Ikrar Nusa Bhakti

Perbedaan pandangan dan posisi mengenai pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak antara Partai Demokrat dengan dua partai utama pendukung pemerintah, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ternyata berbuntut panjang.

Partai Demokrat berkeinginan mengevaluasi komposisi partai politik anggota koalisi. Dalam voting di Sidang Paripurna DPR, Selasa (22/2), 266 anggota DPR menolak hak angket mafia pajak. Mereka terdiri atas Fraksi Partai Demokrat (145), Fraksi Partai Amanat Nasional (43), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (26), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (26) dan Partai Gerindra (26). diteruskan membaca