wapres terpilih, Boediono, untuk menyiapkan struktur kabinet, pakta integritas, program aksi 100 hari pemerintahan yang baru dan program aksi lima tahun mendatang, tak terdengar gaung politiknya dibandingkan dengan siapa yang akan masuk dalam kabinet mendatang. Susunan kabinet tampaknya jauh lebih menarik untuk diperbincangkan ketimbang program aksi pemerintahan yang baru.

Alih-alih menyerap aspirasi masyarakat mengenai ‘profesionalitas’ anggota kabinet mendatang, informasi yang beredar mengenai susunan kabinet sungguh menyesakkan hati. Ini karena kabinet akan berisi para pejabat teras partai yang belum tentu memiliki profesionalitas sesuai dengan bidang yang akan diembannya di kabinet.

Hasil akhir penentuan kabinet kita harapkan akan berbeda dengan misinformasi yang beredar ke masyarakat selama ini. Kabinet yang akan dibangun mudah-mudahan sesuai dengan aspirasi rakyat banyak, yakni menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat.

Membentuk kabinet memang bukan pekerjaan mudah. SBY tentunya tak ingin mengulangi kesalahan pada masa sebelumnya yang kemudian perlu merombak kabinet dalam waktu tak terlalu lama. Penggantian kabinet, meski perlu, justru dapat menimbulkan ketidakpastian.

Indonesia kini membutuhkan campuran antara generasi tua dan penerus menyatu dalam kabinet. Ini penting agar ada peralihan generasi dan saling asah, asih, asuh. Kini terpulang pada SBY, apakah ia akan menggoreskan pena dalam sejarah Indonesia, membangun kabinet yang ramping, efisien dan profesional.

Antara harapan dan kenyataan memang seringkali berbeda. Namun tak ada salahnya jika kita berharap, “mimpi-mimpi kita mengenai Indonesia ke depan, adalah juga mimpi-mimpi SBY.” ‘Meraih mimpi’ bukan hanya judul lagu dan film yang kini sedang beredar di Jakarta, melainkan kelanjutan dari pidato Bung Karno di masa lalu “Gantungkanlah mimpi-mimpimu pada bintang-bintang di langit.” Jika dulu hanya ingin menggapai, tak ada salahnya jika kini kita akan meraihnya.

Selamat bagi SBY membentuk kabinet yang profesional, agar mimpi-mimpi kita jadi kenyataan. Karena SBY suka lagu ‘Ada Pelangi di Matamu’, tak ada salahnya jika saya sadurkan kata-kata indah dari seorang CPNS di LIPI kepada penulis yang pantas pula disampaikan kepada SBY: “Karena Tuhan maha Adil, selalu menyiapkan Pelangi setelah badai, indahnya Bulan di gelapnya malam, dan Senyum setelah tangisan. Maka berjanjilah padaku wahai Presiden SBY tuk selalu memberi yang terbaik pada rakyat, ada atau tiada tuntutan. Bentuklah kabinet yang kinerjanya dapat membuat anak-anak Indonesia tersenyum menatap masa depan mereka yang lebih cerah, setelah lama mereka dihimpit ketidakpastian akan masa depannya.”

Sumber: Celah (inilah.com) 15 September 2009

Pertama, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada salah satu eks pemilik Bank Century, Robert Tantular, yang hanya menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50 miliar dirasa tidak adil. Sebab, kasus Bank Century pada akhirnya melibatkan dana sebesar Rp. 6,7 triliun. Kedua, kasus pemanggilan para pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh polisi terkait dugaan kasus penyalahgunaan wewenang di komisi itu.

Pada Jumat lalu (11/9), empat pimpinan KPK, yakni Chandra Hamzah, Bibit Samad Rianto, M. Jasin, dan Haryono Umar datang ke Markas Besar Polri dan diperiksa sebagai saksi. Mereka diperiksa di Mabes Polri terkait pencekalan Direktur Utama PT Masaro Radiokom Anggoro Widjaja serta pencekalan dan pencabutan cekal mantan Direktur PT Era Giat Prima Joko Tjandra. Adapun kasus ketiga amat unik, yaitu adanya petisi penolakan beberapa tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (RUU Pengadilan Tipikor).

