Ikrar Nusa Bhakti

Tahukah Anda, di usia republik yang hampir 66 tahun, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Intelijen. Baru pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri otoritas institusi intelijen negara, Badan Intelijen Negara (BIN), diatur melalui peraturan presiden. diteruskan membaca

Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan dua harian Australia, The Age dan The Sydney Morning Herald, soal kemungkinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan abused of power (penyalahgunaan kekuasaan), satu demi satu paket bom dikirim oleh kelompok tidak dikenal ke beberapa individu yang dikenal masyarakat. diteruskan membaca

Sampai artikel ini ditulis, belum ada kejelasan mengenai kapan pergantian kabinet diumumkan. Ibarat menanti pemutaran film di bioskop, semua masih bertajuk ”Akan Datang” atau ”Coming Soon. diteruskan membaca

Perbedaan pandangan dan posisi mengenai pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak antara Partai Demokrat dengan dua partai utama pendukung pemerintah, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ternyata berbuntut panjang.

Partai Demokrat berkeinginan mengevaluasi komposisi partai politik anggota koalisi. Dalam voting di Sidang Paripurna DPR, Selasa (22/2), 266 anggota DPR menolak hak angket mafia pajak. Mereka terdiri atas Fraksi Partai Demokrat (145), Fraksi Partai Amanat Nasional (43), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (26), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (26) dan Partai Gerindra (26). diteruskan membaca