Di mata mereka, pembahasan RUU Pengadilan Tipikor ini akan menjurus pada pelemahan penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi. Karena itu, mereka berharap Presiden menolak RUU Pengadilan Tipikor itu pada Sidang Paripurna DPR yang akan mengesahkannya. Pada saat yang sama, Presiden diharapkan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang berisi penguatan Pengadilan Khusus Tipikor. Bukan hanya aktivis dan rakyat biasa yang gelisah dengan persoalan keadilan terhadap para pelaku korupsi ini.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla termasuk orang pertama yang paling berang soal ini. Baginya, betapa anehnya Bank Century yang bangkrut karena pengelolaan yang tidak hati-hati itu bukannya para pelakunya dipenjara, melainkan justru bank itu disuntik dana yang aduhai banyaknya. Wapres Jusuf Kalla termasuk orang yang paling keras menentang bailout bank-bank yang akan bangkrut. Dalam suatu pertemuan dengan beberapa pengamat politik beberapa waktu lalu, Jusuf Kalla pernah mengeluarkan unek-uneknya soal ini.

Katanya, jika semua bank bermasalah diberi dana talangan, itu akan menimbulkan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kedua yang memakan dana publik sebesar Rp 200 triliun. Angka yang amat fantastik! Alih-alih adanya satu kata di jajaran pemerintahan dalam penanganan Bank Century, tampak jelas betapa posisinya bagaikan tiga lawan satu. Maksudnya, Jusuf Kalla yang menentang harus berhadapan dengan tiga kekuatan besar yang menyetujuinya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur BI saat itu Boediono.

Kita tak tahu apakah kasus Bank Century terkait dengan adanya dana keluarga pejabat tinggi negara di bank itu atau juga terkait dengan dana politik sehingga persoalan itu menjadi amat rumit. Namun, satu hal yang pasti, penegakan hukum atas kasus Bank Century benar-benar menyentuh aspek keadilan. Mengapa pembobol bank itu hanya divonis amat rendah, sementara para pejabat yang melakukan korupsi Rp. 100 miliar atau kurang divonis lebih besar dari itu.

Mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri yang dinilai merugikan negara Rp. 14,6 miliar divonis tujuh tahun penjara. Itulah sebabnya orang kini bertanya, ada apa dengan penegakan hukum kasus-kasus korupsi tersebut? Apakah Indonesia kini mundur ke belakang dalam penanganan kasus-kasus korupsi itu? Suatu yang kemudian menimbulkan satu gerakan di antara para pegiat antikorupsi yang belakangan ini meneriakkan slogan “Cintailah Indonesia, Cintailah KPK”.

Teriakan para pegiat transparansi dan penerapan kepemerintahan yang baik itu kini semakin membahana, mengajak kita untuk menyatukan langkah mencintai negeri ini dan menyelamatkan KPK. KPK kini bukan saja institusi yang sedang diperlemah kewenangannya dalam menangani kasus-kasus korupsi, melainkan juga sedang didiskreditkan sebagai lembaga yang sarat dengan kekotoran, khususnya sejak muncul kasus Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar, yang diduga menjadi dalang dari pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Apakah berbagai langkah pemerintah dan DPR untuk mengegolkan RUU Pengadilan Tipikor menjadi undang-undang merupakan pertanda titik balik negatif dalam menangani kasus-kasus korupsi? Jawabnya terletak pada langkah-langkah politik kedua institusi itu. Tanpa adanya transparansi dalam soal-soal yang terkait uang ini, Indonesia akan sulit mendapatkan penilaian positif dari para pelaku bisnis internasional. Sementara di era globalisasi yang penerapannya sudah semakin dekat ini, kaitan antara ekonomi, politik, dan penegakan hukum amat kental.

Pemerintahan yang bersih dan kepemerintahan yang baik (clean government dan good governance) adalah dua kata kunci bagi perbaikan Indonesia ke depan. KPK adalah benteng terakhir dari penanganan kasus-kasus korupsi di negeri ini. Meski institusi ini awalnya dibuat di dalam situasi kesementaraan, keberadaannya begitu terasa.Orang kini bertanya, mengapa KPK yang langkah-langkah awalnya begitu manis dan lancar kini justru mendapatkan rintangan dan hambatan yang datang bertubi-tubi?

UU Pengadilan Tipikor yang harus selesai pada akhir tahun ini dan diharapkan memperkuat posisi KPK kini justru memperlemah institusi yang sudah mulai merasuk ke hati sanubari masyarakat ini. Ungkapan “Cintailah Indonesia, Cintailah KPK” tampaknya bukanlah suatu slogan tanpa makna. Artinya begitu mendalam. Ini suatu ajakan jika kita mencintai Indonesia, berarti pula mencintai KPK.

Dari rasa cinta ini akan muncul rasa memiliki. Adanya sense of belonging ini akan menggerakkan kita semua untuk menyelamatkan KPK yang berarti pula bersatu melawan korupsi! (*)

Seputar Indonesia, Selasa, 15 September 2009